cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 126   127   128   129   130 
Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi Shabina Al Fitri; Dona Raisa Monica; Emilia Susanti; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 merekonstruksi peran Lapas menjadi lebih otonom dengan menghapus syarat Justice Collaborator sebagai penentu hak integrasi dan menggantikannya dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menekankan perubahan perilaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan indikator objektivitas SPPN, potensi penyalahgunaan, disparitas fasilitas yang mengurangi efek jera, serta disharmoni antara kebijakan pemasyarakatan dan semangat pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan eksternal yang ketat dan regulasi khusus bagi narapidana berisiko tinggi (high risk) agar prinsip rehabilitasi tetap sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
Efektivitas Kebijakan Pemantauan Harga Komoditas Strategis Di Pasar Sememi Oleh Dinas Koperasi,Ukm, Perdagangan Surabaya Muhammad Akshay Raihan Fahrozi; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3218

Abstract

Pemantauan harga di pasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan pedagang serta masyarakat. Ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya melalui kebijakan  Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemantauan harga komoditas strategis di Pasar Sememi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petugas pemantauan harga dan pedagang pasar sebagai informan. Analisis didasarkan pada teori evaluasi kebijakan yang menekankan lima kriteria: efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan bahwa implementasinya masih tidak merata. Pemerintah cenderung merespons lebih cepat terhadap kenaikan harga komoditas tertentu seperti minyak goreng, sementara komoditas lain, terutama sayuran dengan harga yang sangat fluktuatif, mendapatkan respons kebijakan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kebijakan untuk memastikan respons pemerintah yang lebih seimbang di semua komoditas strategis guna mencapai stabilitas harga yang optimal
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Upah di Perusahaan X Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Nurokhmah; Muhammad Purnomo; Arina Novitasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas hak medapatkan upah yang layak diperusahaan X dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama kajian dalam penelitian adalah penerapan perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas upah yang layak serta mengidentifikasi sejauh mana perusahaan menjalankan kewajiban terhadap hak pekerja sesuai dengan ketentuang perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan dilakukan dengan menggabungkan dua aspek yaitu aturan hukum yang berlaku seperti (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah) dengan fakta dilapangan secara langsung dari fenomena yang terjadi di lapangan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pekeja serta pihak manajemen di perusahaan. Namun, hasil dari penelitian terdapat pelanggaran dalam praktik pembayaran upah terhadap pekerja, yang mana masih sering pekerja mendapatkan upah jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukan perlu adanya pengawasan lebih lanjut dari instansi ketenagakerjaan serta meningkatkan edukasi kesadaran hukum bagi pekerja dan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan regulasi ketenagakerjaan. Meskipun undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijadikian landasan hukum yang kuat tetapi penerapan di perusahaan X masih membutuhkan perbaikan guna menjamin hak hak pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok, Lingkungan Pergaulan Kampus, dan Motivasi Belajar terhadap Tingkat Keaktifan Mahasiswa Ghozali; Huda, Khasbulloh; Nurul Safitri, Ayunda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3227

Abstract

Perkembangan teknologi dan media sosial, khususnya TikTok, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan mahasiswa, termasuk tingkat keaktifan mereka di lingkungan kampus. Selain itu, faktor lingkungan pergaulan dan motivasi belajar juga berperan penting dalam mendorong maupun menghambat keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas, baik yang bersifat akademis maupun nonakademis. Riset ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial TikTok, lingkungan pergaulan kampus, dan motivasi belajar terhadap tingkat keaktifan mahasiswa, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Instrumen kuesioner disebarkan kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan uji, uji analisis data, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel penggunaan TikTok, lingkungan pergaulan kampus, dan motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap tingkat keaktifan mahasiswa. Akan tetapi pada analisis persial, hanya penggunaan TikTok dan lingkungan pergaulan kampus yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan motivasi belajar tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Hasil tersebut menyatakan bahwa faktor sosial dan digital cenderung lebih dominan dalam memengaruhi keaktifan mahasiswa dibandingkan faktor internal seperti motivasi belajar. Oleh karena itu, institusi pendidikan disarankan untuk mengadopsi strategi yang adaptif terhadap tren digital guna mengajak mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam beragam aktivitas di lingkungan kampus.
Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Menikah Junaidi, Makruz; Muhammad Syofiandri; Parulian, Henriko; Muhidin, Firandi; Wijaya, Made Andika; Hary Wira Wicaksana; Fila Parteli Ertin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3228

Abstract

Sebuah tempat penjara/lapas merupakan tempat yang seringkali dianggap sebagai tempat penebusan seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Hak-hak kebebasan dari narapidana terbatasi salah satunya yaitu menyalurkan Hasrat seksualnya kepada pasangan. Seperti yang kita ketahui bagi seorang suami nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan terhadap istrinya dalam perkawinan, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan maupun nafkah bathin. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis dampak dari Conjugal Visit bagi narapidana, Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah menikah merupakan persoalan hukum dan HAM yang belum terselesaikan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sehingga penulis memilih untuk menganalisis perlunya berinovasi terhadap hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) terkait pemenuhan hak biologis narapidana sehingga diperlukan analisis mendalam, Jurnal ini menggunakan metode hukum normatif. Menggunakan perbandingan hukum sistematis digunakan untuk memeriksa data studi literatur. Hasilnya bahwa, hak-hak seksual merupakan hal yang mendasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah sebagai narapidana dan pelaksanaan Conjugal Visit di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk mengakomodir mekanisme conjugal visit yang terukur.
Dinamika Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Tren Joanna dan Tren Cinderella Kajian Sosial dan Hukum Keluarga Islam Risma; Bahrul Ulum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3229

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika keharmonisan rumah tangga dalam perspektif dua tren yaitu tren Joanna dan tren cinderella, ditinjau dari aspek sosial dan Hukum Keluarga Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif - analitis melalui studi pustaka terhadap literatur video tren, media sosial, serta ketentuan hukum Islam. penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif untuk mengkaji bagaimana budaya digital membentuk persepsi masyarakat terhadap relasi ideal antara suami dan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren Joanna yang menggambarkan kemandirian dan dominasi perempuan dalam rumah tangga mencerminkan pergeseran nilai dari konsep qawamah dan ta‘awun dalam islam menuju relasi egaliter modern. Sebaliknya, tren Cinderella menonjolkan ketergantungan emosional dan finansial terhadap pasangan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dan rentan terhadap konflik rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga tidak diukur dari dominasi atau ketundukan salah satu pihak, melainkan dari penerapan prinsip sakinah  mawaddah wa rahmah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi keluarga Islami yang adaptif terhadap budaya digital, serta menjadi rujukan bagi pembinaan keluarga yang berlandaskan nilai spiritual dan kesetaraan. Tren Joanna dan tren Cinderella yang marak di media sosial mencerminkan perubahan pola pikir dan perilaku generasi muda terhadap konsep pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Kedua tren ini tidak hanya menjadi konten viral, tetapi juga merepresentasikan konstruksi sosial baru mengenai peran gender dalam institusi keluarga.
Strategi Penerapan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Ghani, Alfiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penerapan pengelolaan manajemen sumber daya guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Sebagai sekolah Indonesia yang beroperasi di luar negeri, SIKL menghadapi tantangan khusus dalam pengelolaan guru, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pengembangan profesional, hingga evaluasi kinerja yang harus disesuaikan dengan konteks pendidikan transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan guru di SIKL dilakukan melalui penerapan fungsi manajemen POAC. Pada tahap planning, sekolah menyusun perencanaan kebutuhan guru, rekrutmen ketat dari KEMENDIKBUD, dan perencanaan kurikulum. Pada tahap organizing, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi serta kebutuhan jenjang pendidikan. Tahap actuating diwujudkan melalui arahan, supervisi, motivasi, dan pelatihan bagi guru, baik dari pemateri internal maupun eksternal. Pada tahap controlling, sekolah melakukan monitoring pembelajaran, evaluasi kinerja, serta menerapkan model evaluasi 360 derajat untuk menjaga objektivitas penilaian.
Perbandingan Pengaturan Ahli Waris Pengganti dan Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Hidayah, Dwi Naili; Muhammad Nurafni Junianto; Khilwatissalamah; Mohammad Syaifuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan ahli waris pengganti dan harta gono-gini dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis prinsip, mekanisme hukum, dan implikasi praktis dalam pembagian warisan dan pengelolaan harta perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber hukum primer seperti Al-Qur’an, Hadis, KHI, dan KUHPerdata, serta jurnal akademik dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan keadilan substantif, memprioritaskan hak keturunan, dan mengikuti bagian warisan yang telah ditentukan berdasarkan prinsip syariat. Hukum perdata lebih menekankan kepastian hukum, prosedur formal, dan fleksibilitas melalui mekanisme seperti plaastsvervulling dan perjanjian kawin. Kedua sistem memberikan perlindungan bagi ahli waris dan pasangan, menjamin transparansi pengelolaan harta, dan meminimalkan potensi konflik, meskipun berbeda dalam pendekatan filosofis dan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap perbedaan dan kesamaan kedua sistem hukum ini penting untuk penerapan hukum waris dan harta perkawinan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat plural di Indonesia.
Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang Di Sibolga Kasman Ely; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3233

Abstract

Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin meningkat dan memicu bencana ekologis, seperti banjir bandang Sibolga 2025, akibat degradasi hutan Batang Toru oleh aktivitas korporasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan Model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan secara normatif. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan prinsip strict liability dan precautionary principle dan Model ideal penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan di Sibolga adalah menempatkan strict liability dan precautionary principle sebagai dasar pertanggungjawaban utama tanpa harus membuktikan kesalahan, serta pembarlakuan penerapan sanksi yang tegas, seperti denda tinggi, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan lingkungan (penghijauan).
Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Polres Pasangkayu Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra; Hartanto; Ali Johardi Wirogioto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3234

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan diversi (pengalihan proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai UU No. 11 Tahun 2012, terutama untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang mental anak, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan Polres Pasangkayu dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi diversi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan studi kasus di Polres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik), observasi, dan studi dokumen terkait penanganan kasus anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara normatif, diversi telah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika seringkali karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya kontrol sosial dan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan diversi seringkali terkait dengan paradigma aparat penegak hukum (misalnya, menganggap pengguna narkotika pasti juga pengedar), ancaman pidana yang tinggi (di atas 7 tahun penjara), atau kesulitan mencapai kesepakatan diversi dengan korban/keluarga. Solusi yang diutamakan adalah mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak daripada hukuman penjara, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara intensif

Page 128 of 178 | Total Record : 1773

 126   127   128   129   130 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue