cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 353   354   355   356   357 
Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia Rizki Ananda Futri Harahap; Jumni Nelli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7216

Abstract

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan upaya untuk menyesuaikan norma hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu unifikasi hukum, kodifikasi hukum, ijtihad, dan pendekatan maslahah. Unifikasi hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan kodifikasi hukum tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim di Peradilan Agama. Sementara itu, ijtihad dan pendekatan maslahah digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti dalam kewajiban pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan. Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dengan sistem hukum nasional
Reformasi Khulu’ di Indonesia: (Hak Perempuan, Konpensasi, Kesetaraan) Nur Afrina Yani; Jumni Nelli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7217

Abstract

Reformasi khulu’ dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya perubahan penting dari konsep fikih klasik menuju sistem hukum yang lebih menekankan perlindungan hak perempuan dan prinsip kesetaraan. Dalam fikih klasik, khulu’ dipahami sebagai perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan kompensasi (‘iwadh) kepada suami, biasanya berupa pengembalian mahar. Mayoritas ulama mazhab klasik menempatkan persetujuan suami sebagai syarat utama karena hak talak dianggap berada di tangan laki-laki. Akibatnya, perempuan sering berada pada posisi yang lemah karena perceraian bergantung pada kerelaan suami. Selain itu, kewajiban membayar tebusan dipandang dapat memberatkan perempuan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika suami meminta kompensasi yang tinggi. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Indonesia melakukan reformasi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan agama. Dalam praktiknya, hakim dapat memutus perceraian meskipun suami tidak menyetujuinya apabila terdapat alasan yang sah, seperti perselisihan terus-menerus atau kekerasan dalam rumah tangga. Kompensasi dalam khulu’ juga tidak selalu menjadi syarat utama, karena pengadilan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Pertentangan antara fikih klasik dan hukum Indonesia terlihat pada pergeseran otoritas perceraian dari dominasi suami menuju kewenangan pengadilan, serta perubahan dari pola hubungan yang patriarkal menjadi lebih egaliter demi menjamin perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.
Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kewirausahaan Kelas XI di SMK N 2 Kupang Abigail E.I. Leyloh; Markus U.K. Yewang; Agustina Butar-Butar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7232

Abstract

Hasil belajar yang kurang memuaskan dari para siswa dalam mata pelajaran kewirausahaan memicu dilakukannya studi tentang peran pengajar di dalam kelas dan dampaknya terhadap proses belajar siswa. Studi ini dilaksanakan dengan maksud guna mengeksplorasi dampak pemanfaatan model belajar penemuan (discovery learning) pada pencapaiannya akademik siswa kelas XI jurusan DPIB di SMKN 2 Kupang. Metodologi dipakai pada studi ini ialah kuantitatif memakai desain kuasi experimen berupa kelompok kontrol berbeda. Terdapat dua kategorinya partisipan pada riset ini yakni, kelompok eksperiment mendapat perlakuan model discovery learning serta kelompok kontrol menerapkannya model konvensional. Prosedur dalam mendapat datanya dilaksanakan dengan cara melaksanakan pretest serta posttest, lalu analisa datanya dilaksanakan dengan pengujian statistik uji-t tidak berpasangan. Hasil studi memperlihatkan ada peningkatannya signifikan pada hasil belajar kelompok eksperiment dibandingkannya kelompok kontrol. Nilai rata-ratanya posttest siswa pada kelompok eksperiment melebihi dibandingkannya kelompok kontrol, serta temuan pengujian hipotesa memperlihatkan ada kesenjangannya nyata antara hasil dari kedua kelompok tersebut. Melihat pemaparan temuan, simpulannya didapat yakni penerapan model discovery learning memberi dampaknya signifikan pada capaian belajar siswa pada pelajaran kewirausahaan. Modelnya ini bisa dibuktikan efektif pada peningkatan keaktifian serta pemahamannya siswa selama prosesnya belajar.
Pengaruh Digital Marketing Dan User Generated Content (UGC) Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Klinik Kecantikan Adhwabeautycare Pangkalpinang Salsabilla Khairunnisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh digital marketing dan user generated content (ugc) terhadap loyalitas konsumen pada klinik kecantikan Adhwabeautycare Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Adhwabeautycare Pangkalpinang tahun 2025 sebanyak 238 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 149 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. User generated content (UGC) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Secara simultan, digital marketing dan user generated content (UGC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada klinik kecantikan Adhwabeautycare Pangkalpinang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang efektif serta dukungan konten yang dibuat oleh konsumen mampu meningkatkan kepercayaan, keterlibatan, dan loyalitas konsumen terhadap layanan klinik kecantikan.
Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase : (Kasus Pt Imc Pelita Logistik Dengan Pt Sentosa Laju Energy) Muhammad Nur Ramadhon; Alya Shafira Listy; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7234

Abstract

Perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia turut mendorong meningkatnya kerja sama antar perusahaan, yang berpotensi menimbulkan sengketa bisnis apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak melakukan wanprestasi. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam bisnis maupun komersial yaitu arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy, dan efektivitas putusan arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis antara para pihak. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan kepustakaan hukum dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy melalui mekanisme arbitrase oleh BANI telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam putusannya, BANI menyatakan bahwa PT Sentosa Laju Energy telah melakukan wanprestasi, sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas kerugian kepada PT IMC Pelita Logistik. Efektivitas putusan arbitrase dalam sengketa ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya upaya hukum lain yang ditempuh oleh salah satu pihak melalui pengadilan setelah diberikannya putusan arbitrase oleh BANI.
Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pada UMKM Salsabila; Cici Khaliani; Iqlima Nabilah Solihin; Anne Tonthawi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7236

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana pemahaman pajak mempengaruhi penerapan pajak pada UMKM. Pendekatan yang digunakan dalam melalui  metode kuantitatif dengan pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarluaskan kepada 76 responden. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, sementara analisis data menggunakan pendekatan PLS-SEM. Hasil penelitian akan menunjukan pengaruh antara tingkat pemahaman pajak terhadap penerapan pajak pada UMKM. Tingkat pemahaman pajak yang dimiliki pelaku UMKM berkaitan dengan kualitas penerapan kewajiban perpajakan yang dilakukan.
Implementasi Asas In Du Bio Pro Reo Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat Fernando Setiyanto Saragih; Heni Siswanto; Rinaldy Amrullah; Maya Shafira; Emilia Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7237

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka tindak pidana narkotika secara signifikan di Provinsi Lampung khususnya dalam lingkup peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Salah satu perkara narkotika yang menarik dikaji secara mendalam adalah Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK, di mana terdapat dinamika dalam menentukan terpenuhinya unsur permufakatan jahat yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga hakim harus menjatuhkan putusan dengan menerapkan asas in du bio pro reo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa serta membedah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang didukung data hasil wawancara sebagai bahan hukum pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan memperhatikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan, kesengajaan, dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Putusan dijatuhkan dengan menerapkan asas in dubio pro reo oleh majelis hakim tingkat banding karena tidak ditemukannya bukti yang sah dan meyakinkan mengenai adanya kesepakatan (mens rea) antara terdakwa dengan saksi Arkaan Wahyu Pratama dalam menerima dan mengedarkan narkotika, sehingga unsur permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak terbukti. Penerapan asas in dubio pro reo dalam perkara ini mencerminkan pemenuhan pertanggungjawaban pidana yang proporsional dan substansial berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Penggadaian Barang Sebagai Jaminan Utang Ditinjau Dari Hukum Perdata Indonesia Revi Nurul Amalia; Jiyantika Ananda Salsabilla; Zaskya Naudya Nasywa; Roni Rustandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7242

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penggadaian sebagai salah satu bentuk jaminan utang dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penggadaian menjadi alternatif yang banyak digunakan masyarakat karena dianggap praktis, namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait pemahaman hak dan kewajiban para pihak serta potensi terjadinya sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan strategi kajian pustaka (library research). Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya KUHPerdata, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan ketentuan hukum serta penerapannya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggadaian merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari barang yang digadaikan apabila debitur wanprestasi. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan potensi konflik dalam pelaksanaan gadai. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik serta penerapan aturan yang tepat agar penggadaian dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Pemulihan Hak Keperdataan Pemilih Akibat Hilangnya Hak Suara: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Ni Made Manik Trisna Rahayu; Joko Suriadi; Kade Richa Mulyawati; Kadek Nadya Pramita Sari; Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7244

Abstract

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, kelalaian administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terhadap pemilih yang telah memiliki e-KTP namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak pilih sebagai hak konstitusional yang memiliki dimensi keperdataan, mekanisme penanganan pengaduan oleh Bawaslu, kedudukan Bawaslu dalam sengketa ganti rugi, serta prosedur eksekusi putusan pengadilan apabila KPU dihukum membayar kompensasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya hak pilih akibat kelalaian KPU dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang penyelesaiannya berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Bawaslu berperan pada tahap koreksi administratif melalui penanganan pelanggaran dan rekomendasi perbaikan, sedangkan tuntutan ganti rugi diproses melalui mekanisme peradilan. Pemulihan hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap martabat politik dan kepentingan perdata warga negara.
Problematika Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Penerbitan Paspor Sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian Shandy Suryamahendra; Rahmawati Nurul Jannah; Mochammad Ryanindityo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7250

Abstract

Pelayanan penerbitan paspor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak administratif warga negara serta mobilitas masyarakat dalam melakukan perjalanan internasional. Dalam era reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pelayanan penerbitan paspor menjadi penting karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan penerbitan paspor serta mengidentifikasi berbagai problematika dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan sumber lain yang relevan dengan pelayanan publik dan tata kelola keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan penerbitan paspor telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui digitalisasi pelayanan, penerapan sistem antrean elektronik, penggunaan aplikasi M-Paspor, serta peningkatan transparansi informasi pelayanan. Berbagai inovasi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi berbagai kendala seperti tingginya volume permohonan paspor, keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem teknologi informasi, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta masih ditemukannya berbagai keluhan terkait efektivitas pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan penerbitan paspor belum sepenuhnya berjalan optimal.

Page 355 of 383 | Total Record : 3823

 353   354   355   356   357 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue