cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Komunikasi Antar Budaya Petugas Pemasyarakatan Dan Warga Binaan Asing di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura Tresia Rita Hulir; Herry Fernandes Butar Butar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1843

Abstract

Perbedaan bahasa, nilai sosial, dan norma budaya memunculkan hambatan signifikan dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi antarbudaya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi efektif guna meningkatkan kualitas interaksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melibatkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi berdampak pada efektivitas pembinaan, akses layanan kesehatan, dan perlindungan hak-hak WBA. Implementasi strategi berbasis kompetensi antarbudaya, penyediaan panduan multibahasa, pelatihan petugas, dan pemanfaatan teknologi penerjemahan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif, harmonis, dan berkeadilan.
Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Pembelajaran Manajemen Islam: Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Nonformal (PKBM) di Ampelgading Aisyah Nindi Antika; Muhammada Husni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1850

Abstract

Pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam memperluas akses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas aplikasi mobile berbasis model ADDIE sebagai media pembelajaran Manajemen Islam. Pendekatan Research and Development (R&D) digunakan dengan melibatkan 35 peserta didik PKBM Ampelgading, melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan konten berbasis Flutter dan Firebase, implementasi, serta evaluasi dengan metode pre-test, post-test, dan angket kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan nilai rata-rata dari 66,8 menjadi 84,6 setelah menggunakan aplikasi, dengan tingkat kepuasan peserta mencapai 92% pada aspek kesesuaian materi dan 82% pada motivasi belajar. Fitur interaktif berupa video pembelajaran, kuis otomatis, dan forum diskusi Islami meningkatkan keterlibatan peserta sebesar 78%, sedangkan personalisasi materi membantu peserta memahami konsep manajemen berbasis nilai-nilai Islam secara lebih kontekstual. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan literasi digital dan keterbatasan jaringan dapat diatasi melalui penyediaan modul PDF offline dan pendampingan tutor. Integrasi nilai-nilai Islam dalam aplikasi terbukti meningkatkan karakter, akuntabilitas, dan kesadaran moral peserta
Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Nur Lutfie Umi Laili; Muhammad Saifi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1853

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan cryptocurrency sebagai inovasi signifikan dalam sistem keuangan global berbasis blockchain dan kriptografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas penggunaan cryptocurrency, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, serta pandangan hukum ekonomi Islam terhadap legalitasnya sebagai alat pembayaran dan komoditas investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah literatur akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, cryptocurrency legal diperdagangkan sebagai komoditas investasi tetapi ilegal digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama; DSN-MUI dan LBMNU Jawa Timur menetapkan cryptocurrency haram digunakan sebagai alat tukar maupun komoditas, sedangkan LBMNU Yogyakarta dan sebagian ulama kontemporer, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, memperbolehkannya sebagai aset investasi selama memenuhi prinsip syariah, seperti kejelasan akad, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta didukung aset riil. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi syariah yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kehati-hatian umat Islam dalam berinvestasi pada aset kripto
Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Maunalisa, Maunalisa; Husna, M. Faisal; Marif, Abdul; Dalyanto, Dalyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1862

Abstract

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada generasi muda di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi mendalam dan angket terbuka terhadap 20 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada kategori cukup baik, namun masih ditemukan kesenjangan antara pengetahuan dan praktik berkendara, khususnya dalam aspek teknis keselamatan. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mahasiswa meliputi pemahaman hukum, pengalaman berkendara, pengaruh lingkungan sosial, kondisi infrastruktur, dan dukungan kebijakan publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kesadaran hukum serta perancangan program edukasi keselamatan lalu lintas yang lebih efektif di lingkungan perguruan tinggi
Profil Pelajar Pancasila Sebagai Karakter Dasar Peserta Didik Dalam Era Society 5.0 Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila di SD Negeri 105855 PTPN II Tanjung Morawa Silitonga, Rina Devi Purnama; Bahri, Samsul; Siregar, Disna Anum; Husna, M. Faisal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1863

Abstract

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik, khususnya pada era Society 5.0 yang menuntut integrasi nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan dengan kompetensi abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru dalam menanamkan karakter tanggung jawab melalui pembelajaran PPKn pada siswa kelas VIII MTs Swasta Sholihin, Kecamatan Tanjung Morawa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter tanggung jawab dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, penerapan metode Contextual Teaching and Learning (CTL), pemanfaatan teknologi, pemberian tugas berbasis proyek, serta keteladanan guru. Faktor pendukung meliputi kebijakan madrasah, peran keluarga, dan budaya sekolah, sementara faktor penghambat mencakup kurangnya komunikasi dengan orang tua, metode ceramah yang dominan, dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini memberikan implikasi pada penguatan strategi pendidikan karakter berbasis Profil Pelajar Pancasila untuk membentuk generasi adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing global
Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Safitri, Elsi; Taufik Akhyar; Reni Apriani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1864

Abstract

Pemilu di Indonesia merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan membangun pemerintahan yang representatif, namun praktik patronase politik masih mendominasi proses demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, strategi, dan dampak patronase politik oleh calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa. Hasil penelitian menunjukkan lima bentuk patronase yang digunakan kandidat, yaitu pembelian suara, pemberian pribadi, pemberian barang kelompok, penyediaan pelayanan sosial, dan proyek gentong babi, yang terbukti efektif meningkatkan peluang kemenangan melalui mobilisasi dukungan masyarakat. Meskipun demikian, praktik ini berdampak pada menguatnya pola hubungan patron-klien yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal dan mendorong orientasi politik ke arah transaksi material, sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan pemilu yang lebih ketat untuk memperkuat tata kelola demokrasi
Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Fhariz Muhammad Akbar; Rosmanila; Uswatun Hasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan berperan aktif dalam proses penuntutan mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga penyusunan dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak luar, serta keterlambatan hasil audit dari lembaga terkait yang menghambat efektivitas penuntutan. Selain itu, faktor struktural dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan dalam rangka memberantas korupsi secara lebih optimal.
Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah di Kota Bengkulu Zaqi Aulia Dwinando; Marlinah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1926

Abstract

Sengketa penyerobotan tanah menjadi salah satu permasalahan kompleks di Indonesia karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berdampak luas pada stabilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan desain penelitian hukum empiris yang memadukan kajian norma hukum dan dinamika sosial di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori keadilan distributif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif menyelesaikan sengketa tanah karena lebih hemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan sosial para pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kejelasan bukti kepemilikan, komunikasi terbuka, profesionalitas mediator, dan partisipasi aktif para pihak. Namun, kegagalan mediasi sering disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak, tumpang tindih data administrasi, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya transparansi proses. Studi kasus di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa penggunaan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil menyelesaikan sebagian besar konflik melalui kesepakatan damai.
Peran Subdirektorat Industri Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Barang Palsu di Kota Bengkulu Tedy Novri Anugrah; Fitri Anita; M. Roachman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1929

Abstract

Peredaran barang palsu menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi global yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membandingkan temuan lapangan dengan teori penegakan hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Subdit Indagsi meliputi upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku pemalsuan produk. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan laboratorium pengujian, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya peredaran produk palsu berbasis digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi autentikasi berbasis kecerdasan buatan serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum
Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu Vevi Eko Saputra; Rosmanila; Ependi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1937

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial dan hukum paling kompleks di dunia yang berdampak pada kesehatan, psikologis, dan stabilitas sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Bengkulu, termasuk efektivitas implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca-rehabilitasi, dengan dua model perawatan: rawat inap dan rawat jalan. Meskipun capaian program menunjukkan hasil positif, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan fasilitas, tingginya potensi konflik antarpenyalahguna, serta rendahnya sinergi antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas layanan, dan pemanfaatan standar praktik internasional untuk mencapai efektivitas program rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan.

Page 43 of 104 | Total Record : 1031