cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuri Hidayati
Contact Email
nurihidayati@ubibanyuwangi.ac.id
Phone
+6281333293329
Journal Mail Official
nurihidayati@ubibanyuwangi.ac.id
Editorial Address
Jalan Kawasan Kampus Terpadu Bumi Cempokosari Nomor 40 Sarimulyo, Cluring - Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Published by Universitas Bakti Indonesia
ISSN : 28297873     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia) is a Journal published by the Faculty of Law, University of Bakti Indonesia, whose publication is scientific, advancing science, original and not plagiarism, which is published twice a year in Juni and Desember. Golrev is expected to help Academics, students, and Practitioners to be able to publish Scientific Articles on Legal Studies which can then be read by all circles Criminal law; Civil law; International law; Constitutional Law; State Administrative Law; Islamic law; Economic Law; Health Law; Customary law; Environmental law; Government Sciences Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) ratu bilqis naily
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ISPO merupakan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ISPO, konsep kelapa sawit berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan secara nasional. Oleh karena itu dalam tulisan ini terdapat 3 (tiga) rumusan yakni yang pertama, Apa ratio legis pengaturan Indonesian Sustainable Palm Oil, yang kedua, Apakah Indonesian Sustainable Palm Oil yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga, Bagaimana konstruksi hukum kedepan agar Indonesian Sustainable Palm Oil lebih sesuai dengan pebangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang undang (statute approach), pendekatan historis/sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat tiga (tiga) landasan ratio legis pengaturan ISPO yakni landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang semuanya saling berkesinambungan. Kedua, industri minyak sawit yang terdapat pada peraturan Presiden memiliki kontribusi dalam pencapaian SDGs 2030 Indonesia mencakup aspek ekonomi, sosial, ataupun lingkungan hidup. Ketiga, bentuk pengaturan kedepan mengenai ISPO yaitu peraturan pelaksana Perpres ISPO perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitan dengan perlindungan lingkungan, termasuk ekosistem gambut dan hutan alam, dan hak asasi manusia, sehingga berbagai kritik dalam regulasi ISPO semakin berkurang dan menghasilkan kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga menciptakan keadilan bagi pekebun maupun pengusaha kelapa sawit.
HIBAH SEBAGAI PELUNAS HUTANG
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hibah merupakan pemberian dengan sukarela atau cuma-cuma denganmengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Mayoritas konteks hibahberwujud pemberian berupa benda bergerak atau benda tetap dari penghibahkepada penerima hibah. Pemberiannya diberikan ketika si penghibah masih hidupdan dalam keadaan sadar kepada penerima hibah. Pada sengketa hukum yangterjadi proses hibah tersebut dilegalkan melalui notaris untuk legalisasi proseshibah antara pihak penghibah (orang tua) dan penerima hibah (anak atau ahliwaris). Pada isi perjanjian hibah yang dibuat point konkrit menyatakan bahwa obyekhibah tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan dengan dalil apapun.Namun, yang terjadi obyek tersebut oleh penghibah diperjualbelikan dengan dalilsebagai pelunasan hutang akibat tidak meiliki asset lain kecuali obyek hibahtersebut. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan hukum boleh tidaknyamelanggar ketentuan perjanjian hibah yang telah dibuat secara legal tersebut untukmelunasi hutang pihak penghibah.
PEMIKIRAN BARU DALAM PENGATURAN ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM RUU KUHAP BESERTA POLITIK HUKUMNYA Lelly Muridi Zham-Zham; Ferika Nurfransiska; Cahya Andika
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat pesat dalam hukum pidana dan perubahan hukum, baik dalam hukum pidana formil yang tercantum dalam KUHAP dan RUU KUHAP yang sedang disusun dan dibahas, maupun hukum pidana materiil yang telah diimplementasikan dalam KUHP. Salah satu perubahan yang mendasar dalam RUU KUHAP adalah aturan mengenai alat bukti yang sah. Politik hukum dalam pengaturan RUU KUHAP tentang alat bukti dan pembuktian merupakan salah satu upaya koreksi terhadap nilai-nilai yang ada seperti sosial, politik, kultural, dan lain-lain. Hal inilah yang melandasi terciptanya norma hukum dan koreksi terhadap materi muatan normatif dan substantif hukum yang ingin dicita-citakan.
PROSEDUR PENANGGULANGAN RESIKO PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE BAGI PEMBELI Krisno Jatmiko; Nuri Hidayati; Ferika Nurfransiska
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada era digitalisasi jual beli secara online dalam dunia perdagangan sangat digandrungi oleh masyarakat. Namun tidak disadari bahwa didalamnya terdapat resiko yang timbul setelah melakukannya, banyak dari kalangan ibu-ibu, anak remaja, sampai dengan bapak-bapak antusias berbelanja online karena dirasa harga barang tersebut murah dan efisien waktu hanya dengan melihat referensi jenis barang yang diperlihatkan melalui foto dan video saja. Dalam konteks ini, resiko yang sering terjadi dalam jual beli online ialah kecurangan atau penipuan atas barang yang dipesan dengan barang yang datang tidak sesuai foto dan video. Terlebih barang ada yang tidak dikirimkan oleh penjual. Sehingga pembeli mengalami kerugian materiil yang tidak dapat dituntut pengembalian. Kecurangan dalam jual beli online pada era digitalisasi ini banyak terjadi pada penggunaan akun social media facebook, Instagram, whatshap. Sehingga dari akun sosial media yang terlampir masih belum ada langkah tegas dalam menanggulangi resiko penipuan.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENYEBAB UTAMA TERJADINYA KEGIATAN PINJAM MEMINJAM UANG DI MASYARAKAT
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang banyak dilakukan oleh semua kalangan. bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Melonjaknya daya tarik pinjam meminjam baik di lembaga perbankan atau non perbankan sangat diminati oleh para masyarakat. Analisis terhadap antusiasme masyarakat mengakibatkan peneliti mengkaji tentang apa faktor dan penyebab utama dari kalangan masyarakat melakukan transaksi pinjam meminjam uang (kredit) di lembaga perbankan atau non perbankan.
URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Cahya Andika; Lelly Muridi Zham-Zham
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel. Pendidikan selalu mengupayakan terciptanya peserta didik yang selalu melakukan pembaharuan setiap waktu. Tidak hanya berpendidikan tinggi akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Dari perubahan dan inovasi yang dihasilkan tersebut mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan suatu bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan menurut Kirk dan Miller.
KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN LETTER C TANPA DIIKAT OLEH AKTA NOTARIIL
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KEASLIAN PRODUK BERAS MAHKOTA RAUNG (STUDI KASUS di KUD DWI KARYA TULUNGREJO GLENMORE) Fahmi, Iwan; Hidayati, Nuri; Rahman, Auliya Gaffar
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran beras yang kita jumpai di pasar, toko tradisional maupun swalayansangatlah banyak dengan kemasan dan merk yang bervariatif. Terkadang, dalamperedaran atau pendistribusiaanya acapkali sering kita jumpai pelaku usaha yangtidak mencantumkan informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh konsumenpada kemasan beras yang dijualnya. Semisal, informasi produksi, tanggalkadaluarsa, tempat produksi, ijin edar, nama produk, serta kandungan gizi berastersebut.Untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen itu, pemerintahmemberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999yang secara khusus menguraikan segala hal yang berkaitan dengan hak dankewajiban konsumen serta pelaku usaha maupun produsen.Sehingga, keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnyadalam memberi perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan hak dankepentingannya serta untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri.
TINJAUAN YURIDIS POLIGAMI SIRI TANPA IZIN ISTERI SAH DALAM PERSPEKTIF KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nurofik, Mohamad; Hidayati, Nuri; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagiseluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No 01 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Sebelumdiberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturanperaturan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW), Ordonansi PerkawinanIndonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken),Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang PencatatanNikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturanMenteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanyamengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktekhukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqhmazhab Syafi’i (Hamid Sarong, 2010: 24-25). Undang-Undang Perkawinan sebagaiproduk unifikasi yang merupakan hukum positif haruslah menjadi pengayom danpelindung bagi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negaraIndonesia. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, karena UUD 1945 memberikanjaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah [Pasal 28B ayat(1) UUD 1945].
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PELAKSANA VAKSINASI YANG DIPALSUKAN DAN VAKSIN TIDAK BERIZIN PADA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Zham-Zham, Lelly Muridi; Sugiyono, Slamet; Firdaus, Akhmad Touwil
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan modal utama bagi perkembangan dan pembinaan sumberdaya manusia dalam mengukur laju pertumbuhan suatu bangsa. Kesehatanmempunyai peranan mendasar yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsaIndonesia. Indonesia sedang diguncang oleh pandemi yang juga telah menyebar keberbagai negara yaitu Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan sebutanCovid-19. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bermacam-macam seperti flu, sesaknafas, atau infeksi yang serupa dengan SARS dan MERS. masyarakat juga selaluditekankan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru berupa menerapkan 3M yaituMemakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun. Dalam perkembangannya, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat untuk melakukanvaksinasi covid-19 secara gratis yang disediakan pada tiap-tiap daerah tempattinggal, namun terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran berupamendistribusikan vaksin yang tidak berizin sehingga ini membuat pemerintahsemakin sulit mendisiplinkan oknum pelaksana vaksin covid-19 di masa keadaannegara sedang darurat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalahmetode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yaitu metodepenelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahansekunder belaka dan juga untuk kelengkapan data digunakan sumber hukum berupabahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian saran yang dapat diberikankepada pemerintah selain kebijakan pemerintah yang harus tanggap juga perlumempertegas kinerja petugas pelaksanan vaksin agar tidak terjadi diluar kendalipemerintah di masa kondisi darurat ini, tidak hanya sampai disitu pemerintah jugaperlu menindak tegas para oknum-oknum yang membandel dengan memproduksi,mengedar dan mendistribusikan vaksin tidak berijin.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia