cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis Dalam Mendukung Pendidikan Berkualitas Di SMK PGRI 1 Surabaya Muhammad Nabil Hibatulah; Fabio Tomindo Jore Purba; Muhammad Thariq Ilham Fahmi; Rachmad Raffi Satria; Ahmad Fahreza Albani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung pendidikan berkualitas di SMK PGRI 1 Surabaya. Program MBG merupakan kebijakan publik yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 4 mengenai pendidikan berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel penelitian berjumlah 9 siswa kelas X TITL 1 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan distribusi frekuensi, persentase, dan interpretasi skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG di SMK PGRI 1 Surabaya berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh penilaian positif siswa terhadap kualitas makanan, distribusi makanan, serta manfaat program. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap konsentrasi belajar, motivasi belajar, partisipasi siswa, dan kehadiran siswa di sekolah. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pengaruh program terhadap peningkatan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya signifikan karena masih terdapat beberapa kendala, seperti rasa kantuk setelah mengonsumsi makanan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan program agar pelaksanaan MBG dapat lebih optimal dalam mendukung terciptanya pendidikan berkualitas
Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kejahatan Seksual Annisa Risqi Handayani; Riska Andi Fitriono; Ismunarno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7342

Abstract

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi menjadi korban kejahatan seksual karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sosial yang dimilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan hukum secara khusus guna menjamin hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual serta kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya aksesibilitas, minimnya pendampingan khusus, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi perlindungan hukum melalui peningkatan akses layanan, pendampingan yang responsif, dan penguatan pemahaman aparat penegak hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual.
Dinamika Konflik Politik Ruang Digital: Strategi Resolusi Dan Penguatan Demokrasi Ilham Ubaidillah; Hikmah Auliya; Siti Wardatunnisa; Najlaa Ayu Febrianti; Ratna Sari Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7343

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara komunikasi politik di Indonesia, membuat media sosial menjadi tempat utama untuk berinteraksi, menggerakkan massa, dan juga sebagai arena konflik politik. Tingginya tingkat keterlibatan publik di platform digital mendorong terjadinya polarisasi, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta perdebatan emosional yang dapat merusak kualitas demokrasi. Studi ini bertujuan untuk menelaah dinamika konflik politik dalam dunia digital, mengidentifikasi pola mobilisasi yang bisa memicu peningkatan ketegangan, serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian konflik yang mendukung penguatan demokrasi deliberatif. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan cara melakukan studi literatur melalui analisis tematik terhadap beragam referensi ilmiah yang berkaitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik politik di ranah digital memiliki karakter yang terstruktur, komunikatif, dan deliberatif yang saling terhubung. Mobilisasi yang cepat dan berbasis emosi dalam dunia digital dapat memperkuat solidaritas kelompok, tetapi juga memiliki risiko untuk memperparah polarisasi jika tidak disertai dengan peningkatan literasi digital dan wadah dialog yang rasional. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, pengelolaan komunikasi politik yang bertanggung jawab, serta dukungan dari lembaga untuk menciptakan ruang publik digital yang inklusif dan deliberatif, sehingga konflik yang timbul dapat dikelola secara konstruktif guna memperkuat demokrasi di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yarni Zalukhu; M. Asyharuddin; Wuri Sumampouw
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7344

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia termasuk Kota Balikpapan, yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I, namun pada penerapannya sering bervariasi. Terdapat kesenjangan antara Pasal 112 dengan Pasal 144 terkait recidive, di mana batasan waktu 3 tahun untuk pemberatan pidana dianggap mempersempit ruang pencegahan pengulangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis Pasal 112 Ayat (1) terhadap kesenjangan dalam Pasal 144 serta mengidentifikasi implementasi hukum dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan normatif dalam Pasal 144 yang bertentangan dengan teori pencegahan khusus dan asas proposionalitas, serta implementasi hukum yang tidak konsisten dalam kedua putusan, di mana riwayat recidive tidak selalu dijadikan dasar pemberatan pidana. Kesimpulan menegaskan perlunya revisi UU Narkotika untuk memperpanjang batasan waktu pemberatan recidive, serta penerapan sanksi yang lebih konsisten oleh hakim dan jaksa. Saran diberikan untuk meningkatkan pengawasan rehabilitasi bagi pelaku recidive guna mencegah pengulangan dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.
Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Penganiayaan Ditinjau Dari Teori Kausalitas Adequat Objektif Rucci Saktika Subhan; M. Asyharuddin; Wuri Sumampouw
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana penganiayaan ditinjau dari teori kausalitas adequat objektif serta menganalisis kedudukan penolakan perawatan oleh korban dalam hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban pada Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengakui adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban sehingga menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun, berdasarkan teori kausalitas adequat objektif, luka yang dialami korban memiliki karakteristik luka berat yang secara objektif berpotensi menimbulkan kematian sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa penolakan korban untuk menjalani perawatan lanjutan karena keterbatasan ekonomi tidak memutus hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban karena keadaan tersebut masih dapat diperkirakan secara wajar. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas kematian korban tetap dapat dibebankan kepada terdakwa berdasarkan teori kausalitas adequat objektif.
Analisis Penerapan Sistem Biaya Taksiran pada UMKM Tempe Masenal Rieke Dyah Pitaloka; Tegar Putra Permana; Naflah Nabila Hakim; Nofi Elgi Aulia; Endang Kartini Panggiarti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem biaya taksiran pada UMKM Tempe Masenal di Magelang dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya yang dilakukan pemilik usaha belum memperhitungkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik secara menyeluruh. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ilusi laba (profit illusion). HPP riil diketahui sebesar Rp766,6 per ons, sedangkan perhitungan pemilik hanya sebesar Rp555,5 per ons. Perbedaan tersebut membuat laba riil usaha lebih rendah dari perkiraan pemilik. Untuk menghadapi kenaikan harga kedelai, pemilik menerapkan strategi downsizing dengan memperkecil ukuran produk tanpa menaikkan harga jual.
Pemenuhan Prinsip Voldoende Gemotiveerd Pada Pertimbangan Putusan MA No. 1025 PK/Pdt/2020 terhadap Novum dan Kekeliruan Nyata Livia Antonia; Rohaini; Siti Nurhasanah; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7351

Abstract

Sistem peradilan Indonesia mengenal upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yang hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu. Prinsip Volvondoe Gemotiveerd atau motivering merupakan kewajiban hakim untuk memberi pertimbangan yang memadai serta memuat dasar yang jelas dalam putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1025/PK/Pdt/2020 terkait pemenuhan prinsip Voldoende Gemotiveerd pada pertimbangan terhadap dua alasan peninjauan kembali yang diajukan dengan dasar Novum (bukti baru) dan Kekeliruan Nyata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan masalah melalui perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan putusan terhadap alasan bukti baru atau Novum berupa Berita Acara Pemeriksaan Department Connection Enforcement Key Account belum cukup memadai terkait dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pertimbangan putusan terhadap alasan Kekeliruan Nyata meskipun memadai dalam menunjukkan kekeliruan terhadap legal standing setelah peralihan tanggung jawab pengembang, akan tetapi belum cukup memadai terkait ketentuan tenggang waktu 180 hari dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan memiliki celah Onvoldoende Gemotiveerd atau pertimbangan kurang memadai terhadap alasan Peninjauan Kembali berupa Novum dan Kekeliruan Nyata.
Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal Dan Profibalitas Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2022-2025 Dede Arif; Purboyo; Zakky Zamrudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, (2) pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, (3) pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan (4) pengaruh likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh 48 perusahaan dengan total 192 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan annual report perusahaan. Likuiditas diukur menggunakan Current Ratio (CR), struktur modal diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), dan nilai perusahaan diukur menggunakan Price to Book Value (PBV). Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur modal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor keuangan yang paling dominan memengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Literasi Digital Sebagai Instrumen Preventif Dan Kuratif Dalam Resolusi Konflik Sara Di Media Sosial Selpi; Yunita Rahmadani; Septian Harry Prasetyo; Putri Nuraeni Rahma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7358

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital sebagai instrumen preventif dan kuratif dalam mencegah serta mereduksi konflik SARA di media sosial. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan, serta dianalisis melalui content analysis dengan pendekatan sintesis teori dan hasil penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital berperan signifikan dalam membentuk etika bermedia sosial, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat kemampuan verifikasi informasi sebelum menyebarkan konten. Literasi digital terbukti berfungsi sebagai instrumen preventif melalui penyaringan hoaks dan ujaran kebencian, serta sebagai instrumen kuratif melalui pembangunan komunikasi dialogis dan inklusif di ruang digital. Namun, implementasi literasi digital masih dominan pada aspek teknis dan belum menyentuh pembentukan kesadaran moral secara sistemik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital belum sepenuhnya berorientasi pada internalisasi nilai etika, karakter digital, dan tanggung jawab sosial, sehingga perilaku bermedia sosial yang reflektif belum terbentuk secara berkelanjutan. Oleh karena itu, literasi digital yang integratif meliputi aspek teknis, kognitif, etis, dan sosial merupakan strategi efektif dalam resolusi konflik SARA di media sosial serta berkontribusi pada pengembangan model pendidikan literasi digital berbasis karakter sebagai fondasi penguatan kohesi sosial dan demokrasi digital yang inklusif.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Bersama-sama Kepada Anak Pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu M. Alfin Ibnu Raihan; Firganefi; Rinaldy Amrullah; Emilia Susanti; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu dilakukan secara terpisah karena masing-masing pelaku diklasifikasikan sebagai pelaku utama yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosfis, dan sosiologis