cover
Contact Name
Toton Witono
Contact Email
sosiokonsepsia@gmail.com
Phone
+6221-7511721
Journal Mail Official
sosiokonsepsia@gmail.com
Editorial Address
Jalan Margaguna Raya No 1 Gandaria, Cilandak, Jakarta Selatan12420 DKI Jakarta Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
SOSIO KONSEPSIA: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ISSN : 20890338     EISSN : 25027921     DOI : https://doi.org/10.33007/ska
Sosio Konsepsia is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in social welfare area.The scope of this journal cover field research in social welfare areas. The topics include social protection, social security, social rehabilitation, social empowerment, poverty alleviation and management of social development
Articles 126 Documents
Pengasuhan Alternatif dalam Masyarakat Tradisional: Studi Kesejahteraan Anak di Dusun Gunung Loncek, Kalimantan Barat Listyaningrum, Indah
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.3378

Abstract

Pengasuhan anak merupakan faktor penting untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, pemahaman mengenai sistem pengasuhan anak di masyarakat adat, terutama yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, masih sangat kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pengasuhan alternatif pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Gunung Loncek dan mengidentifikasi faktor protektif dan risiko yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan dua bentuk utama pengasuhan alternatif, yaitu pengasuhan oleh kerabat berdasarkan hubungan darah (pengasuhan kekerabatan) dan melalui prosesi adat pangarusant (pengasuhan angkat anak). Kedua bentuk pengasuhan ini memiliki akar budaya yang kuat dan dirancang untuk memastikan kesejahteraan anak secara holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengasuhan alternatif di masyarakat Dayak Kanayatn memiliki faktor perlindungan yang mendukung perkembangan anak sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Temuan ini memiliki implikasi bagi pengembangan Pekerjaan Sosial Berbasis Budaya, yang menunjukkan bahwa integrasi praktik pengasuhan anak secara tradisional dapat memperkaya strategi pekerjaan sosial yang lebih peka terhadap budaya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengasuhan anak di masyarakat adat.
Kesejahteran Psikososial Lanjut Usia Dan Penyedia Pelayanan Fasilitas Longterm Care (LTC) Masa Pandemi Covid-19 Heri Mis Cicih, Lilis
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3385

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak pada penduduk termasuk lanjut usia dan penyedia layanan di fasilitas LTC (Perawatan Jangka Panjang atau PJP) atau panti sosial. Salah satu dampaknya terhadap kondisi psikososial lanjut usia dan penyedia layanan. Penelitian ini untuk mengetahui kondisi psikososial lanjut usia dan penyedia layanan di fasilitas LTC saat pandemi COVID-19. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur dalam bentuk Google Form, dan kualitatif melalui wawancara mendalam, dilakukan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Kuesioner diberikan pada panti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Pemilihan fasilitas LTC didasarkan atas kepemilikan akreditasi, pelayanan dalam fasilitas LTC, dan keterwakilan wilayah barat, tengah, dan timur. Sebanyak 102 fasilitas LTC mengisi sesuai dengan ketentuan dalam pedoman kuesioner. Penerapan pembatasan sosial berdampak pada gangguan psikososial lanjut usia dan penyedia layanan di fasilitas LTC. Gangguan spikologis paling banyak dialami penyedia layanan fasilitas LTC adalah stress (52%), dan untuk lanjut usia perasaan sedih (47%). Perasaan kesepian ini timbul, karena adanya batasan sosial, sehingga berbagai kegiatan yang biasa dilakukan di fasilitas LTC juga dihentikan. Kunjungan dari keluarga juga dibatasi atau dilarang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu bimbingan konseling, interaksi sosial antara penyedia layanan dan sesama lanjut usia di fasilitas LTC.
Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Sulistyowati, Fadjarini; Saptaning Tyas , Hari; Widati, Widati; Puspitasari , Condrodewi
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3389

Abstract

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial. Pemerintah telah berulang kali menyalurkan program bantuan sosial dengan penamaan yang sering berganti. Program Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT)  yang berkembang menjadi Program Bantuan Sembako  yakni bantuan peningkatan gizi keluarga dengan memenuhi 4 unsur yakni  karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Tahun 2022, Kementrian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara tunai. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi dan dampak perubahan kebijakan penyaluran dari program BPNT non tunai  ke bantuan tunai pada masyarakat khususnya bagi e-warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian menggunakan deskriptif mendalam. Teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan memilih informan sesuai kapasitas dan perannya dalam penyaluran BPNT. Hasil penelitian menunujukkan dengan beralihnya kebijakan bantuan non tunai ke bantuan tunai dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang berdampak pada: 1)Ketidaktepatan pemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat; 2) Pencapaian bantuan tidak efektif dan 3) Pemberdayaan masyarakat melalui E- Warong terhenti atau tidak berkelanjutan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang terukur mengakibatkan kebijakan BPNT tidak memilih arah dan tujuan yang jelas
Prinsip Social Virtue dalam Pengembangan Potensi Diri Anak Penyandang Disabilitas Intelektual di SLB Fitria Kota Bogor Setiawan, Koesworo; Anwar, Muhammad Rasyid
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3396

Abstract

Pengembangan potensi diri anak penyandang disabilitas menjadi perhatian penting di tengah masih lemahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. Penelitian ini menelaah prinsip berbasis nilai (social virtue) sebagai landasan guru (pandamping) dalam mengembangkan keterampilan seni siswa-siswi disabilitas intelektual (klien) di sekolah luar biasa (SLB). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan data sekunder yang relevan. Informan sebanyak empat orang pendamping dan dua orangtua klien sebagai triangulasi yang ditetapkan berdasarkan prinsip purposive sampling. Materi wawancara diturunkan dari tiga konsep operasional: interpersonal skill, peran dan efektifitas komunikasi. Data dikategorikan, diseleksi, diurutkan, dan dikodekan sesuai dengan formulasi konsep dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasilnya, “social virtue” ditemukan di hampir semua proses intervensi baik pada area pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Kesimpulannya, prinsip “social virtue” menjadi basis, katalis dan motivator pendamping dalam pengembangan keterampilan seni klien.
Praktik Anti-Opresi pada Lembaga Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Cipta, Nurliana; Rachim, Hadiyanto
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.3397

Abstract

Ketidakadilan sosial yang dialami populasi disabilitas di berbagai rentang umur diperparah dengan kurangnya pelayanan lintas umur dan lintas jenis disabilitas yang disediakan baik itu oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas mayoritas masih bersifat karitas dan masih belum berubah dari model tradisional ke model sosial. Model sosial memandang fenomena disabilitas sebagai suatu kondisi yang dipengaruhi oleh struktur fisik lingkungan, perilaku sosial serta nilai budaya yang berkembang mengenai populasi disabilitas. Tujuan penulisan adalah untuk menggambarkan pelayanan yang ada bagi penyandang disabilitas kemudian dianalisa dari sudut pandang praktik anti-oppressive. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur, diperoleh 9 lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas dan semua memberikan pelayanan yang bersifat rehabilitative. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan sudut pandang teori anti-oppressive. Hasil penelitian menemukan layanan bagi populasi disabilitas masih menggunakan pendekatan model medis dan orang disabilitas menjadi obyek dari layanan. Layanan yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap populasi disabilitas, perlu terus digalakkan sehingga tidak ada lagi cara pandang diskriminatif dan perlakuan oppressive yang diberikan kepada populasi disabilitas.
Peran Identitas Sosial dalam Memoderasi Hubungan Antara Kepribadian Dark Triad dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: Implikasi bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rahmi, Kus Hanna
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3398

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran identitas sosial dalam memoderasi hubungan antara kepribadian Dark Triad (psikopati, narsisme, dan Machiavellianisme) dengan ujaran kebencian di media sosial. Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini melibatkan 250 dosen dari sebuah universitas swasta di Jakarta. Data dianalisis dengan regresi berganda dan uji Sobel menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian Dark Triad secara signifikan memengaruhi kecenderungan untuk terlibat dalam ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, identitas sosial berperan sebagai variabel moderator yang signifikan, menunjukkan bahwa individu dengan identitas sosial yang kuat lebih mungkin menunjukkan ujaran kebencian ketika memiliki sifat-sifat kepribadian Dark Triad. Temuan ini menekankan pentingnya memahami interaksi antara faktor psikologis dan sosial dalam menanggulangi ujaran kebencian di media sosial. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk intervensi yang menargetkan pengurangan sifat-sifat kepribadian Dark Triad dan memperkuat identitas sosial yang positif sebagai strategi untuk mengurangi ujaran kebencian. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika psikologis dan sosial diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari ujaran kebencian di lingkungan digital yang dapat berimplikasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial
Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sulistyo, Alan; Yayuk Sri Rahayu , Amy
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3417

Abstract

Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan collaborative governance dalam kebijakan kesehatan jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diharapkan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesehatan  jiwa melalui kerja sama antar-stakeholder. Meskipun demikian, temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif di DIY. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan pendekatan post-positivistik dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses kolaborasi berjalan baik dengan dialog tatap muka yang terstruktur dan upaya membangun kepercayaan melalui kegiatan kolaboratif. Namun, tantangan muncul akibat kurangnya komitmen dan pemahaman bersama antar-aktor, serta belum adanya kerangka kerja implementatif. Kepemimpinan mampu menjalankan perannya dengan baik yang memfasilitasi inisiasi kerangka itu dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan panduan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Kesimpulannya, proses kolaborasi masih memiliki sejumlah tantangan dan memerlukan aturan dasar lebih baik agar kolaborasi lebih implementatif. Disarankan agar seluruh stakeholder di Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) terlibat dalam penyusunan RAD dan penerapan panduan TPKJM serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-stakeholder untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY.
Keterlibatan Inklusif Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Collaborative Governance dalam Pemulihan Sosial-Ekonomi Penyintas Erupsi Gunung Sinabung Dika Yudhistiira Rizqy; Anugrahini , Triyanti
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3475

Abstract

Pasca penanganan darurat erupsi Gunung Sinabung, banyak pemangku kepentingan yang secara aktif terlibat dalam pemulihan sosial-ekonomi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang melampaui pembangunan fisik. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan keterlibatan inklusif pemangku kepentingan untuk mendukung collaborative governance dalam pemulihan sosial ekonomi penyintas erupsi Gunung Sinabung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang berasal dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, yaitu mereka yang terlibat secara langsung atau memiliki otoritas dalam pemulihan pascabencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi dalam pemulihan sosial-ekonomi didukung oleh berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah lintas tingkat (desa, kabupaten, provinsi, pusat), masyarakat dan organisasi masyarakat, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional PBB. Setiap pemangku kepentingan saling melengkapi satu sama lain, menyesuaikan peran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat membangun dengan lebih baik. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/lembaga berperan mempercepat proses pemulihan, terutama pada tahap I. Namun, pemerintah daerah tetap berperan sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di pemulihan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Organisasi masyarakat berbasis gereja memiliki peran strategis di tingkat lokal, menjembatani komunikasi para penyintas yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pihak-pihak di luar pemerintahan seperti ONP, akademisi, dan badan-badan PBB banyak berperan pasca rekonstruksi dengan mengadakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk membantu membangun penghidupan berkelanjutan.
Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Hermawati, Istiana; Kusnali, Asep; Witono, Toton; Muhammad, Adji; Saryana, Saryana
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.3501

Abstract

Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh keluarga penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Menggunakan metode mixed methods dengan Kalurahanin concurrent embedded, penelitian melibatkan 40 responden dan 10 informan. Mayoritas responden berusia produktif, berstatus menikah, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berpendidikan SMA, menanggung 4 jiwa dan berpenghasilan rendah. Hasil menunjukkan, bahwa sebagian besar responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan pangan, dan untuk menangani masalah finansial seperti hutang dan kebutuhan lainnya. Kontribusi bantuan sosial terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4%-58,9% dan terhadap pengeluaran 4,89%-47,18%. Bantuan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, 85% responden masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. Meski membantu meringankan beban ekonomi, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan sosial melalui penargetan yang lebih tepat dan pemberdayaan ekonomi. Rekomendasi yang diajukan mencakup integrasi program bantuan sosial dengan literasi keuangan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat.
Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto Sabarisman, Muslim; Arifin, Johan; Sulubere, Muhammad Belanawane
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.3502

Abstract

Abstrak: Artikel ini mengkaji kontribusi intervensi berbasis kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan jaringan sosial bagi penerima program bantuan sosial transfer bersyarat Indonesia, Program Keluarga Harapan. Melalui studi kasus pada Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto, digunakan metode kualitatif dengan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan tinjauan dokumentasi dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan dinas pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa ProKUS berhasil mendorong peningkatan relatif pendapatan keluarga melalui berbagai kegiatan usaha mikro seperti produksi sepatu dan penjualan makanan keliling. Selain itu, interaksi dalam komunitas kewirausahaan ini memperkuat jaringan sosial di kalangan penerima manfaat, menciptakan solidaritas dan saling dukung yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan usaha. Akan tetapi terdapat beberapa tantangan dalam implementasi ProKUS, di antaranya keterbatasan modal, kurangnya keterampilan kewirausahaan, dan kendala akses teknologi. Studi ini merekomendasikan peningkatan akselerasi model peningkatan pendapatan KPM PKH melalui model kewirausahaan dengan pelatihan usaha yang lebih relevan, akses modal yang berkelanjutan, dan kemudahan izin administrasi usaha. Dengan mengatasi tantangan ini dan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas usaha lokal, ProKUS berpotensi menciptakan keluaran ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat PKH menuju keamanan finansial yang merupakan prasyarat vital bagi upward mobility.   Kata kunci: Kewirausahaan, kewirausahaan sosial, kemandirian ekonomi, jaringan sosial.

Page 9 of 13 | Total Record : 126