cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuri Hidayati
Contact Email
nurihidayati@ubibanyuwangi.ac.id
Phone
+6281333293329
Journal Mail Official
nurihidayati@ubibanyuwangi.ac.id
Editorial Address
Jalan Kawasan Kampus Terpadu Bumi Cempokosari Nomor 40 Sarimulyo, Cluring - Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Published by Universitas Bakti Indonesia
ISSN : 28297873     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia) is a Journal published by the Faculty of Law, University of Bakti Indonesia, whose publication is scientific, advancing science, original and not plagiarism, which is published twice a year in Juni and Desember. Golrev is expected to help Academics, students, and Practitioners to be able to publish Scientific Articles on Legal Studies which can then be read by all circles Criminal law; Civil law; International law; Constitutional Law; State Administrative Law; Islamic law; Economic Law; Health Law; Customary law; Environmental law; Government Sciences Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Pada Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby) Mulya, Bathara; Nurfransiska, Ferika; Lutfianidha, Redyana; Hidayati, Nuri
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah oleh majelis hakim terdakwa dipidana penjara 8 (delapan) bulan pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Pada Putusan Nomor 556/PID.B/2022/PN.SBY) Jampung, Higinus Teodosius; Nurfransiska, Ferika; Maryuliyanto; Zham-zham, Lelly Muridi
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan 556/Pid.B/2022/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengumpulkan data yang relevan serta melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Di samping itu, penulis juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan hukum pidana pada perkara ini sudah tepat. Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti yang kemudian saling berkaitan dan mengungkapkan fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby. yakni dengan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang merupakan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan tersebut dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penjatuhan hukuman pidana penjara ini semata-mata untuk memberikan arahan dan efek jera atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
PDF PEMBANGUNAN HUKUM DI BIDANG TRANSFORMASI KESEHATAN DITINJAU DARI SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Hardiyanto; Fatchrurhozi, Ilyas Putra; Setiadi, Wicipto
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan suatu Negara hendaknya diikuti oleh semakin maju dan berkualitasnya suatu aturan pada Negara tersebut, suatu aturan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya dengan menggunakan tata aturan yang baik juga. Awal pembangunan konsep hukum di bidang kesehatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Kedua instrumen hukum tersebut dinilai masih terdapat banyak kekurangan maupun tumpang tindih kebijakan di bidang kesehatan terlebih dalam pelimpahan kewenangan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan secara atribusi. Dinamika pembangunan peraturan perundang-undangan dalam mengatasi penguatan sistem kesehatan Nasional secara besar-besaran perlu dilakukan guna transformasi layanan kesehatan yang berkualitas bagi Masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsep transformasi kesehatan tersebut semula ingin diwujudkan oleh Pemerintah, namun sejak adanya Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal tersebut tertunda. Hak Prerogatif Presiden sesuai mandat Konstitusi yang mana jika dalam hal ikhwal atau kegentingan yang memaksa dapat dimungkinkan untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah sebagai penganti Undang-Undang. Pemerintah telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kembali menentukan formulasi pembentukan hukum untuk mewujudkan transformasi kesehatan tersebut melalui Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jurnal ini menghasilkan analisis transformasi pembangunan hukum di bidang kesehatan meliputi transformasi layanan rujukan, sistem ketahanan Nasional, sistem pembiayaan di bidang kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan melalui sistem Omnibus. Hal tersebut sejalan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
PDF TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Fahmi, Iwan
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama 21 tahun sudah Republik Indonesia memiliki Undang-Undang No. 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran. Namun, faktanya UU TP sebelum dan sesudah diresmikan dan sah diundangkan banyak menuai pro kontra terkait dengan isinya yang bagi sebagian pihak dianggap tidak perlu dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan isi dari amanah UU TP ini memporeleh banyak tekanan dan pelemahan wewenang dari berbagai macam pemangku kepentingan dari mulai pemerintah sendiri, lembaga penyiaran dan ketidak jelasan aturan main yang ada dalam undang-undang tersebut. Dari berbagai macam permasalahan dan judicial review (JR) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pelaku usaha penyiaran swasta membuat kewenangan dari KPI terbatasi dengan keputusan MK Nomor 005/PUU-/2003 yang menyebutkan, KPI tidak lagi memiliki hak untuk ikut serta dengan pemerintah dalam hal pembentukan peraturan pemerintah terkait dengan kegiatan penyiaran. Selain itu, permasalahn internal yang dihadapi oleh KPI Pusat dan daerah juga tidak kunjung selesai. Mengiangat pada kedua belah hanya berlaku sistem koordinatif semata. Sehingga mengakibatkan penegakan hukum dalam dunia penyiaran masih relatife belum maksimal.
PDF POLITIK HUKUM CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN Erickatama, Andrian; Fatchrurhozi, Ilyas Putra; Syahuri, Taufiqurahman
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prioritas utama Indonesia dalam menghadapi keterbatasan ruang gerak kebijakan ekonomi makro di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak adalah dengan melakukan penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing. Penguatan fundamental ekonomi domestik dilakukan dalam bentuk stabilitas permintaan produk domestik, konsumsi produk privat guna meningkatkan tekanan harga global yang sangat mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik bagi investor. Kebijakan reformasi struktural yang komprehensif oleh Pemerintah melalui sistem cipta kerja Nasional dalam mendorong penguatan fundamental ekonomi domestik tentu melibatkan semua pihak-pihak terkait. Melalui kebijakan politik perlu disusun suatu peraturan yang bertujuan untuk menciptakan iklim kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah dalam rangka pemenuhan hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Konstitusi. Tidak lepas juga terhadap sektor lapangan kerja melalui pengaturan hukum terkait peningkatan ekonomi investasi dan kegiatan usaha yang mana hal tersebut harus memuat paling sedikit mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi yang saat ini belum diatur secara eksplisit dalam suatu Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dinamika politik hukum dalam mengatasi penguatan fundamental ekonomi domestik melahirkan suatu kebijakan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada saat itu pembentukannya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PUU), melalui pengujian materiil melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kebijakan tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Langkah politik hukum Pemerintah selanjutnya adalah melakukan perubahan kedua UU PUU dengan memasukkan norma pembentukan Undang-Undang melalui sistem Omnibus Law. Guna mewujudkan komponen partisipasi yang bermakna Pemerintah dalam hal menunjang percepatan penerapan Norma Cipta Kerja, maka dibentuk Satuan Tugas Cipta Kerja yang bertugas untuk melakukan sosialisasi mengenai Norma Cipta Kerja. Berkaitan dengan Hak Prerogatif Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki pandangan untuk mengesahkan regulasi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang di dalam BAB IV mencangkup Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan politik hukum Pemerintah Indonesia dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cipta kerja khusus terkait dengan Ketenagakerjaan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam UU Ciptaker diatur secara eksplisit dalam 5 (lima) bagian dan 1 paragraf, untuk itu diperlukan perhatian khusus terlebih dalam hal kewenangan lembaga terkait guna menyelesaikan permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja Alih Daya (Outsourcing), Pengupahan, Pernikahan buruh/Pekerja, Pesangon, Jaminan Sosial, dan Pekerja Migran.
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAK ATAS REPUTASI Zham-zham, Lelly Muridi; Mustariyanto, Wahyu; Nurfransiska, Ferika; Gaho, Karsena
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji dua masalah utama: pengaturan pencemaran nama baik saat ini dan kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif, dengan mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1) untuk ranah pidana, serta dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380 untuk penggantian kerugian. Disarankan agar pengaturan pencemaran nama baik diklasifikasikan: pencemaran yang merugikan individu diatur dalam hukum perdata dengan kompensasi bagi korban, sedangkan pencemaran yang mengganggu kepentingan umum diatur dalam ranah pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik Lutfianidha, Redyana; Hidayati, Nuri; Laowo , Barnabas; Dawolo, Olianus
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era digital, transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, dengan meningkatnya penggunaan transaksi elektronik, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. Artikel ini membahas berbagai aspek hukum yang melindungi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, mencakup peraturan yang berlaku, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang memadai, masih terdapat kekurangan dalam implementasi yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal.
ANALISIS DAMPAK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH Hidayati, Nuri; Zebua, Indah Erdasari; Dakhi, Elni Fitriani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

"Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah" membahas konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak sewa-menyewa tanah yang dibuat secara resmi di hadapan pejabat berwenang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Wanprestasi, yang merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian, dapat memicu sengketa hukum. Penyelesaian sengketa ini tidak membedakan antara penolakan terhadap autentisitas akta dengan isi perjanjian. Studi ini bertujuan untuk meneliti konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa tanah yang diatur dalam akta autentik, serta untuk mengidentifikasi opsi hukum yang tersedia bagi pemberi sewa terhadap penyewa yang melanggar perjanjian setelah masa berakhir. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa pihak yang merugi akibat wanprestasi berhak menuntut pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian serta dapat meminta ganti rugi. Undang-undang menyediakan opsi hukum non-litigasi dan litigasi sebagai upaya untuk menegakkan haknya. Apabila akta autentik perjanjian sewa-menyewa tanah telah memenuhi syarat dan memiliki kekuatan pembuktian, pihak pemberi sewa dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek yang menjadi sengketa untuk menegakkan haknya sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.
Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Andika, Cahya; Maryuliyanto; Esa Ramadani, James Nur; Purwanto , Firmansyah
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan, yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama dalam perkawinan maupun jika terjadi perceraian. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh hukum perdata, yang mencakup berbagai aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang akan atau sudah menikah.Artikel ini menelusuri pengaturan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap landasan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, jenis-jenis perjanjian perkawinan yang diakui, serta dampak hukum dari perjanjian tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri.Pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia melibatkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan berkontrak, serta kepentingan umum. Namun demikian, ada juga batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan anak-anak dan kesejahteraan keluarga.
Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pemberitaan Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Jatmiko, Krisno; Sutiyani; Buanakhe , Iman Frizal; Buulolo , Felix
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumya pihak yang dirugikan mendasarkan gugatannya pada Pers dinilai tidak melakukan peliputan secara berimbang, tidak melakukan konfirmasi, dan berita bersifat terdensius. Jika ditinjau dari beberapa kasus kelalaian Pers yang terjadi, dapat diketahui bahwa berita yang S4dimuat tidak melakukan check dan recheck kembali tentang keakuratan berita tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang diberitakan, ditambah lagi dengan adanya sikap masyarakat yang sudah terlanjur, mempercayai berita tersebut sehingga membentuk opini dalam masyarakat tersebut (public opinion). Hasil dari Penelitian ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan berita tidak benar bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut : Pendaftaran Gugatan, Membayar Panjar Biaya Perkara, Registrasi Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaiu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia