cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 63   64   65   66   67 
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit Tni Ad Atas Tindak Pidana Lalu Lintas : Studi Kasus Putusan Nomor: 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024 Poedja P., Ni Made Citra Pradnyani; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2213

Abstract

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sebagian besar dipicu oleh kelalaian manusia menjadi persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh peradilan militer terhadap prajurit TNI Angkatan Darat dalam tindak pidana lalu lintas, dengan fokus pada Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta analisis konseptual terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan militer menerapkan pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, dengan tetap mempertimbangkan faktor pemberat, peringan, serta konteks kedinasan pelaku. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif diterapkan melalui keterlibatan institusi militer dalam penyelesaian dengan keluarga korban. Temuan ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan pembinaan prajurit. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan hukum pidana militer di Indonesia agar tetap relevan dengan prinsip hak asasi manusia dan dinamika sosial hukum kontemporer
Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan Dan Keadilan M. Iqbal; Agnes Natalia Sihombing; Agnes Novita Br Simanjorang; Anggun Adelita; Daniel Fransisto Hutabarat; Elisman Pangodiyan Siregar; Jesicana Silaban; Magdalena Friskayanti Manalu; Rejeki Karina Banurea; Riris Bintang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2215

Abstract

Poligami merupakan praktik perkawinan yang dibolehkan dalam Islam dengan batas maksimal empat istri dan syarat utama mampu berlaku adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif hukum Islam dengan menyoroti aspek kebolehan dan keadilan, sekaligus mengkaji relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur Al-Qur’an, hadis, fikih klasik, regulasi perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, poligami merupakan dispensasi yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, bukan kewajiban, dan pelaksanaannya mensyaratkan keadilan lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, sementara keadilan batiniah sulit dicapai. Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan izin pengadilan, persetujuan istri, serta bukti kemampuan finansial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa poligami hanya dapat dibenarkan jika prinsip keadilan ditegakkan secara menyeluruh, karena tanpa keadilan praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender, pelanggaran hak keluarga, dan kerentanan sosial.
Keberlakukan Bank Sampah di Desa Dangin Puri Kelod Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Ida Ayu Nadya Arlista; Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2219

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dan praktik dalam pengelolaan sampah, mengevaluasi solusi inovatif melalui program bank sampah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan program di Desa Dangin Puri Kelod. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, studi literatur, serta analisis hukum terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Program bank sampah terbukti mampu mengatasi tantangan tersebut melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, insentif finansial, dan kolaborasi multisektor. Rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis nilai Islam seperti khalifah dan maslahah diperlukan untuk memperkuat efektivitas program, meningkatkan kesadaran ekologis, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
Multisensori Al-Qur’an: Model Pembelajaran Al-Qur’an bagi Siswa Tunagrahita Abd. Aziz; Ahmad Zain Sarnoto; Muhammad Daffa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2225

Abstract

Pembelajaran Al-Qur’an bagi siswa tunagrahita menghadapi tantangan kompleks karena keterbatasan kognitif, konsentrasi, dan daya ingat yang menghambat proses pengenalan huruf hijaiyah, pelafalan, serta pemahaman ayat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menganalisis efektivitas model pembelajaran Multisensori Al-Qur’an sebagai strategi inovatif yang mengintegrasikan indera visual, auditori, kinestetik, dan taktil untuk meningkatkan kemampuan membaca dan motivasi belajar siswa tunagrahita. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development (R&D) dengan model Borg & Gall yang dimodifikasi dalam enam tahap, meliputi studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk, uji coba terbatas, revisi, dan uji coba lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multisensori secara signifikan meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah, pelafalan, daya ingat, konsentrasi, serta motivasi belajar. Guru menilai model ini praktis dan mudah diadaptasi dalam konteks kelas inklusif, sementara siswa menunjukkan keterlibatan aktif dan peningkatan hasil belajar yang konsisten. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi multisensori dalam pembelajaran Al-Qur’an dapat menjadi solusi strategis dalam pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan humanis bagi anak berkebutuhan khusus.
Analisis Hukum terhadap Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Desa dan Kepuasan Masyarakat di Desa Bukit Mulya Dita Rizqi Adelia; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2229

Abstract

Pelayanan publik merupakan wujud nyata dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk pada tingkat pemerintahan desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik aparatur Desa Bukit Mulya berdasarkan sepuluh dimensi Servqual serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap lima orang warga yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Desa Bukit Mulya cukup baik pada aspek kesopanan, kejujuran, dan daya tanggap, namun masih lemah pada keandalan, kompetensi teknologi, serta fasilitas inklusif. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian waktu, akurasi, dan pemerataan akses. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan kualitas dokumen, serta penyediaan fasilitas inklusif untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reuopload Konten Digital Dalam Youtube Luh Made Mirah Rahma Dewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2230

Abstract

Fenomena reupload konten digital tanpa modifikasi di platform YouTube telah menjadi persoalan hukum yang kompleks karena melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap reuploader konten digital tanpa modifikasi dalam perspektif doktrin fair use, menilai relevansi penerapan doktrin tersebut dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan reupload tanpa modifikasi tidak dapat dibenarkan dalam kerangka fair use karena tidak bersifat transformatif dan seringkali bertujuan komersial, sehingga reuploader dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan norma, pedoman implementasi yang lebih rinci, kolaborasi multisektor, dan pemanfaatan teknologi sebagai strategi integral untuk memperkuat rezim perlindungan hak cipta digital di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Penerapan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa Perspektif Hukum Pariwisata Ni Putu Pramudia Anjaswari; Kadek Julia Mahadewi; Dewa Krisna Prasada; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2236

Abstract

Pariwisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, namun keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan destinasi sering kali masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa ditinjau dari perspektif hukum pariwisata serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus yang berfokus pada praktik pengelolaan wisata air dan keterlibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UU No. 10 Tahun 2009, Permenparekraf No. 14 Tahun 2016, dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 dengan implementasinya di lapangan, di mana masyarakat adat hanya berperan pada tataran teknis dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis maupun pembagian keuntungan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, mekanisme kemitraan, sertifikasi usaha, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan : Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sm Fransiskus Paran; Rini Apriyani; Sofwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2293

Abstract

Perkembangan hukum pidana di era digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan keadilan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, serta mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan teori hukum pidana dan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum, literatur, serta pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara kondisi kejiwaan terdakwa dan putusan hakim, di mana pemeriksaan psikiatri forensik yang seharusnya menjadi dasar penilaian kapasitas pertanggungjawaban tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran asas geen straf zonder schuld dan diskriminasi hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi antara hukum pidana, hukum kesehatan jiwa, dan pendekatan multidisipliner dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ di era kejahatan siber
Organizational Culture in Realizing Higher Education Innovation in Private Universities in Jambi Province Mawaddah Warahmah; Kaspul Anwar Us; Badarusyamsi, Badarusyamsi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.1414

Abstract

The rapid transformation of the higher education landscape demands that universities develop adaptive and innovative organizational cultures to remain competitive and sustainable. This study aims to analyze the role of organizational culture in fostering innovation within private Islamic higher education institutions in Jambi Province. A qualitative approach with a case study design was employed, involving three institutions: IAI Muhammad Azim, IAI Yasni Muaro Bungo, and Nusantara Batanghari University. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and then analyzed descriptively. The findings reveal that a strong organizational culture characterized by effective communication, team collaboration, visionary leadership, and the integration of Islamic values significantly contributes to academic, managerial, and social innovation within universities. However, challenges such as limited human resources, inadequate facilities, and insufficient funding remain. The implications highlight the importance of systematically strengthening organizational culture as a foundation for sustainable innovation and institutional development in Islamic higher education
Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamax Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Luh Putu Niti Rahayu; Kadek Julia Mahadewi; Ketut Elly Sutrisni; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2231

Abstract

Fenomena pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax yang marak terjadi di berbagai SPBU telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat peredaran Pertamax oplosan dalam perspektif hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum terkait perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak konsumen telah dijamin secara normatif, implementasinya masih lemah, terutama pada aspek preventif berupa pengawasan mutu dan distribusi. Perlindungan hukum yang diberikan selama ini lebih bersifat represif melalui pemberian ganti rugi setelah kerugian terjadi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi turunan dan sistem pengawasan yang lebih transparan untuk menjamin hak konsumen atas barang yang sesuai standar serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.

Page 65 of 104 | Total Record : 1031

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023