cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 355   356   357   358   359 
Analysing Teachers’ Strategies in Teaching Mixed-Abilities Classes at Singaraja Montessori School Putu Aprilia Sinta Putri Utami; Ni Nyoman Padmadewi; Kadek Sintya Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7279

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keberagaman karakteristik peserta didik dalam kelas dengan kemampuan yang beragam (kelas kemampuan campuran) di Singaraja Montessori School, khususnya pada kelas Octopus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan guru dalam mengajar siswa yang memiliki perbedaan kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi yang melibatkan dua orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menerapkan dua strategi utama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi (differentiated instruction) dan tutor sebaya (peer tutoring) untuk mengakomodasi keberagaman siswa. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan melalui diferensiasi proses, produk, dan lingkungan belajar, meskipun implementasinya masih lebih fokus pada penyesuaian tingkat kesulitan tugas dibandingkan variasi metode menyampaikan pembelajaran. Sementara itu, tutor sebaya mendorong kolaborasi antarsiswa, meningkatkan pemahaman akademik, serta mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam desain lingkungan belajar dan praktik diferensiasi yang lebih komprehensif, kedua strategi tersebut mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, menarik, dan berpusat pada siswa. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan strategi pembelajaran yang adaptif untuk mendukung keberhasilan belajar siswa di kelas dengan kemampuan yang beragam pada konteks pendidikan Montessori .
Status Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Dihasilkan Oleh Generative AI Tanpa Campur Tangan Manusia Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Septinus Tafonao; Elfira Fitriyani Pakpahan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7281

Abstract

Di ambang revolusi digital, garis batas antara kreativitas manusia dan kalkulasi mesin kini kian memudar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan oleh Generative Artificial Intelligence (AI) tanpa campur tangan manusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Isu utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara definisi "Pencipta" yang mensyaratkan eksistensi manusia dengan realitas teknologi saat ini di mana mesin dapat menghasilkan ciptaan secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan doktrin anthropocentric dalam UUHC 2014, karya tulis yang dihasilkan murni oleh AI tidak dapat dikategorikan sebagai Ciptaan yang dilindungi hak cipta karena ketiadaan unsur orisinalitas yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Hal ini berimplikasi pada status karya tersebut yang secara yuridis dianggap tidak memiliki pencipta dan berpotensi menjadi milik umum. Penelitian ini menyarankan perlunya pembaharuan regulasi atau pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan karya berbasis kecerdasan buatan di masa depan.
ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BENGKULU Febi Ikcbal; Frischa Oktavia; Jessi Aprilia Dwi Utami; Windi Tri Ardita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7282

Abstract

Digital transformation in public services has encouraged governments to introduce technology-based innovations to improve the effectiveness of services provided to the public. One such innovation is the implementation of Digital Population Identity (DPI), developed by the Ministry of Home Affairs as part of the e-Government initiative in population administration. This study aims to analyze the effectiveness of DPI implementation at the Harapan dan Do’a Public Service Mall in Bengkulu City. The research employed a descriptive method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation techniques. The analysis was based on Duncan’s effectiveness theory, which includes the dimensions of goal attainment, integration, and adaptation. The findings indicate that the implementation of DPI at the Harapan dan Do’a Public Service Mall in Bengkulu City is relatively effective, although it has not yet achieved optimal results. Based on the research data, DPI activation has reached 24,567 users, representing approximately 15.3% of the national target of 25%. In terms of service quality, most citizens expressed satisfaction with the services provided by officers, particularly regarding friendliness, procedural simplicity, and adequate service facilities. However, the implementation of DPI still faces several challenges, including low levels of digital literacy among the public, limited ownership of compatible smartphones, insufficient public outreach, and the lack of optimal integration of DPI with other public services. These findings are consistent with the study by Sulistia et al. (2024), which stated that the effectiveness of DPI implementation is influenced by service quality, public outreach, and the community’s readiness to use digital technology. Furthermore, Sasongko and Restu (2023) explained that communication, resources, and bureaucratic structure are important factors in the successful implementation of DPI. Therefore, increased public outreach, strengthened digital literacy, and the development of integrated digital services are necessary to enhance the effectiveness of DPI implementation in Bengkulu City.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Trial By Social Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocence Anggie Andra Afandi; Achmad Adi Surya Guntur Silam; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7287

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan fenomena trial by social, yaitu penghakiman seseorang oleh masyarakat melalui media digital sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan martabat, privasi, dan asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait trial by social dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta mengkaji implementasi asas praduga tidak bersalah dalam praktik penyebaran informasi di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik trial by social berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan hak individu. Selain itu, penyebaran opini publik yang bersifat menghakimi dapat memengaruhi independensi proses peradilan dan menciptakan stigma sosial terhadap seseorang yang belum tentu terbukti bersalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penegakan hukum yang seimbang guna melindungi hak-hak individu dalam era digital tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
OPTIMALISASI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA GIANYAR DALAM PELAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR Made Karisma Iswaria Dewi; Rahmawati Nurul Jannah; Wisnu Widayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7296

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pelayanan paspor pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Gianyar yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya permintaan pelayanan paspor pasca-pandemi COVID-19, serta kebutuhan pemerataan akses layanan keimigrasian bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pelayanan di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi optimalisasi pelayanan publik, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran layanan paspor di MPP Gianyar telah memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, serta memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Gianyar dan sekitarnya. Namun demikian, optimalisasi belum berjalan secara maksimal akibat keterbatasan jumlah pegawai, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pelayanan paspor di MPP, kurangnya informasi prosedural bagi pemohon, serta belum adanya survei kepuasan masyarakat secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan melalui penambahan sumber daya manusia, penyusunan SOP khusus, peningkatan akses informasi, serta pelaksanaan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan.
Internalisasi Nilai Keagamaan dalam Menumbuhkan Kesadaran Beragama di Kalangan Remaja di MA Raudhatul Jannah Palangka Raya Barikatul Hikmah; Musytari Lildia; Zahroul Firdausy; Eka Wulandari; Surawan Surawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7297

Abstract

Perkembangan sosial dan kemajuan teknologi pada era modern membawa berbagai perubahan dalam kehidupan remaja, termasuk dalam cara mereka memahami dan menjalankan nilai-nilai keagamaan. Remaja sebagai kelompok usia yang berada pada tahap pencarian jati diri sering menghadapi berbagai pengaruh dari lingkungan sosial, pergaulan, maupun media digital yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku keberagamaan mereka. Dalam kondisi tersebut, proses internalisasi nilai-nilai keagamaan menjadi sangat penting sebagai upaya untuk menanamkan pemahaman, kesadaran, serta penghayatan terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai keagamaan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pengetahuan agama, tetapi juga mencakup proses pembentukan sikap, kebiasaan, dan perilaku religius yang dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai keagamaan dalam menumbuhkan kesadaran beragama di kalangan remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap remaja serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan keagamaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai keagamaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembiasaan kegiatan keagamaan, pemberian keteladanan oleh guru dan orang tua, serta pembinaan dan bimbingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Proses tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama, menumbuhkan kesadaran dalam menjalankan ibadah, serta membentuk sikap dan perilaku religius pada remaja dalam kehidupan sehari-hari
Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Siber Di Indonesia Trilestaria Simbolon; Suci Ramadani; Tri Sandi; Zefri Ansari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7300

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia memberikan banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, namun juga menimbulkan ancaman berupa meningkatnya kejahatan siber (cyber crime). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kejahatan siber di Indonesia serta upaya pemerintah dalam menanggulanginya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cyber crime. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meningkatnya kejahatan siber dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya sistem keamanan siber, serta motif ekonomi pelaku. Bentuk kejahatan siber yang sering terjadi meliputi penipuan online, peretasan akun, pencurian data pribadi, dan penyebaran malware. Dalam menanggulangi cyber crime, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui pembentukan regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), penegakan hukum, peningkatan literasi digital, serta kerja sama internasional. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan keamanan digital yang lebih baik di Indonesia.
Kajian Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Remaja di Media Sosial Peter Valentino Munthe; Suci Ramadani; Muhammad Harimanka S; Renaldo Sianturi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7301

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya cyberbullying yang banyak dialami oleh remaja. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan melalui media elektronik yang dapat berupa penghinaan, ancaman, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten yang merugikan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyberbullying di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, namun dapat dijerat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media elektronik. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Anak dalam bentuk perlindungan hukum, pendampingan, dan rehabilitasi psikologis. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya cyberbullying.
Analisis Komparatif Pengembangan Karier dan Manajemen Talenta: Tinjauan pada Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah Amalia Nabilah; Septiyani; Fatya Alifatunnissa; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai pengembangan karier dan manajemen talenta pada organisasi sektor pemerintah dan non-pemerintah. Melalui metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 15 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021-2025, penelitian ini fokus pada aspek identifikasi talenta, suksesi, pengembangan kompetensi, retensi, hingga penerapan system merit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada organisasi pemerintah, pengembangan karier sangat bergantung pada standarisasi kompetensi formal dan penegakan sistem merit guna menjamin transparansi birokrasi serta keadilan dalam rotasi jabatan. Sebaliknya, pada sektor non-pemerintah, manajemen talenta berfungsi sebagai instrumen kinerja yang lebih fleksibel dan berorientasi pada daya saing bisnis. Temuan menunjukkan adanya hambatan suksesi di organisasi pemerintah akibat persepsi beban kerja yang tinggi, sementara di organisasi non pemerintah, manajemen talenta yang terukur menjadi faktor kunci dalam menekan tingkat turnover. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan SDM di kedua sektor ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menyelaraskan jalur pertumbuhan profesional dengan motivasi individu pegawai
OPTIMALISASI PROGRAM KELURAHAN BERSINAR DALAM PELAKSANAAN P4GN DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023 Caroline Fabia Gunawan; Laila Oktaviana; Nur Zhafira Ramadhani; Febryan Surya Aji Kusuma; Agatha Jumiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7311

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius yang mengancam ketahanan sosial serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan Program Kelurahan Bersinar (Kelurahan Bersih Narkoba). Program ini merupakan strategi preventif berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar sebagai bentuk implementasi P4GN di Kota Surakarta; (2) mengkaji peran Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam optimalisasi program; serta (3) mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar telah mencerminkan upaya preventif melalui pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkotika, serta kerja sama antarinstansi. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta memiliki peran strategis melalui fungsi koordinasi, pembinaan, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar dalam mendukung kebijakan P4GN di Kota Surakarta.

Page 357 of 383 | Total Record : 3823

 355   356   357   358   359 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue