cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 214   215   216   217   218 
Efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pembayaran Non Tunai: Studi Kasus: Roti’O Halte Transjakarta Monas Dimas Tri Wicaksono; Friyandi Prasetya; Niken Putri Lestari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4822

Abstract

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan digitalisasi sektor keuangan dan meningkatnya penggunaan uang elektronik serta Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kondisi ini menimbulkan tantangan hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam mengatur praktik pembayaran non-tunai serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen, dengan studi kasus pada gerai Roti’O di Halte Transjakarta Monas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara normatif masih relevan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi praktik cashless society, terutama ketika pelaku usaha menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif. Praktik tersebut berpotensi mengurangi hak konsumen untuk memilih alat pembayaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara ketentuan mata uang, sistem pembayaran digital, dan perlindungan konsumen guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.
Analisis Kritis Pendidikan Sekuler dalam Konteks Pendidikan Modern Ahsan Taqwim; Wahyuni; Bahaking Rama; Ferdinan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4823

Abstract

Pendidikan modern ditandai oleh dominasi paradigma sekuler yang memisahkan ranah ilmu dan nilai dari agama, sementara filsafat pendidikan Islam menekankan kesatuan ilmu dan wahyu. Analisis kritis terhadap pendidikan sekuler dalam konteks pendidikan modern masih jarang dilakukan secara sistematis dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis pendidikan sekuler dalam konteks pendidikan modern serta mendiskusikan implikasinya bagi pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual dan studi literatur. Sumber data berupa karya-karya primer dan sekunder tentang pendidikan sekuler, pendidikan modern, dan filsafat pendidikan Islam. Data dianalisis melalui interpretasi kritis, komparasi konsep, dan refleksi filosofis. Analisis menunjukkan bahwa pendidikan sekuler dalam konteks modern memiliki karakteristik pemisahan institusional agama dan negara, penekanan pada rasionalitas instrumental, serta orientasi pada pasar kerja. Dari perspektif filsafat pendidikan Islam, hal ini menimbulkan tantangan terhadap integrasi nilai dan ilmu serta terhadap pembentukan karakter yang berlandaskan wahyu. Di sisi lain, terdapat peluang untuk mengembangkan respons konstruktif melalui pendidikan Islam yang kritis dan kontekstual. Pendidikan sekuler dalam konteks pendidikan modern perlu dipahami secara kritis; filsafat pendidikan Islam menawarkan kerangka normatif dan epistemologis untuk menilai dan merespons dinamika tersebut. Implikasinya, pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan dialektika antara tuntutan modernitas dan visi pendidikan Islam.
Al-Qur’an Dan Integrasi Keilmuan: Paradigma Pengembangan Ilmu Di Indonesia Rika Febrianti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4824

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi integrasi Al-Qur’an dan sains dalam pendidikan Islam di Indonesia yang bertujuan menyelaraskan nilai spiritual dengan pendekatan ilmiah lintas disiplin. Selama ini, berbagai model telah dikembangkan, seperti discovery learning berbasis lingkungan Aini & Astutik dan konsep Living Qur’an untuk pembentukan karakter Murtadlo et al. Namun, keterbatasan metodologi praktis dan minimnya integrasi nilai budaya lokal masih menjadi celah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menawarkan perspektif baru tentang paradigma integrasi yang transformatif, interdisipliner, dan kontekstual. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang dipadukan dengan studi lapangan terbatas. Populasi penelitian mencakup literatur klasik dan kontemporer serta praktik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sedangkan sampel dipilih secara purposif meliputi akademisi, mahasiswa, dan praktisi. Instrumen penelitian berupa peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan dengan teknik analisis interaktif Miles & Huberman. Temuan menunjukkan bahwa integrasi Qur’ani dengan sains efektif memperkuat dimensi kognitif, moral, dan spiritual, namun masih terkendala aspek metodologis dan kontekstual. Kesimpulannya, diperlukan model pembelajaran aplikatif yang menghubungkan nilai Qur’ani, sains, dan budaya lokal. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pengembangan kurikulum integratif di PTKI serta pelatihan pendidik untuk mewujudkan paradigma pendidikan Islam yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap di Indonesia Erawan, Yevi Mulyana; Arinurdin, Novayandra; Razak, A. Kami; Durahman, Dani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4826

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan korban individu, tetapi juga mendorong berkembangnya jaringan peredaran gelap yang bersifat terorganisir dan transnasional. Dalam kondisi demikian, kebijakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menanggulangi kejahatan narkotika melalui perumusan norma pidana, penegakan hukum, serta kebijakan pemidanaan yang seimbang antara efek jera dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHAP, serta peraturan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan kebijakan kriminal. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia masih didominasi pendekatan represif dengan pidana penjara, sementara pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan yang muncul meliputi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidaktepatan klasifikasi antara pengguna dan pengedar, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang menekankan diferensiasi penanganan antara pecandu sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku, serta memperkuat rehabilitasi dan pemulihan sosial demi efektivitas penanggulangan narkotika.
Kedudukan Hukum Sistem Elektronik dalam Digital Forensik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Erawan, Yevi Mulyana; Arinurdin, Novayandra; Santoso, Edy; Widijawan, Dhanang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4827

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam karakter dan modus operandi tindak pidana, khususnya tindak pidana siber yang menjadikan sistem elektronik sebagai sarana maupun objek kejahatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada praktik penegakan hukum pidana, terutama dalam penggunaan bukti digital dan penerapan pemeriksaan digital forensik sebagai bagian dari proses pembuktian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menetapkan kerangka hukum pidana materiil yang baru, namun belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan hukum sistem elektronik dan hasil pemeriksaan digital forensik sebagai alat bukti dalam perkara pidana siber. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sistem elektronik dalam pemeriksaan digital forensik terhadap tindak pidana siber berdasarkan KUHP Baru, serta keterkaitannya dengan pengakuan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan ruang normatif bagi penegakan hukum pidana berbasis teknologi, namun pengakuan dan kedudukan hukum sistem elektronik dalam pemeriksaan digital forensik masih sangat bergantung pada pengaturan khusus mengenai alat bukti elektronik dan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian tindak pidana siber di era digital.
Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Peradilan Pidana Erawan, Yevi Mulyana; Arinurdin, Novayandra; Yuliandy, Muhammad Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4828

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber yang berdampak signifikan terhadap sistem hukum pidana. Kejahatan siber memiliki karakteristik lintas batas, berbasis teknologi tinggi, serta melibatkan alat bukti digital yang mudah berubah, dihapus, atau dimanipulasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam proses pembuktian di peradilan pidana, khususnya dalam konteks sistem pembuktian yang masih sangat dipengaruhi oleh paradigma konvensional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pembuktian kejahatan siber dalam peradilan pidana Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek hukum pembuktian, alat bukti elektronik, serta kapasitas aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan siber dan kesiapan sistem hukum pidana, baik dari sisi regulasi maupun praktik pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta harmonisasi hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi digital.
Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Pelanggaran Ketentuan Pelabelan Produk Pangan Istiani Erawati; Nur Hakim; Mau, Hedwig Adianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4831

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pelanggaran pelabelan pangan dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) dalam mengatasi hambatan kepatuhan terhadap standar pelabelan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum,konseptual, dan studi kasus. Materi hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengembangkan penilaian hukum yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa konstruksi hukum pelabelan pangan terstruktur melalui keterkaitan antara norma kewajiban pelabelan, norma sanksi administratif, dan kewajiban panduan pemerintah yang dilakukan oleh otoritas pusat dan daerah. Secara normatif, pelanggaran pelabelan pangan yang dilakukan oleh UMKM terutama berada dalam rezim hukum administrasi dan harus didahului oleh panduan dan langkah-langkah peningkatan kapasitas yangmemadai sebelum pengenaan sanksi yang lebih berat. Namun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan ketidakharmonisan normatif dan kecenderungan kriminalisasi pelanggaran yang bersifat administratif atau teknis.
Tinjauan Maslahah Al-Mursalah dan ‘Urf Perspektif Yusuf Αl-Qaradawi terhadap Penghimpunan Zakat Profesi dengan Sistem Payroll: Studi Kasus Bank Syariah Iindonesia (BSI) KCP. Muara Bulian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batang Hari Hanna Elwiddah; Hidayat; Hendra Kholid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4832

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya polemik dalam penerapan sistem payroll sebagai mekanisme penghimpunan zakat profesi di beberapa daerah dan instansi, yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat terkait status hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penerapan sistem tersebut dari perspektif pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī, khususnya melalui pendekatan maṣlaḥah al-mursalah dan ‘urf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan dengan studi dokumen serta pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penghimpunan zakat profesi melalui sistem payroll di BSI KCP Muara Bulian dan Dinas PDK Kabupaten Batang Hari dinilai boleh dan sah menurut perspektif Yusuf al-Qaraḍāwī. Dari sudut pandang maṣlaḥah al-mursalah, praktik tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar‘i serta sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam aspek perlindungan harta, keadilan sosial, dan kesejahteraan, sekaligus mendukung efisiensi pelaksanaan zakat kontemporer. Sementara itu, berdasarkan pendekatan ‘urf, praktik ini juga memenuhi kriteria sebagai ‘urf ṣaḥīḥ karena sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qaraḍāwī.  
Keabsahan Perjanjian Pengurangan Emisi Indonesia–Jepang dalam Skema MRA-JCM 2024–2030 Puspaningrum; Elvina Luthfi Maheswari; Syifa Rana Tsary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4834

Abstract

Mitigasi perubahan iklim memerlukan mekanisme kerja sama bilateral, termasuk perjanjian pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Indonesia dan Jepang dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) tahun 2024–2030. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian MRA JCM berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta mengkaji kelemahan mekanisme penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRA JCM pada prinsipnya telah memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, klausul pembagian kredit karbon yang tidak dirumuskan secara rinci berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai distribusi hasil pengurangan emisi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang hanya mengatur konsultasi dan negosiasi tanpa forum adjudikatif yang mengikat dapat menimbulkan kebuntuan serta mengurangi kepastian hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan klausul penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan perjanjian.
Analisis Kebijakan PBJT untuk Makanan dan Minuman dalam Konteks Otonomi Daerah Berkelanjutan Albet Maulana Rahmawan; Fairuz Ramadhansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4836

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman dalam konteks otonomi daerah berkelanjutan. PBJT merupakan salah satu instrumen fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak atas konsumsi makanan dan minuman sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) efektivitas implementasi kebijakan PBJT dalam meningkatkan PAD, dan (2) kontribusi kebijakan PBJT terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan PAD, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan daerah, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan yang konsisten. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kebijakan PBJT memberikan dampak ganda: di satu sisi meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan, namun di sisi lain dapat membebani konsumen dan pelaku usaha mikro. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem administrasi pajak, penguatan edukasi perpajakan, dan kebijakan redistribusi yang lebih adil untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Page 216 of 224 | Total Record : 2239

 214   215   216   217   218 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue