cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nafi' Mubarok
Contact Email
nafi.mubarok@gmail.com
Phone
+6231-8417198
Journal Mail Official
jurnal.al.qanun@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Jl. Jend. A. Yani No. 117 Surabaya 60237
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20882688     EISSN : 27221075     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Qanun merupakan jurnal ilmiah dan media komunikasi antar peminat ilmu syariah dan hukum. Al-Qanun mengundang para peminat dan ahli hukum Islam maupun ilmu hukum untuk menulis hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah syariah dan hukum. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 297 Documents
 21   22   23   24   25 
Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah) Muhammad Agung Ilham Affarudin; darmawan darmawan
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416

Abstract

This study purpose to describe the amicable inheritance distribution system in a letter of agreement by implementing Article 183 KHI. The research methods used are library research and field research. The techniques used in this study were compiled from text studies and interviews with several heirs. From the results of this study, it is known that: First, the legal basis that allows the distribution of inheritance to be carried out peacefully by way of deliberation in Indonesia is Article 183 of the KHI, even so, it is in accordance with the concept of mas}lah}ah mursalah}. Second, the technical distribution is the stages of division by fara>id} first, then the distribution in a peaceful family manner. The distribution technique is carried out wisely, peacefully, and based on the principle of kinship which has been agreed upon and made in a stamped agreement letter. In addition, the technical distribution represents the principle of balanced justice, where the heirs divide the inheritance according to their needs and uses wisely. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sistem pembagian waris secara damai dalam surat perjanjian dengan mengimplementasikan KHI Pasal 183. Metode penelitian yang digunakan yakni library reseacrh dan field research.  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun dari telaah teks dan wawancara beberapa ahli waris. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: Pertama, dasar hukum yang membolehkan pembagian waris dilakukan secara damai dengan jalan musyawarah di Indonesia adalah Pasal 183 KHI, pun demikian sudah sesuai, dengan konsep mas}lah}ah mursalah}. Kedua, teknis pembagiannya yakni dengan tahapan pembagian secara fara>id} terlebih dahulu, kemudian pembagian secara damai kekeluargaan. Teknis pembagian yang dilakukan secara bijaksana, damai, dan berdasarkan asas kekeluargaan yang telah disepakati dan dibuat dalam surat perjanjian bermaterai. Selain itu, teknis pembagian tersebut merepresentasikan asas keadilan berimbang, dimana ahli waris membagi harta waris sesuai keperluan dan kegunaan dengan bijaksana.
Telaah Kritis terhadap Pemikiran Maqasid shari‘ah al-Shatiby tentang Wasiat Wajibah Zainal Arifin; Tutik Hamidah; Noer Yasin
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 1 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 1, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.1.112-127

Abstract

The development of Islamic law in Indonesia from time to time shows relatively rapid developments, one of which is the obligatory will listed in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 209 Paragraphs 1 and 2. The obligatory will refers to taking property from adoptive parents to adopted children or from adopted children to adoptive parents through a mandatory court decision, whether the person who died said or wrote a will while alive. This KHI is a set of Islamic laws which is the product of Indonesian scholars to answer issues that occur in society and become an official reference for judges. This article uses a library research approach and a qualitative-juridical-philosophical method. Then it is analyzed using maqasid shari'ah al-Shatiby, in terms of problems that align with the goals of shari'ah. The objective of the writing is to find out whether the concept of the obligatory will listed in the KHI is in accordance with the purposes of the shari'a to create the benefit of the ummah or not.   Abstrak: Perkembangan hukum islam di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, salah satunya adalah wasiat wajibah yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat 1 dan 2. Wasiat wajibah yang di maksud dalam KHI ini adalah pengambilan harta dari orang tua angkat untuk anak angkat atau dari anak angkat untuk orang tua angkat melalui keputusan pengadialan yang bersifat wajib, baik orang yang meninggal tersebut mengucapkan atau menulis wasiat Ketika hidup atau tidak. KHI ini adalah merupakan sekumpulan hukum islam yang merupakan hasil produk ulama Indonesia untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menjadi rujukan hakim secara resmi. Artikel ini menggunakan pendekatan library reserch dan metode kualitatif-yuridis filosofis, kemudian di analisis menggunakan maqasid syari’ah al-Shatiby, dilihat dari segi maslahah yang sesuai dengan tujuan syari’at. Apakah konsep wasiat wajibah yang tercantum dalam KHI sudah sesuai dengan tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahahan ummat atau tidak.  
Telaah Kritis Konsep Radd dalam Waris Islam Menurut ‘Aly al-Sabuny Raja Ritonga
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 1 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 1, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.1.45-58

Abstract

This study describes and explains the concept of radd and its settlement method in Islamic inheritance according to the thought of 'Aly al-Sabuny. The method used is library research with a conceptual approach. The results of the study explain that the additional portion received by the heirs is beyond furud al Muqaddarah. Sheikh 'Aly al-Sabuny classifies cases based on the existence of the husband/wife in the case. First, the origin of the problem is taken from the number of heirs receiving radd or their shares if there is no husband/wife. Second, if there is one of the husband/wife, then the origin of the problem is taken from the denominator number of the husband/wife share. After being given the husband/wife share, the percentage is divided based on the number of heirs or the share value of the radd recipient's heirs.   Abstrak: Kajian ini akan menguraikan dan menjelaskan konsep radd dan metode penyelesaiannya pada kasus waris islam menurut pemikiran ‘Aly al-Sabuny. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan konseptual. Hasil kajian menjelaskan bahwa radd bagian tambahan yang diterima oleh ahli waris di luar furud al Muqaddarah. Syekh ‘Aly al-Sabuny mengklasifikasikan kasus berdasarkan keberadaan suami/istri dalam kasus. Pertama, angka asal masalah diambil dari jumlah ahli waris penerima radd atau sahamnya apabila tidak ada suami/istri. Kedua, apabila dalam kasus ada salah satu dari suami/istri, maka asal masalah diambil dari angka penyebut bagian suami/istri, dan sisa setelah diberikan bagian suami/istri dibagi berdasarkan jumlah ahli waris atau nilai saham ahli waris penerima radd.  
Moderasi Beragama Tinjauan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Ibadah Umat Islam di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia Farel Rifandanu; Wulan Nur Rahma Dani; Baidhowi
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.2.263-278

Abstract

Abstract: The Covid-19 pandemic has had a tremendous impact on all aspects of human life. This causes changes in patterns and ways of human life, especially in carrying out activities or worship for Muslims. However, in reality there are still groups of Muslims who view that the policies, fatwas, or appeals that have been issued in an effort to overcome the Covid-19 pandemic are a form of weakening Muslims, discriminating, and even oppressing Muslims. Muslims should respond to the Covid-19 pandemic in an objective and moderate manner while still being based on Islamic teachings in the Qur'an, hadith, and ijtihad of the scholars as guidelines and prioritizing public interests that bring benefits to life amid the Covid-19 pandemic. This study aims to describe the understanding of the paradigm of thinking about understanding Islamic law during the Covid-19 pandemic by reviewing the existence of regulations for implementing Islamic worship that are different from what they should be. In addition, this writing uses a literature study research method that supports and is relevant. Keywords: Moderation of Religion, Religion, Islam, Covid-19, organizing worship Abstrak: Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat luar bagi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola dan cara hidup manusia khususnya dalam menjalankan kegiatan ataupun ibadah bagi umat Islam. Namun, pada kenyataannya masih ada golongan-golongan umat Islam yang memandang bahwa kebijakan, fatwa, ataupun imbauan yang telah dikeluarkan dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk pelemahan umat Islam, diskriminasi, dan bahkan mendzalimi umat Islam. Umat Islam hendaklah menyikapi wabah pandemi Covid-19 ini secara obyektif dan moderat dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam dalam Al-Qur’an, hadist, dan ijtihad para ulama sebagai pedomannya serta memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan ditengah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemahaman paradigma berpikir terhadap paham syariat Islam selama masa pandemi Covid-19 dengan meninjau dari adanya regulasi pelaksanaan ibadah umat Islam yang berbeda dari yang seharusnya. Selain itu, penulisan ini menggunakan metode penelitian studi pustaka yang mendukung dan relevan. Kata kunci: Moderasi Beragama, Agama, Islam, Covid-19, penyelenggaraan ibadah
Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam Mohammad Sulthon
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 1 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 1, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70

Abstract

This research aims to understand the role of maslahah in Islamic law reform and the contribution of maslahah to state laws. Islamic law is always based on wisdom and 'illat, where maslahah ultimately ends, regarding individuals and society. Islamic law is meant to cover the areas of muamalah and worship. Maslahah, in principle, is to maintain the existence of benefits and goodness in Islamic law, not based on human desires. There are two groups regarding the permissibility of making maslahah mursalah to be used as a means of making a law. The first group is of the view that the use of maslahah mursalah as an argument in carrying out ijtihad is permissible. On the other hand, the second group believes that using maslahah mursalah as a legal argument in ijtihad is not admissible. Meanwhile, in using maslahah mulghah as a basis for establishing law, there are also differences. Some think it is permissible, and others believe otherwise. There is a difference of opinion regarding this matter because there is no particular argument.   Abstrak: Tujuan penelitian ini menjawab: (1) bagaimanakah peranan maslahah dalam pembaruan hukum Islam, dan (2) bagaimanakah kontribusi maslahah dalam hukum negara. Secara teoritik Hukum Islam senantiasa bertumpu pada hikmat dan ‘illat dimana muara ahirnya pada maslahah, baik mengenai individu maupun masyarakat. Hukum Islam dimaksud meliputi bidang muamalah dan ibadah. Maslahah pada prinsipnya yaitu menjaga eksistensi kemanfaatan dan kebaikan tetap ada pada hukum Islam, bukan berdasarkan keinginan manusia. Terdapat dua golongan tentang kebolehan menjadikan maslahah mursalah untuk dijadikan sarana membuat suatu hukum. Kelompok pertama berpandangan pemakaian maslahah mursalah untuk dijadikan dalil dalam melakukan ijtihad diperbolehkan. Sedangkan kelompok yang kedua berpandangan bahwa penggunaan maslahah mursalah untuk dijadikan dalil hukum dalam ijtihad adalah tidak diperbolehkan. Sementara itu dalam menggunakan maslahah mulghah sebagai landasan untuk menetapkan hukum juga terdapat perbedaan. Ada yang berpendapat boleh dan yang berpendapat sebaliknya. Adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut karena tidak adanya dalil husus mengenai hal tersebut.  
Does Research Centre in Zakah Institution Can be Considered as Zakah Workers or fī Sabilillah? Aminudin Ma'ruf
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.2.141-150

Abstract

Many research centres have emerged in zakat institutions to encourage the efficiency of zakat fund management. It is a positive effort to optimize the use of zakat funds. This study aims to analyze the law on using zakat funds for research centres. To achieve this goal, this article compares the practice of IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) research centre Dompet Dhuafa with the fiqh concept of eight groups of zakat recipients. This research will focus on defining the meaning of fī sabīlillah (for the cause of Allāh) and āmil (those employed for zakat) for eight groups of zakat expenditures by looking at the practice of Dompet Dhuafa in Indonesia. The results of this study indicate that research centres of zakat institutions can be considered 'amil if they have official permission from the government. However, research centres that do not have legal permits cannot be given zakat funds. This study will come with results from an Islamic perspective and suggestions for future research.   Abstrak: Dengan munculnya banyak pusat penelitian di lembaga zakat untuk mendorong efisiensi pengelolaan dana zakat, hal tersebut merupakan upaya positif untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan dana zakat ke pusat penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini mencoba membandingkan praktik IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) pusat penelitian Dompet Dhuafa dengan konsep fikih tentang delapan kelompok penerima zakat. Penelitian ini akan fokus pada pendefinisian makna fī sabīlillah dan āmil pada delapan kelompok penerima zakat dengan melihat praktik Dompet Dhuafa di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pusat penelitian lembaga zakat dapat dianggap sebagai pekerja zakat (‘amil) jika memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun, pusat penelitian yang tidak memiliki izin hukum tidak dapat diberikan dana zakat. Studi ini akan datang dengan hasil dari perspektif Islam dan saran untuk penelitian masa depan.
Telaah Kritis terhadap Pemikiran al-Juwayni tentang Wahdaniyyah dan Risalah Khalil Al-Farahidy; Aris Fauzan; Mohammad Syifa Amin Wigdodo
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 1 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 1, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.1.71-82

Abstract

Wahdaniyyah and prophethood are two things that must be believed to be valid until the end of time for every human being. These two things will continue to exist in the minds of humans and will not be erased. As for the Shari'a, it is different from the prior in that there will come a time when people will forget about it. When this period comes, humans will not be remorseful about departing from the Shari'a unless they leave these two things. This is the thought of Imam al-Haramain al-Juwayni, a scholar from the Shafiʻiy school, written in one of his books: Ghiyath al-Umam fi iltiyath al-Zulam. This thought is in line with a hadith which states that knowledge will be uprooted from the earth's surface with the scholars' death. The meaning of wahdaniyyah is a form of acknowledgment of the Almighty God. At the same time, prophethood is the sending of messengers by God Almighty to give instructions to humans about His authority.   Abstrak: Wahdaniyyah dan risalah merupakan dua hal yang mutlak untuk diyakini kebenarannya sampai akhir zaman bagi setiap manusia.  Kedua hal ini akan terus ada di benak manusia dan tidak akan terhapus selamanya.  Adapun syariat yang lain berbeda dengan kedua hal tersebut, yang mana akan datang suatu masa manusia akan lupa terhadapnya. Dan jika masa ini datang, manusia tidak bedosa dengan sebab meninggalkan syariat, kecuali jika mereka meninggalkan dua hal tersebut.  Inilah pemikiran dari Imam al-Haramain al-Juwayni, seorang ulama dari madhhab Shafiʻiy, yang dituliskan dalam salah satu bukunya: Ghiyath al-Umam fi iltiyath al-Zulam.  Pemikiran ini selaras dengan sebuah hadits yang menyatakan bahwa ilmu akan dicabut dari muka bumi dengan meninggalnya para ulama. Maksud dari wahdaniyyah adalah bentuk pengesaan kepada Rabb Yang Maha Esa.  Sedangkan risalah adalah pengutusan rasul oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang pengesaan.    
Implikasi Penerapan Syariat Islam pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue Tabsyir Masykar; Triansyah Fisa
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.2.191-203

Abstract

Simeulue is an area that has developed a lot due to tourism. If tourism is well managed, it can positively impact the area's social, cultural and religious life. Its development will indeed affect the religious values in Simeulue either positively or negatively. Relevant agencies can play a significant role in the formation of tourism that helps protect the norm from erosion. Thus, sharia violations in that place will not occur. This research method uses interviews and a literature review to gain a deeper understanding of the topic. This is then combined with data from primary and secondary sources. Islamic law argues that there are several good aspects of Simeulue development. For example, it was found that it is suitable for tourism. This means that Aceh has the opportunity to become a religious tourism destination enjoyed by the community. The implementation of Islamic law in Simeulue is going well, and it's just that the government and society want to encourage its implementation . The Simeulue Regency Government is trying to be a role model for other provinces in implementing Islamic law in the tourism sector.   Abstrak: Simeulue merupakan daerah yang banyak berkembang karena pariwisata. Apabila pengelolaan pariwisata di suatu daerah tidak baik, maka dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan di daerah tersebut. Ada kemungkinan nilai-nilai agama di Simeulue akan berubah, jika tidak segera dibenahi. Instansi terkait yang berperan besar dalam pembentukan pariwisata dapat membantu menjaganya dari nilai-nilai agama yang mungkin berbenturan dengan kita. Dengan demikian, pelanggaran syariah di tempat tersebut tidak akan terjadi. Metode penelitian ini menggunakan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Ini kemudian digabungkan dengan data dari sumber primer dan sekunder. Hukum Islam berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang baik dari kondisi Simeulue. Misalnya, ditemukan bahwa itu bagus untuk pariwisata. Artinya, Aceh berpeluang menjadi tempat wisata religi yang dinikmati masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam di Simeulue berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah dan masyarakat ingin mendorong pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Simeulue berusaha menjadi panutan bagi provinsi lain dalam hal penerapan syariat Islam di sektor pariwisata.  
Implementasi Kaidah al-Ijtihad la Yunqad bi al-Ijtihad dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam Fitria Nur Afifatur Rohmah; Muhammad Nuruddien
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176

Abstract

The development in the aspect of human life era rapid, and it greatly influences the shaping of rules that dictate human behaviour. Al-Qur'an and Hadith are the primary sources of guidance for Muslims in facing their many challenges. However, the Al-Qur'an and Hadith do not contain all detailed legal provisions. Many laws in the Qur'an and Hadith are global and universal. To overcome this problem, the scholars tried to focus on ijtihad to enforce the law using Islamic legal maxims. Islamic legal maxim is a field of science that studies the rules involved in istinbat (excavation) of a syara' law. One of the rules is al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad related to the study of Usul Fiqh, under the term of kulliyah aghlabiyah (majoritarian-representative) norm. Ijtihad is an essential media that plays a vital role in creating Islamic law. This rule helps in solving problems in the social, economic, political, cultural and other fields. This writing aims to provide a complete picture of Islamic legal maxims and apply it in determining the law following Islamic law and legislation in Indonesia to produce legal certainty for a problem.   Abstrak: Perkembangan zaman sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya. Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber utama pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi banyak tantangan mereka. Namun, di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terkandung semua ketentuan-ketentuan hukum secara terperinci. Banyak hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits bersifat global dan universal. Untuk mengatasi masalah ini, para ulama berusaha untuk memfokuskan semua upaya mereka untuk ijtihad guna menegakkan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Qawa'id Fiqhiyyah adalah bidang ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang terlibat dalam istinbat (penggalian) suatu hukum syara'. Salah satunya kaidah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad adalah Dalam kajian Ushul Fiqh, terdapat norma kulliyah aghlabiyah (majoritative-representative). Ijtihad merupakan media penting yang berperan penting dalam penciptaan hukum Islam. Aturan ini membantu dalam penyelesaian masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya.  Dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menaplikasian dalam penetapan hukum sesuai dengan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia untuk menhasilkan kepastian hukum suatu permasalahan.  
Implementasi Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Ragil Saputra Efendi; Lilik Andar Yuni; Abdul Syakur
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2022.25.2.204-218

Abstract

The practical and beneficial approach should be considered when making a speed limiter or speed bump. In the village of Sungai Meriam, it was reported that a female motorist fell due to speed bumps or speed limiters built by local residents on public roads carelessly without following procedures so that they could endanger road users. The results obtained from this study are: First, the inhibiting factors for implementing PM Transportation Number 82 of 2018 Concerning Road Control and Safety Equipment are a. Public awareness of traffic safety or community behaviour that does not comply with applicable regulations, b. More budgetary funds are needed. The supporting factor is its initiative regarding installing a speed limiter built by the people of Sungai Meriam Village, Anggana District. Second, PM Transportation No. 82 of 2018 is in line with the concept of maslahah mursalah. The reason for this rule is to preserve life and property. Another reason is to realize safety, order, security and smooth traffic.   Abstrak : Dalam membuat alat pembatas kecepatan atau polisi tidur hendaknya harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Di desa Sungai Meriam dilaporkan ada seorang pengendara wanita terjatuh akibat adanya polisi tidur atau alat pembatas kecepatan yang dibangun warga sekitar di jalan umum secara sembarangan tidak mengikuti prosedur sehingga dapat membahayakan pengguna jalan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, Faktor penghambat dari implementasi PM Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan, ialah: a. Kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas atau perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap ketentuan yang berlaku, b. Tidak tersedianya anggaran dana yang mencukupi. Faktor pendukungnya ialah ialah dari inisiatif sendiri terkait pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibangun oleh masyarakat Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana. Kedua, PM Perhubungan No 82 Tahun 2018 telah sejalan dengan konsep maslahah mursalah. Alasannya dari aturan ini dapat memelihara jiwa dan harta. Alasan lainnya ialah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.  

Page 23 of 30 | Total Record : 297

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2007 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2 (2025): Al-Qanun, Vol. 28, No. 2, Desember 2025 Vol 28 No 1 (2025): Al-Qanun, Vol. 28, No. 1, Juni 2025 Vol 27 No 2 (2024): Al-Qanun, Vol. 27, No. 2, Desember 2024 Vol 27 No 1 (2024): Al-Qanun, Vol. 27, No. 1, Juni 2024 Vol 26 No 2 (2023): Al-Qanun, Vol. 26, No. 2, Desember 2023 Vol 26 No 1 (2023): Al-Qanun, Vol. 26, No. 1, Juni 2023 Vol 25 No 2 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022 Vol 25 No 1 (2022): Al-Qanun, Vol. 25, No. 1, Juni 2022 Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021 Vol 24 No 1 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 1, Juni 2021 Vol 23 No 2 (2020): Al-Qanun, Vol. 23, No. 2, Desember 2020 Vol 23 No 1 (2020): Al-Qanun, Vol. 23, No. 1, Juni 2020 Vol 22 No 2 (2019): Al-Qanun, Vol, 22, No. 2, Desember 2019 Vol 22 No 1 (2019): Al-Qanun, Vol. 22, No. 1, Juni 2019 Vol 21 No 2 (2018): Al-Qanun, Vol. 21, No. 2, Desember 2018 Vol 21 No 1 (2018): Al-Qanun, Vol. 21, No. 1, Juni 2018 Vol 20 No 2 (2017): Al-Qanun Vol. 20, No. 2, Desember 2017 Vol 20 No 1 (2017): Al-Qanun Vol. 20, No. 1, Juni 2017 Vol 19 No 2 (2016): Al-Qanun Vol. 19, No. 2, Desember 2016 Vol 19 No 1 (2016): Al-Qanun Vol. 19, No. 1, Juni 2016 Vol 18 No 2 (2015): Al-Qanun Vol. 18, No. 2, Desember 2015 Vol 18 No 1 (2015): Al-Qanun Vol. 18, No. 1, Juni 2015 Vol 17 No 2 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No.2, Desember 2014 Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 Vol 13 No 2 (2010): Al-Qanun Vol. 13, No.2, Desember 2010 Vol 13 No 1 (2010): Al-Qanun Vol. 13, No. 1, Juni 2010 Vol 12 No 2 (2009): Al-Qanun Vol. 12, No. 2, Desember 2009 Vol 12 No 1 (2009): Al-Qanun Vol. 12, No. 1, Juni 2009 Vol 11 No 2 Des (2008): Al-Qanun Vol. 10, No.2, Desember 2008 Vol 11 No 1 Juni (2008): Al-Qanun Vol. 11, No. 1, Juni 2008 Vol 10 No 2 Des (2007): Al-Qanun Vol. 10, No.2, Desember 2007 More Issue