cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nafi' Mubarok
Contact Email
nafi.mubarok@gmail.com
Phone
+6231-8417198
Journal Mail Official
jurnal.al.qanun@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Jl. Jend. A. Yani No. 117 Surabaya 60237
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20882688     EISSN : 27221075     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Qanun merupakan jurnal ilmiah dan media komunikasi antar peminat ilmu syariah dan hukum. Al-Qanun mengundang para peminat dan ahli hukum Islam maupun ilmu hukum untuk menulis hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah syariah dan hukum. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 297 Documents
 20   21   22   23   24 
Hukum ‘Azl: Kajian Mukhtalaf al-Hadith Imam Supriyadi
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 1 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 1, Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.1.225-250

Abstract

This paper aims to examine and understand the traditions about ‘azl by presenting different traditions, finding ways of understanding solutions with the methods mentioned above from the views of previous scholars, and taking legal conclusions from existing understandings. At the end, this paper concludes two things. First, that the hadith narrated above there are differences in terms of sanad and matan and affect the difference in the legal conclusions of the scholars regarding the permissibility of 'azl in absolute terms or with the permission of his wife. Second, that on the basis of al-jam'u muqaddam 'ala al-naskh wa al-tarjih li annahuma ihmal ahad al-dalilayn, then by way of compromise that there is no sarih explanation from the Prophet. about the prohibition of ‘azl because of the qauli hadith of the Prophet. history of Abu Sa'id al-Khudriy ra. shows the meaning that 'azl should not be done, the fi'ly hadith narrated by Ibn Mas'ud ra. just showing dislike without forbidding, hadith fi'ly narrated by Umar ra. as a prohibition containing only makruh tanjih, while the taqriry hadith narrated by Jabir ra. as evidence that there was no rebuke to the ‘azl.   Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami hadis-hadis tentang ‘azl dengan menampilkan hadis-hadis yang berbeda, mencari jalan solusi pemahaman dengan metode-metode tersebut di atas dari pandangan para ulama terdahulu, dan mengambil konsklusi hukum dari pemahaman-pemahaman yang ada. Di bagian akhir, tulisan ini menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa hadis-hadis riwayat diatas terdapat perbedaan dari segi sanad dan matan dan mempengaruhi perbedaan kesimpulan hukum dari para ulama tentang bolehnya ‘azl secara mutlaq atau dengan adanya izin dari istrinya. Kedua, bahwa dengan dasar al-jam’u muqaddam ‘ala al-naskh wa  al-tarjih li annahuma ihmal ahad al-dalilayn, maka dengan jalan kompromi bahwa tidak ada penjelasan sarih dari Nabi saw. tentang keharaman ‘azl karena hadis qauli Nabi saw. riwayat Abu Sa’id al-Khudriy ra. menunjukan makna seyogyanya ‘azl tidak dilakukan, hadis fi’ly riwayat Ibn Mas’ud ra. menunjukan ketidak sukaan saja tanpa mengharamkan, hadis fi’ly riwayat Umar ra. sebagai larangan yang mengandung makruh tanjih saja, sedang hadis taqriry riwayat Jabir ra. sebagai bukti tidak ada teguran secara sorih terhadap ‘azl tersebut.  
Analisis Upaya Pencegahan Fintech Syariah terhadap Dana Tidak Halal dari Investor Femy Wahyu Fitriani; Wardah Yuspin; indah maulani
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.447-468

Abstract

This study aims to analyze sharia fintech on the implementation of investing in technology-based lending and borrowing services. How is the sharia fintech mechanism for the acceptance of potential investors as lenders in the company by applying the principle of recognizing customers as regulated by the Financial Services Authority Regulation, the principle of recognizing customers that is applied in sharia fintech is the same as other financial service providers who do not run their services with the help of digital technology. The process, which is easy, fast and only through communication means, requires sharia fintech to apply the principle of prudence in accepting customers, including identifying potential investors who will buy investment products. This aims to prevent all kinds of financial crimes that could be committed by investors. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fintech syariah terhadap pelaksanaan berinvestor dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Bagaimana mekanisme fintech syariah terhadap penerimaan calon investor sebagai pendana dalam perusahaannya dengan menerapkan prinsip mengenali nasabah yang diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, prinsip mengenali nasabah yang diterapkan dalam fintech syariah sama terhadap penyedia jasa keuangan lainnya yang tidak menjalankan pealayanannya dengan bantuan teknologi digital. Prosesnya yang mudah, cepat dan hanya melalui alat komunikasi, mewajibkan fintech syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima nasabah termasuk juga mengenali calon investor yang akan membeli produk investasi. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan segala macam kejahatan keuangan yang bisa saja dilakukan oleh investor.
Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam Mohammad Ali; Moh. Abd. Rauf
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494

Abstract

The expound of human rights cases in Indonesia can not become a problem solver since the enactment of the Human Rights Law in 1999 and the law on the Human Rights Court in 2000. Juridical constraints are the most striking factor in the weak resolution of severe human rights cases, especially in proving and resolving severe human rights cases in the criminal procedural law system. The result of the discussion is that the procedural law for the settlement of human rights cases (Law No. 26 of 2000) still does not accommodate the needs of law enforcement, especially in the investigation process. National Commission on Human Rights (Komnas HAM)'s authority tends to be politically intervened. So that, in the future, it is necessary to adjust the law enforcement system with the rules that have been applied. Whereas as a country with an Islamic majority, although it does not base its laws on Islamic Law; at least the values ​​of Islamic criminal law can be realized from every law enforcement carried out, especially in upholding human rights, which in Islamic Law become the leading benchmark in seeing and enforcing a law. Abstrak: Penanganan kasus HAM di Indonesia masih dapat dikatakan belum mampu menjadi problem solver sejak diundangkan UU HAM pada tahun 1999 dan UU Pengadilan HAM pada tahun 2000. Kendala yuridis menjadi faktor paling mencolok terhadap lemahnya penyelesaian kasus HAM berat. Terutama pada konteks pembuktian dan penyelesaian perkara HAM berat dalam sistem hukum acara pidana. Hasil dari pembahasan bahwa dalam hukum acara penyelesaian kasus HAM (UU No 26 Tahun 2000) masih belum mengakomodir kebutuhan penegak hukum terutama dalam proses penyidikan. Kewenangan Komnas HAM yang condong selalu diintervensi secara politis. Sehingga ke depan perlu penyesuaian dalam sistem penegakan hukum dengan aturan yang sudah diterapkan. Padahal sebagai negara dengan mayoritas Islam, meski tidak mendasarkan hukum terhadap hukum islam; paling tidak nilai-nilai dari hukum pidana islam dapat diwujudkan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan, terutama dalam menegakkan hak-hak asasi manusia yang dalam hukum islam menjadi tolok ukur utama dalam melihat dan menegakkan suatu hukum.
Implementasi Maqasid Shari‘ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit Zumrotul Azizah; Ubaid Aisyulhana
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.495-525

Abstract

Financial planning is a measuring tool that can be used by humans to meet the needs of life both now and in the future. Every financial or economic decision that will be taken by someone has an impact on the financial planning that is carried out. This good financial decision can also make a person able to see the short and long term effects on his life goals. In Islam, financial planning is very important as long as it does not conflict with sharia principles and is oriented towards the world and the hereafter. With good financial planning, the economic or financial cycle will also improve or what is commonly called good money habits. Good money habit is a habit that becomes a person's ability to finance life with basic needs first so that financial conditions are not problematic. Financial conditions that are not problematic, of course, will bring security in life. Of course, with maslahah, the concept of Islamic finance will aim to realize the public interest. Maslahah gives its side not only to individuals, but also to the interests of the wider community. By being oriented to maslahah, life can create a just and prosperous society which has far-reaching implications, not only in the material-worldly context, but also spiritual-ukhrawi.   Abstrak: Perencanaan keuangan adalah alat ukur yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Setiap keputusan terkait keuangan atau ekonomi yang akan diambil oleh seseorang berdampak pada perencanaan keuangan yang dilakukan. Keputusan finansial yang baik ini juga dapat membuat seseorang mampu melihat efek jangka pendek dan panjang atas tujuan hidupnya. Dalam Islam, perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada dunia dan akhirat. Dengan perencanaan keuangan yang baik maka siklus ekonomi atau keuangan akan ikut membaik atau yang biasa disebut dengan good money habits. Good money habit adalah kebiasaan yang menjadi kemampuan seseorang dalam membiayai hidup dengan kebutuhan pokok terlebih dahulu sehingga kondisi keuangan tidak bermasalah. Kondisi keuangan yang tidak bermasalah tentu saja akan membawa keamanan dalam kehidupan. Tentunya dengan maslahah maka konsep keuangan Islam akan bertujuan untuk mewujudkan kepentingan publik. Maslahah memberikan pemihakannya tidak saja pada individu, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan berorientasi pada maslahah, kehidupan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang mempunyai implikasi jauh, tidak saja dalam konteks materil-duniawi, tetapi juga spiritual-ukhrawi.
Fiqh Daruri: Kajian terhadap Aspek Daruri pada Pemberian Vaksin Rubella terhadap Masyarakat Muslim di Aceh Edwar Ibrahim; Anton Jamal
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.526-556

Abstract

The development of science and technology has been able to do things that may have been considered impossible in the past. So the orientation of fulfilling the needs of life from things that initially only consider the daruriyyat aspect in the sense of survival shifts to things that lead to improved quality of life in the long run. One of the impacts of the development of science and technology is the discovery of the rubella vaccine. However, the vaccine is declared positive to contain pig enzymes, so it is not surprising that there are pros and cons among Muslims about whether or not the use of the vaccine is halal, given the consequences that seek to avoid the vaccine is not directly felt (more to preventive efforts). While on the other hand the consequences that will be felt by children who are not given vaccines are also no less worrying. Based on this issue, this study is directed to find the criteria daruri (primary/emergency) of each party that is pros and cons of the provision of the vaccine, along with the evidences, and supporting rules used. Abstrak: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu melakukan hal-hal yang mungkin dianggap mustahil pada masa lalu. Sehingga orientasi pemenuhan kebutuhan hidup dari hal-hal yang pada awalnya hanya mempertimbangkan aspek daruriyyat dalam pengertian untuk bertahan hidup bergeser kepada hal-hal yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang. Salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penemuan vaksin rubella. Tetapi, vaksin tersebut dinyatakan positif mengandung enzim babi, sehingga tidak mengherankan jika timbul pro dan kontra di tengah-tengah umat Islam tentang halal atau tidaknya penggunaan vaksin tersebut, mengingat akibat yang berusaha untuk dihindari dari vaksin tersebut tidak langsung dirasakan (lebih kepada upaya preventif). Sementara pada sisi lain akibat yang akan dirasakan oleh anak-anak yang tidak diberikan vaksin juga tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan kriteria daruri (primer/emergency) dari masing-masing pihak yang pro dan kontra terhadap pemberian vaksin tersebut, beserta dalil-dalil, dan kaidah pendukung yang digunakan.  
Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik Imron Rosyadi; Isnaini Putri Wulandari
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.279-307

Abstract

In Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that the environment is a unitary space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the continuity of life, and human welfare. and other living things. But the fact is that the environment around us has been damaged and polluted. In Gresik, for example, the large number of industries in the Gresik area makes Gresik the area with the worst air quality with a threshold level of air pollution, this is based on the results of monitoring the ambient air quality in the East Java region. Based on data held by DLH Gresik, this happens because there are still many industries that pollute and damage the environment, even though there are rules that prohibit business actors from taking actions that can damage and pollute the environment. Writing this journal is intended to find out how effective law enforcement by DLH Gresik is against air pollution due to industrial activities and what are the obstacles faced by DLH Gresik in enforcing the law against air pollution.  Abstrak: Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan jika lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tetapi kenyatannya saat ini lingkungan sekitar kita sudah banyak yang rusak dan tercemar. Di Gresik saja misalnya, banyaknya industri di wilayah Gresik membuat Gresik menjadi daerah dengan kualitas udara terburuk dengan tingkat pencemaran udara yang diambang batas, hal itu didasarkan pada hasil pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data yang dimiliki DLH Gresik, hal ini terjadi karena masih banyaknya industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, padahal sudah ada aturan yang melarang para pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh DLH Gresik terhadap penemaran udara akibat aktivitas industri serta apa saja kendala yang dihadapi oleh DLH Gresik dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran udara.
Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya Muhamad Izazi Nurjaman; Dena Ayu; Camelia Sofwan Al-Rasyid; Doli Witro
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364

Abstract

The process of buying and selling transactions online is the same as buying and selling salam because it is a sale and purchase transaction whose goods do not yet exist. Sale and purchase of salam can also be said to be buying and selling with debt. In essence, buying and selling salam is the opposite of buying and selling on credit. Along with its development, buying and selling online has made many modifications to its offerings that pamper its consumers. Such as on-site payment/cash on delivery (COD), pre-order system, and online dropship system. This study reveals how buying and selling online and the determination of the law that occurs in it. This study aims to provide an understanding to online business people that every concept will develop at any time, if there is a change in the idea, there will also be a change in legal provisions. This article is juridical-normative research. Data analysis was carried out qualitatively, divided into domain analysis, taxonomic analysis, and componential analysis. The study results show that the legal position related to online buying and selling is ideally actually using a salam buying and selling contract. However, the legal status will change if there is a change in the concept of the contract. The legal determination is not based on the digital media used as the bidding process but on the practice following the criteria for buying and selling contracts in fiqh muamalah maliyyah. Abstrak: Proses transaksi jual beli secara online sama halnya dengan proses transaksi jual beli salam, karena merupakan transaksi jual beli yang barangnya belum ada. Jual beli salam juga bisa dikatakan sebagai jual beli dengan utang. Pada hakikatnya jual beli salam merupakan kebalikan dari jual beli secara kredit. Seiring perkembangannya, jual beli online banyak sekali modifikasi penawaran yang memanjakan para konsumennya. Seperti pembayaran di tempat/ cash on delivery (COD), sistem pre order, dan sistem dropship online. Penelitian ini mengungkap bagaimana praktik jual beli online dan penentuan hukum yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap para pelaku bisnis online bahwa setiap konsep akan berkembang setiap saat, jika terjadi perubahan konsep juga akan terjadi perubahan ketentuan hukum. Artikel ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif yang terbagi dalam analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan hukum berkaitan dengan jual beli online secara ideal sebenarnya menggunakan akad jual beli salam. Namun kedudukan hukum itu akan berubah apabila ada perubahan konsep akad yang dilakukan. Penentuan hukumnya bukan didasarkan kepada media digital yang digunakan sebagai proses penawaran melainkan kepada praktik yang dilakukan sesuai dengan kriteria akad jual beli dalam fiqh muamalah maliyyah.  
Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam Moh. Faizur Rohman; Calvin Alief Junitama; Dilla Udina Handy; Eka Marita Putri Fauzi; Latifatul Islamiyah; Moh. Wildan Mu’arif
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446

Abstract

Illegitimate children are not children born from legal marriages based on Islamic law and not registered according to the Marriage Law of Indonesia, but children born from a relationship between a man and a woman without any matrimony ties. According to the majority opinion of ulama fiqh, the child is bequeathed to his father if the child is born after six months of the marriage. The child is bequeathed to his mother only if the child is born before six months. In Jatilangkung, a forced marriage will occur when a woman becomes pregnant out of wedlock, namely marrying a pregnant woman to a man who has impregnated her. According to local tradition, the child's standing is considered the same as a legitimate child resulting from a legal sexual relation; the parents will be responsible for the child, and the child will receive a share of their parent's inheritance. Administratively, the child linage is on the mother's husband, but they should employ a magistered guardian in the marriage. Abstrak: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak masuk dalam  kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Menurut pendapat mayoritas ulama dalam hukum Islam jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Pada umumnya di Jatilangkung, ketika ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah maka akan terjadi kawin paksa, yaitu mengawinkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Kedudukan anak tersebut menurut hukum setempat dianggap sama seperti halnya anak sah hasil dari hubungan setelah perkawinan, orang tua akan bertanggung jawab atas anak tersebut serta akan mendapat jatah dari harta peninggalan orang tuanya. Nasabnya secara administrasi akan diikutkan kepada suami ibunya, namun ketika nikah menggunakan wali hakim.  
Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia Ta’mirotul Biroroh; muwahid muwahid
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.365-384

Abstract

The General Election Commission (KPU) is an institution that carries out the function of organizing elections in Indonesia. In addition to the KPU, there are institutions that also play an important role in the implementation of elections and are closely related to the existence of the KPU, namely survey institutions that carry out quick count processes. The survey institutions in a number of developing countries, especially those that are actively building democracy, are also not a little doubted by their moral honesty, at least being sued with a critical attitude such as the existence of a poll on the existence of a political survey institution, which has resulted in an attitude of uncertainty about the performance survey agency. This condition makes people less confident in the survey results which are considered no longer independent. It is proven that every time an election is held, a number of survey institutions seem to want to lead public opinion towards certain contestants. This is certainly very unfortunate considering that the survey results are one of the important instruments in democracy. Abstrak: Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Selain KPU, terdapat lembaga yang juga berperan penting dalam pelaksanaan pemilu dan terkait erat dengan eksistensi KPU, yakni lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat (quick count). Berbagai lembaga survei yang ada di beberapa negara berkembang yang sedang giat melakukan proses demokratisasi, tidak sedikit yang diragukan kejujuran moralnya di kalangan masyarakat dengan berbagai pandangan dan sikap kritis yang tidak sedikit menghasilkan sikap kegamangan atas kinerja dari lembaga survei tersebut. Kondisi yang ada ini membuat masyarakat kurang memberikan kepercayaan kepada hasil yang diberkan oleh lembaga survei yang dinilai tidak lagi independen. Hal tersebut terbukti dalam berbagai kesempatan dalam penyelenggaraan pemilu, sejumlah lembaga survei yang ada memberikan kesan ingin menggiring opini publik kepada kontestan tertentu. Hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat bahwa hasil survei merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi.
Urgensi Pembentukan Undang-undang tentang Pasar Modal Syariah Kurniawan Desiarto
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.308-339

Abstract

This paper confirms that the growth of the Islamic economy in the midst of the global crisis shows the development of Islamic capital markets not only in Muslim-majority countries, but also in secular countries such as America. This paper emphasizes the urgency of the establishment of a Law on Islamic Capital Markets. Although the development of the Islamic capital market has increased, the regulation of the existence of the Islamic capital market has not yet been regulated in law. Meanwhile, Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market found several shortcomings. Whereas activities in the capital market can lead to conflicts or disputes. In its development, disputes in the capital market can be resolved through non-litigation channels, one of which is arbitration that has not been fully accommodated in the Capital Market Law. The existence of regulations regarding the Islamic capital market with the legal basis of a law as well as to strengthen sharia arbitration as an alternative dispute resolution in the Islamic capital market. Abstrak: Karya ilmiah ini menegaskan bahwa adanya pertumbuhan perekonomian Islam di tengah krisis global menunjukkan perkembangan pasar modal syariah tidak hanya di berbagai negara yang mayoritas muslim, namun juga di negara sekuler seperti Amerika.  Tulisan ini lebih menekankan pada urgensi pembentukan Undang-undang tentang Pasar Modal Syariah.  Perkembangan pasar modal syariah meskipun mengalami peningkatan, tetapi pengaturan terhadap keberadaan pasar modal syariah belum diatur dalam Undang-undang.  Sementara Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ditemukan beberapa kekurangan. Padahal kegiatan di pasar modal dapat menimbulkan konflik atau sengketa.  Pada perkembangannya, sengketa dalam pasar modal dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi salah satunya dengan arbitrase belum sepenuhnya diakomodir dalam Undang-undang Pasar Modal.  Adanya pengaturan mengenai pasar modal syariah dengan dasar hukum sebuah Undang-undang sekaligus untuk memperkuat arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pasar modal syariah.

Page 22 of 30 | Total Record : 297

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2007 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2 (2025): Al-Qanun, Vol. 28, No. 2, Desember 2025 Vol 28 No 1 (2025): Al-Qanun, Vol. 28, No. 1, Juni 2025 Vol 27 No 2 (2024): Al-Qanun, Vol. 27, No. 2, Desember 2024 Vol 27 No 1 (2024): Al-Qanun, Vol. 27, No. 1, Juni 2024 Vol 26 No 2 (2023): Al-Qanun, Vol. 26, No. 2, Desember 2023 Vol 26 No 1 (2023): Al-Qanun, Vol. 26, No. 1, Juni 2023 Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022 Vol 25 No 1 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 1, Juni 2022 Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021 Vol 24 No 1 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 1, Juni 2021 Vol 23 No 2 (2020): Al-Qanun, Vol. 23, No. 2, Desember 2020 Vol 23 No 1 (2020): Al-Qanun, Vol. 23, No. 1, Juni 2020 Vol 22 No 2 (2019): Al-Qanun, Vol, 22, No. 2, Desember 2019 Vol 22 No 1 (2019): Al-Qanun, Vol. 22, No. 1, Juni 2019 Vol 21 No 2 (2018): Al-Qanun, Vol. 21, No. 2, Desember 2018 Vol 21 No 1 (2018): Al-Qanun, Vol. 21, No. 1, Juni 2018 Vol 20 No 2 (2017): Al-Qanun Vol. 20, No. 2, Desember 2017 Vol 20 No 1 (2017): Al-Qanun Vol. 20, No. 1, Juni 2017 Vol 19 No 2 (2016): Al-Qanun Vol. 19, No. 2, Desember 2016 Vol 19 No 1 (2016): Al-Qanun Vol. 19, No. 1, Juni 2016 Vol 18 No 2 (2015): Al-Qanun Vol. 18, No. 2, Desember 2015 Vol 18 No 1 (2015): Al-Qanun Vol. 18, No. 1, Juni 2015 Vol 17 No 2 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No.2, Desember 2014 Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 Vol 13 No 2 (2010): Al-Qanun Vol. 13, No.2, Desember 2010 Vol 13 No 1 (2010): Al-Qanun Vol. 13, No. 1, Juni 2010 Vol 12 No 2 (2009): Al-Qanun Vol. 12, No. 2, Desember 2009 Vol 12 No 1 (2009): Al-Qanun Vol. 12, No. 1, Juni 2009 Vol 11 No 2 Des (2008): Al-Qanun Vol. 10, No.2, Desember 2008 Vol 11 No 1 Juni (2008): Al-Qanun Vol. 11, No. 1, Juni 2008 Vol 10 No 2 Des (2007): Al-Qanun Vol. 10, No.2, Desember 2007 More Issue