cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 125   126   127   128   129 
Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional Afini Maulana; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3199

Abstract

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Naylla Shabilla Callistha Husin; Budi Rizki Husin; Firstia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3200

Abstract

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.
Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum Abuthalib, Cut Nangrie Sari; Dian Ekawaty Ismail; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3201

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada peran ganda mekanisme ini dalam meningkatkan efisiensi sekaligus potensi risiko penurunan kepastian hukum. Penumpukan perkara yang terus terjadi di pengadilan Indonesia menuntut solusi inovatif untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Plea bargaining menawarkan pendekatan pragmatis untuk mempercepat penyelesaian perkara melalui kesepakatan negosiasi antara jaksa dan terdakwa, yang tercermin dalam mekanisme Jalur Khusus pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Namun, ketiadaan regulasi yang eksplisit dan komprehensif menimbulkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan diskresi oleh jaksa, risiko paksaan terhadap terdakwa rentan, serta inkonsistensi putusan yang mengancam nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini melakukan analisis normatif, peran diskresi jaksa, dan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain. Temuan penelitian menegaskan kebutuhan mendesak akan pengawasan ketat, transparansi prosedural, dan perlindungan hukum guna menyeimbangkan efisiensi dengan perlindungan hak terdakwa dan kepentingan korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi peradilan pidana di Indonesia dengan mendorong desain regulasi yang harmonis antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif.
Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi Indra Atmaja, Vinzent
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3202

Abstract

Penerapan restorative justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana ringan semakin menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama sejak hadirnya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang menegaskan paradigma penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi RJ pada penanganan tindak pidana ringan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan temuan empiris dari berbagai studi terbaru, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana RJ mampu mengurangi beban perkara, meningkatkan kepuasan korban–pelaku, serta mendukung penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan proporsional. Hasil analisis menunjukkan bahwa RJ efektif diterapkan pada perkara-perkara yang melibatkan kerugian ringan, relasi sosial dekat, dan kesediaan sukarela para pihak, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi, minimnya pedoman teknis, resistensi aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi peraturan, penguatan kapasitas aparat, serta standardisasi prosedur pelaksanaan RJ untuk memastikan mekanisme ini dapat berfungsi optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Membangun Stabilitas Politik dan Agama Islam Apriani Sri Mulyani; Achmad Maftuh Sujana; Rani Wulandari; Ade Ika Ahadiyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3203

Abstract

Pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai pemimpin, semenjak Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah untuk ditugaskan mengurus bumi, kata khalifah itu sendiri dapat diartikan sebagai penghubung atau pemimpin untuk menyampaikan memimpin sesuatu. Sebagai pemimpin dituntut keahliannya dalam mengatur perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Pemimpin mempunyai hak kekuasaan untuk mengarahkan, mengerahkan, dan mempengaruhi orang yang dipimpinya untuk melaksanakan titah-titah yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan yang dinginkan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan seni memimpin yang baik, sehingga akan tercapai keselarasan dalam sebuah kepemimpinan, dan tercapai pula tujuan tujuan yang telah digariskan. Berkaitan dengan kepemimpinan ini, Islam memulai sebuah kepemimpinananya dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul untuk mengajak manusia ke arah kebenaran, memeluk Islam sebagai suatu keyakinan. Dalam perjalanan perjuangan dan penyebaran Islam, nabi Muhammad secara otomatis sebagai pemimpin kaum muslimin sampai akhir hayatnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin dirundung kesedihan yang mendalam, mereka kehilangan sosok pemimpin yang dicintai, sosok pemimpin yang mempunyai kepribadian yang unik dan kompleks, berwawasan luas, dan bersifat amanah.
Eksistensi dan Masa Depan Lembaga Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Wiraguna, Sidi Ahyar; Lengkong, Ivany
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3204

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi sering menimbulkan hambatan berupa proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta kompleksitas prosedur yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang menuntut kepastian dan efisiensi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya lembaga arbitrase sebagai alternative dispute resolution yang menawarkan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan bersifat final. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sekaligus menilai kemampuan regulasi yang ada dalam merespons tantangan undangan, konseptual, dan kasus, serta dilengkapi unsur empiris ringan berupa tren statistik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase tetap memiliki posisi penting sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang relevan bagi para pihak yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan kerahasiaan. Namun, hambatan seperti ketidakkonsistenan putusan pembatalan, intervensi peradilan, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum masih mengurangi efektivitas arbitrase. Temuan ini mengindikasikan perlunya penyelarasan norma, penguatan kepastian eksekusi, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan untuk mendukung stabilitas sistem. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kerangka teoretis mengenai hubungan antara arbitrase dan peradilan negara, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan regulasi dan optimalisasi lembaga arbitrase di Indonesia.
Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana Jogy Simanullang; Heriamariaty; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3206

Abstract

Penelitian ini mengkaji tidak adanya perlindungan hukum spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia untuk merespons tindak pidana penjarahan rumah pejabat publik. Saat ini, perbuatan tersebut hanya dijerat sebagai tindak pidana terkait properti biasa, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 dan Pasal 365, yang gagal mengidentifikasi esensi perbuatan yang sesungguhnya. Penelitian ini berargumen bahwa penjarahan rumah pejabat publik secara kualitatif berbeda dari kejahatan properti biasa, karena merupakan serangan langsung terhadap simbol dan kewibawaan negara. Kegagalan hukum ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran fungsi pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mendemonstrasikan urgensi pembentukan norma hukum baru. Sebagai solusi, diusulkan sebuah aturan pidana spesifik yang dirancang untuk melindungi fungsi dan otoritas negara, dengan membatasi perbuatan hanya pada kekerasan fisik dan mensyaratkan adanya maksud untuk merusak wibawa negara, sehingga dapat menjamin kelancaran pemerintahan tanpa mengorbankan kebebasan sipil.
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Nicholas Adi Kusuma; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3208

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi strategis negara untuk menanggulangi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika implementasi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta risiko operasional program MBG dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dokumen kebijakan, data statistik, dan laporan lembaga resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki kontribusi penting bagi pemerataan gizi dan pembangunan kesehatan nasional, implementasinya menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti beban fiskal yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga yang belum solid, ketimpangan distribusi wilayah, kelemahan dasar hukum, serta munculnya kasus keamanan pangan. Temuan ini menegaskan perlunya desain fiskal yang hati-hati, penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar MBG benar-benar berdampak pada peningkatan gizi jangka panjang tanpa memicu instabilitas sosial-ekonomi. Evaluasi ini menekankan bahwa MBG tidak hanya memerlukan ketepatan distribusi pangan, tetapi juga keselarasan kebijakan, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan.
How Microeconomic Drivers and Macroeconomic Forces Shape Firm Value in State Owned Enterprise Groups Listed on the Indonesia Stock Exchange (2022–2024) Ika Mutiara Khadijah; Tony Sudirgo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3209

Abstract

This study examines how intellectual capital, firm characteristics, good corporate governance (GCG), dividend policy, inflation, and exchange rates affect the firm value of BUMN Group companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. The research uses 51 observations over three years, relying on secondary data from financial statements, annual reports, and macroeconomic sources. Firm value is measured using Tobin’s Q, while the independent variables consist of GCG indicators (independent commissioners, audit committee, managerial ownership), intellectual capital measures (VACA, STVA, VAIC), firm characteristics (asset growth, size, leverage, ROE, current ratio), dividend payout ratio, and macroeconomic variables (inflation and exchange rates). Data analysis employs multiple linear regression using SPSS 26. The results show that only independent commissioners and current ratio significantly influence firm value, whereas all other variables do not have a significant effect on the firm value of BUMN Group companies.
Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial: (Studi Pustaka) Ahmad Alaik Niam; Muhammad Nurul Fahmi; M. Malik Almajdi; Muhammad Zidan Kurniawan; Muhammad Syaifuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh hukum pernikahan dalam Islam, yang meliputi syarat dan rukun nikah, konsep kafa’ah (kesetaraan), serta fenomena pernikahan dini dan dampaknya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur, kitab fiqih, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah dalam Islam terbagi menjadi lima ketentuan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang penetapannya bergantung pada kondisi individu. Syarat dan rukun nikah menjadi penentu sahnya pernikahan, sedangkan konsep kafa’ah menegaskan pentingnya kesetaraan dalam agama, nasab, profesi, dan akhlak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, pernikahan dini, meskipun diperbolehkan jika pasangan telah baligh dan rusyd, tetap menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan etika pernikahan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan urgensi harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan peraturan hukum nasional Indonesia dalam konteks pelaksanaan pernikahan, khususnya mengenai batas usia minimal calon mempelai. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak serta pencegahan risiko sosial dan kesehatan akibat pernikahan dini. Penelitian ini menegaskan bahwa kesesuaian antara nilai-nilai agama dan hukumpositif merupakan fondasi penting bagi tercipanya masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum etika dan soosial dalam pernikahan diperlukan guna membangun keluarga islami yang harmonis dan berkualitas.

Page 127 of 178 | Total Record : 1773

 125   126   127   128   129 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue