cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,239 Documents
Strategi Sekolah Dalam Pembinaan Moral Guna Membentuk Karakter Sosial Siswa SMP IT Cordova Wibowo, Aisha Zahra; Lukman, Ismail
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4838

Abstract

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan karakter sosial yang baik. Fenomena krisis moral di kalangan remaja menuntut sekolah untuk menerapkan strategi pembinaan moral yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi sekolah dalam pembinaan moral guna membentuk karakter sosial siswa di SMP Islam Terpadu (IT) Cordova Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru Bimbingan dan Konseling, serta siswa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan moral di SMP IT Cordova dilaksanakan melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat (mau’izah), serta penerapan sanksi yang bersifat mendidik. Pembinaan moral didukung oleh peran aktif kepala sekolah, guru, dan Bina Pribadi Islam (BPI) dalam menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan kondusif. Faktor pendukung pembinaan moral meliputi komitmen sekolah, sinergi antarpendidik, serta budaya sekolah berbasis nilai keislaman, sedangkan faktor penghambat meliputi latar belakang siswa yang beragam dan pengaruh lingkungan luar sekolah. Strategi pembinaan moral yang diterapkan terbukti berkontribusi positif dalam membentuk karakter sosial siswa, seperti sikap toleransi, kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial
Persepsi Mahasiswa Pembangunan Sosial Fisip Universitas Mulawarman Terhadap Media Sosial Tiktok Dalam Membangun Kesadaran Sosial Sasmita, Khania Fazza; Lukman, Ismail
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4839

Abstract

Perkembangan media sosial di era digital telah mengubah pola interaksi dan partisipasi sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. TikTok sebagai salah satu media sosial yang populer tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, tetapi juga berpotensi menjadi media penyampaian pesan sosial yang berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran sosial. Namun, pemaknaan dan pemanfaatan TikTok sebagai media edukatif dan reflektif masih beragam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman terhadap penggunaan media sosial TikTok dalam membangun kesadaran sosial dengan menekankan pengalaman dan pemaknaan subjektif mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sudut pandang fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa Pembangunan Sosial dari angkatan 2022, 2023, dan 2024. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai TikTok sebagai media yang memiliki potensi dalam menyebarkan isu-isu sosial karena karakteristiknya yang visual, ringkas, dan interaktif. Fitur seperti suka, komentar, simpan, bagikan ulang, serta algoritma For Your Page (FYP) dipersepsikan mampu memperluas jangkauan pesan dan mendorong keterlibatan pengguna. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam kesadaran mahasiswa terkait etika komunikasi digital dan tanggung jawab dalam produksi serta distribusi konten. Oleh karena itu, TikTok dipersepsikan dapat membangun kesadaran sosial apabila dimanfaatkan secara kritis, reflektif, dan bertanggung jawab
Tradisi Nyakan Diwang di Desa Banjar Tegeha, Buleleng, Bali Menua dan Bertahan dalam Menegakkan Integrasi Sosial Br. Lumban Tobing, Sri Lusiana; Luh Putu Sendratari; Sitompul, Lola Utama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4840

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Banjar Tegeha tetap mempertahankan tradisi Nyakan Diwang dan bentuk integrasi sosial dalam tradisi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan tradisi Nyakan Diwang melalui narasi. Alasan masyarakat Desa Banjar Tegeha tetap melaksanakan tradisi Nyakan Diwang dapat dikaji melalui konsep AGIL Talcott Parsons karena adanya adaptasi (adaptation) oleh generasi muda, masyarakat pendatang, dan adaptasi alat yang digunakan. Terdapat tujuan (goal attainment) yang ingin dicapai seperti menyucikan lingkungan, mempererat hubungan kekeluargaan, sebagai simbol awal baru, mewujudkan Tri Hita Karana, dan mengandung nilai kesederhanaan. Integrasi (integration) yang terwujud dalam tradisi ini terlihat dari kerja sama masyarakat tanpa terkecuali untuk memasak dan berbagi makanan mereka. Tradisi ini terus dijaga (latency) karena diajarkan oleh orang tua dan sosialisasi rutin setiap tahunnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Nyakan Diwang terus dipertahankan oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai media pemersatu masyarakat di tengah perkembangan zaman.
Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jual Beli Akun Game Online berbasis Aset Digital Rediasa, Komang Derin; Adnyani, Ni Ketut Sari; Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4844

Abstract

Ekonomi digital membawa perkembangan begitu pesat dan mendorong munculnya berbagai bentuk aset digital, khususnya yaitu akun game online. Aset digital ini kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan diperjualbelikan secara menyeluruh layaknya komoditas. Tujuan penelitian ini sebagai bahan untuk evaluasi potensi serta optimalisasi peran dari Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan bisnis jual beli akun game online. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas, legalitas, dan tantangan implementasi ODR dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi konseptual dan komparatif, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap praktisi hukum digital dan pelaku industri game. Penelitian menunjukkan hasil bahwa ODR memberikan solusi penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan fleksibel, sesuai dengan karakter digital sengketa yang dihadapi. Namun, hasil implementasinya bergantung pada regulasi khusus, integrasi dengan sistem hukum nasional, dan peningkatan literasi hukum digital. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang mendukung ODR serta kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan platform yang andal.
Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali Sidi Artama, Gede Eka; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng. Meskipun secara regulasi negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT, namun kepastian hukum terhadap tarian ini masih menghadapi berbagai tantangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum Tari Legong Pengeleb berada pada status "Kemajuan Parsial". Secara sosiologis, upaya menjaga dan memelihara telah terpenuhi melalui peran aktif masyarakat adat dan sanggar seni sebagai living tradition. Namun secara yuridis, aspek inventarisasi belum mencapai legalitas formal karena belum diterbitkannya sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hambatan utama meliputi faktor hukum berupa ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) spesifik di Kabupaten Buleleng yang mengatur mekanisme perlindungan KIK, serta faktor non-hukum yang mencakup lemahnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan krisis regenerasi akibat arus digitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi tingkat daerah dan optimalisasi fungsi Pasraman berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 untuk menjamin keberlanjutan transmisi budaya dan kepastian hukum
Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mendisiplinkan Guru di SD Negeri 7 Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Kontesa, Nabila; M. Hasbi; Sri Eva Mislawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4847

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan guru serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di SD Negeri 7 Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan tingkat kedisiplinan guru setelah terjadi pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah menjalankan perannya sebagai educator, motivator, supervisor, dan leader secara optimal. Sebagai educator, kepala sekolah membimbing guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sebagai motivator, kepala sekolah memberikan dorongan moral dan penghargaan. Sebagai supervisor, kepala sekolah melakukan pengawasan dan pembinaan rutin. Sebagai leader, kepala sekolah memberikan keteladanan dan mengambil keputusan secara tegas namun humanis. Peran tersebut berdampak pada peningkatan kedisiplinan guru dalam aspek kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta ketaatan terhadap etika profesi. Faktor pendukung meliputi komitmen kepala sekolah, kerja sama guru, dan kejelasan aturan sekolah. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana dan kondisi lingkungan kerja tertentu.
Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn Dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB) Pratiwi, Intan; Lola Yustrisia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4848

Abstract

Secara yuridis, aborsi atau abortus provocatus criminalis diartikan tindakan sengaja menghentikan kehamilan atau mematikan janin di dalam kandungan sebelum janin tersebut mampu hidup di luar rahim. KUHP mengatur serangkaian pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Salah satunya terdapat pada Pasal 346 “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama lamanya empat tahun”. Meskipun dasarnya aborsi merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai lex specialis derogat legi generalis atau aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, memberikan pengecualian dengan memperbolehkan tindakan aborsi dalam keadaan dan syarat tertentu. Walaupun undang undang memberikan ruang diperbolehkannya aborsi, namun kenyataanya pada praktik peradilan terdapat perbedaan penafsiran hukum dan penerapannya. Meskipun dalam putusan banding dinyatakan Ontslag Van Rechts Vervolging bahwa aborsinya dibenarkan dengan alasan korban perkosaan, tetapi belum ada putusan inkracht van gewijsde yang menyatakan kalau status terdakwa merupakan korban perkosaan. Kepastian hukum yang didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat penting, agar alasan pembenar atau pemaaf yang digunakan menjadi alasan hukum yang kuat, serta menerapkan asas presumption of innocence. Penelitian pada tulisan ini menggambarkan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/ Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB.
Implementasi Restorative justice Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Buleleng Martha Tri Lestari; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep restorative justice dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Buleleng dengan fokus pada institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel menggunakan Non Probability Sampling dengan penentuan subjek penelitian melalui teknik Purposive Sampling. Data yang diproleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dalam penanganan perkara Kata Kunci: Restorative justice, Narkotika, Pecandu, Rehabilitasi, Penegakan Hukum
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Bank dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Adhan S, Sepriyadi; Ati Yuniati; Inka Pricillia Aristy; Keysa Bila Aldama; Rahel Tita Azarya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4852

Abstract

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, kartu ini sering disalahgunakan oleh pemegang kartu melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Penelitian ini berfokus pada unsur tanggung jawab hukum dari perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian Kartu Kredit Pemerintah serta menganalisis tanggung jawab perdata dalam kasus penyalahgunaan oleh PPK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian diolah dengan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang kartu terikat pada kewajiban hukum untuk menggunakan kartu kredit secara tepat. Dalam hal terjadi penyalahgunaan, tanggung jawab perdata dapat timbul berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Dengan demikian, baik PPK maupun pemegang kartu dapat dimintai tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban huku.
Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi Abdul Rahman; Lola Yustrisia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4853

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Penyimpanan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum karena pengelolaan yang tidak tepat dapat memengaruhi keabsahan barang bukti di pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 130 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengelolaan barang sitaan harus dilakukan seefisien mungkin dengan tetap menjaga nilai ekonomi barang sitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) yaitu Bapak Fuad Ar Rahim S.H., M.H., dan staf bidang PAPBB yaitu Ibuk Reni Efrina A.Md pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Temuan studi mendapati bahwa pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada dasarnya telah mengikuti prosedur standar operasional yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1010, meliputi pencatatan dalam buku register, eksaminasi material evidensial, pengarsipan serta pengkategorian material evidensial, penitipan, perawatan, proteksi, penyediaan serta restitusi material evidensial pra maupun pasca persidangan serta penuntasan objek sitaan. Berdasarkan data tahun 2025, terdapat 10 unit mobil dan 15 unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dari berbagai jenis perkara. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemeliharaan rutin dan belum tersedianya garasi penyimpanan sehingga kendaraan harus disimpan di halaman terbuka yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, dan keterbatasan anggaran operasional yang menghambat pengadaan fasilitas dan perawatan barang bukti. Langkah yang ditempuh guna menanggulangi hambatan tersebut meliputi koordinasi antara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, pemanfaatan dana operasional secara maksimal, pengajuan kebutuhan anggaran tambahan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, penataan ulang halaman kantor untuk penyimpanan sementara, pengawasan rutin untuk menjaga keamanan.