cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 224   225   226   227   228 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Tafsir Tematik dan Hukum Positif Indonesia Jamaluddin; Muh.Irham; Hasyim Haddad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3896

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi pelanggaran HAM sekaligus tindak pidana di Indonesia, dengan laporan kasus yang tetap tinggi dan kekerasan di ranah privat masih mendominasi kekerasan terhadap perempuan.  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep dan bentuk KDRT melalui tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan relasi rumah tangga, (2) menganalisis pengaturan KDRT dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), dan (3) menemukan titik temu normatif yang dapat memperkuat perlindungan korban.  Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis tafsir tematik (maudhūʿī) melalui penelaahan ayat, tafsir klasik-kontemporer, serta dokumen UU PKDRT.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan keluarga sebagai ruang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta melarang tindakan menyakiti dalam rumah tangga; QS An-Nisāʾ: 34 dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bertahap dan terikat etika sehingga tidak dapat dijadikan legitimasi kekerasan.  Teladan Nabi menegaskan orientasi penyelesaian damai dan anti-kekerasan.  Sementara itu, UU PKDRT memperjelas KDRT sebagai perkara hukum yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.  Implikasinya, pencegahan KDRT menuntut penguatan literasi keagamaan yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi korban
Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer Jamaluddin; Abustani Ilyas; M.Tasbih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3912

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Penelitian bertujuan: (1) mendeskripsikan secara sistematis kedudukan hadis sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur’an dalam pembentukan hukum Islam kontemporer, (2) menganalisis fungsi hadis dalam proses istinbāṭ dan ijtihad pada isu-isu hukum modern, serta (3) merumuskan model pemahaman hadis yang menjaga integritas normatif sekaligus responsif terhadap konteks. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan desain deskriptif-analitis melalui analisis kitab-kitab hadis utama serta literatur uṣūl fiqh dan studi hadis terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tetap sentral melalui dua dimensi: dimensi epistemologis sebagai legitimasi pengetahuan hukum dan otoritas normatif, serta dimensi aplikatif sebagai perangkat operasional dalam merumuskan hukum atas persoalan baru yang belum dirinci dalam Al-Qur’an. Fungsi hadis dipetakan ke dalam empat peran dominan, yaitu bayān al-tafsīr, bayān al-taqyīd/takhṣīṣ, bayān al-taqrīr, dan tasyri‘. Penelitian juga menemukan bahwa relevansi hadis masa kini ditentukan oleh keseimbangan antara otentisitas (kritik sanad-matan) dan ketepatan konteks (pembacaan sosial-historis) dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah.
Tradisi Pembacaan Surut-Surat Pendek Juz 30 di Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Harapan: (Kajian Living Qur'an) Ahmadi; Fiddian Khairudin; Amaruddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3925

Abstract

Tradisi pembacaan surat-surat pendek Juz 30 merupakan salah satu wujud praktik keberagamaan masyarakat Muslim yang tidak hanya menampilkan dimensi ritual, tetapi juga menghadirkan makna spiritual, sosial, dan kultural dalam kehidupan jamaah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi pembacaan surat-surat pendek Juz 30 di Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Harapan, menganalisis makna keagamaan dan sosial yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan relevansinya dalam perspektif Living Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain field research, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini berlangsung secara rutin, melibatkan berbagai kelompok usia, berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai Qur’ani, pembentukan karakter religius, media pendidikan nonformal, penguat solidaritas sosial, serta simbol identitas keagamaan masyarakat. Tradisi ini membuktikan bahwa Al-Qur’an tidak sekadar dibaca sebagai teks, tetapi benar-benar “hidup” dalam praksis keberagamaan umat. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi pembacaan Juz 30 memiliki relevansi penting dalam membangun spiritualitas, menjaga budaya religius, dan memperkuat keberagamaan masyarakat Muslim di era modern.
Menavigasi Peluang dan Risiko Kecerdasan Artifisial dalam Pembelajaran: Studi Pengalaman Belajar Mahasiswa Tahun Pertama Zakiyatulwahidah; Zulfikra Apita; Ridho Bintang Raihan; Meis Suleman; Siti Fajria Monoarfa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4009

Abstract

Penggunaa kecerdesan buatan (Artifical Intelligence/AI) dalam pembelajaran di pendidikan tinggi semakin meluas dan menjadi bagian dari aktivitas akademik mahasiswa, khususnya pada fase awal transisi keperguruan tinggi. Penilitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman mahasiswa tahun pertama dalam memanfaatkan AI sebagai sarana pendukung pembelajaran, sekaligus mengidenstifikasi manfaat dan risiko pedagogis yang menyertainya. Penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa tahun pertama menggunakan AI dalam kegiatan akademik, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penilitian menunjukan bahwa AI dipersepsi sebagai alat bantu belajar yang adaptif, responsif, dan efisien dalam membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan, menyusun tugas, serta mengelola beban akademik. Namun demikian, temuan juga mengungkapkan adanya risiko pedagogis, seperti kecenderungan ketergantungan berlebihan, berkembangnya pola berpikir instan, serta potensi melemahnya keterampilan berpikir kritis dan literasi akademik apabila penggunaan AI tidak disertai dengan pengendalian dan pendampingan yang memadai. Penilitian ini menegaskan bahwa AI dalam konteks pendidikan tinggi perlu diposisikan sebagai sistem pendukung kognitif yang melengkapi proses belajar reflektif, bukan sebagai pengganti peran intelektual mahasiswa. Implikasi praktis dari penilitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi AI serta peran dosen dan institusi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang mengintegrasikan AI secara etis, kritis, dan bertanggung jawab.
Pengaruh Tren Fashion, Perceived Value, dan Environmental Concern terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Sustainable Fashion Muhammad Kenang Hafizh Tama; Titik Desi Harsoyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tren fashion, perceived value dan environmental concern terhadap keputusan pembelian produk pakaian berkelanjutan (sustainable fashion). Berdasarkan data dari 138 responden di Yogyakarta yang diambil dengan teknik purposive sampling, studi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, tren fashion terbukti mendorong konsumen untuk memilih produk thrifting sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan yaitu semakin tinggi ketertarikan konsumen terhadap tren yang berkembang, semakin besar kecenderungan mereka melakukan pembelian. Kedua, perceived value berperan penting karena konsumen merasakan nilai tambah dari aspek finansial, sosial, maupun etika, sehingga menilai produk thrifting sebagai pilihan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung keberlanjutan. Ketiga, environmental concern turut memengaruhi keputusan pembelian, di mana kesadaran terhadap dampak lingkungan industri fashion mendorong konsumen beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu cakupan wilayah yang hanya mencakup Yogyakarta sehingga membatasi generalisasi temuan, serta jumlah sampel yang terbatas pada 138 responden yang belum merepresentasikan keseluruhan populasi konsumen thrifting di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi penelitian berikutnya untuk memperluas wilayah dan meningkatkan jumlah responden agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih komprehensif
Perlindungan Hukum Terhadap Kesakralan Upacara Keagamaan Hindu Di Bali Dalam Konteks Pengembangan Pariwisata Koman Putri Dinda Ayu Tina Toon; Ni Putu Ega Parwati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4372

Abstract

Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengandalkan keindahan alam serta kekayaan budaya dan religi masyarakat Hindu sebagai daya tarik utama. Upacara keagamaan Hindu tidak hanya merupakan ritual spiritual, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan hak konstitusional masyarakat adat Bali. Namun pesatnya perkembangan pariwisata telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan, seperti perilaku wisatawan yang tidak mematuhi etika kesucian, gangguan prosesi upacara, serta aktivitas pelaku usaha pariwisata yang mengabaikan ruang dan waktu sakral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali akibat aktivitas pariwisata serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu dalam konteks pengembangan pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali telah diatur dalam hukum nasional dan hukum adat. Namun pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan, sanksi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesakralan upacara keagamaan dalam konteks pariwisata.
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pencemaran Air Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Apriadi Hasbi; Resa Erliyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4401

Abstract

Pencemaran air merupakan permasalahan lingkungan hidup yang serius dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, serta keberlanjutan pembangunan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur sanksi pidana pencemaran air secara tegas, termasuk pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta kecenderungan penjatuhan sanksi yang ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Artificial Inteligence Dalam Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Ni Kadek Yuliantari; Made Sugi Hartono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4478

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan potensi penyalahgunaan, khususnya dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji pengaturan hukum terhadap penggunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI belum diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaannya tetap dibebankan kepada manusia sebagai penyelenggara atau pengguna sistem elektronik. Selain itu, pengaturan hukum terkait AI dalam konteks pornografi masih bersifat implisit dan belum komprehensif, sehingga menimbulkan celah hukum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi AI.
Politik Uang sebagai Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM): Analisis Yuridis dan Kriminologis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Efni; Kiki Kristanto; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4497

Abstract

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan elektoral yang mengancam integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politik uang tidak lagi dilakukan secara individual dan sporadis, melainkan berkembang menjadi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai pelanggaran TSM melalui pendekatan yuridis dan kriminologis, dengan menelaah konstruksi hukum, pola kejahatan, serta dampaknya terhadap proses demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang sebagai pelanggaran TSM memenuhi karakteristik kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan aktor, perencanaan yang matang, serta pengulangan tindakan secara luas. Dari perspektif kriminologi, praktik ini didorong oleh faktor kekuasaan, ekonomi, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan politik uang TSM tidak cukup hanya melalui pendekatan represif hukum pidana, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kriminologi untuk memutus mata rantai kejahatan elektoral secara sistemik.
Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian atas Penembakan Warga Sipil: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Melani Putri Yana; Andika Wijaya; Rizky Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4498

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik penyalahgunaan kewenangan dalam peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan peluru tajam tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan amunisi merupakan bentuk penyimpangan kewenangan yang melampaui batas tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Meskipun majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan unsur kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, secara yuridis tindakan tersebut mengandung karakter penyalahgunaan kekuasaan karena dilakukan oleh pelaku dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, akuntabilitas, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemidanaan yang lebih mencerminkan rasa keadilan seharusnya mempertimbangkan penerapan kumulatif Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencerminkan kesalahan individual, tetapi juga tanggung jawab moral dan institusional aparat penegak hukum. Temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme pengawasan internal dan reformasi akuntabilitas dalam tubuh Polri guna mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian..

Page 226 of 245 | Total Record : 2447

 224   225   226   227   228 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue