cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
journal@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 29645840     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing ditulis oleh kelompok peneliti yang mempunyai latar belakang di bidang hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan. Dalam bab 1, menjelaskan tentang sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepada desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam paraktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 3 (2024)" : 19 Documents clear
Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur Fauzan, Moh. Mustakim; Fauzi, Agvin; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.212

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain industri, khususnya dalam konteks tugas akhir mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di bidang furnitur. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan desain industri mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK), menyoroti pentingnya hak eksklusif yang diberikan kepada mahasiswa untuk melindungi hasil karyanya dari tindakan plagiarisme serta mendukung potensi komersialisasi dan pengakuan profesional. Meskipun perlindungan HKI diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan regulasi lain, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang HKI, prosedur pendaftaran yang kompleks, biaya yang tinggi, serta minimnya dukungan institusi pendidikan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan industri serta lembaga hukum untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan mahasiswa dapat lebih 2 percaya diri mempublikasikan karya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Sarah Atikasari; hermawan, Adellya Salsabilla; M Riski Amin M; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.213

Abstract

Perundungan atau bullying bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan dapat dialami oleh siapa saja. Tindakan bullying banyak ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, perundungan di lingkungan perguruan tinggi tetap menimbulkan dampak serius, baik secara psikis maupun fisik, bahkan hingga menyebabkan kematian. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kota Semarang, di mana seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi korban perundungan di sebuah kampus ternama di Indonesia. Tindakan perundungan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Pelaku perundungan terkait erat dengan studi kriminologi, yang mempelajari perilaku kriminal dan individu yang melakukan kejahatan. Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta implikasi hukum dan etisnya.
Pemenuhan Hak-hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku Fidiyani, Rini; Nuzulia, Siti; Mukminto, Eko; Riyatno, Riyatno; Paramita, Hilma; Hanum, Holy Latifah; Putri, Debby Annisa; Wardana, Sefian Dwi Sukma; Warayuda, Tirsa Mayfira Evelyne
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.214

Abstract

Negara Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya terdapat dalam Pasal 28 huruf A sampai J. Akibat dari negara hukum merefleksikan adanya jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara indonesia dan negara yang dibentuk untuk oleh hukum negara. Salah satu sasaran jaminan hak asasi manusia yang bersasaran salah satunya penyandang disabilitas mental. Tujuan penelitian pertama memetakan dan menganalisis bentuk hak hak mendasar bagi pemenuhan disabilitas mental, kedua menganalisis upaya pemenuhan disabiltas mental sebagai jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpusat pada perilaku, tindakan, ekspresi pihak informan. Jenis penelitian yang digunakan sosial legal reasearch dengan mengoperasikan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengolah data empirik yang aktual.Hasil yang dicapai menggunakan teori yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Kesimpulan yang didapat, pertama menemukan formula hak- hak mendasar bagi penyandang disabilitas mental kedua, menganilis upaya pemenuhan hak-hak mendasar penyandang disabilitas mental, sebagai jamiman hak asasi menurut hukum yang berlaku.
Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender Susanto, Joko; Utari, Indah Sri; Mursyid, Ali Masyhar
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.215

Abstract

Dari perspektif sejarah, kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling lama bertahan, mungkin bahkan lebih tua daripada peradaban manusia. Ini mengherankan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk homo homini lupus, yang merujuk pada pemikiran filsuf kenamaan Aristoteles, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi orang lain dan bisa menjadi "kanibal" dalam arti bahwa mereka dapat melakukan kekerasan terhadap sesamanya dalam situasi tertentu, baik dalam bentuk fisik atau verbal. Kekerasan berbasis gender adalah salah satu jenis kekerasan yang telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun. Fenomena ini merupakan masalah global yang masih menjadi subjek diskusi di berbagai forum di dalam negeri, regional, dan internasional. Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi pada kaum perempuan; itu juga dapat terjadi pada laki-laki atau kelompok lain seperti laki-laki, atau kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Namun, data menunjukkan bahwa lebih sering terjadi pada kaum perempuan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami dan mempelajari konsekuensi serta penerapan hukum atas kasus kekerasan berbasis gender dari perspektif teori hukum feminis, juga dikenal sebagai teori hukum feminis. Teori ini menyatakan bahwa karena perspektif laki-laki adalah dasar hukum, aturan saat ini masih dianggap sebagai hasil dari patriarki. Dalam bahasan artikel ini, metode hukum normatif digunakan, yaitu ulasan literatur. Oleh karena itu, diharapkan adanya konsekuensi hukum yang mendukung gagasan hukum feminis yang tidak terbatas pada negara tertentu.
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan Herlambang, Pratama Herry; Muhtada, Dani; Yudhanti, Ristina; Pratama, Nugroho Wahyu; Wiguna, Candra Aditya; Santalia, Miftah; Suwinda, Suwinda; Safarin, Muhammad Habiby Abil Fida
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.216

Abstract

Peraturan hukum di Indonesia tidak hanya mengatur warga negara pada umumnya, tetapi pejabat negara juga ikut masuk dalam peraturan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah bentuk negara hukum yang di anut oleh para the founding fathers dan mothers Republik Indonesia. Pejabat Tata Usaha Negara atau sering kali disebut dengan Pejabat TUN, tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum bilamana pejabat TUN melaksankan kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur terdapat dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang dalam doktrin biasa dikenal sebagai eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis maka dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Seringkali pejabat pemerintahan tidak bisa atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan yang membuat seolah-olah peradilan tata usaha negara tidak memiliki wibawa untuk memaksa pemerintah melaksanakan putusannya.
Meredam Konflik Struktural Dengan Menyediakan Ruang Partisipasi Publik Pada Perencanaan Kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura; Nugraheni, Prasasti Dyah; Aryanda, Avilla Deva; Prameswari, Larasati; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.261

Abstract

Candi Borobudur menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dibangun pada zaman Dinasti Syailendra, Candi Borobudur menjadi simbol kejayaan masa lampau Kerajaan Mataram Kuno, tempat perayaan budaya, dan ibadah masyarakat beragama Budha. Candi Borobudur juga menjadi tempat daya tarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai tempat wisata, masyarakat asli Borobudur juga mengambil manfaat untuk dapat mencari pendapatan dengan cara mengasong jualan makanan dan minuman, jualan cinderamata dari kerajinan, dan banyak lainnya. Pemerintah Indonesia pada zaman presiden Joko Widodo melakukan pemugaran dan renovasi Candi Borobudur dengan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Tujuannya adalah memperelok kawasan Candi Borobudur untuk menambah daya tarik wisatawan. Namun kebijakan pembangunan KSPN Borobudur oleh pemerintah ternyata menimbulkan dampak bagi masyarakat. Terjadi konflik struktural antara pemerintah dan masyarakat atas relokasi pedagang sampai pengklaiman tanah masyarakat. Hal ini menjadi catatan kurang elok di balik megahnya wisata Candi Borobudur yang ternyata menyimpan cerita duka masyarakat sekitar. Kiranya perlu dilihat apakah kebijakan pembangunan KSPN Borobudur minim partisipasi publik dan banyak melakukan pelanggaran atas hak masyarakat.
Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas dalam Pengelolaan Keuangan Retnani, Diyah Satya; Muna, Khozainul; Fauzan, Moh. Mustakim; Wardhani, Putri Kusuma; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.262

Abstract

Pengelolaan keuangan desa adalah elemen penting dalam pembangunan masyarakat lokal. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan sangat diperlukan guna memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukan. Kepala desa memegang peran strategis, tidak hanya secara administratif tetapi juga moral, dalam mengelola sumber daya keuangan desa. Integritas kepala desa menjadi faktor kunci dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya etika dan hukum dalam kepemimpinan desa, yang menjadi panduan moral dan kerangka hukum untuk memastikan akuntabilitas. Etika membangun kepercayaan masyarakat, sementara hukum menjadi instrumen untuk menegakkan peraturan dan mencegah pelanggaran. Kendati demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk lemahnya pemahaman hukum, keterbatasan pengawasan, dan budaya lokal yang menghambat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi dalam meningkatkan integritas kepala desa. Penegakan etika dan hukum yang kuat diharapkan dapat memastikan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Dualisme Viktimisasi dalam Konflik Bersenjata dan Repatriasi Korban: Studi Kasus Konflik antara Militer Myanmar dan Masyarakat Sipil Myanmar dalam Perspektif Viktimologi Alkhair, Rayyan; Musafa, Alief Qurratul Ain; Mukti, Wisnu Ali; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viktimisasi merupakan konstruksi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari sebuah tindak pidana. Dalam viktimologi, para korban yang muncul karena sebuah tindak pidana memiliki klasifikasi atau yang dikenal dengan istilah tipologi korban. Dalam perkembangan viktimologi, konsep-konsep humanis seperti hak asasi manusia ikut terlibat dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukuman saja tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Akan tetapi, terdapat permasalahan dualisme dalam menentukan korban, apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan korban atau bukan. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti peperangan. Hal ini akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana dan repatriasi hak. Artikel ini membahas tentang viktimisasi, tipologi korban, dualisme viktimisasi dalam perang, dan repatriasi hak korban kejahatan perang dalam kasus kudeta militer Myanmar.
Penegakan Hukum Kritis terhadap Aparat yang Melakukan Extrajudicial Killing di Indonesia Musafa’, Alief Qurratul Ain; Alkhair, Rayyan; Mukti, Wisnu Ali; Fidiyani, Rini; Sastroatmojo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, yaitu hak asasi manusia (HAM). Regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan perizinan senjata api. Senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa manusia, dan disertai langkah peringatan yang jelas. Namun, penerapan norma ini tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Kasus-kasus penggunaan senjata api secara eksesif, termasuk pembunuhan siswa SMK di Semarang oleh seorang anggota polisi. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang melanggar prinsip negara hukum dan mencederai harkat martabat manusia. Dalam konteks negara hukum, aparat kepolisian harus tunduk pada supremasi hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berdampak negatif secara sosiologis, termasuk merusak citra institusi kepolisian, dan menimbulkan urgensi penegakan hukum yang lebih kritis terhadap aparat yang melakukan pelanggaran ini. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan kekuasaan aparat kepolisian dan penegakan hukum kritisnya dalam kasus extrajudicial killing. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan sumber data tersier. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan extrajudicial killing dapat diatasi dengan penegakan hukum kritis yang dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum.

Page 2 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 (2025) Vol. 3 (2024) No. 2 (2023) No. 1 (2023)