Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2023)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah: (Studi atas Pemikiran Jasser Auda tentang Maqshid Al-Syariah) ]]>
<![CDATA[Heris Suhendar]]>;
<![CDATA[Misbakhul Ulum]]>;
<![CDATA[Bunga Desyana Pratami]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7355
<![CDATA[Hadirnya platform layanan penyelenggaraan fintech lending syariah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Akan tetapi dalam operasionalnya, layanan penyelenggaraan fintech lending syariah juga dapat menimbulkan risiko, salah satu risiko yang bisa ditimbulkan adalah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Sebab, penyelenggaraan fintech lending syariah tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data pribadi pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan fintech lending syariah, serta menganalisis ketentuan terkait perlindungan data pribadi pengguna layanan fintech lending syariah dalam perspektif pemikiran Jasser Auda tentang maqashid al-Syariah. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah sudah diatur dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 dan UU No. 27 Tahun 2022. Di mana pada intinya penyelenggara memiliki kewajiban melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna layanan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data pribadi. Kemudian perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending syariah memiliki relevansi terhadap pemikiran maqashid al-Syariah Jasser Auda terhadap fitur-fitur teori sistem yang digunakan Jasser Auda diantaranya fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan fitur kebermaksudan, serta pemenuhan prinsip keadilan dan pemuliaan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah ]]>
<![CDATA[Ahmad Fauzan]]>;
<![CDATA[Mufli Nurbaet]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7357
<![CDATA[Praktik undian berhadiah giveaway berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah pada akun Instagram @krd.shopgaming. Adapun kegunaan penelitian ini yang pertama ialah manfaat teoritis, sebagai sumber informasi tentang praktik undian berhadiah giveaway via instagram menurut Hukum Ekonomi Syariah khususnya, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait tema yang sejenis. Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai patokan bagi pelaku bisnis dalam pelaksanaan giveaway sesuai syariat ajaran agama Islam, kemudian dapat dijadikan pertimbangan jika menemui hal yang sama. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang pengumpulan datanya berdasarkan keadaan obyektif ilmiah (kebalikan dari percobaan/eksperimen) yang mana peneliti menjadi bagian penting dalam penelitian, teknik pengumpulan datanya dibuat dengan cara triangulasi kemudian peneliti langsung terjun ketempat penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan atau biasa disebut penelitian lapangan(field research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan opini guna penarikan hasil kesimpulannya. Praktik undian berhadiah giveaway pada online shop yang dislenggarakan akun instagram @krd.shopgaming berdasarkan syarat yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu praktek pemberian hadiah yang sah dikarenakan para peserta, baik yang memperoleh ataupun yang tidak memperoleh hadiah, Kedua belah pihak ridha/tanpa adanya paksaan, sehingga tidak ada kerugian untuk para peserta.]]>
<![CDATA[Asuransi Sebagai Syarat dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia : Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Karimatul Khasanah]]>;
<![CDATA[Ana Diyah Azizah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7358
<![CDATA[Barang elektronik adalah salah satu jenis barang yang banyak diperjualbelikan masyarakat, seperti secara online. Namun, jual beli barang elektronik secara online mempunyai risiko yang besar, yaitu risiko kerusakan pada saat pengiriman. Guna mengatasi risiko tersebut, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu mewajibkan adanya asuransi. Padahal dalam Hukum Islam, asuransi tidak termasuk menjadi rukun dan syarat jual beli.Oleh karena itu, penting untuk menjawab bagaimana hukum dan perspektif maslahah mursalah terhadap asuransi yang menjadi syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya syarat asuransi dalam jual beli barang elektronik yang ditetapkan oleh Tokopedia tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan jual beli dengan syarat tersebut dibolehkan selama rukun dan syaratnyaterpenuhi. Kemudian perspektif maslahah mursalah mengenai asuransi sebagai syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia yaitu asuransi ini termasuk maslahah hajiyah (kebutuhan sekunder). Kemaslahatan tersebut keberadaannya sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat mengakibatkan hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Dengan demikian, asuransidalam jual beli barang elektronik ini dapat mendatangkan manfaat dan menjauhi keburukan sesuai dengan teori maslahah mursalah.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dengan Bank Tungul: (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang) ]]>
<![CDATA[Tarmidzi Tarmidzi]]>;
<![CDATA[Nur Afifah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7359
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya transaksi hutang piutang dikalangan masyarakat muslim dengan terdapat tambahan jumlah pengembalian bagi orang yang berhutang, khususnya dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Tungul yang notabenenya mengandung bunga yang tinggi. Tambahan dalam hutang piutang secara hukum Islam telah jelas bahwa hukumnya haram karena terdapat unsur riba didalamnya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Namun demikian, dalam masyarakat praktik seperti itu masih di jalankan dan dianggap biasa oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan Bank Tungul, serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan hutang piutang kepada Bank Tungul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Tungul terbilang rendah. Masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai keharaman riba khususnya dalam transaksi hutang piutang, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan pinjaman tidak mempertimbangkan adanya bunga dalam pinjaman tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Kebumen dalam melakukan hutang piutang kepada Bank Tungul antara lain karena faktor pendidikan, agama, sosial, ekonomi, dan faktor kemudahan bertransaksi.]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/Iii/2002 Tentang Al-Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik Di BTM Kajen ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Daffi Sabil]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7360
<![CDATA[Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa menyewa yang terdapat pemindahan kepemilikan diakhir masa sewa. Ijarah muntahiya bittamlik bertujuan guna memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik. Tetapi dalam praktiknya akad ijarah muntahiya bittamlik di BTM Kajen ada satu yang kurang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 yaitu pihak BTM Kajen melakukan akad jual beli terlebih dahulu kemudian melakukan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik akad ijarah muntahiya bittamlik di BTM Kajen sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiya bittamlik. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad ijarah muntahiya bittamlik di BTM Kajen sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang iajarah muntahiya bittamlik. Ada satu yang kurang tepat yaitu pihak BTM Kajen melakukan akad jual beli terlebih dahulu kemudian melakukan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan pihak yang melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Berdasarkan praktik di lapangan pihak BTM Kajen melakukan akad jual beli terlebih dahulu untuk dijadikan objek akad ijarah muntahiya bittamlik, kemudian melakukan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Batik Dengan Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan ]]>
<![CDATA[Trianah Sofiani]]>;
<![CDATA[Moh Ainun Najib]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (845.714 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7361
<![CDATA[mbabar ialah istilah yang dipakai masyarakat Kota Pekalongan untuk menjalin hubungan kerjasama antara pengusaha batik dengan pengrajin batik dalam memproduksi batik. Pada proses pembabaran tidak luput dengan adanya bs (kecacatan dalam membatik). Dalam ilmu hukum bs tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. adanya bs tersebut dapat merugikan pengusaha batik dalam memperoleh laba ketika mendistribusikan produknya dipasaran. Sehingga, ketika terjadi bs, pengusaha batik meminta ganti rugi sesuai kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, terdapat beberapa pengrajin batik yang merasa fonomena ini menarik untuk diteliti terkait sebab terjadinya hal tersebut dan penyelesaian wanprestasinya ketika terjadi itikad tidak baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendeketan kualitatif. Objek penelitian ini yaitu wanprestasi pada perjanjian kerjasama (ijarah). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan flow model dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pengrajin memiliki itikad tidak baik yaitu karena ingin menghindari pertanggung jawaban dari adanya wanprestasi. Karena jika terdapat bs dengan jumlah yang besar, maka dapat merugikan si pengrajin. Penyelesaian yang dilakukan yaitu musyawarah. Akibat hukum dari adanya wanprestasi berupa pemberian ganti rugi sejumlah kain yang mengalami bs.]]>
<![CDATA[Praktik Endorsment Dalam Prespektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Mohammad Hasan Bisyri]]>;
<![CDATA[Rosa Eza Pratami]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7362
<![CDATA[Promosi melalui online merupakan bentuk promosi yang banyak dipakai saat ini yang mana promosinya menggunakan jaringan internet dan salah satu cara yang ada adalah dengan endorsement yang bertujuan untuk menyampaikan pesan menarik kepada calon pembeli. Endorsement yang pada saat ini marak merupakan bentuk’kerjasama antara dua belah pihak, yaitu oleh online shop dengan selebgram atau artis yang mempunyai banyak pengikut dan penggemar, dimana diharapkan dengan banyaknya pengikut, penjualan produk dapat meningkat seiring dengan banyaknya orang yang mengetahui produk itu. Dalam praktik endorsement terdapat kekurangan pada pelaksanaannya, yakni kadangkala para endorser hanya memberikan ungkapan pujian terhadap produk itu, tanpa disertai deskripsi yang mendetail mengenai barang yang diendorse tersebut. Padahal, pedoman bermuamalah antar sesama di kehidupan nyata ataupun media sosial diharuskan dalam melakukannya tanpa melanggar ketentuan agama serta perundang undangan. Salah satu diantaranya yaitu dilarang menyebar informasi yang bertujuan menutupi kasalahan juga membenarkan yang salah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan selebgram @viraveyy, @wmlstr, dan @itatahtita. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan serta mengurutkan data ke dalam sebuah satuan, pola, dan uraian dasar yang bertujuan untuk menemukan tema yang kemudian dapat dirumuskan untuk diperintahkan oleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endorsement secara keseluruhan masih terdapat selebgram yang tidak jujur dalam mempromosikan produk yang dijual di media sosial, dan juga beberapa akad ijarah tidak terpenuhi secara sempurna.]]>
<![CDATA[Studi Perbandingan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Tentang Penyelenggaraan Financial Technology : Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip ]]>
<![CDATA[Jumailah]]>;
<![CDATA[Faizah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (992.003 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7363
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang. Artinya perbankan memunculkan inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan dompet digital dan perusahaan teknologi finansial yang dapat mempermudah transaksi beda bank. Salah satu start-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi dalam bidang transfer dana berupa aplikasi transfer dana tanpa biaya administrasi. Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang. Artinya perbankan memunculkan inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan dompet digital dan perusahaan teknologi finansial yang dapat mempermudah transaksi beda bank. Salah satu start-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi dalam bidang transfer dana berupa aplikasi transfer dana tanpa biaya administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data berupa dokumen terkait transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui flip serta observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung pada aplikasi flip yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip diterapkan secara tepat sesuai dengan rukun dan akad wakalah. Jika dalam analisis hukum positif transaksi transfer dana beda bank melalui flip belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perilaku Produsen ]]>
<![CDATA[Anindya Aryu Inayati]]>;
<![CDATA[Fahmi Abdussalam]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7364
<![CDATA[Produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupatentegal banyak yang tidak mencantumkan label halal, komposisi bahan dan tanggalkadaluarsa pada produknya. Sehingga dalam hal ini konsumen memiliki risiko yang lebihbesar dengan hak-hak konsumen yang tidak diperhatikan. Selain itu kurangnyapengetahuan konsumen terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal.Perlindungan terhadap konsumen dan keamanan produk sangatlah diperlukan karena halini merupakan hal yang pokok dalam usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui praktik produksi kripik tempe di Desa DebongWetan Dukuhturi Tegal tidak mencantumkan label halal, komposisi dan tanggalkadaluwarsa serta analisis hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah dataprimer dan data sekunder dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang digali denganmetode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu masih adabeberapa penjual yang tidak mencantumkan label halal, komposisi bahan, dan tanggalkadaluarsa pada makanannya. Dalam hukum islam praktik produksi kripik tempe yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Desa Debong Wetan Kecamatan DukuhturiKabupaten Tegal dilarang karena menimbulkan kemafsadatan bagi masyarakat dapatmenimbulkan konsumen merasa khawatir khawatir karena makanan yang dijual baikatau tidak untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih adabeberapa penjual yang belum memenuhi hak-hak konsumen dalam memberikan atasinformasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ataujasa. Dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha. Tentu hal inidapat dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuai hal yang membahayakan padakonsumen.]]>
