cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 354   355   356   357   358 
Kekuatan Kesaksian Anak Korban Terhadap Keyakinan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Sulfa Chintia Arief; Elfina L. Sahetapy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7254

Abstract

Meningkatnya kasus kekerasan seksual anak di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tujuan negara yang ingin menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan serta diskriminasi. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada pada posisi sebagai korban dan/atau saksi yang keterangannya memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Keterangan anak saksi ataupun anak korban sangat diperlukan, terutama dalam kekuatan pembuktiannya untuk hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menitikberatkan pada bahan hukum sebagai acuan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian terhadap kesaksian anak saksi ataupun korban mempunyai kekuatan pembuktian sebagai petunjuk untuk memperkuat keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 KUHAP huruf a selama ketentuan tersebut sesuai dengan minimal dua alat bukti yang sah, seperti alat bukti Surat Visum Et Repertum dan keterangan ahli. Dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 183 KUHAP, Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.
Retensi Karyawan Frontliner Ditengah Tuntutan Layanan: Perspektif Work Life Balance Dan Kompensasi Pada Bri Unit Serut Lailatul Munawaroh; Alfiyan Noer Kholisah; Daniel Eka Ardiansyah; Nur Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) dan kompensasi membentuk keputusan retensi karyawan frontliner di Kantor Cabang BRI Unit Serut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview). Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan empat informan yang terdiri dari teller, customer service, dan supervisor yang bekerja di BRI Unit Serut. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan frontliner bekerja rata-rata 13–14 jam per hari, jauh melampaui standar delapan jam kerja, sehingga berdampak signifikan terhadap work-life balance mereka, terutama bagi karyawan yang memiliki tanggungan keluarga. Kompensasi lembur tidak diberikan secara langsung, namun sebagian besar karyawan menilai kompensasi yang diterima masih wajar dengan mengacu pada standar UMR/UMK Jember. Meskipun demikian, terdapat pengakuan bahwa secara objektif kompensasi kurang sebanding dengan beban kerja yang ditanggung. Adapun faktor utama yang mendorong karyawan tetap bertahan adalah tekanan ekonomi, keterbatasan pilihan kerja di pasar tenaga kerja, serta habituasi terhadap ritme kerja yang ada. Secara keseluruhan, retensi karyawan di BRI Unit Serut lebih bersifat push-and-stay daripada pull-and-commit, artinya karyawan bertahan bukan karena kepuasan, melainkan karena ketiadaan alternatif yang lebih baik. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen dalam merancang kebijakan SDM yang lebih adil dan berkelanjutan.  
Keabsahan Perda APBD dan Reformasi Mekanisame Hubungan Kepala Daerah-DPRD: Studi Kasus Uang Ketok Palu Tulungagung Rizka Asyifa Nur Aina; Nadia Safira Syazwani; Anisatus Sobikhah; Oryza Villa Sativa; Siti Rofiyaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7264

Abstract

Praktik “uang ketok palu” dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk persepsi yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Di Kabupaten Tulungagung, pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD mengalami kebuntuan yang kemudian diperkirakan dapat diselesaikan melalui pemberian uang kepada anggota DPRD agar RAPBD segera terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan proses pembentukan Perda APBD hasil praktik uang ketok palu serta merancang mekanisme hubungan yang ideal antara Kepala Daerah dan DPRD guna mencegah praktik serupa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebuntuan dalam pembahasan RAPBD membuka peluang terjadinya praktik transaksional yang mempengaruhi proses persetujuan anggaran. Akibatnya, pembentukan Perda APBD mengalami cacat substantif karena persetujuan DPRD dipengaruhi oleh praktik suap sehingga mengurangi legitimasi demokratisnya. Meskipun demikian, Perda APBD tetap berlaku secara formal sepanjang prosedur pembentukannya telah dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata tertib DPRD, peningkatan independensi dan akuntabilitas Badan Anggaran, serta perluasan independensi dan akuntabilitas Badan Anggaran, serta perluasan partisipasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berintegritas.
Perlindungan Hukum Konsumen Telekomunikasi Atas Kegagalan Credit Limit Service (CLS) Dalam Layanan Pascabayar: Studi Putusan Nomor: 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn Artanami Sitanggang; Ahmad Zazili; Nenny Dwi Ariani; Sepriyadi Adhan S; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7266

Abstract

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi layanan, salah satunya Credit Limit Service (CLS) pada layanan pascabayar yang berfungsi sebagai mekanisme pembatasan penggunaan layanan agar tagihan konsumen tidak melebihi batas kredit yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya sistem CLS tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha telekomunikasi terhadap konsumen pascabayar yang dirugikan akibat kegagalan sistem CLS serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha telekomunikasi atas kegagalan CLS dapat didasarkan pada UUPK, UU Telekomunikasi, dan KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup upaya preventif dan represif, namun implementasinya masih belum optimal karena belum memberikan pemulihan kerugian secara menyeluruh kepada konsumen.  
Tata Kelola Sistem Pemantauan Lalu Lintas Berbasis CCTV MelaluiPemanfaatan Artificial Inteligence pada Jakarta Smart City Fiorentina Octaviana Beleman; Satrio Aji Danendra; Masya Adzani Haryono; Fatkhuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7270

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam konsep smart city mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence dalam sistem pemantauan lalu lintas berbasis CCTV untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan AI dalam sistem CCTV Jakarta Smart City, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta mengkaji implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta media digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI dalam sistem CCTV mampu meningkatkan efektivitas pengawasan melalui analisis data secara real-time, seperti deteksi pelanggaran lalu lintas dan pengelolaan kepadatan kendaraan. Namun, terdapat sejumlah tantangan, seperti potensi kesalahan sistem, keterbatasan infrastruktur, serta risiko terhadap perlindungan data dan privasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam sistem CCTV memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, namun memerlukan penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif agar implementasinya tetap akuntabel dan melindungi hak masyarakat.  
Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Sengketa Jual Beli Rumah: Analisis Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Sbg Putra Perningotan Naibaho; Ahmad Zazili; Selvia Oktaviana; Yulia Kusuma Wardani; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7273

Abstract

Perjanjian lisan masih banyak digunakan dalam praktik transaksi jual beli di Indonesia, termasuk pada transaksi yang bernilai besar seperti  jual beli rumah. Meskipun diakui sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata, perjanjian lisan sering menimbulkan permasalahan pembuktian, terutama ketika salah satu pihak meninggal dunia dan hak serta kewajibannya beralih kepada ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian lisan serta kedudukan dan tanggung awab ahli waris terhadap kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut berdasarkan kasus perkara dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Sbg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meski demikian perjanjian tersebut memiliki kelemahan dalam hal pembuktian karena tidak didukung dokumen tertulis sebagai alat bukti ketika terjadi sengketa. Kewajiban yang lahir dari perjanjian lisan tersebut tidak hapus akibat meninggalnya Betty Simanjuntak, melainkan beralih secara otomatis kepada ahli waris berdasarkan Pasal 833 jo. Pasal 1318 KUH Perdata, karena perjanjian ini bersifat patrimonial bukan personal. Domensius Hasibuan selaku suami yang hidup terlama berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 852a KUH, sehingga secara hukum ia wajib memenuhi kewajiban yang ditinggalkan oleh istrinya, selama perjanjian dan jumlah utang tersebut dapat dibuktikan di persidangan.
Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penentuan Status Tersangka pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Febriyana Pita Mantong; Syachdin; Muh Fikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7274

Abstract

This study aims to analyze the obstacles faced by law enforcement officers in the process of determining suspects in narcotics abuse cases and to examine the efforts that can be undertaken to overcome such challenges. The determination of a suspect constitutes a crucial stage in the criminal justice process, which must be carried out based on sufficient evidence in accordance with statutory regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights. This research employs a normative legal research method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials were collected through library research by reviewing legislation, legal doctrines, court decisions, and relevant literature concerning narcotics abuse offenses.The findings reveal that law enforcement officers encounter various obstacles in the process of determining suspects, including limited evidence, difficulties in obtaining relevant witness testimonies, differing interpretations of the elements of narcotics-related crimes, and the complexity of narcotics distribution networks involving multiple parties. Furthermore, the need to safeguard suspects’ rights and comply with adequate evidentiary standards presents additional challenges in the suspect determination process. In conclusion, the determination of suspects in narcotics abuse cases requires accuracy and prudence on the part of law enforcement officers to prevent violations of human rights and procedural errors. Strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement personnel, and improving evidentiary mechanisms are essential measures to support the effectiveness of narcotics law enforcement.
Proses Penyelidikan Penyidik Terhadap Anak Tersangka Kasus Narkoba Di Morowali Utara Venessa Maharani; Syachdin; Muh Fikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan terhadap anak yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Morowali Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak tersangka kasus narkoba di Morowali Utara pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penerapan diversi, pendampingan oleh orang tua atau wali, serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme diversi, serta minimnya fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait turut mempengaruhi efektivitas proses penanganan perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prosedur penyelidikan dan penyidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, implementasinya masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan optimalisasi diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berkeadilan
Pelaksanaan Perkawinan Usia Anak Di Desa Tolai, Sulawesi Tengah Delon Oktavian; Susi Susilawati; Mohammad Saleh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Tolai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Tolai umumnya didorong oleh faktor ekonomi, hamil di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan kuatnya tekanan sosial budaya, sehingga perkawinan tetap dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua belah pihak belum memenuhi batas usia yang ditentukan. Tokoh adat di Desa Tolai berperan aktif sebagai mediator, pengambil keputusan, dan penegak norma adat melalui mekanisme paruman (musyawarah adat). Terhadap pelanggaran perkawinan usia anak, tokoh adat menjatuhkan sanksi berupa danda (denda adat) dan kewajiban melaksanakan upacara penyucian sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual. Meskipun demikian, efektivitas peran tokoh adat masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya sinergi antara aturan adat dengan regulasi hukum negara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan usia anak, pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja, serta kuatnya pengaruh adat istiadat yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat turut menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan tersebut.
Model Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Kinerja di Kota Palembang Luh Sawitri Widya Padmanti; Carolline Puji Hartati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7278

Abstract

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan aset daerah berbasis kinerja di Kota Palembang dengan menekankan integrasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aset. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis data kinerja aset. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyusun indikator kinerja yang jelas dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Model pengelolaan yang dihasilkan mengusulkan mekanisme pemantauan rutin, audit berkala, dan pelaporan berbasis kinerja yang memungkinkan pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan aset serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi model ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi aset daerah, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mendukung perencanaan strategis Kota Palembang. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan aset yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik dan perkembangan teknologi informasi.

Page 356 of 383 | Total Record : 3823

 354   355   356   357   358 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue