cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 42   43   44   45   46 
Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay Dalam Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Swasta Istiqlal Delitua Sindi Sahputri; Ponidi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1996

Abstract

Proses pembelajaran IPS di SMP Swasta Istiqlal Delitua masih didominasi metode ceramah satu arah yang menyebabkan rendahnya aktivitas dan prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran Course Review Horay terhadap peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimen tipe Nonequivalent Control Group Design pada 24 siswa kelas VII, yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Data dikumpulkan melalui tes pilihan ganda dan lembar observasi terstruktur, lalu dianalisis menggunakan uji-t independen dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Course Review Horay meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai kategori “baik” sedangkan kelas kontrol berada pada kategori “cukup”. Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen meningkat sebesar 25,8 poin dibandingkan pretest, sedangkan kenaikan di kelas kontrol hanya 13,46 poin. Uji gain menunjukkan indeks peningkatan kelas eksperimen sebesar 0,417 (kategori sedang) dan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan nilai 0,218 (kategori rendah). Uji-t juga membuktikan adanya perbedaan signifikan (p < 0,05) antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol. Penerapan model CRH dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran interaktif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di sekolah menengah.
Implementasi Undang-Undang No 7 tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu di Indonesia Abu Yazid Bustami Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1997

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu Indonesia serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, mengkaji UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, serta literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional; analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi normatif telah memberikan dasar hukum progresif dalam menjamin keterwakilan minimal 30% perempuan pada daftar calon legislatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai politik cenderung menjadikan kuota perempuan sebagai formalitas administratif, menempatkan calon perempuan pada posisi tidak strategis, dan kurang melakukan kaderisasi yang memadai. Faktor budaya patriarki dan keterbatasan modal politik perempuan semakin memperburuk ketidaksetaraan peluang. Meskipun demikian, keberadaan regulasi, dukungan instrumen internasional seperti CEDAW, dan meningkatnya kesadaran publik memberikan peluang untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.
Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn) Hania Abidah; Tri Reni Novita; Halimatul Maryani; Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1310

Abstract

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan
Mengawal Jalannya Hukum Ketatanegaraan dalam program kerja KDM Barak Militer dalam Persepektif Otonomi Daerah Suyarjo, Muhammad Dewa Saputra; Anita Trisiana; Yulika Revina Widiarani; Kezia Agna Seviolla; Meida Nelly Aprillia; Nurul Astuti; Yunita Priscilia Kristiani Gea
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1458

Abstract

Pendidikan karakter berperan strategis dalam membentuk generasi muda berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab, sementara otonomi daerah memberi ruang inovasi kebijakan pembinaan yang adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program “Barak Militer” (KDM) dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian siswa serta menelaah dinamika implementasinya dalam kerangka otonomi daerah. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di SMA Negeri 8 Surakarta; informan dipilih secara purposive (pendidik, siswa peserta, orang tua), data dihimpun melalui kuesioner terbuka dan wawancara mendalam, dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan. Hasil menunjukkan respons sangat positif terhadap KDM—96,7% responden menilai program efektif dalam meningkatkan disiplin, membentuk karakter positif, dan menanamkan nilai moral; namun terdapat perhatian terhadap potensi dampak psikososial serta isu tata kelola dan perlindungan hak anak, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara penegakan disiplin dan pendekatan humanistik.
Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh Fitria Ananda; Tri Reni Novita; Mahzaniar, Mahzaniar; Halimatul Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1530

Abstract

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Bersurat Ganda Di Serdang Bedagai : Studi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor Perkara: 19/pdt.G/2023/PN srh Joshua Pranata Pardede; Ismed Batubara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1531

Abstract

Sengketa tanah bersertifikat ganda merupakan salah satu persoalan serius dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa tanah bersertifikat ganda serta menelaah proses penyelesaiannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah bersertifikat ganda muncul akibat kelemahan teknis dalam sistem pemetaan, kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah. Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan melalui litigasi di pengadilan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi sistem administrasi pertanahan dan penguatan peran Badan Pertanahan Nasional dalam pencegahan sertifikat ganda, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan nasional
Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023: Studi Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps Sirait, Timbo Mangaranap; Achmad, Helmy; Sriwahyuni, Dwi Bali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1741

Abstract

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2023 menandai fase baru penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan memperketat standar pembuktian ilmiah dan memperjelas parameter legal standing organisasi lingkungan, khususnya syarat kegiatan nyata minimal dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kumulatif syarat legal standing dalam Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023, memetakan konsistensi yurisprudensi dengan putusan sebelumnya, serta merumuskan strategi litigasi alternatif bagi organisasi yang belum memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perbandingan putusan, termasuk PN Denpasar 2023, PN Pelalawan 2020, dan WALHI 1988, serta praktik internasional seperti citizen suits dan Aarhus Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kumulatif atas syarat legal standing menyebabkan gugatan organisasi baru tidak diperiksa pokok perkaranya, sehingga memperkuat tren formalisasi peradilan lingkungan dan menciptakan masa inkubasi bagi LSM baru.
Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada JD Toyota Melalui Digital Marketing Dan CRM Rasyid, Aliy; Wanda Ilham; Moh Diding Firmansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1852

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pemasaran dan menuntut perusahaan otomotif untuk beradaptasi agar dapat mempertahankan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh strategi digital marketing dan Customer Relationship Management (CRM) terhadap peningkatan kepuasan pelanggan JD Toyota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kausal, melibatkan 83 responden pelanggan yang dianalisis melalui SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (56,6%) dengan dominasi usia 21–30 tahun (59%). Seluruh indikator digital marketing, CRM, dan kepuasan pelanggan memiliki loading factor di atas 0,7 serta composite reliability di atas 0,9 yang menegaskan validitas dan reliabilitas instrumen. Nilai R-square kepuasan pelanggan tercatat 0,768 yang berarti variabel digital marketing dan CRM menjelaskan 76,8% variasi kepuasan pelanggan. Uji path coefficient mengonfirmasi bahwa digital marketing (β=0,520; p<0,05) dan CRM (β=0,484; p<0,05) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, baik secara parsial maupun simultan.
Peran Otoritas Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Nilai-Nilai Keislaman di SDI Al-Hikmah Dampit Muhammad Husni; Ika Nur Hikmah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1866

Abstract

Pendidikan Islam dituntut adaptif terhadap arus digitalisasi dan globalisasi agar mampu melahirkan lulusan cerdas sekaligus berkarakter. Dalam kerangka itu, kepemimpinan kepala sekolah yang memadukan otoritas formal dan moral menjadi kunci pengelolaan sumber daya berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran otoritas kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, fasilitas, dan keuangan secara efektif di SDI Al-Hikmah Dampit. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologis; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, divalidasi dengan triangulasi sumber-teknik serta member checking, dan dianalisis secara tematik-interaktif ala Miles & Huberman. Hasil menunjukkan sinergi otoritas formal (kebijakan, struktur, penganggaran) dan moral (keteladanan, integritas, amanah) membentuk budaya kerja Islami yang kolaboratif dan akuntabel; praktik transparansi keuangan, manajemen SDM berbasis nilai, mekanisme syura, pengelolaan sarpras yang efisien, serta keterlibatan orang tua–komite memperkuat profesionalisme guru, motivasi serta karakter peserta didik, dan kinerja organisasi sekolah.
Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia Akbar, M. Ilham; Barkatullah, Abdul Halim; Hafidah, Noor
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari manipulasi pasar oleh whale dan bentuk perlindungan hukum bagi investor korban rug pull di Indonesia. Penelitain ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi whale menghadapi kekaburan hukum, karena ketiadaan definisi formal dalam peraturan spesifik aset kripto, sehingga penegakannya bergantung pada konsep umum perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap korban rug pull ditemukan sangat tidak memadai akibat adanya kekaburan hukum, di mana peraturan yang ada tidak secara eksplisit mengatur subjek hukum pengembang proyek maupun sarana transaksi modern seperti platform Decentralized Finance (DeFi). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum saat ini belum memberikan perlindungan yang efektif dan merekomendasikan dua hal: (1) penerbitan peraturan teknis oleh OJK untuk mengatasi manipulasi pasar; dan (2) pembentukan undang-undang baru yang komprehensif tentang aset digital dengan mengadopsi model internasional untuk memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.

Page 44 of 104 | Total Record : 1031

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023