cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuri Hidayati
Contact Email
nurihidayati@ubibanyuwangi.ac.id
Phone
+6281333293329
Journal Mail Official
nurihidayati@ubibanyuwangi.ac.id
Editorial Address
Jalan Kawasan Kampus Terpadu Bumi Cempokosari Nomor 40 Sarimulyo, Cluring - Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Published by Universitas Bakti Indonesia
ISSN : 28297873     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia) is a Journal published by the Faculty of Law, University of Bakti Indonesia, whose publication is scientific, advancing science, original and not plagiarism, which is published twice a year in Juni and Desember. Golrev is expected to help Academics, students, and Practitioners to be able to publish Scientific Articles on Legal Studies which can then be read by all circles Criminal law; Civil law; International law; Constitutional Law; State Administrative Law; Islamic law; Economic Law; Health Law; Customary law; Environmental law; Government Sciences Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA (Studi Kasus Di Desa Maktihan) Zham-Zham, Lelly Muridi; Moruk, Marcelina Muti; Fatoni, Ahmad
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum dimasyarakat sangat dibutuhkan ,khususnyadalam memberi perlindungan untuk masyarakat serta Negara itu sendiri.Hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sering dilakukanoleh para pemegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan sehinggaperlu adanya penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.Seperti yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penegakan hukum bagipelaku tindak pidana korupsi dimana yang melakukan korupsi adalahkepala desa yang dengan wewenangnya menyalahgunakan dana desayang seharusnya itudiperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat didesaitu sendiri. Karena sering terjadi hal demikian, sehingga penulis tertarikuntuk menulis skripsi tentang “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAPPENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA (Studi Kasus di Desa Maktihan). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi iniadalah tentang faktor- faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan danadesa serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa.tujuan yang ingin dicapai adalah secaraumum adalah untuk mengetahuiapasaja faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desaserta penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan dana desa tersebut.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatannormatif yang artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dandiuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidahkaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalahpenelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain iyu penulisjuga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahanhukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang salingmenunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakandeskriptif kualitatif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DIKABUPATEN MALAKA Andika, Cahya; Inacio, Marcelina; Nugroho, Wahyu Setyo
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khusunya di KabupatenMalaka dalam memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat, pemalsuanmerupakan salah satu bentuk perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan yaitusebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak,dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agardiperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatantersebut. Di simpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pemalsuan datakependudukan sesuai dengan undang-undang Kewarganegaraan RepublikIndonesia, bagi disetiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkta 1 (satu)tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit dua ratus lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak satu miliar rupiah.Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan datakependudukan di akibatkan sistem pembuatan kartu keluarga, ktp secara konvensional diindonesia dapat memungkinkan seseorang dapat memilih lebih darisatu atau mungkin memberikan data yang tidak sesuai kenyataan saat pembuatandata kependudukan . pertimbangan hukum hakim atas Tindakan pemalsuan datakependudukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888K/Pid.Sus/2018, permohonan kasasi penuntut umum beralasan huku m dikabulkan,menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “menggunakan data palsu atau yang dipalsukan”menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecualijika dikemudian hari ada putusan hakim dan menentukan lain, disebabkan karenaterpidana melakukan suatu Tindakan pidana sebelum berakhirnya masa pencobaanselama tahun ( satu) tahun.Karena sering terjadi hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DIKABUPATEN MALAKA”. Seperti yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penegakanhukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan data kependudukan dimana yangmelakukan hal tersebut adalah orang-orang mempunyai kuasa atau jabatan dalamsuatu instansi. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah untuk mengetahuitentang apakah pemalsuan data kependudukan dapat dikualifikasikan sebagaitindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelakumelakukan pemalsuan data kependudukan.
REKONSTRUKSI PENGATURAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN TERKAIT PENGAWASAN AUDITOR Jatmiko, Krisno; Yani, Ahmad; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sebuah institusi atau perusahaan telah Diatur terkait pengawasan jaminankeamanan nya dalam hal Sumber daya manusianya juga dalam menjaga citra dannama baik suatu perusahaan melalui Undang Undang Republik Indonesia No 7tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangtahun 1998 diatur dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pada Pasal 29kemudian diatur juga dalam Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang UndangNomor 21 Tahun 2011 Yang Berfungsi menyelenggarakan Sistem Pengaturan Danpengawasan nya agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran yang tidak diinginkanMelalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan tersebutdikarenakan terdapat potensi pelanggaran yang diakibatkan dari pihak luarataupun pihak internal itu sendiri, maka dibutuhkan sebuah pengaturan Konsepbaru untuk menekan adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi melaluipenegasan didalam konsep kepatuhan dan Kehati hatian . Sebuah Rekonstruksipengaturan pasal adalah merubah Konsep penerapan yang diatur dalam sebuahperusahaan tanpa merubah unsur yang mengaturnya artinya perapan konsep yang dilakukan selama ini terdapat sebuah kelemahan didalam nya sehingga memicutindakan kecurangan atau melanggar norma hukum yang sudah diatur didalamnya.
TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKUTU FIRMA (Fa) DALAM KEPAILITAN Nurfransiska, Ferika; Budiharto, Didik; Zham-Zham, Lelly Muridi; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuahperkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yangmemiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankankegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimanaberdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satusyarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niagamengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yangberkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Nurfransiska, Ferika; Zham-Zham, Lelly Muridi; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapatmenyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketaserifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknikpengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yangtelah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan deskriptifkualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnyasertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Faktor-faktor yang dapatmenyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itusendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saatpengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanahdan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dariBadan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karenaketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktorpemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid danUntuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentukpenyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara samadengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yangmempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatusengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta danperistiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat buktiyang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihakPenggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkanadakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusanpengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidakmembenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apaapa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya.Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yangharus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum denganadanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastianhukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PILKADA Maryuliyanto, Maryuliyanto; Zham-Zham, Lelly Muridi; Mustariyanto, Wahyu; Lutfianidha, Redyana
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan sementarayang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikansengketa hasil pilkada. Selain itu juga untuk mengetahui dampak danefektivitas penerapan regulasi penyelesaian Pilkada mengenai ketentuanambang batas selisih suara yang kontradiktif dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yangdikolabirasikan dengan metode pengamatan atau observasi prosespenyelesaian sengketa hasil pilkada pada persidangan di MK menggunakantinjauan literature resmi yang dipublikasikan oleh lembabga MahkamahKonstitusi tersebut. Dengan argumentasi dan putusan hakim yang telah tercatatatau terkodifikasi dengan baik seiring berjalanya pelanggaran. Prosespenyelesaian sengketa didominasi perkara yang gugur akibat tidak memenuhi ambang batas selisih penghitungan suara yang terdapat pada pasal 158Undang-Undang Pilkada.Jumlah perkara yang teregistrasi ke MahkamahKonstitusi yakni 53 perkara sedangkan yang lolos hingga melaju ke prosessidang hanya 7 perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanyapelanggaran terstruktur sistematis dan masif dijadikan dalil utama oleh pihakyang berperkara demi mengesampingkan ketentuan ambang batas.Implementasi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaiansengketa tersebut berkiblat pada keadilan yang substansial dengan tetaptunduk terhadap konstitusi, serta sebagai upaya perlindungan terhadap hakkonstitusional warga negara. Namun di sisi lain unsur kepastian hukum dalammenjalankan amanat Undang-Undang Pilkada bagi pihak yang bersengketatidak terpenuhisecara maksi
MAKNA PEMBEBANAN BANGUNAN DIBAWAH TANAH PADA HAK TANGGUNGAN Jiwandono , Muchammad Rizal; Ali, Moh.; Poesoko, Herowati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dan kemajuan zaman yang sangat pesat dalam hal ekonomi jika tanpa adanya pembaharuan dan pembentukan hukum yang sesuai akan dapat menimbulkan ketimpangan dan membahayakan perkembangan bidang ekonomi. Undang-undang Hak Tanggungan ini sebagai satu kemudahan bagi iklim investasi dan perkreditan di Indonesia, tetapi di sisi lain terdapat kontradiksi antara Undang-undang no 5 tahun 1960 (UUPA) dan UUHT berkaitan dengan asas yang digunakan oleh kedua Undang-Undang ini. Karena itu terdapat 3 (tiga) rumusan pertama apa makna pembebanan jaminan pada Hak tanggungan, kedua apakah pembebanan bangunan dibawah tanah dalam hak tanggungan mendasarkan pada prinsip perlekatan, dan ketiga bagaimana pengaturan kedepan pembebanan bangunan dibawah tanah pada hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif dengan Pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang-undangan dan, Pendekatan Historis. Hasil dari penelitian ini Hak Tanggungan adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab sebagai penjamin atas pelunasan utang tertentu, dengan hak-hak ats tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan hak pakai. hak tanggungan mendasarkan pada prinsip perlekatan karena pada judul UUHT terdapat kata berkaitan dengan tanah. kedepan mengenai pembebanan bangunan dibawah tanah pada hak tanggungan perlunya sebuah landasan hukum atas pemanfaatan ruang bawah tanah atau bangunan di bawah tanah yang kemudian dimasukkan sebagai tambahan pada UUHT. Perkembangan dan kemajuan zaman yang sangat pesat dalam hal ekonomi jika tanpa adanya pembaharuan dan pembentukan hukum yang sesuai akan dapat menimbulkan ketimpangan dan membahayakan perkembangan bidang ekonomi. Undang-undang Hak Tanggungan ini sebagai satu kemudahan bagi iklim investasi dan perkreditan di Indonesia, tetapi di sisi lain terdapat kontradiksi antara Undang-undang no 5 tahun 1960 (UUPA) dan UUHT berkaitan dengan asas yang digunakan oleh kedua Undang-Undang ini. Karena itu terdapat 3 (tiga) rumusan pertama apa makna pembebanan jaminan pada Hak tanggungan, kedua apakah pembebanan bangunan dibawah tanah dalam hak tanggungan mendasarkan pada prinsip perlekatan, dan ketiga bagaimana pengaturan kedepan pembebanan bangunan dibawah tanah pada hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif dengan Pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang-undangan dan, Pendekatan Historis. Hasil dari penelitian ini Hak Tanggungan adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab sebagai penjamin atas pelunasan utang tertentu, dengan hak-hak ats tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan hak pakai. hak tanggungan mendasarkan pada prinsip perlekatan karena pada judul UUHT terdapat kata berkaitan dengan tanah. kedepan mengenai pembebanan bangunan dibawah tanah pada hak tanggungan perlunya sebuah landasan hukum atas pemanfaatan ruang bawah tanah atau bangunan di bawah tanah yang kemudian dimasukkan sebagai tambahan pada UUHT.
PENGAMANAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR PADA JAMINAN KEBENDAAN (STUDI PUTUSAN NO. 04/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2021/PN.NIAGA.JKT.PST JO. NO. 254/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST) Ariyanto, Fendy
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan, bahkan wajib menaati standar profesi dan etika. Temuan penelitian ini mengungkapkan: 1) Tugas para kurator dilakukan sejak tanggal putusan dinyatakan pailit. Kurator tidak mempunyai benturan kepentingan antara PT. Astra Mitra Ventura (Kreditor Separatis) dan PT. Adhi Wijayacitra (Debitor Pailit). Para kurator yang ditunjuk, memiliki hubungan dengan Hakim Pengawas yang tujuannya ialah saling mengawasi, 2) Sikap para kurator dalam menangani hak jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki kreditor separatis, ialah satu kesatuan dari proses utang yang dimiliki oleh PT. Adhi Wijayacitra (bukan boedoel pailit), 3) Upaya para kurator ialah mengamankan segala akta, surat-surat tanah, surat-surat yang berhubungan dengan mesin, dan aset lainnya yang dimiliki debitor. Kelebihan penjualan pada aset yang dimiliki debitor dibagikan kepada kreditor lainnya, sehingga kurator wajib mengirimkan surat panggilan untuk konfirmasi dengan pencocokan data.
PENANGANAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU BERDASARKAN KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Fatchrurhozi, Ilyas Putra; Hardiyanto, Hardiyanto
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui hasil penyelidikannya telah menetapkan 14 (empat belas) peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terjadi di berbagai wilayah Indonesia, selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan masih terdapat 12 (dua belas) kasus Hak Asasi Manusia yang Berat belum mendapatkan penyelesaian. Wujud komitmen Pemerintah Indonesia berkaitan dengan konsep negara hukum yang Demokrasi dalam hal penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat melalui mekanisme Non Yudisial dianggap sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU HAM. Khusus bagi peristiwa Hak Asasi Manusia yang Berat sebelum diundangkannya UU HAM dan sejak adanya Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Melalui Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden mencerminkan upaya Pemerintah dalam pelaksanaan program-program bagi Kementerian dan Lembaga guna mendorong percepatan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat melalui mekanisme non yudisial. Berdasarkan konsep Demokrasi Pancasila diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dan kemerdekaan bagi korban maupun korban eksil yang notabene telah berada di Luar Negeri cukup lama. Makalah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Makalah ini menghasilkan analisis kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan konsep Negara Hukum yang Demokrasi bagi korban peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penyelesaian peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu dapat ditempuh melalui rekonsiliasi berdasarkan kebijakan politik yang berlandaskan hukum.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STAKEHOLDER TERHADAP BAHAN BAKU DAN LEGALITAS PRODUK SONGKOK BAMBU DESA GINTANGAN SEBAGAI POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL Hidayati, Nuri; Harsono, Widi
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadikan karya seni sebagai produk bisnis. Salah satu produk kesenian yang berkembang begitu pesat adalah produk kesenian songkok dari anyaman bambu. Salah satu daerah yang mulai menggencarkan pengembangan produk songkok bambu adalah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terlihat dari banyaknya sanggar kerajinan bambu yang didirikan didaerah tersebut guna memenuhi permintaan pasar yang melonjak tinggi. Lonjakan pesanan songkok bambu berbanding terbalik dengan kondisi pemenuhan bahan baku dan legalitas produk bambu yang masih belum terorganisir secara keberlanjutan. Bahwa pemenuhan bahan baku pembuatan songkok bambu masih belum tercover dengan baik dan legalitas produk anyaman bambu khususnya songkok bambu satupun masih belum tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tentunya membutuhkan upaya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan instansi terkait berdasar kewenangannya guna menerapkan kebijakan konkrit dalam proses pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia