cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 356   357   358   359   360 
Teachers’ Challenges in Developing Children’s Character in Multicultural and Inclusive Classroom Komang Dendi Krisna Murti; Ni Nyoman Padmadewi; Luh Gd Rahayu Budiarta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7312

Abstract

This study aims to examine the challenges faced by teachers in implementing the Montessori method to develop children's character in multicultural and inclusive classrooms. A qualitative approach with a case study design was conducted at Singaraja Montessori School in the Octopus class. Among the participants in this study were two teachers who teach in the Octopus class. Research data were collected through three methods: classroom observation, semi-structured interviews, and document analysis. Then, they were analyzed using the Miles and Huberman analysis model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate three challenges. First, teachers face challenges in understanding the characteristics and needs of new students. Second, there are challenges in managing diverse classes. Third, teachers have limited experience in inclusive education. This study confirms that developing children's character in diverse classes requires continuous observation, flexible classroom management, and teacher readiness to respond to the diverse needs of students.
Etika Siber dan Perlindungan Kehormatan (Hifzhul 'Ardh): Analisis Fenomena Objektifikasi dalam Grup Percakapan Tertutup di Kalangan Mahasiswa Andika Haditya; Fairuz Hasna; Meisya Putri; Naufal Ridwan; Sintiya Rahayu; Zahra Rahma; Syarip Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7313

Abstract

Perkembangan komunikasi digital di kalangan mahasiswa telah memunculkan berbagai persoalan etika siber, salah satunya adalah objektifikasi perempuan dalam grup percakapan tertutup. Fenomena ini ditandai dengan penyebaran foto tanpa izin, komentar bernuansa seksual, serta praktik body shaming yang sering dianggap sebagai candaan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena objektifikasi dalam grup percakapan mahasiswa melalui perspektif Hifzhul ‘Ardh dalam kerangka Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan berbagai sumber literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus mengalami peningkatan dan kelompok mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan. Platform percakapan tertutup seperti WhatsApp dan Telegram turut memfasilitasi praktik objektifikasi melalui fitur anonimitas dan budaya echo chamber yang menormalisasi perilaku tidak etis. Dalam perspektif Hifzhul ‘Ardh, praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat manusia yang harus dilindungi sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi dengan kesadaran etika digital yang dimiliki. Oleh karena itu, penguatan pendidikan etika digital berbasis nilai-nilai Islam menjadi langkah penting untuk menjaga kehormatan manusia dan membangun budaya bermedia yang bertanggung jawab.
Optimalisasi Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Penyelesaian Sengketa Digital Di Indonesia Annisa bertina; Ryaristia Dewi Amron; Yulia Kusuma Wardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7316

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya aktivitas transaksi digital yang berdampak pada munculnya berbagai bentuk sengketa digital di masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan sengketa digital karena prosedur yang kompleks, biaya tinggi, dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa berbasis teknologi yang menawarkan proses penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ODR dalam penyelesaian sengketa digital di Indonesia serta mengkaji hambatan dan upaya optimalisasinya dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR memiliki efektivitas dalam mendukung penyelesaian sengketa digital melalui efisiensi waktu, biaya, dan aksesibilitas proses penyelesaian sengketa. Namun, implementasi ODR di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya regulasi khusus yang mengatur ODR secara komprehensif, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya kepastian hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa secara daring. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi sistem hukum, peningkatan literasi digital, dan pengembangan infrastruktur teknologi guna mendukung optimalisasi ODR dalam penyelesaian sengketa digital di Indonesia
Pengaturan Prinsip Kelayakan Kehidupan Anak, Perlindungan Hukum yang Seharusnya bagi Anak terhadap Kehidupan yang Layak Ditinjau dari Pemerintah Daerah Aslan Noor; Anisa Dyah Wijayanti; Salma Aqela Zhafirah; Dimas Hadijaya; Fauzan Haprichal Akbar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7321

Abstract

Although Karawang Regency has a specific legal umbrella for fulfilling children's rights through Regional Regulation Number 4 of 2016, the implementation of this policy in the field continues to face significant obstacles. This research aims to analyze the juridical synchronization between this regional regulation and the national legal framework, as well as to identify the main obstacles to its implementation. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results reveal a synchronization gap between the regional regulation and Presidential Regulation Number 25 of 2021, particularly concerning the 24 nationally standardized indicators. Furthermore, implementation challenges are influenced by low political commitment, the absence of a Regent's Regulation as a technical implementing rule, and persistently high rates of violence against children. The research concludes that for this regional regulation to be effective, it must be supported by regulatory revision, derivative regulations, and strengthening of institutional governance. ABSTRAK Meskipun Kabupaten Karawang telah memiliki payung hukum khusus untuk pemenuhan hak anak melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih terus menghadapi hambatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi yuridis antara peraturan daerah tersebut dengan kerangka hukum nasional, serta mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan sinkronisasi antara peraturan daerah dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, khususnya terkait 24 indikator standar nasional. Selain itu, tantangan implementasi dipengaruhi oleh rendahnya komitmen politik, belum adanya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana teknis, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agar peraturan daerah ini dapat berjalan efektif, diperlukan revisi regulasi, pembentukan aturan turunan, serta penguatan tata kelola kelembagaan.
Dekonstruksi Otoritas Hukum dan Pergeseran Sanksi Sosial: Studi Kasus Sosiologi Hukum Atas Fenomena Digital Vigilantism Viralnya Juri Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat 2026 Sherly Irawati Soesilo; Upik Mutiarra; Akbar Aji Nugraha; Hilda Melissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7330

Abstract

Fenomena digital vigilantism atau Pengadilan Netizen merupakan salah satu bentuk dekonstruksi terhadap otoritas hukum dan birokrasi formal di masyakarat Indonesia. Penelitian ini mengkaji hal tersebut berdasakan adanya kejadian viralnya kekecewaan masyarakat terhadap juri LCC (Lomba Cerdas Cermat) Kalimantan Barat pada Mei 2026, Dyastasita Widya Budi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan netnografi dan analisis wacana kritis membedah bagaimana masyarakat digital menggeser sanksi sosial dari ruang domestik ke ruang global melalui pembongkaran rekam jejak digital (doxxing institusional). Hasil penelitian ini menemukan bahwa netizen tidak lagi melihat hukum secara positivistik-prosedural, melainkan secara substansial-moralis. Kasus pengurangan nilai (minus lima) yang berujung pada pembongkaran keterlibatan juri dalam saksi kasus dugaan gratifikasi KPK senilai Rp17 Miliar menunjukkan adanya efek Synopticon digital. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengadilan netizen bertindak sebagai ruang dekonstruksi hukum alternatif ketika birokrasi formal dinilai kehilangan legitimasi moralnya.
Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Muhammad Aulia Ramadhani; Juan Elnatarisi Yazid; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7331

Abstract

Sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu bentuk konflik perdata yang sering terjadi di Indonesia dan memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, serta sosial kemasyarakatan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, dan berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak. Oleh karena itu, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat PMH di Pengadilan Negeri serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengaduan dan penerimaan kasus, pengkajian dan verifikasi, klarifikasi para pihak, proses mediasi, serta finalisasi kesepakatan perdamaian yang dapat dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kehadiran para pihak, tingkat pemahaman terhadap proses mediasi, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta adanya iktikad baik untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian, mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian yang berkeadilan, cepat, berbiaya ringan, dan mampu menjaga hubungan sosial para pihak.
Hambatan Penegakan Hukum Di Laut Natuna Utara Menghadapi Kekuatan Tiongkok Dan Pasifnya Asean Menurut Perspektif Third World Approaches To International Law (TWAIL) Alfinza Ray putra; Shierly Anindya Sahya Renata; Shasta Audyna Susanti; Carissa Azzahra Setiyaputri; Himaktyar Ramadhani Mustofa Ilham; Gusti Ngurah Brian Baskara Putra; Rossy Aprilia Maulani; Adenia Fadillah Jati; Syafrizal Rakha Widyatama; Dika Andara Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7333

Abstract

Sengketa Laut Natuna Utara menjadi salah satu konflik maritim strategis yang melibatkan Indonesia dan Tiongkok akibat klaim sepihak nine-dash line Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas nota protes diplomatik Indonesia pada era Presiden Joko Widodo sebagai instrumen perlindungan kedaulatan di Laut Natuna Utara ditinjau dari perspektif Third World Approaches to International Law (TWAIL) dan hukum internasional. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas mekanisme regional ASEAN dalam menghadapi dominasi Tiongkok pada sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan konvensi internasional, dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen diplomatik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nota protes diplomatik Indonesia berfungsi sebagai instrumen hukum dan diplomasi untuk menegaskan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982 serta menolak klaim nine-dash line Tiongkok. Meskipun belum sepenuhnya menghentikan pelanggaran kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia, langkah tersebut menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan melalui jalur hukum internasional dan diplomasi. Selain itu, mekanisme ASEAN dinilai belum efektif karena prinsip konsensus dan non-intervensi serta ketergantungan ekonomi negara anggota terhadap Tiongkok. Perspektif TWAIL menunjukkan bahwa sengketa ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuatan global yang melemahkan posisi negara berkembang dalam sistem hukum internasional.
Peran Konseling Keluarga dalam Mengurangi Dampak Toxic parenting Terhadap Kesehatan Mental Anak Ananda Salsabila Yorasaki; M. Fahli Zatrahadi; Miftahuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7336

Abstract

Kesehatan mental anak sering terabaikan akibat pola asuh yang tidak sehat, seperti toxic parenting yang mencakup tekanan emosional, kekerasan fisik dan verbal, serta pengabaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran konseling keluarga sebagai intervensi untuk mengurangi dampak negatif toxic parenting terhadap kesehatan mental anak dan memperbaiki hubungan keluarga. Metode penelitian berupa studi literatur dengan pengumpulan data sekunder dari jurnal dan artikel ilmiah terkait. Hasil menunjukkan bahwa toxic parenting secara signifikan merusak stabilitas psikologis anak, menyebabkan stres, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri, serta menghambat perkembangan sosial-emosional. Konseling keluarga, khususnya melalui pendekatan Structural Family Therapy (SFT), terbukti efektif dalam meningkatkan komunikasi, memperkuat ikatan emosional, dan membangun dinamika keluarga yang lebih sehat. Kesimpulannya, konseling keluarga merupakan intervensi penting untuk mengenali pola asuh merugikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan serta perkembangan mental anak secara optimal.
Cyberbullying Sebagai Bentuk Baru Konflik Sosial Di Ruang Digital Masduki; Rian Dwi Nugraha; Reva Fadilatul Najah; Amila Amalia Asca; Arkan Bintang Gunawan; Ratna Sari Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7337

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi pola interaksi sosial masyarakat ke dalam ruang digital, yang turut melahirkan fenomena cyberbullying sebagai bentuk baru konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cyberbullying sebagai manifestasi konflik sosial dalam masyarakat digital. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis sembilan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa cyberbullying didominasi oleh kekerasan verbal simbolik yang diperkuat oleh anonimitas dan intensitas penggunaan media sosial. Faktor penyebabnya meliputi aspek individu, sosial, dan struktural, seperti rendahnya kontrol diri, tekanan teman sebaya, serta kelemahan regulasi. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, akademik, sosial, dan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa cyberbullying tidak dapat dipahami semata sebagai perilaku menyimpang individu, melainkan sebagai representasi konflik sosial yang mengalami transformasi ke dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan literasi digital, peran keluarga dan institusi pendidikan, serta reformulasi kebijakan yang lebih preventif dan edukatif.
Efektivitas OK OCE sebagai Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Komunitas dalam Pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta Syahlevi Raissa Airlangga; Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar; Muhammad Fahreza Ramadan; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7338

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis program OK OCE/Jakpreneur sebagai ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas dalam memberdayakan UMKM di DKI Jakarta. Ada tiga hal yang menjadi fokus utama: bagaimana program ini dijalankan di lapangan, bagaimana hubungan antar pihak yang terlibat, dan seberapa kuat komunitas UMKM bertahan di tengah tekanan ekonomi dan politik perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tiga informan  Ketua Umum OK OCE Indonesia, sekretaris kantor pusat, dan pelaku UMKM mitra di Rawamangun, Jakarta Timur serta dokumentasi visual dan data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan adalah perspektif politik perkotaan dan konsep community-based entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OK OCE tidak hanya berjalan sebagai program pelatihan biasa, tetapi telah berkembang menjadi gerakan sosial yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pelatihan, jaringan, dan akses modal. Salah satu pencapaian yang cukup penting adalah kurikulum OK OCE berhasil masuk ke dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020  artinya bukan pemerintah yang merancang kurikulumnya, melainkan komunitas yang menawarkan dan kemudian diadopsi. Menurut keterangan narasumber, sejak diluncurkan tahun 2017 program ini telah menjangkau lebih dari 400.000 pelaku usaha aktif di Jakarta. Strategi peningkatan kapasitasnya mencakup tiga pendekatan: reskilling, upskilling, dan new skilling, yang disesuaikan dengan kemampuan awal masing-masing peserta. Meski begitu, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah yang masih nyata di lapangan, seperti banyak peserta yang tidak konsisten menerapkan hasil pelatihan, adanya kesenjangan literasi digital antara pelaku usaha yang lebih tua dan yang lebih muda, serta koordinasi antarlembaga yang masih terhambat ego sektoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan sesaat. Yang paling menentukan adalah pendampingan yang terus-menerus berbasis komunitas, dijalankan secara bertahap mulai dari legalitas usaha, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar dan pembiayaan.

Page 358 of 383 | Total Record : 3823

 356   357   358   359   360 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue