cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 216   217   218   219   220 
Analisis Hukum Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika : (Studi Restorative Justice Nomor PDM-14/ BKT/Enz.2/06/2023) M. Khairul Amin NS; Syaiful Munandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4854

Abstract

Riset ini mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, bagi anak-anak yang menderita narkotika. Fokus utama riset ini ialah persyaratan hukum yang tercantum dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021, yang mengelola tentang implementasi Keadilan Restoratif bagi anak-anak korban narkotika oleh petugas Kejaksaan Agung. Selain itu, riset ini juga mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, perihal anak-anak yang menderita narkotika. Metode yang dipakai dalam riset ini ialah metode kajian hukum normatif-empiris, yang meliputi kajian hukum, literatur, wawancara, dan studi kasus. Hasil riset ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berperan serta dalam penyelewengan narkotika dapat direhabilitasi melewati keadilan restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif. Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021 mempunyai regulasi hukum yang berbeda, meskipun penegak hukum Indonesia telah menerapkan Keadilan Restoratif bagi anak-anak yang berperan serta narkotika. Hal ini menyoroti kurangnya kepatuhan perihal hukum dalam tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika dan kebutuhan untuk menyerahkan perawatan terbaik bagi anak-anak yang belum meraih potensi penuhnya. Karena itu, riset ini menyarankan perbaikan kerangka hukum terkait tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika. dinantikan aplikasi rekomendasi ini akan menghasilkan sistem pengasuhan anak yang lebih manusiawi, responsif, dan berfokus pada kebutuhan terbaik anak.
Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Rahmadini, Tengku Mega
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4856

Abstract

Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia telah meningkatkan intensitas pemrosesan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha digital. Kondisi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data yang berimplikasi pada kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan integrasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkaji mekanisme ganti kerugian perdata yang berkeadilan ditinjau dari kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dapat dikualifikasikan dalam bentuk wanprestasi apabila pelaku usaha melanggar kewajiban kontraktual, serta perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian. Namun demikian, mekanisme ganti kerugian dalam UU Perlindungan Data Pribadi belum diatur secara rinci terkait standar pembuktian, metode perhitungan kerugian, dan pedoman penentuan kompensasi, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan turunan dan pedoman yudisial guna mewujudkan mekanisme ganti kerugian yang efektif, proporsional, dan berkeadilan bagi konsumen.
Pelaksanaan Penempatan Anak yang berkonflik dengan hukum selama Proses Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Rozi Aulia Rahmat; Syaiful Munandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4857

Abstract

Studi ini mengkaji pelaksanaan penempatan anak yang berkonflik dengan hukum selama proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, khususnya terkait pelaksanaan penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Berlandaskan UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terkena hukum seharusnya diberikan kepada lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun dalam praktiknya, keterbatasan fasilitas LPAS di wilayah Bukittinggi menyebabkan anak terpaksa ditempatkan di Lapas dewasa. Studi ini mengandalkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ,dan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara. Data studi memperlihatkan jika penempatan anak di Lapas dewasa dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas LPAS di Bukittinggi, meskipun hal ini bermengenaian dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Penempatan anak bersama tahanan dewasa menimbulkan dampak psikologis negatif, termasuk tekanan mental akibat perundungan verbal dan isolasi sosial. Anak yang ditempatkan di Lapas dewasa tidak mendapatkan pembinaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Studi ini merekomendasikan perlunya pembangunan LPAS di wilayah Bukittinggi, pemisahan total antara anak dan dewasa, serta peningkatan koordinasi antar-instansi saat menangani anak yang terkena pidana untuk memastikan keamanan hak-hak anak tetap terjamin selama tahap pengadilan.
Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya Zham-Zham, Lelly Muridi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4858

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan dan anak, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap KDRT serta mengkaji mekanisme penanganannya melalui pendekatan penal dan non penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data empiris terkait penanganan perkara KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT menghadapi dilema antara penerapan sanksi pidana dan upaya menjaga keutuhan keluarga. Faktor budaya kekeluargaan, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta proses peradilan yang panjang sering menghambat korban untuk melapor. Pendekatan penal memberikan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan korban. Sementara itu, pendekatan non penal seperti mediasi penal dan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, meskipun masih menghadapi kendala normatif dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan penal dan non penal untuk mewujudkan perlindungan korban dan keadilan substantif.
Implementasi Website Sistem Administrasi Dinas Pendidikan (Siadik) Di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Husna Tumanggor, Nurul; Nofi Nurman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4861

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Education Office Administration System Website (SIADIK) at the Jambi Provincial Education Office as a form of E-Government implementation in improving the effectiveness of public service administration. SIADIK is a digital-based administrative platform developed by the Educational Information and Communication Technology Center (BTIKP) since the end of 2022, with the goal of accelerating correspondence processes, facilitating letter disposition, enhancing administrative transparency, and supporting digital archiving. This study employs a descriptive qualitative method, collecting data through observation, in-depth interviews with 15 informants, and documentation. Data analysis was conducted using George C. Edward III's policy implementation model, encompassing four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that SIADIK implementation has been carried out gradually and has yielded positive impacts, including a significant acceleration in letter processing with an overall time efficiency of 72.3%, improved transparency in disposition workflows, and enhanced bureaucratic work efficiency. However, implementation still faces challenges such as limited ongoing socialization, technological infrastructure gaps in peripheral schools, and the absence of specific Standard Operating Procedures (SOPs) to formally regulate system usage. Therefore, increased socialization and training, strengthened information technology infrastructure, and the formulation of dedicated SOPs are needed to support the sustainability and optimization of SIADIK implementation.
Implementasi Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Ramayanti, Levi; Nofi Nurman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4862

Abstract

TImplementasi keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini mengkaji implementasi Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan fokus pada efektivitas pelayanan informasi publik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan aplikasi PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah berjalan dan didukung oleh regulasi serta komitmen pemerintah daerah, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya konsistensi pembaruan data oleh OPD, kendala teknis sistem, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, dan pengembangan sistem layanan informasi yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik.
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kasus Bunuh Diri di Kota Mataram I Putu Diatmika; Zamroni; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4863

Abstract

Hak atas kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak tersebut, khususnya dalam upaya pencegahan bunuh diri sebagai persoalan kesehatan jiwa yang kompleks dan multidimensional. Penguatan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk tidak hanya menyediakan layanan kuratif, tetapi juga menyelenggarakan upaya promotif dan preventif secara sistemik dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa dalam rangka pencegahan bunuh diri di Kota Mataram, serta menelaah implementasi tanggung jawab tersebut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai fasilitas rujukan utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa bersifat legal, komprehensif, dan sistemik, mencakup penyusunan kebijakan, penyediaan layanan, pengalokasian sumber daya, serta pengawasan berkelanjutan. Implementasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui RSJ Mutiara Sukma telah diwujudkan dalam bentuk program promotif dan preventif, sistem rujukan terstruktur, serta mekanisme respons krisis yang terkoordinasi. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan bunuh diri merupakan mandat hukum dan bagian esensial dari perlindungan hak hidup dan hak atas kesehatan jiwa warga negara.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi e-Mosi Caper (Studi Pada PA Kota Bengkulu) Nasywa Nurfadila; Wati Rahmi Ria; Dewi Septiana; Sepriyadi Adhan S; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4864

Abstract

Pasca-perceraian, pemenuhan hak nafkah bagi mantan istri dan anak seringkali bersifat illusoir atau sulit dieksekusi, terutama jika mantan suami merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabaikan kewajiban administratifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui inovasi digital aplikasi e-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif terapan dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-Mosi Caper efektif mentransformasi eksekusi putusan dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi antara Pengadilan Agama, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu. Integrasi ini memungkinkan pemotongan gaji ASN secara otomatis melalui mekanisme interkoneksi data, sehingga menjamin kepastian pembayaran nafkah secara real-time. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan sistem ini didukung oleh fasilitas teknologi yang memadai dan sinergi antar-lembaga, meskipun masih menghadapi kendala jangkauan yurisdiksi yang terbatas pada ASN tingkat provinsi. Kesimpulannya, e-Mosi Caper merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang signifikan dalam meminimalisir penelantaran ekonomi terhadap kelompok rentan pasca-perceraian.
Pembagian Hak Waris Pusako Randah Di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar Nisa Maqfirah; Kartika Dewi Irianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4865

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar. Pewarisan harta dalam adat Minangkabau terbagi atas dua jenis pusaka, yaitu pusako tinggi yang pembagiannya hanya didapat oleh anak perempuan sesuai dengan keturunan ibu (matrilineal), dan pusako randah yang pembagiannya mengikuti hukum Islam (faraidh), sehingga semua ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkannya sesuai dengan falsafah Minangkabau adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Namun, praktik yang terjadi di sebagian masyarakat Minangkabau menunjukkan adanya ketidaksesuaian, dimana pembagian hak waris pusako randah masih disamakan dengan pembagian pusako tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah di nagari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (Ketua KAN, Niniak Mamak), Wali Nagari, masyarakat, dan ahli waris di Nagari Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan adat dan hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih mempraktikkan pembagian pusako randah dengan sistem matrilineal, dimana hanya anak perempuan yang mendapatkan warisan, sedangkan anak laki-laki hanya berperan sebagai pengawas. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam (faraidh) yang memberikan hak kepada semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah terbagi menjadi dua kategori: faktor internal meliputi kuatnya pengaruh adat matrilineal yang turun-temurun, sistem perkawinan matrilokal, dan kekhawatiran akan hilangnya harta pusaka dari garis keturunan ibu; sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya sosialisasi dari tokoh adat dan pemerintah nagari tentang perbedaan pusako tinggi dan pusako randah, tekanan sosial terhadap laki-laki yang menuntut hak warisnya, serta belum optimalnya peran ninik mamak dalam memberikan penegasan mengenai ketentuan hukum Islam dalam pembagian pusako randah.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Putri Suci Amaliya; Yenny Fitri.Z
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4866

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menimbulkan masalah moral, medis, dan hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menghadapi dilema dalam menegakkan keadilan dalam kasus di mana pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara keseluruhan karena kondisi kejiwaan yang mereka miliki. Dalam KUHP lama (Pasal 44 Wetboek van Strafrecht), tidak adanya definisi yang jelas dan tidak ada hukum yang mengatur tindakan bagi pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma baru dibawa oleh penerimaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, terutama dalam hal perlindungan hak asasi ODGJ dan kepentingan masyarakat dan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 serta mengetahui bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak Pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan pemidanaan dan bentuk-bentuk pemidanaan dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Data sekunder berupa buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu dikaji secara sistematis. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah dianalisis untuk memahami konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana ODGJ. Analisis perbandingan dilakukan antara KUHP lama dan KUHP Baru untuk mengidentifikasi perubahan paradigma dan implikasinya terhadap praktik peradilan. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan utama (1) mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No 1 tahun 2023, (2) bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan teori pemidanaan dan bentuk-bentuk pemidanaan dalam KUHP.

Page 218 of 224 | Total Record : 2239

 216   217   218   219   220 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue