cover
Contact Name
Yulita Nilam Fridiyanti
Contact Email
lanskappolitik@unwahas.ac.id
Phone
+6289689667670
Journal Mail Official
lanskappolitik@unwahas.ac.id
Editorial Address
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50236, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Lanskap Politik
ISSN : 29866774     EISSN : 29866146     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/jlp.2023.1.2
Core Subject : Social,
Jurnal Lanskap Politik is committed to significant advances in knowledge and understanding of citizenship, government, and politics, and the public value of political science research. As the journal of Political Science, Jurnal Lanskap Politik publishes research in all major areas of political science including public policy, regional politics, democracy, political economy, elections, political parties, political communications, comparative politics, political methodology, and political theory.
Articles 37 Documents
Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022 Salsabila, Ardana; Nuh, Muhammad
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10897

Abstract

Pernikahan adalah perihal penting dalam kehidupan, dari pernikahan seseorang lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang masih di bawah umur atau mendekati usia muda (anak-anak). Pernikahan di bawah umur bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Jadi tidak heran jika masalah pernikahan di bawah umur sering diperbicangkan oleh masyarakat luas. Melihat bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi dan mengapa Kabupaten Jepara termasuk tinggi dalam jumlah kasus pernikahan dini, hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi upaya untuk menanggulangi kasus pernikahan dini. Mengapa setelah diberlakukannya perubahan Undang-Undang tersebut justru semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah bukan menurun. Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini di Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan upaya pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang digunakan meliputi kantor DP3AKB Kabupaten Jepara. Sedangkan data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah jurnal, skripsi, buku, dan informasi lainya tentang implementasi kebijakan dan kasus pernikahan dini. Setelahnya, dianalisis dengan menggunakan metode Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian DP3AKB sudah melakukan berbagai upaya dengan melalui program sosialisasi untuk mencegah pernikahan usia dini. Namun tetap saja sulit untuk masyarakat yang tidak mau menerima masukan dan pola pikir seseorang yang rendah. Berbagai upaya dilakukan melalui berbagai program yang dibuat berupaya bisa menekan angka kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Jepara. Pola pikir Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah pada masyarakat yang menjadi penghalang untuk bisa menanggulangi kasus pernikahan dini.
Analisis Kesulitan Perdamaian Israel dan Palestina Akibat Hak Veto Amerika Serikat Duha, Asnimar; Nainggolan, Edoy; Sihombing, Erlina Teresia; Asyifa, Nindy; Sembiring, Yolanda
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10110

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada dasarnya harus menciptakan perdamaian dunia. Maka di tengah perang antara Israel dan Palestina maka PBB harus menghadirkan dewan keamanan PBB, menyelesaikan, dan mendamaikan kedua negara tersebut. Namun negara great powers yaitu negara Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan sebuah keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, sehingga perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB. Dalam menganalisis permasalahan ini, maka penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Amerika Serikat menggunakan hak veto sebanyak 30 (tiga puluh) kesempatan untuk Israel. Amerika Serikat selalu mendukung Israel karena ada hubungan mutualisme antar kedua negara tersebut.  
Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Literasi Politik Siswa SMA Negeri 1 Tahunan Tahun 2023 Setiawan, Zudi; Faizah, Mar’atu Kholisatul
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10868

Abstract

Literasi politik merupakan pengetahuan atau pemahaman politik warga negara tentang konsep pemerintahan atau politik secara umum. Dengan adanya literasi politik yang baik, dapat berpengaruh pada tingkat pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial instagram terhadap literasi politik siswa SMA N 1 Tahunan tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, yang didahului dengan uji instrumen penelitian, dan uji asumsi klasik, setelahnya diikuti uji koefisien korelasi, uji hipotesis t, dan uji koefisien determinasi. Dapat disimpulkan bahwa media sosial instagram memiliki hubungan yang positif searah dan signifikan terhadap literasi politik. Untuk kategori hubungan tergolong lemah dengan besaran pengaruh 25,4 persen. Untuk 74,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Suharto, Suharto; Fridiyanti, Yulita Nilam
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10866

Abstract

Kualitas pelayanan publik sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem pengelolaan pelayanan publik yang handal merupakan suatu kewajiban bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Setiap kecamatan mempunyai standar operasional tersendiri dalam pengelolaan atau pelayanan kepada masyarakat, standar operasional tersebut menjadi acuan pelayanan publik yang baik, namun masih banyak kecamatan yang belum menerapkannya dengan baik, seperti proses pembuatannya yang memakan waktu. waktu, biaya dan sebagainya. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas khususnya di kecamatan dalam pembuatan e-KTP. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pemerintah dan aparatur negara memang tidak bisa dihindari, bahkan hal ini juga menjadi tolak ukur kualitas pelayanan yang dapat diukur dari kriteria indikator kualitas pelayanan publik. jasa. Penelitian tesis ini menggunakan teori menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011:46) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang sebenarnya dirasakan konsumen, terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu Tangiable (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Empathy (Empati). Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung kualitas pelayanan kartu tanda penduduk (e-KTP) pada Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berasal dari motivasi kerja yang tinggi dan prosedur kerja yang berkualitas. Sedangkan faktor penghambat kualitas pelayanan KTP elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berasal dari sistem kerja dan sistem pelayanan, suasana kerja, lingkungan fisik tempat kerja, dan tata kerja di Kantor Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.
Strategi Komunikasi Politik Bupati Grobogan Melalui Media Sosial Instagram @Sumarnigrobogan Muttaqin, Azmi; Khasanah, Niswahton
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10867

Abstract

Komunikasi politik menggunakan media sosial saat ini banyak digunakan oleh aktor politik salah satunya digunakan untuk membangun citra diri sebagai pemimpin. Komunikasi politik melalui media sosial salah satunya digunakan oleh Bupati Grobogan. Bupati Grobogan menggunakan beberapa media sosial diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube, namun dari beberapa akun media sosial yang digunakan yang paling utama adalah Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan analisis isi instagram tersebut serta wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan akun instagram Bupati Grobogan. Penulis memaparkan hasil penelitian menggunakan teori komunikasi politik dan konsep media sosial. keseluruhan followers akun instagram Bupati Grobogan saat ini mencapai 52,7 ribu serta berjumalah 5.430 postingan instagram. Penulis mengambil sampel penelitian postingan instagram Bupati Grobogan periode Desember 2023-Februari 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa postingan-postingan dari instagram tersebut lebih dominan dari pada kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun nom pemerintahan. Komunikasi politik Bupati Grobogan di media sosial instagram dengan memposting kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga non pemerintahan dengan tujuan untuk membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang tegas, bijaksana, serta pemimpin yang dekat dengan semua kalangan termasuk dengan masyarakat kalangan bawah.
Ruang Edukasi Politik Masyarakat: Wawasan dari Capres-Cawapres dalam Program Kampanye Pemilihan Presiden 2024 Prakoso, Bayujati; Fatharani, Rachela Belinda; Illahi, Fajar Kurnia; Himmah, Rif’atul; Realita, Era
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.2.11400

Abstract

Social media has become one of the primary media for political campaign activities, especially in the 2024 presidential election. This research tries to analyze how audience see the election dynamics and campaign programs of the candidates. Qualitative approach by utilizing Netlytic and ATLAS.ti version 9 was used to analyze the comments on YouTube. Researchers collecting some of comments from dialogue-based campaigns content on both platforms. The result shows that the audience respond positively to this kind of campaign content. Some of the keywords that appeared in the comments are leadership, intelligent, inspirational, public, education, etc. So, it can be said that audience positive response is a sign of success from the dialogue-based campaign that expected to make the public understand the programs of the candidates, as well as delivering the aspirations and problems they faced. On the other hand, in terms of the quantity of audience comments, 'Desak Anies' as a campaign activity/program is in the highest order, namely 29,902 comments, then in second place, 'Tabrak, Prof!' as many as 713 comments, then, in third place 'Slepet Imin' reached 416 comments, and finally 'Rembuk Ganjar' reached 68 comments. Apart from campaign programs, audience is free to comment on their sosial media about dynamics of the presidential election during the campaign period.Keywords: Audience Comments, Campaign Program, 2024 Presidential Election, Indonesia.
Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Pondok Aren Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 Hasan, Naufal; Sulastri, Endang; Surya, Dian Ariyani
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.2.12092

Abstract

Partisipasi politik merupakan kegiatan kewarganegaraan yang bertujuan untuk bisa memenuhi cita-cita politik melalui kebijakan yang dinginkan. Partisipasi politik di masyarakat untuk pemilihan kepala daerah melihat kepada keterlibatan aktif warga dalam proses pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan umum pada tingkat lokal. Kecamatan Pondok Aren adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada tahun 2020 Kota Tangerang Selatan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah dengan 3 paslon. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada Tahun 2020 tentu sangat berbeda karena adanya Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid- 19 yang sedang melanda Dunia termasuk Indonesia yang mulai diserang virus itu pada Tahun 2020 yang bertepatan akan diadakannya pemilihan kepala daerah.           Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Pondok Aren pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 dan apa faktor pendukung dan juga faktor penghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan Teori Partisipasi Politik, Teori Budaya Politik, Teori Prilaku Pemilih, dan Teori Pemilu & Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Data yang diperoleh lalu kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian dan pembahasan bahwa partisipasi politik Masyarakat di kecamatan pondok aren pada saat pilkada tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid-19 masih tergolong tingkat partisipasi pemilih di kecamatan Pondok Aren adalah 60%. Sementara itu, rata-rata partisipasi pemilih untuk seluruh kecamatan di Tangerang Selatan adalah sekitar 60% juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di kecamatan Pondok Aren sama dengan rata-rata tingkat partisipasi di seluruh kecamatan di Tangerang Selatan pada pilkada 2020, ada pengaruhnya, karena jumlah pemilih yang datang kurang antusias dan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, karena target KPU adalah 80% sampai 90% pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan suaranya tapi kenyataanya hanya sampai 60% saja tingkat kehadiran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2024 Ramandani, Safitri Dwi; Setiawan, Zudi
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.2.12233

Abstract

This research aims to find out how the village financial system is implemented in Mejobo Village, Mejobo District, Kudus Regency. The research was carried out by identifying problems with the Implementation of the Village Financial System in Mejobo Village and how the Village Government implements policies regarding the Village Financial System in Mejobo Village, Kudus Regency. By using qualitative research methods and a descriptive approach, the theory used in this research is George C. Edward III's Theory of Public Policy Implementation which consists of 4 variables, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Attitudes, and (4) Bureaucratic Structure. Based on the results of research applying this theory in the implementation of Village financial system policies (Siskeudes), it shows that there are still deficiencies in several variables, be it communication, resources, attitudes and bureaucratic structure. This can be seen from the lack of Human Resources (HR) capacity in the village apparatus bureaucracy in Mejobo Village, Mejobo District, Kudus Regency in serving the community, so efforts are needed to increase capacity through comprehensive training so that village financial system policies can run well and for maximum benefit to society at large. Keywords: Siskeudes, Public Policy Implementation, Village AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Sistem Keuangan desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Mejobo dan bagaimana Pelaksanaan Kebijakan yang diterapkan Pemerintah desa tentang Sistem Keuangan Desa di Desa Mejobo Kabupaten Kudus. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III yang terdiri dari 4 variabel yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Sikap, dan (4) Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan teori tersebut dalam implementasi kebijakan sistem keuangan Desa (Siskeudes) menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam beberapa variabel baik itu komunikasi, sumber daya, sikap maupun struktur birokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam birokrasi aparatur desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dalam melayani masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan secara komprehensif agar kebijakan sistem keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal untuk kebermanfaatan pada masyarakat secara luas.
Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Saputra, M. Reza
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.2.11507

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem multipartai sejak era reformasi tahun 1998, namun sering menghadapi tantangan yang mengancam stabilitas dan kualitas demokrasi. Salah satu isu utama adalah dominasi partai politik dalam birokrasi pemerintahan yang menyebabkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini mengeksplorasi alternatif sistem politik tanpa partai sebagai solusi untuk meningkatkan meritokrasi, mengurangi oligarki politik, dan memperkuat akuntabilitas pejabat publik. Pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa meskipun sistem tanpa partai berpotensi membawa dampak positif, tantangan konstitusional, resistensi partai politik, dan risiko terhadap keragaman politik tetap menjadi hambatan signifikan. Reformasi sistem kepartaian dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kader dianggap lebih realistis dan efektif dalam memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.Kata Kunci: Sistem Politik Tanpa Partai, Demokrasi Indonesia, Tata Kelola Pemerintahan.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin (MD) dalam Kampnye Politik Pemilihan Presiden 2024 Pratiwi, Indriyani; Fridiyanti, Yulita Nilam
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.2.12234

Abstract

Media sosial saat ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam kampanye politik, memberikan platform yang efektif untuk calon presiden dan wakil presiden seperti Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin. Mereka menggunakan Instagram sebagai sarana kampanye pemilu dengan membagikan berbagai aksi sosial. Tujuan utama kampanye melalui media sosial adalah untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan cepat dan efisien, membangun citra positif, serta meningkatkan interaksi dan keterlibatan dengan pemilih. Instagram memungkinkan mereka menampilkan kompetensi, empati, dan gaya kepemimpinan melalui konten visual yang menarik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk pendidikan politik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat, dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Page 3 of 4 | Total Record : 37