cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 359   360   361   362   363 
Keterangan Anak Tanpa Sumpah Sebagai Alat Bukti Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara angel christiana palit; Elfina Labrine Sahetapy; Peter Jeremiah Setiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7402

Abstract

Keterangan anak sering kali memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, khususnya ketika anak berkedudukan sebagai korban atau saksi suatu tindak pidana. Namun, muncul permasalahan hukum mengenai nilai pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah karena KUHAP pada prinsipnya menysaratkan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan nilai pembuktian keterangan anak tanpa sumpah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Akan tetapi, dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah dan memiliki persesuaian dengan fakta yang tertungkap di persidangan. Temuan ini menunjukan bahwa keterangan anak tanpa sumpah tetap memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana meskipun tidak berkedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap ketentuan KUHAP guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.
Tanggung Jawab Lokapasar (Marketplace) Dalam Peredaran Produk Palsu Yang Melanggar Hak Merek Degreita Candy Natalia Ratumbanua; Merry E. Kalalo; Natalia Lana Lengkong
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7404

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perdagangan menjadi berbasis digital melalui lokapasar (marketplace). Namun, kemajuan ini turut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya peredaran produk palsu yang melanggar hak merek. Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya tanggung jawab hukum lokapasar (marketplace) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penjual pihak ketiga serta lemahnya perlindungan terhadap pemilik merek dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lokapasar (marketplace) dalam peredaran produk palsu yang melanggar hak merek serta mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia, khususnya melalui UU ITE, UU Merek, UU Perlindungan Konsumen, dan PP PMSE, telah memberikan dasar normatif, namun belum secara tegas mengatur tanggung jawab lokapasar (marketplace). Akibatnya, implementasi perlindungan hukum masih bersifat reaktif dan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan platform digital guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi pemilik merek dan konsumen.
Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sdp Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pemasyarakatan Zhuryfa Almas Azhzainsie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) terhadap produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan, khususnya dalam aspek administrasi, pelayanan hak narapidana, pelaporan, pembinaan, dan pengambilan keputusan. SDP dipandang sebagai instrumen digital yang berperan penting dalam mendukung transformasi tata kelola pemasyarakatan dari sistem manual menuju sistem berbasis data yang lebih tertib, cepat, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui telaah berbagai jurnal ilmiah, artikel, peraturan, dan dokumen relevan yang membahas SDP, produktivitas kerja, serta pelayanan pemasyarakatan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan pemanfaatan SDP terhadap efisiensi, akurasi, hambatan, dan upaya optimalisasi kerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SDP dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai melalui percepatan pengelolaan data, pengurangan ketergantungan pada pencatatan manual, peningkatan akurasi informasi, serta kemudahan dalam penyusunan laporan dan verifikasi hak warga binaan. SDP juga mendukung pelayanan yang lebih transparan dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi hambatan berupa jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan sarana teknologi, kompetensi pegawai yang belum merata, serta belum optimalnya integrasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi memerlukan dukungan organisasi, kedisiplinan input data, dan komitmen pimpinan agar manfaatnya tidak berhenti pada aspek administratif. Oleh karena itu, optimalisasi SDP perlu dilakukan melalui pelatihan pegawai, penguatan infrastruktur, standarisasi input data, perlindungan keamanan informasi, dan evaluasi sistem secara berkelanjutan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) terhadap produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan, khususnya dalam aspek administrasi, pelayanan hak narapidana, pelaporan, pembinaan, dan pengambilan keputusan. SDP dipandang sebagai instrumen digital yang berperan penting dalam mendukung transformasi tata kelola pemasyarakatan dari sistem manual menuju sistem berbasis data yang lebih tertib, cepat, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui telaah berbagai jurnal ilmiah, artikel, peraturan, dan dokumen relevan yang membahas SDP, produktivitas kerja, serta pelayanan pemasyarakatan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan pemanfaatan SDP terhadap efisiensi, akurasi, hambatan, dan upaya optimalisasi kerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SDP dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai melalui percepatan pengelolaan data, pengurangan ketergantungan pada pencatatan manual, peningkatan akurasi informasi, serta kemudahan dalam penyusunan laporan dan verifikasi hak warga binaan. SDP juga mendukung pelayanan yang lebih transparan dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi hambatan berupa jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan sarana teknologi, kompetensi pegawai yang belum merata, serta belum optimalnya integrasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi memerlukan dukungan organisasi, kedisiplinan input data, dan komitmen pimpinan agar manfaatnya tidak berhenti pada aspek administratif. Oleh karena itu, optimalisasi SDP perlu dilakukan melalui pelatihan pegawai, penguatan infrastruktur, standarisasi input data, perlindungan keamanan informasi, dan evaluasi sistem secara berkelanjutan.
Kewenangan Partai Politik Dalam Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 Sahvana Putri; Lusy Liany; Novia Irdawati; Keysha A. Zuhri; Difa Harmafira; Nandini A. Basor; Dhea A. Fadillah; Arif Afriyadi; Muhammad A. Rifaldi; Aldigan M. Kahfi; Dio Davithree; Muhammad N. P. Aryan; Fadhil M. Siregar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7406

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan partai politik dalam mekanisme pencahayaan antarwaktu anggota DPR melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan serta penerapan hak recall terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian dilakukan dengan mengkaji proses pengukuhan antarwaktu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dan hubungan antara partai politik dengan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penarikan kembali oleh partai politik masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hubungan organisatoris antara partai politik dan anggota DPR. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan keributan antara kepentingan partai politik dan aspirasi rakyat jika tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan hak recall yang tetap memperhatikan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap fungsi representasi anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan sistem demokrasi Indonesia.
EFEKTIFITAS STRATEGI DP2KBP3A DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM: STUDI KASUS DI DP2KBP3A KABUPATEN ROKAN HILIR FIRLINADI ABDILAH; Neri Widya Ramailis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7407

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Rokan Hilir. DP2KBP3A sebagai instansi daerah memiliki peran penting dalam memberikan penanganan, pendampingan, dan perlindungan bagi anak agar hak-haknya tetap terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas strategi DP2KBP3A dalam menangani anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaan strategi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari DP2KBP3A serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan yang dilakukan DP2KBP3A meliputi pendampingan, konseling, koordinasi lintas sektor, dan reintegrasi sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta pengaruh keluarga dan stigma masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, koordinasi, dan dukungan berbagai pihak agar penanganan anak berhadapan dengan hukum dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulannya, strategi DP2KBP3A sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar perlindungan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum lebih optimal.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Alat Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Airlinis; Adinda Akhsanal Viqria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji penerapan pidana penjara terhadap pelakunya dalam perspektif hukum pidana. Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa, karena disertai dengan kondisi tertentu yang meningkatkan dampak dan potensi kerugian. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan sanksinya menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia telah mencerminkan prinsip proporsionalitas melalui adanya unsur-unsur pemberatan yang membedakan tingkat keseriusan perbuatan. Namun, dalam praktiknya, penerapan pidana penjara masih menjadi sanksi yang dominan, meskipun tidak selalu mencerminkan konsistensi dan keadilan yang optimal. Selain itu, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, terdapat peluang untuk mengembangkan pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel melalui penerapan sanksi alternatif yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan pidana serta mendorong penerapan pemidanaan yang lebih proporsional dan adaptif terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.    
Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Keterlibatan Warga Pada Musrenbangdes Di Desa Sembirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Magdalena Friskayanti Manalu; Nia Anjunita Sari Purba; Sri Muallimah; Julia Ivanna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7412

Abstract

Penelitian ini berjudul "Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Keterlibatan Warga Pada Musrenbangdes Di Desa Sembirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan". Permasalahan yang dikaji mencakup bagaimana kapasitas BPD dalam menjalankan fungsinya untuk mendorong keterlibatan warga pada Musrenbangdes, faktor pendukung dan penghambat BPD dalam meningkatkan partisipasi warga, serta bentuk keterlibatan warga dalam proses Musrenbangdes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas BPD dalam mendorong keterlibatan warga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mendeskripsikan bentuk keterlibatan warga dalam proses Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tiga subjek penelitian, yaitu Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Kepala Dusun 10. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Sembirejo Timur telah menjalankan kapasitas kelembagaannya dengan baik melalui mekanisme penjaringan aspirasi berjenjang mulai dari musyawarah dusun hingga forum Musrenbangdes tingkat desa, disertai koordinasi yang sinergis dengan pemerintah desa serta pemanfaatan saluran informasi. Faktor pendukung meliputi kerja sama yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa serta kesadaran masyarakat akan pentingnya Musrenbangdes, sedangkan faktor penghambat adalah kendala waktu akibat kesibukan kerja warga sebagai pekerja harian. Keterlibatan warga bersifat aktif dan substantif, melibatkan tokoh adat, remaja masjid, dan ibu PKK yang aktif menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan desa.  
Dampak Inventarisasi, Pemeliharaan, Pengamanan, Penggunaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Pada Kabupaten Malang Nabila
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7415

Abstract

Dalam era transformasi nasional dan otonomi daerah, telah banyak terobosan dalam pengelolaan aset tetap tanah, namun banyak masalah keuangan dan pengelolaan aset tanah belum diimplementasikan secara optimal, efektif, dan efisien. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan aset terhadap optimasi aset tetap tanah di Pemerintah Kabupaten Malang. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventaris aset, penggunaan aset, keamanan aset, dan pemeliharaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pemanfaatan aset dan optimasi aset dengan sampel 62 responden. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda dan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung inventaris aset, penggunaan aset, dan keamanan aset serta pemeliharaan terhadap optimasi aset melalui pemanfaatan aset di mana keamanan dan pemeliharaan aset memiliki pengaruh signifikan dan positif, sedangkan inventaris aset dan penggunaan aset tidak berpengaruh terhadap optimasi aset. Pengaruh langsung inventaris aset, penggunaan aset, keamanan aset, dan pemeliharaan terhadap optimasi aset menunjukkan bahwa inventaris aset dan keamanan aset memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap optimasi aset, sedangkan penggunaan aset tidak berpengaruh terhadap optimasi aset. Selain itu, pemanfaatan aset memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap optimasi aset
Keadilan Prosedural Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima KIP Kuliah di Unimed: Antara Kebijakan dan Realitas Lapangan Albert Tunggul Ardiansyah; Parlaungan Gabriel Siahaan; Clara Pratama; Delila Lumban Raja; Natasyah Yolanda; Siti Yusriah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan prosedural dalam proses verifikasi dan validasi data penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di perguruan tinggi negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap mahasiswa yang lolos dan tidak lolos seleksi KIP Kuliah di Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pendaftaran dan penyampaian informasi awal telah berjalan cukup transparan dan mudah diakses. Namun, pada tahap akhir seleksi masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi dalam penyampaian hasil seleksi, ketidakkonsistenan pelaksanaan survei lapangan, serta adanya dugaan manipulasi data yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sistem verifikasi dan validasi data, peningkatan pengawasan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang lebih jelas guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program KIP Kuliah.
Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Riana Pratiwi; Ariska Manggarani; Sabila Khaeriani Putri; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7422

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi program pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai di tengah tuntutan dan dinamika organisasi yang semakin kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara konseptual evaluasi program pengembangan SDM sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai, serta menelaah aspek kepuasan stakeholder dan efisiensi biaya serta sumber daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.  Hasil kajian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program, efektivitas materi dan metode pelatihan, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi dan produktivitas pegawai menjadi indikator utama keberhasilan program. Selain itu, tingkat kepuasan peserta dan stakeholder yang tinggi serta pengelolaan biaya yang efisien memperkuat keberlanjutan program pengembangan SDM. Program yang terstruktur, relevan, dan dievaluasi secara sistematis terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Page 361 of 383 | Total Record : 3823

 359   360   361   362   363 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue