cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 11   12   13   14   15 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Analisis Kebijakan PAI dalam Menangani Kasus Guru yang Dilaporkan ke Polisi Akibat Pemberian Hukuman Terhadap Siswa di Sekolah Habiballah, Hasnan Ahmad; Farihah, Umi; Anwar, Khoirul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2509

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam memberikan pedoman bagi guru dalam menerapkan tindakan disiplin di sekolah, khususnya hukuman fisik. Penelitian ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang mengenai pelaporan guru ke polisi akibat pemberian hukuman fisik, meskipun hal tersebut masih sering diterapkan dalam pendisiplinan siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana PAI dapat memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam menerapkan disiplin sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil menghindari dampak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis pustaka sebagai metode pengumpulan data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman fisik masih diterima dalam konteks tertentu, hal tersebut harus digunakan sebagai solusi terakhir, dengan penerapan disiplin berbasis dialog dan pendekatan restoratif lebih diprioritaskan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran PAI sangat penting dalam menyediakan pedoman disiplin yang adil, mengedepankan hak siswa, serta melindungi profesi guru dari potensi pelaporan hukum.
Konsep Ekoteologi Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Qur’an Tematik Dengan Pendekatan Grounded Theory Isna Tsania El-Habsa; Muhammad Alif; Sholahuddin Al Ayubi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2513

Abstract

Krisis ekologis global menuntut pendekatan interdisipliner, termasuk dari perspektif keagamaan. Dalam Islam, Al-Qur’an diyakini memuat prinsip-prinsip dasar etika lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi konsep ekoteologi dalam perspektif Al-Qur’an dengan pendekatan tafsir tematik yang dipadukan dengan metode Grounded Theory. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan alam, penciptaan, dan tanggung jawab manusia dianalisis melalui tiga tahap koding: open, axial, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an membangun narasi ekoteologis yang kuat melalui konsep tauhid, kekhalifahan, keseimbangan (mīzān), dan larangan terhadap kerusakan (fasād). Keempat konsep ini saling terhubung dalam membentuk landasan normatif dan spiritual terhadap kesadaran ekologis dalam Islam. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual untuk ekoteologi Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis untuk membangun etika transformatif untuk lingkungan. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan kemungkinan integrasi antara metode kualitatif dan studi tafsir dalam pembentukan teori berbasis teks keagamaan
Analisis Normatif Terhadap Seojk No. 7/2025 Tentang Asuransi Kesehatan Berbasis Syariah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Nugraha, Muhammad Al haadi; Rizal, Said; Kurniawan, Ridha; Deva, Adam; Novrizal, Nanda; Marliana, Lenny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2572

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekaburan hukum dalam SEOJK Nomor 7/2025 terhadap penerapan asuransi kesehatan syariah dan merumuskan konstruksi normatif agar regulasi umum selaras dengan prinsip syariah, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kedudukan SEOJK No. 7/2025 dalam hierarki regulasi serta relevansinya terhadap prinsip hukum administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi kekaburan hukum (legal obscurity) akibat ketiadaan standar syariah dalam norma teknis, yang dapat melemahkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Rekomendasi rekonstruktif yang ditawarkan meliputi penambahan lampiran teknis syariah, kewajiban audit independen, sanksi administratif khusus, kewajiban pengungkapan, serta mekanisme konsultasi publik. Harmonisasi ini diyakini mampu memperkuat legitimasi hukum, menjamin perlindungan konsumen syariah, meningkatkan efektivitas pengawasan OJK, dan mendukung perkembangan industri asuransi syariah dalam kerangka hukum administrasi negara
Kajian Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dikabulkan Pengadilan Pasca Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2023 Ria Sintha Devi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2608

Abstract

Tulisan ini membahas keabsahan perkawinan beda agama yang disetujui oleh pengadilan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil kajian, disimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 membatasi kewenangan hakim dalam mengesahkan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Surat edaran tersebut mewajibkan hakim merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski demikian, perkawinan beda agama yang telah diputuskan sebelum edaran ini tetap sah menurut hukum. Namun, setelahnya, kemungkinan pengesahan perkawinan beda agama tertutup secara hukum. Dengan demikian, surat edaran ini mempertegas tidak diakuinya legalitas perkawinan beda agama di Indonesia
Pengaruh Sertifikasi Tanah Massal terhadap Kepastian Hukum dan Pengurangan Sengketa Agraria Nur Aziah Eka Putri; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2341

Abstract

Program Sertifikasi Tanah Massal (PTSL) di Indonesia merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus mencegah dan menyelesaikan sengketa agraria yang banyak terjadi di masyarakat.    Kepastian hukum atas kepemilikan tanah adalah fondasi krusial bagi pembangunan berkelanjutan, namun di Indonesia, hanya sekitar 45% dari 126 juta bidang tanah yang terdaftar resmi, menciptakan potensi sengketa dan konflik sosial. Penelitian ini menganalisis pengaruh program Sertifikasi Tanah Massal (PTSL) terhadap kepastian hukum dan pengurangan sengketa agraria. Menggunakan metode Hukum Normatif (Doktrinal) dengan pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji peraturan relevan dan data sekunder dari berbagai sumber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun PTSL berhasil meningkatkan kuantitas sertifikasi, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan seperti ketidakakuratan data, birokrasi rumit, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat. PTSL belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat rentan, dan justru dapat memicu konflik baru jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Akibatnya, pencapaian penyelesaian sengketa agraria dengan cara yang cepat, murah, dan adil belum optimal. Selain itu, masih terdapat ketimpangan gender dalam kepemilikan sertifikat serta kurangnya pengakuan terhadap sistem kepemilikan masyarakat hukum adat
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat di Badan Pertanahan Nasional Anitia Emalia Fallonne; Sri Wahyuni Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2343

Abstract

Tanah memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial, budaya, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan mediasi di BPN dalam menangani sengketa hak atas tanah adat serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta analisis deskriptif-analitis terhadap praktik administrasi pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mediasi di BPN dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengaduan dan pendaftaran, verifikasi dan penelitian, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, serta pencatatan hasil kesepakatan. Faktor penghambat yang dominan adalah perbedaan persepsi mengenai status tanah adat, rendahnya pemahaman masyarakat hukum adat mengenai prosedur mediasi, keterbatasan sumber daya manusia di BPN, ketidaksetaraan posisi tawar para pihak, serta kompleksitas hukum pertanahan. Adapun faktor pendukung mencakup kejelasan regulasi mediasi, dukungan politik hukum terhadap hak ulayat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelesaian non-litigasi, dukungan LSM dan akademisi, serta peran kearifan lokal dalam musyawarah mufakat.
Legal Review Of Narcotics Criminal Cases (Serang District Court Case Study Number 106/Pid.Sus/2025/PN SRG) Tb Edya Rizky Maulana; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2348

Abstract

The issue of drug abuse is crucial given that narcotics have physical and mental effects. When used in appropriate doses and under the supervision of a doctor or psychiatrist, they can be used for medical or research purposes. This study aims to analyze the application of substantive criminal law and the public prosecutor's considerations in seeking punishment for Class I narcotics abuse, as outlined in District Court Decision No. 188/Pid.Sus/2022/PN Rkb. This study employed normative legal methods with a case study approach. This research was conducted in the city of Cilegon, specifically at the Cilegon District Attorney's Office, using primary legal materials, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and secondary legal materials, namely books, journals, and articles relevant to the research. After all data was collected, it was processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively. This involves searching for and collecting data related to the object and problem under study, then systematically organizing it to obtain a clear and comprehensive picture. The research results indicate shortcomings by the Public Prosecutor in the application of sanctions and determination of the defendant's status, where the defendant was sentenced to seven years in prison and declared a Class I narcotics abuse offender. This research concludes that the sanctions and defendant's status were not commensurate with the weight of the evidence. The prosecution should have considered applicable legal provisions and mitigating factors. This indicates that the application of the law does not fully reflect the principle of justice. Therefore, greater precision and proportional consideration are required in the prosecution process of narcotics cases.
Legal Study Of Worker Protection Against Unilateral Termination Of Employment : Case Study Of Decision Number 21/PDT.SUS-PHI/2025/PN.SRG Fatih Arif Mutaqin; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2349

Abstract

Unilateral termination of employment (PHK) carried out by employers without proper legal procedures constitutes a violation against workers and can lead to labor disputes. This study aims to analyze the legal basis for worker protection resulting from unilateral layoffs and to understand the legal considerations of the panel of judges in deciding the case based on Serang District Court Decision Number 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG. This study uses a normative legal method with a case study approach, supplemented by qualitative analysis of primary and secondary data. Primary data were obtained from court ruling documents, while secondary data included laws and regulations, books, legal journals, and teaching materials. The analysis was conducted descriptively and prescriptively to evaluate the conformity between the judge's application of the law and applicable positive legal norms. The research results indicate that the judge, in deciding this case, applied legal aspects, referring to the provisions of Articles 151, 153, and 158 of Law No. 13 of 2003 as the primary consideration. The panel of judges declared the unilateral layoffs by the employer invalid because they failed to meet formal and material requirements, thus granting the workers their full rights, including wages, during the industrial relations dispute. However, the judge failed to fully consider sociological and philosophical aspects, such as the workers' economic conditions and the principle of "greater protection" for workers as the more vulnerable party
Legal Analysis Of The Implementation Of The Minister Of Religious Affairs Regulation Number 12 Of 2019 Concerning The Ethics And Behavior Of State Civil Apparatus Employees In The Ministry Of Religious Affairs Environment Towards Employee Performance At The Ministry Of Religious Affairs Office In Serang City Aqil Meilanggi Shihab; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2350

Abstract

The State Civil Apparatus (ASN) plays a central role in government administration and maintaining national integrity based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution. Professionalism and work ethics are essential for creating a bureaucracy free from corruption, collusion, and nepotism. This study aims to analyze the role of civil servants within the Ministry of Religious Affairs of Serang City based on Ministerial Regulation Number 12 of 2019 and to assess the effectiveness of its implementation on employee performance. The research employs a normative legal method with a statutory approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that civil servants hold a vital role as public servants, yet the enforcement of sanctions for ethical violations remains weak, resulting in a lack of deterrence. Strengthening disciplinary enforcement is therefore necessary to uphold the professionalism and integrity of civil servants in public service
Legal Implications of Marriage Agreements Regarding Separation of Joint Property Following Constitutional Court Decision Number 69 of 2015 : Case Study Number 49/Pdt.P/2020/PA.Tgrs Shiva Durrotu Luthviah; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2351

Abstract

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has provided a new legal basis for interpreting Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which previously only allowed the creation of marriage agreements before or during the marriage. The purpose of this study is to analyze the legal impact of allowing marriage agreements after the marriage has taken place, as a consequence of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, and to examine how this new norm is applied in judicial practice through a case study of Case No. 49/Pdt.P/2020/PA. Tgrs at the Tigaraksa Religious Court. The research uses a normative juridical approach with primary data sources in the form of court decisions and legislation, as well as secondary data such as legal doctrine, theories on agreements and legal certainty, and the results of interviews with relevant law enforcement officials. The findings of the study show that the Constitutional Court's decision expands the application of the principle of freedom of contract contained in Article 1338 of the Civil Code and affirms that married couples have the constitutional right to regulate their civil relations through agreements, including those concerning joint property, without being bound by the time of creation before marriage. In case 49/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, the Panel of Judges granted the ratification of the marriage agreement because it fulfilled the elements of legality and did not cause harm to third parties. This shows that the norms resulting from the Constitutional Court's decision have been accepted as a valid source of law in court practice. The legal consequences of marriage agreements made after marriage include the need for new guidelines in the judicial and notarial fields, the importance of the ratification process in court, and the guarantee of legal protection for third parties who may be affected. Although the change in norms has taken place, its implementation still faces obstacles, mainly due to the limited understanding of law enforcement officials and the absence of official technical provisions from the Supreme Court or the Ministry of Religious Affairs as a basis for implementation at the national level.

Page 13 of 16 | Total Record : 153

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023