JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia) is a Journal published by the Faculty of Law, University of Bakti Indonesia, whose publication is scientific, advancing science, original and not plagiarism, which is published twice a year in Juni and Desember. Golrev is expected to help Academics, students, and Practitioners to be able to publish Scientific Articles on Legal Studies which can then be read by all circles Criminal law; Civil law; International law; Constitutional Law; State Administrative Law; Islamic law; Economic Law; Health Law; Customary law; Environmental law; Government Sciences Law.
Articles
40 Documents
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN ]]>
<![CDATA[Zham-Zham, Lelly Muridi]]>;
<![CDATA[Nurfransiska, Ferika]]>;
<![CDATA[Maryuliyanto, Maryuliyanto]]>;
<![CDATA[Apriyani Livinea , Demu]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh Petrus KopongEban Atakelan ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.Kapolda NTT menyanksi Petrus Kopong Eban Atakealan dengan hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormta (PTDH) terhadapnya. Petrus Kopong EbanAtakelan dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda NTT saat itu,karena dianggap melakukan kewenang-wenangan. Hal ini terjadi, karena PetrusKopong Eban Atakelan tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. PetrusKopong Eban Atakelan mengganggap cacat administrasi karena Kapolda NTTmenjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian iniadalah: Pertama, bagaimana proses penerapan hukum dan pelaksanaankeputusan kapolda NTT terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormatanggota polri dalam perkara nomor 30/G/2021/PTUN.KPG? Kedua, Apa yangmenjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa Tata UsahaNegarapemberhentian tidak dengan hormatkepada anggota polri yangmengalami gangguan kejiwaan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisproses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukumdi Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian inimenggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melaluiberbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasilbahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh Petrus Kobong EbanAtakelan dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proseshukum administrasi negara. Dalil gugatan Petrus Kopong Eban Atakelan ditolak,dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proseshukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secaraformil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zham-Zham, Lelly Muridi]]>;
<![CDATA[Lutfianidha, Redyana]]>;
<![CDATA[Kemalasari, Ervira]]>;
<![CDATA[Firdaus, Achmad Touwil]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannyadi dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusinegara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapanhukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukumdan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengannilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality beforethe law bukan tanpa hambatan. Equality Before the Law adalah konsep yang sangatuniversal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal EqualityBefore the Law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkanadanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, Equality Beforethe Law tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskanbahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku.Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Penelitianini menggunakan metode tipe penelitian Yuridis normatif atau doctrinal denganmemberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkinmemprediksi pembangunan masa depan. Dengan membahas tentang dasar hukumkonsep Equality Before the Law dalam peradilan di Indonesia dan praktik peradilan diIndonesia yang tidak menunjukkan jaminan atas Equality Before the Law terpenuhi bagisetiap orang di Indonesia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN LAPAS KELAS II A BANYUWANGI ]]>
<![CDATA[Maryuliyanto, Maryuliyanto]]>;
<![CDATA[Nurfransiska, Ferika]]>;
<![CDATA[Andika, Cahya]]>;
<![CDATA[Hartopo, Arie Mukti]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah berhakmendapatkan remisi. Adapun rumusan masalah yang dibahas di dalam skripsi iniyaitu bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan di LapasKelas II A Banyuwangi dan apa saja kendala dan Solusi atas pelaksanaan pemberianremisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi. Penelitian inimenggunakan metode hukum empiris dengan cara mengumpulkan fakta-faktasosial di lapangan melaui wawancara, dan dokumendokumen yang berkaitan denganmasalah dalam penelitian ini, setelah itudilakukan penarikan kesimpulan secarainduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberianremisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi merupakan pelaksanaan salah satu hak narapidana, setelah narapidana memenuhi syaratsubstantif, dan syarat admisnistratif maka narapidana bisa mendapatkan remisi.Adapun kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap wargabinaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi yaitu eksekusi dari pihak kejaksaan yanglambat sehingga narapidanatidak dapat diusulkan remisi, dengan demikian perluadanya kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif antara pihak kejaksaan danlapas. Kemudian yang menjadi kendala lain adalah pindahan dari Unit PelaksanaTeknis (UPT) yang sebelumnya belum diusulkan remisi sehingga harus melengkapiberkasnya terlebih dahulu, dan diusulkan untuk pemberian remisi susulan.Selanjutnya kendala lain yaitu dari perilaku narapidana itu sendiri dimananarapidana melakukan tindakan pelanggaran sehingga hak untuk memperolehremisi dicabut, maka diperlukan usaha olch petugas permasyarakatan dengandidasari jiwa pengabdian yang tinggi dan tekun serta mempunyai kemampuan yangmemadai, baik itu dari segi perilaku atau moral sebagai petugas yang memilikikualitas kualifikasi tertentu untuk melaksanakan tugas pembinaan agar narapidanabisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran lagi.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN CLOSE CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Mustariyanto, Wahyu]]>;
<![CDATA[Nugroho, Wahyu Setyo]]>;
<![CDATA[Zham-Zham, Lelly Muridi]]>;
<![CDATA[Supono, Supono]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pembuktian tidaksekedar berbicara tentang alat bukti sebagaimana ditegaskan pada Pasal184 ayat (1) KUHAP maupun barang bukti sebagaimana disebut dalam HIR.Teknologi yang semakin canggih dan mutakhir melahirkan berbagai terobosan yangdapat membantu dalam menemukan dan memperjelas kebenaran tentang suatuperistiwa. Dewasa ini pembuktian telah mengggunakan alat bukti berupa dokumeneletronik seperti rekaman suara, pesan singkat, dan rekaman CCTV untukmenemukan kebenaran materil suatu peristiwa pidana. Close Circuit TelevisionRecorded (Rekaman CCTV) adalah teknologi yang paling menonjol jika digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Kemampuan rekaman close circuit televisionrecorded (rekaman CCTV) dalam menampilkan dengan utuh secara visual tentangsuatu peristiwa, menjadikannya sabagai sarana yang memiliki kedudukan pentingdalam pembuktian. Beberapa produk undang-undang tentang tindak pidana khususyakni undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik dan berbagai Undangundang khusus lainya telah menempatkan close circuit television recorded (rekamanCCTV) sebagai alat bukti sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuikedudukan Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) dalam Pembuktianpada Sidang Pengadilan Tindak Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan proses Pembuktian pada SidangPengadilan Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL GILIMANUK ]]>
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Nurfransiska, Ferika]]>;
<![CDATA[Jatmiko, Krisno]]>;
<![CDATA[Sutiyani, Sutiyani]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberiperlindungan hukum terhadap seseorang yang dirugikan hak dan kepentingannyaserta untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Banyaknya kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa sering terjadi di perairanIndonesia dan menjadi pemberitaan yang seringkali kita dengar, akibat dari kejadiantersebut maka dapat dipastikan syahbandarlah yang menjadi tersangkanya. Dalammelaksanakan tugas, fungsi dan kewenanangannya seorang syahbandar tidakbekerja seorang diri tetapi dibantu oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yaituMarine Inspector SDP yang bertugas memeriksa kelaiklautan kapal sebelum kapalberangkat yang hasil pemeriksaan tersebut adalah laik dan laik laut kapal tersebut,bila kapal dilaporkan laik laut maka seorang syahbandar akan menerbitkan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimakasud akan tetapi bila laporan marine inspectorSDP selaku Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melaporkan bahwa kapal tidaklaik laut maka seorang syahbandar akan menangguhkan penerbitan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimaksud sampai kapal tersebut melengkapi semuapersyaratan administratif maupun pemeriksaan fisik kapal yang telah dilaporkantersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentangtanggung jawab hukum seorang syahbandar dalam pengawasan keselamatan kapalangkutan penyeberangan pada satuan pelayanan pelabuhan penyeberanganGilimanuk. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah menganalisis bagaimanaperanan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutanpenyeberangan, menganalisis faktor - faktor apa yang menghambat syahbandardalam melaksanakan pengawasan keselamatan sarana angkutan penyeberanganserta tanggung jawab hukum syahbandar bilamana terjadi kecelakaan kapalangkutan penyeberangan.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN DPR DALAM PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Fernanda, Diah Ayu]]>;
<![CDATA[Huroiroh, Ernawati]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) menjadi polemik di tengah-tengah penggiat hukum dan juga masyarakat.Keputusan tersebut hasil dari rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 29 September2022. Keputusan yang ditetapkan oleh DPR ini menjadi polemik dan dinilaibertentangan dengan Undang-Undang, tidak sesuai dengan prosedur, dan tergolongtindakan sewenang-wenangan. Tujuan artikel ini untuk menunjukkan danmemetakan letak kontradiksi DPR dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitianini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatanperundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kontradiksi tindakanDPR dalam pemberhentian hakim Aswanto dan penggantian hakim konstitusimenjadi Guntur Hamzah. Salah satunya dalam tindakan DPR yang mengkonfrontirUU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (4) tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasaltersebut menyatakan mekanisme pemberhentian hakim Konstitusi ditetapkan olehKeppres (Keputusan Presiden) atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Upayapencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR merupakan upaya untukmenghambat fungsi, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Haldemikian apabila dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan serius tentunya akan adapendegradasian independensi pada Mahkamah Konstitusi yang mengancam esensidan hakikat dari keberadaan hakim sejatinya bebas dan lepas tanpa ada campurtangan dari cabang-cabang kekuasaan lain.]]>
<![CDATA[PDF TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR NAFKAH (Studi Pada Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm) ]]>
<![CDATA[Isminanda, Syefira]]>;
<![CDATA[Hidayati, Nuri]]>;
<![CDATA[Jatmiko, Krisno]]>;
<![CDATA[Sutiyani]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena nafkah sebagai alasan perceraian dan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dalam putusan nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm. Penelitian ini dilakukan di Batam dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Agama Batam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (library research). Faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, adalah Menurut pasal 38 UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu Kematian, Perceraian, dan Atas Keputusan Pengadilan. Alasan perceraian karena faktor nafkah banyak terjadi dimasyarakat ini. Pada akhirnya Pihak istri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan putusnya perkawinan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah (Studi Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm). Akibat hukum putusnya perkawinan karena faktor nafkah, apabila ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus demi hukum, yaitu hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34.]]>
<![CDATA[PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Sulistio, Pauline]]>;
<![CDATA[Nugroho, Wahyu Setyo]]>;
<![CDATA[Mustariyanto, Wahyu]]>;
<![CDATA[Zham-Zham, Lelly Muridi]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, majelis hakim sepakat untuk memberikan hukuman berupa Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika) selama empat bulan. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat. Bentuk dakwaan dan Pasal yang digunakan dalam dakwaan sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan dalam Pasal yang didakwakan. Hanya saja, dalam proses penyelesaian perkaranya, tahap diversi yang merupakan tahap wajib dilakukan oleh penuntut umum dapat dilaksanakan sehingga hasil penyelesaian perkara yang seyogyanya dapat menghindarkan anak dari persidangan di pengadilan dapat tercapai.]]>
<![CDATA[PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Pada Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt) ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Dian]]>;
<![CDATA[Nurfransiska, Ferika]]>;
<![CDATA[Kemalasari, Ervira]]>;
<![CDATA[Firdaus, Achmad Touwil]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt menyatakan bahwa penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara ini adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.]]>
<![CDATA[PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Megawati, Ryantha]]>;
<![CDATA[Nurfransiska, Ferika]]>;
<![CDATA[Zham-zham, Lelly Muridi]]>;
<![CDATA[Andika, Cahya]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ryantha Megawati. 2274201000922. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan internet, literatur melalui media elektronik secara online, melalui website dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 372 ayat 1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penggelapan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 372 ayat 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan sesuai dengan semua unsur dalam Pasal 372 ayat 1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bias memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan.]]>
