cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 358   359   360   361   362 
Implementasi Metode Diskusi Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadist di MTS Nurul Islam Pasuruan: Studi Literatur Surat An Nahl 125 Nanik Setyawati; Indana Roichatul Jannah; Maryam Muharroroh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana metode diskusi diterapkan dalam pelajaran Qur'an Hadits, khususnya pada materi surat an-Nahl ayat 125 dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dilakukan di MTS Nurul Islam Pasuruan. Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara mengamati, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumen. Setelah itu, data dianalisis dengan cara interaktif dan deskriptif, serta dilakukan pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran mata pelajaran Qur'an Hadits, khususnya pada materi surat an-Nahl ayat 125 dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dilakukan di MTS Nurul Islam Pasuruan berjalan dengan baik dan efektif. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Siswa menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi dalam belajar Qur'an Hadits dengan metode diskusi. Kelemahan dari metode diskusi ini adalah sering kali pembicara dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 peserta didik yang hanya memiliki kemampuan berbicara. Kadang-kadang, pembahasan dalam diskusi menjadi terlalu luas, sehingga kesimpulannya tidak jelas. Selain itu, diskusi sering berlangsung lebih lama dari yang direncanakan.
Analisis Kebijakan Ppn 12% : Studi Kualitatif Tentang Pembahasan Pajak Pada Sektor Pendidikan Dan Kebutuhan Pokok Markus AKB Hallan; Ferdinandus N. Lobo; Ursula Virginia Jessica Ninu; Ketrinia Marcella Tawa Una; Greselia Septuaginta Opat; Yesaya Marcel Wasington Nesnatun
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7368

Abstract

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat struktur fiskal. Namun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak regresif, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan pembebasan PPN pada sektor pendidikan dan kebutuhan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif implikasi kebijakan PPN 12% serta efektivitas pembebasan pajak dalam menjaga keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap berbagai dokumen resmi dan kajian akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembebasan PPN pada sektor pendidikan berperan dalam menjaga akses dan keterjangkauan layanan pendidikan, sementara pembebasan pada kebutuhan pokok membantu menekan tekanan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi, seperti potensi distorsi pasar dan ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian E-Deposito Di Era Digitalisasi Perbankan Karmelia Angelina Bittie; Merry Elisabeth Kalalo; Imelda G. Onibala
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7372

Abstract

Transformasi digital di sektor perbankan telah mendorong lahirnya berbagai produk layanan keuangan berbasis elektronik, salah satunya e-deposito. Produk ini memungkinkan seluruh proses pembukaan, penempatan, dan pencairan deposito dilakukan secara digital tanpa kehadiran fisik nasabah di kantor bank. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan e-deposito menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan nasabah, keabsahan kontrak elektronik, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta tanggung jawab bank atas kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian e-deposito dalam sistem perbankan Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan e-deposito di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan perbankan digital dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Namun demikian, masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara khusus mengatur kedudukan hukum e-deposito, mekanisme pembuktian kepemilikan dana secara elektronik, serta tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah akibat kegagalan sistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi nasabah sebagai pengguna layanan e-deposito di era digitalisasi perbankan.
Pendidikan Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Upaya Mempertahankan Nilai-Nilai Keislaman nazar_2007 muhammad_1234; Jasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7379

Abstract

Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan Islam. Majunya informasi teknologi, beralihnya nilai budaya, serta masuknya pengaruh luar menjadi tantangan nyata yang bisa merusak moral generasi muda Muslim saat ini. Penelitian ini dibuat untuk membahas secara mendalam apa saja tantangan yang dihadapi pendidikan Islam di era globalisasi serta mencari strategi yang tepat untuk menjaga nilai-nilai agama sebagai benteng moral siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library Research), dimana analisis data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya menjaga nilai-nilai keislaman di era globalisasi ini dapat dilakukan melalui perbaikan kurikulum yang lebih aktif, memanfaatkan teknologi digital untuk media dakwah dan belajar, menyeimbangkan kecerdasan spiritual dan emosional siswa, serta memperkuat budaya lokal yang bernuansa Islami. Melalui strategi yang pas, pendidikan Islam tidak perlu takut dengan globalisasi, melainkan bisa memanfaatkannya sebagai peluang inovasi untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki spiritual yang kuat.
Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Studi Kasus Polres Kampar Tahun 2023-2025 khalista aura cinta; Rio Tutrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7380

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah permasalahan sosial yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan emosional bagi korban; walaupun sering dipandang sebagai tindakan laki‑laki terhadap perempuan, perempuan juga dapat bertindak sebagai pelaku. Penelitian ini mengkaji fenomena perempuan sebagai pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Kampar pada periode 2023–2025 dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil menunjukkan 27 kasus perempuan sebagai pelaku KDRT yang dilaporkan dan diproses oleh Polres Kampar, dengan faktor penyebab antara lain konflik rumah tangga, perselingkuhan, tekanan ekonomi, kesulitan mengendalikan emosi, ketergantungan pada pasangan, pengalaman traumatik, dan relasi yang timpang. Berlandaskan Teori Aktivitas Rutin, KDRT dapat terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, korban yang rentan, dan lemahnya pengawasan sosial; oleh karena itu penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman objektif tanpa bias gender serta upaya penanganan melalui jalur hukum, pendampingan psikologis, perlindungan korban, dan edukasi masyarakat.
Persepsi Masyarakat Terhadap Perokok Perempuan : Studi Pada Masyarakat Perumahan X Di Kota Pekanbaru annisa dwi rustandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7382

Abstract

Persepsi masyarakat terhadap perempuan perokok hingga kini masih menjadi fenomena sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya, nilai sosial, serta proses pelabelan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai perempuan perokok dan menganalisis pengaruh variabel labelling serta faktor persepsi yang mencakup perceiver characteristics, target characteristics, dan situational characteristics terhadap terbentuknya persepsi tersebut di Perumahan X Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian berjumlah 390 orang, dengan sampel sebanyak 203 responden yang dipilih menggunakan teknik Simple Random Sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, serta analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel labelling dan faktor persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai perempuan perokok. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,931 menunjukkan bahwa 93,1% persepsi masyarakat dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 6,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perempuan perokok masih sering menerima stigma negatif karena dianggap tidak sejalan dengan norma kesopanan dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor sosial, lingkungan, serta konstruksi sosial masyarakat memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi terhadap perempuan perokok.
Implementasi Akad Ar-Rahn Dalam Produk Gadai Emas: Studi Loyalitas Nasabah Di Pegadaian Syariah Unit Bone Restiara Oktaviana; Masdatul Ihzani hidayat; Asni Gusmiarni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ar-rahn dalam produk gadai emas serta pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah Unit Bone. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pegawai pegadaian syariah dan nasabah pengguna produk gadai emas syariah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad ar-rahn pada produk gadai emas dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyerahan barang jaminan, penaksiran emas, pencairan dana, perpanjangan akad, dan pelunasan pinjaman. Sistem pembiayaan yang diterapkan tidak menggunakan bunga, melainkan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang (ujrah) sesuai prinsip syariah. Loyalitas nasabah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, transparansi informasi, serta keyakinan bahwa transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional, khususnya terkait sistem biaya dalam akad ar-rahn. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai mekanisme gadai emas syariah.
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital atas Risiko Hilangnya Penjaminan Simpanan akibat Suku Bunga Melebihi Tingkat Bunga Penjaminan Achmad Fahdi; Bambang Fitrianto; RR Sasmaya Hati; Graha Lubis; Kospiyandi; Hendrie Haryanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7396

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank digital atas risiko kehilangan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akibat praktik penawaran suku bunga yang melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Bank digital di Indonesia secara agresif menawarkan suku bunga deposito hingga 5–8% per tahun, jauh melampaui TBP LPS yang per Februari–Mei 2026 ditetapkan sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum. Konsekuensinya, nasabah yang menerima bunga di atas TBP berisiko kehilangan hak penjaminan secara penuh apabila bank dilikuidasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pengaturan dalam UU No. 24 Tahun 2004 jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK belum mengakomodasi secara spesifik karakteristik bank digital, dan perlindungan hukum yang ada masih dominan bersifat represif. Diperlukan penguatan instrumen disclosure wajib serta harmonisasi kewenangan OJK dan LPS dalam pengawasan praktik pemasaran bank digital.
Eksplorasi Kemampuan Public Speaking Mahasiswa Pendidikan Matematika Sebagai Calon Guru Dalam Perspektif Kompetensi Akademik Dan Keterampilan Komunikasi Windy Handayani; Fasya Nabilah Putri; Fayyadhina Putri Laira; Cindy Ramadhani; Johannes Tamba; Hendra Kurnia Pulungan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7398

Abstract

Kemampuan komunikasi merupakan kompetensi penting bagi mahasiswa Pendidikan Matematika sebagai calon guru. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara kemampuan public speaking, kompetensi akademik, dan keterampilan komunikasi mahasiswa Pendidikan Matematika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksploratif. Subjek penelitian terdiri atas lima mahasiswa Pendidikan Matematika yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan public speaking mahasiswa berkembang cukup baik, meskipun masih terdapat kendala seperti rasa gugup, kurang percaya diri, dan kesulitan menyampaikan materi secara runtut. Kompetensi akademik berhubungan erat dengan kemampuan komunikasi, terutama dalam menjelaskan konsep matematika secara jelas dan mudah dipahami. Selain itu, keterampilan komunikasi mahasiswa berkembang melalui pengalaman presentasi, kegiatan organisasi, interaksi sosial, dan latihan berbicara secara mandiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa public speaking, kompetensi akademik, dan keterampilan komunikasi merupakan aspek yang saling berkaitan dalam membentuk kesiapan mahasiswa sebagai calon guru matematika profesional.
Analisis Perlindungan Hukum Hak Merek Umkm Dan Peran Pemerintah Di Kawasan Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang M. Niki Septiadi; Annisa Wahyu Nur Nasywa; Eda Seprianti Badaruddin; Adinda Silaban; Hanny Kesyia Kana Ludji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7401

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait pendaftaran merek. Penelitian dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan merek, padahal merek memiliki fungsi strategis sebagai identitas usaha, aset ekonomi, dan sarana peningkatan daya saing usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu belum mendaftarkan merek usahanya secara resmi. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor pengetahuan hukum, bahasa, dinamika usaha, keterbatasan waktu, dan kemampuan teknologi. Selain itu, perlindungan merek belum berjalan optimal karena sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah masih terbatas. BUMD Kota Tanjungpinang masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait perlindungan merek sehingga perannya dalam mendukung pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu belum berjalan secara optimal, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan fasilitasi pendaftaran merek meskipun belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan layanan pendampingan dan sosialisasi, namun penyebaran informasi belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek UMKM tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan regulasi semata, melainkan harus diiringi dengan penguatan kesadaran hukum pelaku usaha melalui edukasi yang berkelanjutan, pendampingan yang efektif, serta sinergi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMKM guna menciptakan budaya hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hak merek secara optimal.

Page 360 of 383 | Total Record : 3823

 358   359   360   361   362 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue