cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oluhuta Utara melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Rumah Tangga dan Teknologi Digital Irvin Novita Arifin; Vicka Muniati Arifin; Widi Candika Pakaya; Yenti Juniarti; Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2234

Abstract

Masalah pengelolaan sampah di Kelurahan Oluhuta Utara menunjukkan urgensi yang tinggi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya sistem pengelolaan berbasis rumah tangga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui edukasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan teknologi digital berupa website bank sampah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan praktik langsung yang melibatkan aparatur kelurahan, dosen pembimbing lapangan, serta masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman warga terhadap pemilahan sampah organik, anorganik, dan kimia, serta keterampilan dalam mengolah sampah plastik menjadi paving block bernilai jual. Website bank sampah yang diperkenalkan berhasil menarik partisipasi warga dalam pencatatan dan penukaran sampah secara digital. Studi kasus dari Desa Babakan Ngantai, Bogor, turut memperkuat pendekatan berbasis komunitas dan teknologi. Kegiatan ini juga menyoroti peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan pentingnya strategi keberlanjutan. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara edukasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat dapat mendorong terciptanya Kelurahan Oluhuta Utara yang bersih, mandiri, dan berdaya secara sosial dan ekonomi.
Penggunaan Klausul Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak pada Masa Pandemi COVID-19 Jusuf, Muhammad Ferdy Fahriza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2237

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan besar dalam pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia, terutama terkait pemenuhan kewajiban yang terhambat oleh keadaan luar biasa di luar kendali para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, dan penerapan klausul force majeure dalam hukum perdata Indonesia selama pandemi COVID-19, serta mengevaluasi implikasinya terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yang memungkinkan penundaan kewajiban kontraktual tanpa pembatalan otomatis. Temuan ini juga mengungkap pentingnya renegosiasi, restrukturisasi, dan adaptasi kontrak sebagai strategi mitigasi risiko hukum. Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana klausul force majeure dapat dioptimalkan dalam perjanjian bisnis sebagai perlindungan hukum dalam menghadapi situasi krisis di masa depan
Efikasi Diri Narapidana yang Akan Reintegrasi Sosial di Rutan Kelas IIB Bantul Humam, Muhammad Faris; Butar Butar, Herry Fernandes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2238

Abstract

Tingginya tantangan psikologis dan stigma sosial yang dihadapi narapidana menjelang pembebasan menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai efikasi diri sebagai faktor penentu keberhasilan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi efikasi diri narapidana yang mempersiapkan reintegrasi sosial di Rutan Kelas IIB Bantul serta mengidentifikasi sumber-sumber yang memengaruhi pembentukan efikasi diri tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, didukung oleh wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri dari tiga narapidana, dua petugas pemasyarakatan, dan satu pejabat struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi efikasi diri narapidana sangat bervariasi, dengan sebagian memiliki keyakinan tinggi untuk menghadapi tantangan sosial dan sebagian lainnya menunjukkan kecenderungan negatif yang ditandai dengan kecemasan dan perilaku penghindaran. Sumber efikasi diri yang dominan meliputi pengalaman keberhasilan masa lalu, dukungan sosial dari lingkungan, dan kondisi emosional yang stabil, sementara kegagalan pengalaman serta kondisi psikologis negatif menjadi penghambat utama. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya program pembinaan yang berfokus pada penguatan efikasi diri melalui pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan intervensi berbasis kesehatan mental untuk meningkatkan kesiapan narapidana menghadapi kehidupan pasca-pembebasan.
Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum Amalia Safitri; Amal Makrufi; Alfini Nur Alifah Zain; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2245

Abstract

Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur amnesti dan abolisi sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi disalahgunakan secara politis dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi khusus dengan menelaah batasan tindak pidana yang dapat menjadi objek amnesti dan abolisi, mekanisme pengajuan, serta akibat hukum dari pertimbangan DPR. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan historis. Temuan menunjukkan bahwa perluasan fungsi amnesti dan abolisi ke ranah tindak pidana umum, termasuk korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menimbulkan dilema konstitusional dan etis. Pembentukan undang-undang khusus dipandang mendesak untuk memperkuat sistem checks and balances, menjamin akuntabilitas, dan mengembalikan fungsi historis amnesti dan abolisi sebagai instrumen rekonsiliasi politik demi stabilitas dan keselamatan negara. Implikasi hasil penelitian ini memperkuat urgensi reformasi hukum dalam kerangka penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Prototype GPS Tracking Narapidana Asimilasi pada Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal M.Danis Patriot M; Iman Santoso
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2246

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan sistem pembinaan narapidana yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi di tengah tantangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prototype GPS Tracking dalam membantu petugas Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal memantau aktivitas narapidana, serta mengidentifikasi manfaat, penerimaan pengguna, dan hambatan teknis yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan analisis berbasis Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem GPS Tracking dinilai bermanfaat, mudah digunakan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta akurasi data pembinaan narapidana. Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti belum terintegrasinya sistem dengan basis data resmi, keterbatasan daya tahan perangkat, dan gangguan sinyal. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi pelacakan berbasis GPS memiliki potensi besar untuk mendukung pembinaan narapidana yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi pada reintegrasi sosial di masa depan
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal Pada Produk Minuman Beralkohol Aji Hensy Paradilla Putri; Rini Apriyani; Kalen Sanata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2270

Abstract

Fenomena penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol memunculkan persoalan serius dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pelaku juga melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, reformasi mekanisme sertifikasi halal, serta penguatan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penjaga integritas sistem halal nasional
Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia Sizca Amelia Suwarno; Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila; Fadiya Annisa Salsabila; Verrel Faleria Krisna; Ade Fartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2366

Abstract

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia, dengan fokus pada prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap tata kelola demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur, pengawas, sekaligus pelindung hak politik warga negara, serta Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan proses elektoral berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pembenahan sistem hukum agar Pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif dan berkeadilan
Pemikiran Ibnu Sina tentang Pendidikan: Analisis Historis, Konseptual, dan Relevansi Kontemporer Pardian Rivai Hidayatullah; Ita Tryas Nur Rochbani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2393

Abstract

Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan menempati posisi penting dalam khazanah intelektual Islam karena mengintegrasikan rasionalitas, spiritualitas, dan etika dalam satu sistem pemikiran yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pendidikan Ibnu Sina melalui pendekatan historis dan konseptual serta mengeksplorasi relevansinya dalam konteks pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis hermeneutik-filosofis terhadap karya-karya utama Ibnu Sina seperti Al-Shifāʼ, Al-Najāt, dan Al-Qānūn fī al-Ṭibb yang dikombinasikan dengan literatur sekunder modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ibnu Sina merupakan proses penyempurnaan jiwa (takamul al-nafs) menuju kebahagiaan sejati melalui pengembangan intelektual, moral, dan fisik secara holistik. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan rasional, menempatkan peran guru sebagai penuntun spiritual, dan menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan peserta didik. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Sina masih relevan dalam membangun paradigma pendidikan Islam modern yang humanistik, integratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kesadaran sosial
Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali: Antara Etika, Akhlak, dan Pengembangan Karakter Leny Sumarni; Ita Tryas Nur Rochbani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2394

Abstract

Krisis moral dan degradasi nilai dalam dunia pendidikan modern menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan dimensi etika, akhlak, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dalam konteks etika, akhlak, dan pengembangan karakter serta relevansinya terhadap tantangan pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis karya-karya utama Al-Ghazali seperti Ihya’ Ulum al-Din, Ayyuha al-Walad, dan Mizan al-Amal, serta membandingkannya dengan literatur pendidikan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), pembentukan karakter melalui latihan spiritual (riyadhah al-nafs), serta pengembangan moral melalui pembiasaan nilai-nilai ilahiah. Pemikirannya tetap relevan dalam menghadapi krisis moral abad ke-21 dan dapat menjadi model integratif dalam pengembangan kurikulum berbasis karakter. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reorientasi pendidikan Islam agar tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berjiwa spiritual, dan bertanggung jawab sosial
Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat Nining Suriani; Disna Anum Siregar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2403

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di berbagai daerah pedesaan Indonesia, termasuk Desa Amabaan, yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melibatkan 265 keluarga penerima manfaat sebagai populasi, dan 40 keluarga sebagai sampel melalui teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara umum telah berjalan efektif dengan capaian tingkat keberhasilan pelaksanaan sebesar 84,7% dan efektivitas program mencapai 83,53%. PKH terbukti berperan signifikan dalam membantu kebutuhan dasar keluarga miskin, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan besaran bantuan yang terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan validasi data, sosialisasi yang lebih intensif, dan optimalisasi pendampingan agar PKH dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat

Page 66 of 104 | Total Record : 1031