Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Ria Anjeliana; Andi Risma; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine the implementation of online lending and borrowingagreements on the Akulaku application and how the legal protection is for theuser. This study uses empirical methods, namely data obtained from LiteratureStudies (secondary data) and interviews (primary data). Data analysis wascarried out using qualitative research methods, the data described in order toprovide answers or solutions to problems to draw a conclusion. Based on theresults of the research that the implementation of the online lending andborrowing service agreement, especially in the Akulaku application, the user donot meet directly, but when the user has agreed on the terms and conditions ofAkulaku, indirectly the user and Akulaku have a binding agreement, and there aretwo forms of protection. legal protection for the user, namely preventive legalprotection which aims to prevent a dispute before the occurrence of a dispute, andrepressive legal protection which is a form of final protection such as givingsanctions. Legal protection for the user in the online loan agreement on theAkulaku application has not been implemented or is less protected. Therecommendations for this research are that Akulaku must improve the securitysystem in the Akulaku application when there is an account hack and OJK must bemore assertive in responding to reports from users to be resolved, and OJK canmake regulations regarding Financial Technology dispute resolution institutions,as well as education or socialization provided. to the public about financialtechnology. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjammeminjam secara online pada aplikasi akulaku serta bagaimana perlindunganhukumnya bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitudata yang diperoleh dari Studi Pustaka (data sekunder) dan Wawancara (dataprimer). Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu datatersebut dideskripsikan agar dapat memberi jawaban atau pemecahan terhadappermasalahan untuk ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitianbahwa Pelaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara onlinekhususnya pada aplikasi akulaku para pihak tidaklah bertemu langsung, namunketika pengguna telah menyepakati syarat dan ketentuan dari akulaku makasecara tidak langsung pihak pengguna dan pihak akulaku memiliki ikatanperjanjian, serta terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi para pihak,yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelumterjadinya suatu sengketa, dan perlindungan hukum represif yang merupakanbentuk perlindungan akhir seperti pemberian sanksi. Perlindungan hukum bagipara pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku belum terlaksana atau kurang dilindungi. Adapun rekomendasipenelitian ini adalah pihak akulaku harus meningkatkan sistem pengamanandalam aplikasi akulaku bilamana terdapat peretasan akun dan OJK harus lebihtegas dalam menanggapi laporan dari pengguna untuk diselesaikan, serta OJKdapat membuat regulasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa financialTechnology, serta adanya edukasi atau sosialisasi yang diberikan kepadamasyarakat mengenai financial Technology.

ANALISIS HUKUM PUTUSAN NO.29/PDT.G/2019/PN SGM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA Fachrizal Azhar; Sufirman Rahman; Hasbuddin Khalid
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine the legal strength of decision evidence in the localexamination process of civil dispute cases and what hinders the process ofexamining civil dispute evidence. The research method used in writing this thesis isan empirical method, with secondary and primary data coverage, this research wasconducted at the Sungguminasa District Court. The results of this study indicate thatevery fact found in the trial makes the judge bound to use it as a basis forconsideration in making a decision. However, the binding power is not absolute, sothe judge is free to determine the value of the strength of the evidence and thefacilities/facilities factor, because the laboratory to support the evidence issufficient, the community factor, the general public in the knowledge ofenvironmental pollution. Recommendations for the judge's research are expected inexamining cases to be able to examine carefully and thoroughly the evidencebetween the litigants, in making it must meet the requirements of an authentic deedor not legally flawed and not in conflict with the applicable laws and regulations. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum bukti putusan dalamproses pemeriksaan setempat perkara sengketa perdata dan apa saja menghambatdalam proses pemeriksaan bukti sengketa perdata. Metode penelitian yangdigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan dataskunder dan primer, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Setiap fakta yang ditemukan dalampersidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasarpertimbangan mengambil putusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadihakim bebas menentukan nilai kekuatan buktinya dan faktor sarana/fasilitas,karena laboratorium untuk mendukung bukti, yang cukup, faktor masyarakat, masihawamnya masyarakat dalam pengetahuan bidang pencemaran lingkungan.Rekomendasi penelitian hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapatmemeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yangberperkara, dalam pembuatannya harus memenuhi syarat-syaratakta otentik ataujangan cacat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

PERANAN ALAT BUKTI SIDIK JARI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA Muh Fadli A; Nasrullah Arsyad; Ernawati Djabur
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the role of fingerprint evidencecarried out by investigators in criminal acts at the Port Police in Makassar City,and to find out the obstacles faced by officers in identifying fingerprints inconnection with the occurrence of a crime at the Port Police in Makassar City.The research used in writing this thesis is an empirical method, with secondaryand primary data coverage, the research was conducted in one location, namelyat the Port Police in Makassar City. The results of this study indicate that theinvestigation of criminal acts at the Port Police in Makassar City has not beeneffective, this can be seen from the inhibiting factors, materials for developinglatent fingerprints that are limited in supply, the lack of fingerprint archivesfrom the Resort Police. Research recommendations All forms of obstaclesexperienced by law enforcement officers in this case the police with criminalcases using fingerprints in order to increase human resources and it is verynecessary to add facilities for developing latent fingerprints. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan alat bukti sidikjari yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana di Polres Pelabuhan di kotaMakassar, dan Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi petugas dalammengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana diPolres Pelabuhan di kota Makassar Metode penelitian yang digunakan dalampenulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder danprimer, penelitian dilakukan di satu lokasi, yaitu di Polres Pelabuhan di kotaMakassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penyidikan tindak pidana di PolresPelabuhan di Kota Makassar belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari adanyafaktor penghambat, bahan untuk mengembangkan sidik jari latent yang terbataspersediannya, kurangnya arsip sidik jari dari pihak Polres. Rekomendasi penelitianSegala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihakkepolisian dengan kasus tindak pidana yang menggunakan sidik jari agar agarmenambah SDM dan kiranya sangat perlu menambah sarana-sarana pengembangansidik jari latent.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan batas Wilayah dalam perspektif Hukum internasional Dhia Fadlia; St Ulfah; Muhammad Zulkifli Muhdar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to provide an understanding to related parties regarding theCooperation between Indonesia and Malaysia on the Determination ofTerritorial Boundaries in the Perspective of International Law, first, how isthe international legal arrangement regarding the Cooperation indetermining the territorial boundaries between Indonesia and Malaysia,second, how is the application of international law into national lawconcerning Cooperation in determining regional boundaries. The type ofresearch used is the type of normative research. This study aims to provide anunderstanding of the cooperation between Indonesia and Malaysia on thedetermination of territorial boundaries in the perspective of internationallaw. The results of the study conclude, there are several internationalprovisions in the form of an MOU that has regulated the determination of theboundaries of Indonesia and Malaysia but there are still defaults. The 1945Constitution of the Republic of Indonesia, in article 25A, instructs thegovernment to make laws to determine state boundaries that can be used asguidelines in defending Indonesia's sovereignty. Based on the results of theresearch on Cooperation between Indonesia and Malaysia on thedetermination of state boundaries in the perspective of international law, theresearcher provides advice to the relevant parties based on the problems thatoccur, namely research on the settlement of land boundary disputes betweenIndonesia and Malaysia. Based on the description of the research results, thelegal basis for determining land boundaries and determining sea boundariesbetween Indonesia and Malaysia has been widely implemented and ratified inthe form of laws or presidential decrees, but there are still many Indonesianborder areas that require immediate handling. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihakterkait mengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia Terhadap PenentuanBatas Wilayah dalam Perspektif Hukum Internasional, pertama,bagaimanakah pengaturan hukum internasional tentang Kerjasamapenentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, kedua,bagaimanakah penerapan hukum internasional kedalam hukum nasionaltentang Kerjasama penentuan batas wilayah. Jenis penelitian yang digunakanadalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan memberikanpemahaman mengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadappenentuan batas wilayah dalam perspektif hukum internasional. Hasil daripenelitian menyimpulkan, terdapat beberapa ketentuan internasional berupa MOU yang telah mengatur tentang penentuan batas Indonesia dan Malaysianamun masih terdapat wanprestasi. UUD Negara Republik Indonesia tahun1945, dalam pasal 25A memerinrahkan pembuatan UU kepada pemerintahuntuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedomandalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitianmengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan bataswilayah negara dalam perspektif hukum internasional, peneliti memberikansaran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yangterjadi, yakni penelitian Penyelesaian sengketa batas wilayah darat antaraIndonesia dan Malaysia. Berdasarkan uraian hasil penelitian, Dasar Hukumpenentuan batas wilayah darat dan penentuan batas wilayah laut antaraIndonesia dan Malaysia telah banyak dilakkan dan diratifikasi dalam bentukUndang-Undang atau Kepres, namun masih banyak juga wilayah perbatasanIndonesia yang memerlukan penanganan secepatnya.

Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh anak di kota makassar Pratama Areski Arisal; Nurul Qamar; Nur Fadhilah Mappaselleng
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to find out what factors cause the crime of cellphone theftcommitted by children in Makassar City and how are efforts to overcome andprevent cellphone theft crimes committed by children in Makassar City. Thisstudy uses empirical research methods. The research location was carriedout in the city of Makassar, especially at the Makassar Police Station. Typesand sources of data used are primary data and secondary data. Datacollection technique, Library Research and Field Research. In conclusion, itis hoped that parents will pay more attention to their children's socialenvironment and educate them, as well as provide a good understanding ofthe children. advice from Law Enforcers who are authorized to carry outintegrated prevention and control to Children to be improved continuously sothat the theft is not committed by Children. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yangmenyebabkan terjadinya kejahatan pencurian telepon genggam(handphone) yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dan bagaimanaupaya penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan pencuriantelepon genggam (handphone) yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiandilakukan di kota Makassar khususnya di Polrestabes Makassar. Jenis dansumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknikpengumpulan data, penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan.Kesimpulan maka diharapkan orang tua lebih memperhatikan lingkunganpergaulan anaknya dan mendidiknya, serta memberikan pemahaman yangbaik kepada Anak. saran Penegak Hukum yang berwenang untukmelakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu kepada Anakuntuk ditingkatkan secara terus menerus agar tidak terjadinya Pencurianyang dilakukan oleh Anak.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata A. Rahmi Ainun Kirana; Ilham Abbas; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study intends to find out and explain the forms of legal protection forconsumers related to the sale of counterfeit branded goods through onlinetransactions in Indonesia. and to identify and explain efforts to resolve disputesbetween consumers who are harmed over counterfeit branded goods throughonline transactions. The research uses normative methods by reviewing librarymaterials and secondary data and using legal material analysis techniques with astatutory approach. The results of the study show that consumer protectionrelated to the sale of counterfeit branded goods through online transactions inIndonesia refers to several laws and regulations, namely: Law Number 11 of 2008concerning Information and Electronic Transactions as a form of protection forconsumers, namely that business actors are required to provide correct and clearinformation regarding goods/services that are traded and there is a guarantee ofliability for business actors for losses and all legal consequences due to violationsof obligations in electronic transactions. based on Law Number 8 of 1999concerning Consumer Protection, a form of legal protection for consumers,namely in 2001 the Government formed the National Consumer ProtectionAgency which later formed the Consumer Dispute Settlement Agency at theregional level. based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks andGeographical Indications, a form of consumer protection with the existence ofcriminal threats for business actors who falsify brands or trade products resultingfrom criminal acts. disputing parties without involving a court or a neutral thirdparty, Settlement through court. and Settlement outside the court through BPSK.in the future the government needs to regulate legislation regarding onlinetransactions specifically and consumers must be more careful in buying goodsonline and the need for consumer courage to ask business actors to beresponsible for losses suffered by consumers. Abstrak: Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan mengenaibentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan barangbermerek palsu melalui transaksi online diIndonesia. dan untuk mengetahuidan menjelaskan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikanatas barang bermerek palsu melalui transaksi online. Penelitianmenggunakan metode normatif dengan mengkaji bahan Pustaka dan data sekunder dan menggunakan Teknik analisis bahan hukum secarapendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkanperlindungan konsumen terkait penjualan barang bermerek palsu melaluitransaksi online diIndonesia merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik bentuk perlindungan terhadap konsumen yaitudiharuskannya pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelasterkait barang/jasa yang diperjual belikan serta adanya jaminanpertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian dan segala konsekuensihukum akibat pelanggaran kewajiban dalam transaksi elektronik.berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yakni padatahun 2001 Pemerintah membentuk Badan Perlindungan KonsumenNasional yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian SengketaKonsumen ditingkat daerah. berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bentuk perlindungankonsumen dengan adanya ancaman pidana bagi pelaku usaha yangmemalsukan merek atau memperjual belikan produk hasil tindak pidana.mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 3 jaluryakni Penyelesaian secara damai oleh para pihak bersengketa tanpamelibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral, Penyelesaian melaluipengadilan. dan Penyelesaian diluar pengadilan melalui BPSK. kedepannyapemerintah perlu mengatur Perundang-undangan tentang transaksi onlinesecara kshusus dan konsumen harus lebih cermat dalam membeli barangsecara online serta perlunya keberanian konsumen untuk memintapertangggung jawaban kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialamikonsumen.

Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan PAMSIMAS Nur Ummi Hani; Muin Fahmal; Nurul Qamar; Muhammad Ya'rif Arifin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and understand the effectiveness of the performanceof the Village Government in the Management of Community-Based Water Supplyand Sanitation Programs in Tanah Bumbu Regency. This study uses empiricalresearch methods using primary and secondary data types. The results of thisstudy indicate that the Village Government has not been effective in managing theCommunity-Based Water Supply and Sanitation Program or PAMSIMAS. This isjudged by the fact that there are still programs that do not function in severalvillages, one of which is due to facilities that can no longer be used. The generalfactors that usually become obstacles include lack of funds for asset maintenance,inadequate facilities and infrastructure, the arrival of the dry season causingwater sources to dry up, the amount of water produced is not proportional to theamount of water needed, and the condition of the soilwich are less able towithstand water infiltration. Research recommendations from the VillageGovernment should encourage the community to be active together in programutilization and asset maintenance by seeking funds either through communitycontributions or requesting assistance from the city/district government in theform of donations, or nearby companiesvillage. Country drop provide a legalumbrella made by the Regency Government so that the distribution of the budgetfor the program can run as it should and does not conflict with the applicablelaws and regulation, a well as clarify the implementing rules for maintenamce ofthe program the facility. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas kinerjaPemerintah Desa dalam pengelolaan Program Penyediaan Air Minum danSanitasi Berbasis Masyarakat DI Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian inimenggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan jenis data primerdan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belumefektif dalam pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat atau PAMSIMAS. Hal ini dinilai dari masih adanya program yangtidak berfungsi di beberapa desa salah satunya akibat fasilitas yang tidak dapatlagi digunakan. Adapun faktor umum yang biasa menjadi hambatan antara lain,kurangnya dana untuk pemeliharaan aset, sarana dan prasarana kurang memadai, datangnya musim kemarau menyebabkan sumber air menjadi kering,jumlah air yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah air yang dibutuhkan,serta keadaan tanah yang kurang mampu menahan resapan air. Rekomendasipenelitian Pemerintah Desa seharusnya mendorong masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam pemanfaatan program dan pemeliharan aset dengan mencaridana baik melalui iuran di masyarakat atau meminta bantuan kepadapemerintah kota/kabupaten berupa sumbangan, atau perusahaan di sekitardesa. Memberikan payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten agarpenyaluran anggaran untuk program tersebut bisa berjalan sebagaimanamestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, serta memperjelas aturan pelaksana untuk dilakukan pemeliharaanterhadapat fasilitas tersebut.

Analisis dan tanggung jawab travel umrah atas kegagalan pemberangkatan jamaah umrah di kota makassar Ainun Jariyah Amha; Nurjaya Nurjaya; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: The research entitled "Responsibility of the Umrah Travel Bureau for theFailure of the Departure of Umrah Congregants (Global Tour Case Study)"raises two problem formulations, namely How is Legal Protection forConsumers of Umrah Congregations Who Have Failed Umrah Departures inthe Global Tours case and How is the Responsibility of Service Businesses?Umrah for Problems That Harm Consumers in the Implementation of theUmrah Worship. The research data was collected by means of documentstudies, literature and interviews with representatives of PT. Global Tours asbusiness actors and Umrah Congregations as consumers and the institutionsconcerned. The data obtained were then analyzed qualitatively and presenteddescriptively in accordance with the provisions of the Consumer ProtectionLaw combined with a direct approach to the parties concerned. The results ofthis study indicate that the legal protection of consumers of Umrah services isadequate with the establishment of regulations that can protect Umrahpilgrims as consumers, namely Law Number 8 of 1999 concerning ConsumerProtection, Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj,Ministerial Regulation Number 8 of 2018 concerning the Organization ofUmrah Worship Trips, and Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, onlythat the legal protection for Umrah pilgrims as consumers has not been fulfilledoptimally in its implementation.The responsibility of business actors is chargedwith criminal responsibility in Article 372 of the Criminal Code regardingembezzlement, Article 378 of the Criminal Code on fraud, and Article 2paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention andEradication of the Crime of Money Laundering, and administrative liability byrevoking the company's license. PT. Global Tours. Based on the results of thisstudy, the authors suggest that Umrah pilgrims must be careful in choosing aTravel Bureau and pilgrims should find out the legality of the selected UmrahTravel Bureau, to avoid losses for Umrah pilgrims as consumers. Abstrak: Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Biro Travel Umrah Atas KegagalanPemberangkatan Jemaah Umrh (Studi Kasus Global Tour)” ini mengangkat duarumusan masalah, yakni Bagaimana Perlindungan Hukum bagi KonsumenJemaah Umrah yang Mengalami Kegagalan Keberangkatan Umroh kasusGlobal Tours serta Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Umroh atasPermasalahan yang Merugikan Konsumen dalam Pelaksanaan Ibadah Umrah.Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen, pustaka danwawancara kepada perwakilan PT. Global Tours selaku pelaku usaha sertaJemaah Umrah selaku konsumen dan Lembaga yang bersangkutan. Data yangdiperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Perlindungan Konsumendipadukan pendekatan secara langsung kepada para pihak yangbersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukumkonsumen jasa umroh sudah memadai dengan dibentuknya peraturan yangdapat melindungi para jemaah umrah selaku konsumen yakni Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undangNomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PeraturanMenteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan IbadahUmrah, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,hanya saja dalam perlindungan hukum bagi para jemaah umrah selakukonsumen belum terpenuhi secara maksimal dalam pelaksanaanya.Pertanggungjawaban pelaku usaha dibebankan pada pertanggungjawabanpidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentangpenipuan, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, danpertanggungjawaban administratif yakni dengan mencabut izin perusahaanPT. Global Tours. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan bahwapara jemaah umrah harus berhati-hati dalam memilih Biro Travel danhendaknya para jemaah mencari tau legalitas dari Biro Perjalanan Umrahyang telah dipilih, untuk menghindari timbulnya kerugian bagi para jemaahumrah selaku konsumen

Tinjaun Kriminologi Tentang Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Kota Makassar Dinda Ammallya; Ilham Abbas; Nurbaya Manggata
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK This research aims to study and analyze the factors that cause members ofthe police in the city of Makassar to abuse narcotics. To study and analyze thecountermeasures carried out by the Police against members of the Police whoabuse narcotics in Makassar City. This study uses empirical legal researchmethods, namely legal research that focuses on research on the legal realityin society. The results of this study indicate internal factors, namely factorscontained within the individual user himself, external factors, namely factorsthat exist from outside the individual user such as the environment, and thenature of the drug (addiction). And the countermeasures carried out by thepolice against members of the police who abuse narcotics in the city ofMakassar are inspections, urine tests, supervision, guidance and counseling.The recommendation of this research is that it is hoped that in the future allmembers of the police will be more obedient to the rules of law that have beenset so as not to fall into narcotics crimes and the sanctions given must bemore firm. And drug control efforts are also not solely the task of the police,but starting from oneself, namely the individual factor, namely oneself whomust avoid deviant things, especially narcotics crimes. ABSTRAK Penellitian ini bertujuan Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktorfaktor apa yang menyebabkan anggota polri di kota Makassarmenyalahgunakan narkotika. Untuk mempelajari dan menganalisispenanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap anggotaPolri yang menyalahgunakan narkotika di Kota Makassar. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yangmengfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat. Hasilpenelitian ini menunjukan faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diriindividu pengguna itu sendiri, faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dariluar individu pengguna seperti lingkungan, dan sifat dari narkoba(kecanduan). Dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihakkepolisian terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika di kotaMakassar yaitu sidak, tes urine, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.Rekomendasi penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya kepada seluruhanggota kepolisian lebih taat kepada aturan hukum yang sudah ditetapkanagar tidak terjerumus dari tindak pidana narkotika dan sanksi yang diberikanharus lebih tegas. Dan upaya penanggulangan narkoba juga tidak hanyasemata-mata tugas kepolisian namun dimulai dari diri sendiri yakni faktor individual yaitu diri sendiri yang harus menghindar dari hal-hal menyimpangterlebihnya lagi tindak pidana narkotika

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN Fathur Abdillah Ikhsan; Askari Razak; Fauziah Basyuni
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to identify and analyze the application of the principle ofpresumption of innocence to perpetrators of theft accompanied by violenceand to determine the factors that influence the application of the principle ofpresumption of innocence to perpetrators of theft accompanied by violence,the type of research used in writing this thesis is empirical research. , withprimary and secondary data coverage, the research was conducted in twolocations, namely the Makassar Port Police Resort and the Makassar CityDistrict Court, the results of this study indicate that the perpetrators of theftaccompanied by violence in the Makassar District Court Decision ThePresumption of Guilt is applied because the principle of The presumption ofinnocence means that a person cannot be considered guilty before there is adecision that has permanent legal force, the influencing factor is the existenceof evidence and evidence found with statements of similarities and matchesfrom witnesses. and suspects, therefore in carrying out the investigationprocess the principle of the presumption of innocence should always be basedon the applicable laws and regulations and not neglect the suspect's humanrights, and also improve the quality and quantity of law enforcementpersonnel proportionally so as to meet the resource requirements. humanbeings who are able to carry out and realize the criminal justice process inaccordance with legal certainty, fair and true. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asaspraduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengankekerasan dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan asaspraduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengankekerasan, tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahtipe penelitian empiris, dengan cakupan data primer dan sekunder, penelitiandilakukan di dua lokasi, yaitu di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar danPengadilan Negeri Kota Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwaterhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan pada PutusanPengadilan Negeri Makassar Asas Praduga Tak Bersalah diterapkan karenaAsas Praduga Tak Bersalah mengandung arti seseorang tidak dapat dianggapbersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, faktor yangmempengaruhi yaitu adanya alat bukti dan barang bukti yang ditemukandengan keterangan-keterangan persamaan dan pencocokan dari saksimaupun tersangka, maka dari itu dalam melakukan proses penyidikan asaspraduga tak bersalah hendaknya senantiasa berpijak pada aturanperundang-undangan yang berlaku dan tidak mengaibaikan hak- hak asasitersangka, dan juga dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses pradilanpidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA