Garuda - Garba Rujukan Digital

Bentuk Perjanjian Dalam Hubungan Simpan Pinjam Pada Koperasi Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Andi Nur Risqa Auliyah; Abdul Qahar; Muhammad Murnir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to explain the legal aspects of the agreement in the savingsand loan business activities at the Berkat Makassar credit cooperative and toanalyze the dispute resolution in the event of a default in the savings and loancooperative of the Berkat Makassar cooperative. The research method used inthe completion of this thesis is normative juridical research, which refers tolegal norms and legislation. This research shows that cooperatives do notspecifically mention legal protection for customer funds while for customersthe protection can be seen in article 7 and article 8 Government RegulationNo. 33 of 1998 concerning Equity Participation in Cooperatives. But in thelegal protection of customer funds before the occurrence of the problem, itcan be seen by the agreement made by the Cooperative with the customer'sfunds. If the losses suffered by customers are caused by policies that have beenagreed upon in the members' meeting, all members or owners of thecooperative are responsible, or if the losses are caused by the negligence of themanagement, the responsibility here is the management. There is a differencein the savings and loan relationship in cooperatives as a form of loanagreement as regulated in the Civil Code, there is a requirement that theborrower is registered as a member of the cooperative concerned and canonly borrow an amount of money whose nominal amount is given based on theconsideration of the number of deposits owned by the member. with severalother provisions. The recommendation of this research is that it is hoped thatthe cooperative must improve the contents of the agreement regarding rightsand obligations, so that each reason is clearer to maintain the health of thecooperative. Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum perjanjian dalamkegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi kredit Berkat Makassar danmenganalisis penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada koperasisimpan pinjam koperasi berkattt makassar. Metode penelitian yangdipergunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah penelitian yuridisnormatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum dan peraturanperundang-undangan penelitian ini menunjukkan bahwa Perkoperasiantidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dananasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang ModalPenyertaan Pada Koperasi. Tetapi dalam perlindungan hukum terhadap dananasabah sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanyaperjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan para dana nasabah.Apabila kerugian yang dialami oleh para nasabah diakibatkan kebijakanyang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugiandiakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggung jawab disini adalahpengurus. Ada perbedaan dalam hubungan simpan pinjam pada Koperasisebagai suatu bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam KitabUndang- Undang Hukum Perdata, adanya persyaratan dimana peminjamtercatat sebagai anggota koperasi yang bersangkutan dan hanya dapatmeminjam sejumlah uang yang nominalnya diberikan berdasarkanpertimbangan jumlah simpanan yang dimiliki anggota tersebut denganbeberapa ketentuan lainnya. Rekomendasi penelitian ini diharapkan PihakKoperhsi harus memperbaiki isi perjanjian mengenai hak Dan kewajiban,agar Lebih Jelas Setiap Pasalnya untuk menjaga kesehatan koperasi.

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK MANDIRI KOTA MAKASSAR Andi Tenri Nurul Novika; Ilham Abbas; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine the application of the precautionary principle tolending at Bank Mandiri Makassar City and determine the factors thatbecome obstacles in the application of the precautionary principle to lendingat Bank Mandiri Makassar City. This study collects data by conducting libraryresearch obtained from books, newspapers, legislation and field research,namely interviews, questionnaires and documentation. The data obtained willbe analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results showedthat the principle of prudence in banking activities can minimize theoccurrence of credit risk. the existence of a sound credit procedure which is aguarantee of the prudential principle is very helpful for banks to minimize therisk of non-performing loans. In addition to playing an important role inbanks, the precautionary principle also plays a role in protecting customerswho are entrusted to the bank and will be more secure and maintain publictrust (customers) over the bank. Not infrequently there are also disputesbetween the bank and the customer. In this case, the application of theprudential principle from the bank is no longer running. If there is a dispute,the customer can use the methods regulated in the provisions of Article 45paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And thefactors that become obstacles in the application of the prudential principle(Prudential bank) to the provision of credit at PT. Bank Mandiri MakassarCity which consists of human resources, Constraints in the communityconsisting of credit granting procedures, application systems, and creditgranting procedures. The recommendations of this research are expected topay great attention to the concentration of lending by determining creditprinciples including the LLL (Maximum Lending Limit) besides that banksmust still improve their services to customers, including responding to clientsfrom customers. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatianterhadap pemberian kredit di Bank Mandiri Kota Makassar dan mengetahuifaktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatianterhadap pemberian kredit di Bank Mandiri Kota Makassar. Penelitian inimengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yangdiperoleh dari buku-buku, koran, peraturan perundang-undangan danpenelitian lapangan yakni wawancara, angket dan dokumentasi. Data yangdiperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secaradeskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip kehati-hatian dalamkegiatan perbankan dapat meminimalkan terjadinya resiko kredit. adanyaprosedur perkreditan yang sehat yang merupakan jaminan dari prinsipkehati-hatian sangat membantu bank untuk meminimalkan terjadinya risiko kredit bermasalah Selain berperan penting terhadap bank prinsip kehati-hatian berperan pula terhadap Perlindungan nasabah yang dipercayakanpada bank akan semakin terjamin dan Menjaga kepercayaan masyarakat(nasabah) atas bank. tidak jarang juga terjadi sengketa antara pihak bankdan nasabah. Dalam hal ini, penerapan prinsip kehati-hatian dari pihak banksudah tidak berjalan lagi. Apabila jika terjadi sengketa, maka nasabah dapatmenggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1)Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Danfaktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kehati- hatian(Prudential bank) terhadap pemberian kredit di PT. Bank Mandiri KotaMakassar yang terdiri dari sumber daya manusia, Kendala dalammasyarakat yang terdiri prosedur pemberian kredit, sistem penerapan, danprosedur pemberian kredit. Rekomendasi penelitian ini diharapkan perhatianbesar terhadap Konsentrasi pemberian kredit dengan menentukan prinsip-prinsip perkreditan termasuk BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)selain itu perbankan tetap harus meningkatkan pelayanannya kepadanasabah termasuk dalam menanggapi client dari nasabah.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal DiIndonesia Taufik Jamal; Abdul Halim; Nurjaya Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the status of children born frommixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, asamended by Number 16 of 2019 concerning Marriage and legal protection forchildren born of mixed marriages who are domiciled in Indonesia. Theresearch method is the normative method. The types and sources of dataused are primary, secondary and tertiary data with data collection techniques,namely library research. The results show that children born from mixedmarriages get guaranteed legal certainty according to Law Number 12 of 2006Article 4 letters c and d concerning Citizenship of the Republic of Indonesia,children from mixed marriages have dual citizenship up to 18 years of age orare married within a maximum of three years and children born in mixedmarriages also get protection as children in general are contained in LawNumber 23 of 2002 concerning Child Protection. The status of children inmixed marriages based on law number 1 of 1974 in conjunction with lawnumber 16 of 2019 concerning mixed marriages has not been specificallyregulated so that the government should make special regulations regardingthe status of children in mixed marriages so that children do not feel thelimitations of their rights As well as regarding the legal protection of childrenborn from mixed marriages, it is only regulated in Law No. 23 of 2002concerning Child Protection and Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship.mixed marriage Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status anak yanglahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan serta perlindungan hukum bagi anak yanglahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode normatif. Jenis dan sumber datayang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier dengan teknikpengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran mendapatkanjaminan kepastian hukum menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dariperkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anakberusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun sertaAnak yang lahir perkawinan campuran juga mendapatkan perlindungansebagaimana anak pada umumnya yang di muat dalam Undang -undangnomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status anak dalamperkawinan campuran berdasarkan undang- undang nomer 1 tahun 1974 Joundang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan campuran belumdiatur secara khusus sehingga pemerintah harusnya membuat peraturankhusus mengenai status anak dalam perkawinan campuran agar anak tidakmerasakan adanya keterbatasan akan haknya.serta mengenai perlindunganhukum anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya diatur dalamundang-undang nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danundang-undang nomer 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.Dengandemikian pemerintah harusnya membuat secara khusus peraruranperlindungan anak bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran

Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri Muh Ikhsan; Nasrullah Arsyad; St Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine of occurance a criminal case of premeditated murder and prevent a criminal case of premeditated murder. This research uses empirical method. The location of the research was carried out at the Maros Police Station. The type and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely imterview techniques and library research. The data obtained will be processed and analyzed so that it is expected to obtain a clear picture, presented in a qualitative descriptive manner in order to privide a clear and focused understanding of the research result. The results of this study indicate that the factors of occurance a criminal case of premeditated murder is heartache factor, treason factor, economic factor, low level of education and social environment. Preventif, repressive, and currative is prevent a criminal case of prmeditated murder. Research recommendations are the need prevent a criminal case of prmeditated murder is Preventif, repressive, and currative. Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya pencegahan pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Maros. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunderdengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diharapkan memperoleh gambarn yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendiddikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Adapun upaya preventif, upaya refresif dan upaya kuratif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Rekomendasi penelitian yaitu perlunya upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu upaya preventif, refresif dan upaya kuratif.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ranti Ranti; Ilham Abbas; Abdul Halim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the legal status of the marriage ofpeople who believe in beliefs when viewed from Law Number 1 of 1974concerning Marriage and to determine and analyze the position of children bornfrom marriages of believers. This research is a research with a normativeapproach, where this method is a research that examines literature or documentstudies, using various legal materials such as legislation, court decisions, legaltheory and can be in the form of opinions of scholars. The technique of collectinglegal materials uses an in-depth marriage of believers according to the law. No. 1of 1974. The results of this study indicate that marriages of believers can be saidto be legal and marriages conducted before the Government Regulation No. 37 of2007 and have not been registered must be registered with the time limit givenuntil 2009 and meet the requirements in the form of a marriage certificate ofbelievers. , photocopy of ID card, photo of husband and wife, and/or passport ofhusband and/wife for foreigners. According to Government Regulation No. 37 of2007, the position of a child who believes in beliefs can be said to be legitimateand has a civil relationship with his parents, can also have a birth certificate orother administration like children in general. The recommendations of thisresearch encourage the public to be wiser and not consider anyone who does notfollow the six official religions recognized by the state as not believing in God,including atheists (or infidels), communists and so on. The government isresponsible as stated in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia to respect and protect the freedom of diversity. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukumPerkawinan masyarakat penghayat kepercayaan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui danmenganalisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan penghayatkepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif,dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi pustaka ataudokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturanperundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupapendapat para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakanpendalaman studi kepustakaan dari analisis hukum terhadap Perkawinanpenghayat kepercayaan menurut UU. No. 1 Tahun 1974. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dikatakan sahdan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktuyang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupasurat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami danistri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing. Menurut PP No 37 Tahun 2007, kedudukan anak penghayat kepercayan dapat dikatakan sah danmemiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, juga dapatmemiliki akta kelahiran ataupun administrasi lainnya seperti anak padaumumnya. Rekomendasi penelitian ini mendorong agar masyarakat lebih bijakdan tidak menganggap siapapun yang tidak menganut enam agama resmi yangdiakui negara artinya tidak percaya Tuhan, termasuk atheis (atau kafir),komunis dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab sebagaimana dipasal 28I ayat(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untukmenghormati dan melindungi kebebasan beragama.

PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Mariso) Pahlawan, Muh. iqra; Mustamin, Mustamin; Zulkifli Muhdar, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.376

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the role of the Camat in the Implementation of Government and Regional Development Based on Law No.23 of 2014 (Case Study in Mariso District. This empirical legal research method is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various elements. Based on the results of this study, it can be concluded that the role of the Camat in Mariso District has been carried out in accordance with Law Number 23 of 2014 Article 225, which in the contents of Article 225 is carried out, namely coordinating community empowerment activities by involving all existing elements. in Mariso Subdistrict, coordinate efforts to maintain peace and public order by actively coordinating with the Polsek and Danramil, coordinating the implementation and enforcement of Regional Regulations and Regional Regulations where the active socialization of regional regulations and local regulations in the community cooperates with the Makassar City DPRD and implementing its implementation, coordinating the maintenance of public service infrastructure and facilities with the active work programs of the Mariso District such as garden maintenance, Clean Canal Program (PROKASIH), Clean-Up Mosques (BBM), Normalization of Drainage, coordinating the implementation of government activities carried out by Regional Apparatus in The sub-district, in coordination with the relevant offices, fosters and supervises the implementation of village and/or kelurahan activities, actively evaluating the performance of each kelurahan. One of the factors that support the running of the government system is Mariso Subdistrict, which always has regular evaluations and coaching so that the apparatus knows the tasks that must be done to increase the awareness of the apparatus, while the regulatory factors are set out in standard operating procedures (SOPs) and service standards as instructions for the service process. to society. Meanwhile, the obstacle faced in the last few years is the reduction in human resources available every day in the office with the division of the workday schedule to enter the office and the rest working from home (WFH) during the pandemic. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Mariso. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah maka dapat ditarik kesimpulan Peran Camat di Kecamatan Mariso telah terlaksana sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225, yang dimana dalam isi pasal 225 dijalankan yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Kecamatan Mariso, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan aktif berkordinasi bersalam Polsek dan Danramil, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dimana aktifnya sosialisasi perda dan perkada di masyarakat bekerja sama dengan DPRD Kota Makassar dan menjalankan penerapannya, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dengan aktifnya program kerja Kecamatan Mariso seperti pemeliharaan taman, Program Kanal Bersih (PROKASIH), Bersih-Bersih Masjid (BBM), Normalisasi Drainase, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dengan berkordinasi bersama Dinas terkait, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan aktifnya mengevaluasi kinerja disetiap kelurahan. Faktor yang mendukung jalannya sistem pemerintahan dengan baik salah satunya adalah Kecamatan Mariso selau adanya evaluasi dan pembinaan secara rutin sehingga aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kesadaran aparatur, adapun faktor aturan ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sebagai petunjuk proses pelayanan ke masyarakat. Sedangkan hambatan yang di hadapi bebrapa tahun terakhir adalah berkurangnya SDM yang ada disetiap hari kantor dengan adanya pembagian jadwal hari kerja untuk masuk kantor dan sisanya kerja dengan work from home (WFH) selama masa pandemi.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI POLRES GOWA) Cakti, Hariadi; Thalib, Hambali; Ulfah, Sitti
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.377

ABSTRAC This study aims to determine the factors causing the occurrence of the crime of murder committed by children in Gowa Regency, and efforts to overcome by the Gowa Regency Police against murders committed by children, this study uses empirical research methods. the research location is in the Gowa Police Station, the type of data used is primary data and secondary data, the source of the data is obtained through library studies and information obtained through interviews with several investigators at the Gowa Police. The results showed that the factors causing the crime of murder committed by children in Gowa Regency were internal and external factors, internal factors covering, unstable emotions, misunderstandings, revenge, child psychology or child psychology, weak faith, the need for confession. while external factors include neglected children, the surrounding environment, the economy, alcoholic beverages, and group wars. As for the countermeasures by the Gowa district police against murders committed by children, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. It is hoped that the role of parents in taking care of their children is further enhanced, because children are taught at an early age, therefore the role of parents must be more active in educating and taking care of children to avoid bad influences, especially crime. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa, dan Upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya bertempat di Polres Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Gowa yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal meliputi Emosi yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, Psikologi anak atau kejiwaan anak, faktor lemahnya iman, faktor butuhnya pengakuan. Sedangkan faktor eksternal meliputi Anak yang terlantar, lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor minuman beralkohol, perang kelompok. adapun upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak, meliputi upaya Pre-emtif, upaya Preventif, upaya Refresif. Diharapkan agar peran orang tua dalam menjaga anaknya lebih ditingkatkan lagi, sebab anak-anak diajarkan seusia dini oleh sebab itu peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mendidik dan menjaga anak agar terhidar dari pengaruh buruk utamanya ialah kejahatan

EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN FUNGSI PENGAWASAN Farhan Yusuf, Muhammad; Andi Gadjong, Agussalim; Husein, Munir
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.378

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the role of the local people's representative council in Bitung City in carrying out the functions of forming regional regulations and supervisory functions. The research method used in this paper is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research is carried out in the field, namely at the Office of the Regional People's Representative Council of Bitung City. The results of this study indicate that the Bitung City Regional People's Representative Council in carrying out its role is based on the Bitung City DPRD ordinance Number 1 of 2019 Article 23 paragraph (2) so that in its role in carrying out its functions, the DPRD remains on its way. So far, the Bitung City DPRD has taken part in the process of forming regional regulations, just like the Bitung City DPRD when it took steps to set the planning agenda for the preparation of regional regulations, of course with steps that were prepared in a planned, integrated and systematic manner. is part of this supporting institution in supporting the realization of the implementation of the legislative function which is a vital function attached to the legislative and executive organs. So that the Bitung City DPRD must actively discuss a draft regional regulation which will later be enacted or numbered at the provincial level. Not only that, the DPRD is also responsible for regional regulations that have been ratified with steps taken such as participating in socializing to the local community, so that the implementation of these regional regulations can be maximized and in accordance with the expectations of the parties who initiated the regulation.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Maros) Harianto, Harianto; Husen, La Ode; Ilyas, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.379

ABSTRAC This study aims to find out and analyze how the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Courts Electronically. And To find out and analyze the factors that hinder and support the implementation. This research uses empirical methods or directly down to the field. The location of the research was carried out at the Maros Religious Court. . The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques obtained throughinterviews. The results of the study show that the implementation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts at the Maros Religious Court has gone well, but the results have not been maximized because of the total cases in 2019, which amounted to 885 cases, only 13 cases proceeded using the electronic litigation system, as well as in 2020, of the total 2020 cases totaling 1165 cases, only 17 cases proceeded with the electronic systemlitigation. The implementation of the Indonesian Supreme Court Regulationnumber 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials inElectronic Courts at the Maros Religious Court is influenced by several factors,including inhibiting factors, such as the lack of understanding of the Maros district justice seekers related to the Indonesian Supreme Court Regulation number 1 of 2019 concerning Electronic Court Case Administration and Trial in Court. As for the Supporting Factors. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanapelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau turun langsung kelapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa PelaksanaanPeraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros telah berjalan dengan baik, namun hasilnya belum maksimal karena dari total perkara tahun 2019, yang berjumlah 885 Perkara, hanya 13 perkara yang beracara dengan menggunakan sistem elektronik Litigasi, begitu pula pada tahun 2020, dari total perkara 2020 yang berjumlah 1165 perkara,hanya 17 perkara yang beracara dengan sistem elektronik litigasi. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros di pengaruhi oleh beberapa faktorantara lain terdapat Faktor Penghambat, seperti Masih kurangnya Pemahaman masyarakat pencari keadilan kabupaten Maros terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan.Adapun Faktor Pendukung, seperti Kesiapan sistem aplikasi yang terus menerus diupdate, Sarana prasarana yang lengkap, Kesiapan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Maros yang handal.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Muthia, Annisa; Handayani, Dwi; Salle, Salle
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.380

ABSTRAC The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the implementation of interfaith marriages and to find out and analyze interfaith marriages in the perspective of positive law and Islamic law. The research method is normative research type, namely research that is more oriented to the study of phenomena where all data obtained is based on research on legal materials in the form of legislation or books and documents that have to do with the topic of the research proposal. The results of this study show that: Interfaith marriages can cause psychological pressure, in the form of psychological conflicts, potentially choosing a secular lifestyle. In the Compilation of Islamic Law article 40 point c and article 44, it expressly prohibits interfaith marriages, both Muslim men and non-Muslim women and Muslim women with non-Muslim men. While in Figih law, there are views about interfaith marriages in four schools, namely Imam Abu Hanifah, Imam Syafi, Hambali School and Maliki School. 1/1974 concerning Marriage Law is not yet clear and complete in regulating interfaith marriages so as not to cause legalinterpretations which result in confusion in the community related to these problems and the consistency of the government must be emphasized again. ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksananaan Perkawianan Beda Agama Dan Untuk mengetahui dan menganalisiPerkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Metodepenelitian dengan tipe penelitian normatif, yakni penelitian yang lebih berorientasipada kajian fenomena dimana semua data-data yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau buku-buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan topik proposal penelitian. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa: Perkawinan beda agama dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, berpotensi memilih pola hidup sekuler.berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan maupun pendidikan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 point c dan pasal 44 dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Sedangkan dalam hukum Figih, terdapat pandangan mengenai perkawinan beda agama dalamempat mahzab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i Mazhab Hambali dan mazhabMaliki Rekomendasi penelitian ini adalah Perlu rumusan ulang atau revisi tentangperkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinanbelum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama sehingga tidakmenimbulkan penafsiran hukum yang berakibat adanya kebingungan padamasyarakat yang terkait dengan permasalahan tersebut dan konsistensi pemerintah harus dipertegas lagi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA