cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 225   226   227   228   229 
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tidak Pidana Penipuan Melalui Akta Pengalihan Hak Atas Tanah The Tauw Meng; Hartanto; Anwar Budiman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui akta pengalihan hak atas tanah. Dasar hukum utama dalam KUHP lama adalah Pasal 378 KUHP, yang mengatur penipuan dengan unsur tipu muslihat atau kebohongan. Sementara itu, KUHP baru (UU 1/2023) mengadopsi ketentuan serupa dalam Pasal 492 dengan definisi yang diperluas, memasukkan unsur kesengajaan dalam menggunakan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selain ranah pidana, perlindungan juga mencakup aspek perdata, seperti Pasal 1328 KUHPerdata yang memungkinkan pembatalan perjanjian jika terdapat cacat kehendak, termasuk penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban saat ini masih bersifat represif melalui proses peradilan pidana, namun seringkali mengalami kendala dalam pemulihan aset (restorasi hak). Dalam perspektif KUHP Baru (UU No. 1/2023), pengaturan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 492, sedangkan pemalsuan surat/akta diatur dalam Pasal 391. Perubahan fundamental dalam KUHP Baru adalah penguatan orientasi keadilan restoratif (restorative justice) dan pemberian kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan KUHP lama (WvS). Namun, sinkronisasi antara putusan pidana dan pembatalan sertifikat tanah di instansi agraria masih menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral agar hak korban dapat dipulihkan sepenuhnya secara perdata.
Tanggung Jawab Hukum Penjual Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Ganda Esterlina Sriendang Marpaung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4656

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi jual beli tnah ganda tanpa sertifikat, dengan studi kasus di Kampung Garoga Sibargot, Tapanuli Utara. masalah utama dalam penelitian ini adalah praktik penjualan tanah kembali oleh penjual kepada pihak lain setelah transaksi pertama selesai, serta ketiadaan sertifikat yang memicu sengketa kepemilikan. metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach).hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan penjual yang menarik kembali objek tanah secara sepihak dan menjualnya kepada pihak lain dikategorikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. bentuk tanggung jawab hukum penjual dalam kasus ini adalah memberikan ganti rugi materil guna memulihkan keadaan korban ke posisi semula.
Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Adinda Dwi Chantika; AH. Kholis Hayatuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4698

Abstract

Keluarga beda agama merupakan realitas sosial yang menghadirkan tantangan kompleks dalam pemenuhan hak anak, khususnya pada dimensi spiritual, mental, dan sosial. Perbedaan keyakinan orang tua kerap menempatkan anak pada situasi ambigu yang berpotensi menimbulkan kebingungan identitas keagamaan, tekanan mental, serta pergaulan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjungan dengan menggunakan perspektif maqāṣid syarī’ah kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak dan orang tua dalam keluarga beda agama serta didukung oleh studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama belum terlaksana secara holistik. Kebutuhan dasar anak, seperti aspek fisik dan pendidikan, relatif terpenuhi. Namun demikian, pemenuhan hak pada dimensi mental, spiritual, dan pembentukan identitas keagamaan masih menunjukkan ketimpangan. Implementasi enam elemen maqāṣid syarī’ah Jasser Auda cognitive nature, wholeness, openness, hierarchical interrelatedness, multidimensionality, dan purposefulness cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid yang komprehensif dan kontekstual guna menjamin pemenuhan hak anak secara utuh dalam keluarga beda agama.
Di Balik Keabsahan Akta: Tanggung Jawab Notaris dan Perlindungan Anak dalam Transaksi Jual Beli Harta Anak di Bawah Umur Isna Amiratun Najihah; Mimi Melisa; Nandito Prabu Widoto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4710

Abstract

Akta jual beli atas harta anak di bawah umur merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang serius karena berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam praktiknya, transaksi tersebut sering menimbulkan sengketa perwalian akibat tidak terpenuhinya prosedur hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan wali dan peran notaris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta jual beli atas harta anak di bawah umur serta pertanggungjawaban notaris apabila terjadi sengketa perwalian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta jual beli atas harta anak di bawah umur sangat bergantung pada adanya penetapan perwalian dan izin dari pengadilan, serta kepatuhan notaris terhadap prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai atau melanggar kewajiban jabatan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan timbulnya sengketa perwalian
Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Panyabungan Ridwan Al-Husaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4830

Abstract

Bimbingan pranikah merupakan proses pembekalan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, dengan tujuan memberikan pemahaman dasar mengenai perkawinan menurut hukum negara dan hukum agama. Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan oleh konselor melalui penyampaian materi secara lisan dan tertulis dalam bentuk dokumen resmi. Permasalahan perkawinan yang muncul di wilayah tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman suami istri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format bimbingan pranikah yang diterapkan di KUA Panyabungan berbasis ceramah dan dilaksanakan secara berkelompok satu kali dalam seminggu, dengan minimal lima kelompok dalam satu sesi. Untuk menghindari kejenuhan, kegiatan dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi setelah penyampaian materi. Konselor juga memberikan nasihat serta arahan praktis kepada peserta. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi ketersediaan konselor yang kompeten serta penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan pendekatan berbasis pengalaman. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain rendahnya pemahaman calon pengantin tentang hakikat perkawinan, kurangnya minat dan kedisiplinan peserta, serta keterbatasan sarana dan waktu pelaksanaan.
Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak M. Mu’afilah Rizqi Pratama; Heni Siswanto; Deni Achmad; Erna Dewi; Nikmah Rosidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4843

Abstract

Perkara perdagangan anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam praktik peradilan, putusan hakim yang tergolong ringan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan ringan pada perkara perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim umumnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, sikap terdakwa selama persidangan, serta faktor-faktor yang meringankan. Kombinasi kedua pertimbangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penjatuhan putusan yang relatif ringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis perlu diterapkan secara proporsional agar putusan hakim tetap mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.
Pendekatan Human-Centeres Governance dalam Aplikasi JKN di Puskesmas Rumah Tiga Indah Cahyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4906

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan menjadi bagian penting reformasi administrasi publik, termasuk melalui implementasi aplikasi JKN pada layanan kesehatan primer. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi JKN dalam perspektif human-centered governance serta mengidentifikasi pengalaman warga dalam penggunaan layanan digital di Puskesmas Rumah Tiga, Ambon. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JKN telah meningkatkan efisiensi administrasi dan kemudahan akses layanan, namun belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip tata kelola berpusat manusia. Tantangan utama terletak pada keterbatasan literasi digital pengguna, gangguan teknis sistem, inkonsistensi layanan, serta faktor infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Pengalaman warga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian desain layanan dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital pelayanan kesehatan akan efektif apabila didukung tata kelola yang adaptif, inklusif, dan menempatkan pengalaman warga sebagai pusat evaluasi kebijakan.
Evaluasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Batuan di Kecamatan Dawan, Bali Nyoman Sudipa; I Made Suwitra; Made Wiryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4918

Abstract

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan aset berharga yang, jika dikelola dengan baik, dapat mendongkrak perekonomian negara. Kekayaan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta meningkatkan kehidupan masyarakat, termasuk melalui kegiatan penambangan, seperti di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penambangan batuan di Kecamatan Dawan digunakan untuk mempersiapkan lahan bagi Proyek Kebudayaan Bali. Namun, hingga saat ini, aktivitas ini melanggar peraturan tata ruang dan belum memiliki izin yang sesuai, yang dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini adalah studi hukum empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, lalu dianalisis dengan pendekatan hukum untuk menjawab isu-isu yang ada. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai penerapan hukum terkait penambangan batuan di Kecamatan Dawan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, melanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung. Para pemilik tambang batuan belum mendapatkan izin yang sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa penambangan batuan di Kecamatan Dawan adalah ilegal.
Strategic Human Resource Management dalam Penataan Tenaga Kependidikan PTN-BH: Studi pada Universitas Andalas Reno Novita Sari; Sri Mitrawati; Haryanti; Hengki Andora
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4932

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketersediaan tenaga kependidikan di Universitas Andalas serta merumuskan strategi pemetaan yang efektif untuk mendukung stabilitas dan efektivitas layanan administrasi pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data institusional tenaga kependidikan. Analisis didasarkan pada kerangka Strategic Human Resource Management untuk menilai keselarasan antara kebutuhan organisasi, pola distribusi, dan stabilitas kepegawaian, sekaligus merumuskan strategi pemetaan yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kependidikan masih didominasi oleh pegawai kontrak dan distribusinya antar unit kerja belum merata. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi beban kerja serta memengaruhi efektivitas layanan administratif. Kecukupan tenaga kependidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga oleh kesesuaian kompetensi dengan tuntutan jabatan dan dukungan praktik manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan tenaga kependidikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Strategic Human Resource Management, terutama karena tingginya ketergantungan pada tenaga kontrak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan dan pemetaan sumber daya manusia yang lebih strategis untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan layanan administrasi dalam kerangka tata kelola PTN berbadan hukum.
Perlindungan Konsumen Terhadap Penagihan Pinjaman Online Ni Putu Angie Luziana Dewi; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ni Luh Made Mahendrawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4938

Abstract

Perkembangan pesat pinjaman online (pinjol) di Indonesia memberikan kemudahan akses dana tunai secara cepat, namun juga memicu pelanggaran hak konsumen yang meluas, terutama melalui praktik penagihan utang yang agresif dan tidak etis seperti intimidasi, pelanggaran privasi data, serta teror psikologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam penagihan pinjaman online serta mengidentifikasi bentuk pelanggaran asas perlindungan konsumen berdasarkan regulasi di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian mengandalkan sumber hukum primer (UUPK 1999, UU ITE, UU PDP 2022, berbagai POJK OJK) serta sumber sekunder (buku, jurnal, laporan resmi). Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum dilaksanakan melalui mekanisme preventif (pengaturan ketat OJK mengenai bunga, modal minimum, pembatasan akses CAMILAN, serta sertifikasi debt collector) dan represif (sanksi administratif hingga Rp15 miliar serta pidana berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU PDP). Namun, terdapat kesenjangan signifikan karena maraknya pinjol ilegal melakukan pemerasan dan doxing, merusak martabat konsumen, serta kepercayaan terhadap ekosistem fintech. Diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas oleh OJK dan kepolisian serta tanggung jawab penyelenggara platform terhadap tindakan pihak ketiga menjamin kepastian hukum dan menjaga harkat manusia di sektor jasa keuangan digital.

Page 227 of 245 | Total Record : 2447

 225   226   227   228   229 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue