cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,732 Documents
KAJIAN STRUKTURAL DENGAN PENDEKATAN MORAL TERHADAP CERPEN “TIGA FASE KEHIDUPAN SEBUAH BUKU” KARYA YOGARTA A.P.A. Sandifa Angraini; Abdurrahman
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/dy0q8w05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur intrinsik dan nilai moral dalam cerpen “Tiga Fase Kehidupan Sebuah Buku” karya Yogarta Awawa Prabaning Arka. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan struktural, penelitian ini menelaah unsur-unsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat sebagai elemen pembentuk makna dalam cerita. Sumber data penelitian adalah teks cerpen yang diterbitkan oleh Kompas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerpen ini memiliki struktur yang padu dan menggambarkan perjalanan eksistensial sebuah buku puisi melalui tiga fase kehidupan: terpajang di toko buku, dicintai oleh pembaca, dan akhirnya dilupakan. Struktur cerita tersebut menyimbolkan dinamika apresiasi sastra dalam kehidupan nyata. Melalui pendekatan moral ditemukan pesan mengenai pentingnya menghargai karya sastra, menjaga komitmen dalam membaca, serta menghindari perilaku konsumtif dalam literasi yang hanya menempatkan buku sebagai objek tanpa nilai emosional. Cerpen ini juga mengungkapkan relasi etis antara pembaca dan karya, bahwa sebuah buku “hidup” melalui sentuhan dan perhatian pembacanya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian apresiasi sastra Indonesia dan menjadi rujukan dalam analisis sastra berbasis intrinsik dan moral.
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN MAHASISWA Dwi Aprilia Br Sembiring
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4m9y2v62

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap efektivitas kepemimpinan melalui studi literatur terhadap sepuluh artikel ilmiah nasional yang terbit dalam lima tahun terakhir (2021–2025). Kecerdasan emosional, yang mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi, dan keterampilan sosial, terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk gaya kepemimpinan yang efektif. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan kinerja tim, serta membangun kepercayaan dan loyalitas bawahan. Selain itu, kecerdasan emosional juga berperan sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan efektivitas gaya kepemimpinan transformasional dan situasional. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan emosional perlu menjadi fokus utama dalam pelatihan kepemimpinan modern agar pemimpin tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara emosional dalam menghadapi tantangan organisasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pemimpin mahasiswa yang memiliki kemampuan regulasi emosi, empati, serta keterampilan sosial yang baik cenderung lebih efektif dalam mengarahkan anggota, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kecerdasan emosional dalam program pembinaan kepemimpinan di perguruan tinggi.
PERAN PEMIMPIN DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA TIM DI LINGKUNGAN MASYARAKAT Riskia Nur Annisa
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gq3ns057

Abstract

Pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan membangun kerja sama di tengah masyarakat. Di era sosial yang dinamis, kepemimpinan tidak lagi hanya soal memberi perintah, tetapi juga tentang kemampuan membangun komunikasi, memberikan teladan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis peran pemimpin dalam membangun kerja sama tim di lingkungan masyarakat, khususnya di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kajian pustaka, dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan mengenai teori kepemimpinan, komunikasi sosial, dan dinamika kelompok masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menciptakan rasa saling percaya, keterlibatan warga, dan visi bersama. Pemimpin yang berorientasi pada nilai-nilai partisipatif dan gotong royong cenderung mampu membentuk masyarakat yang solid dan berdaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga sebagai penggerak dan teladan dalam membangun kolaborasi sosial yang berkelanjutan.
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL Carlo Athallah Yassar; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/kr52xh92

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta problematika yang muncul dari penggunaannya. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (deelneming). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keberadaannya memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989 yang memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat keterangannya tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan. Penggunaan saksi mahkota biasanya muncul sebagai konsekuensi dari pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh jaksa penuntut umum ketika alat bukti yang ada belum cukup menggambarkan peran masing-masing pelaku. Walaupun dianggap efektif untuk memperkuat pembuktian, mekanisme ini menimbulkan dilema karena berpotensi mengesampingkan hak terdakwa, terutama prinsip non self-incrimination yang melarang seseorang dipaksa memberikan keterangan memberatkan dirinya sendiri. Permasalahan semakin terlihat ketika saksi mahkota berada dalam posisi ganda sebagai terdakwa sekaligus alat bukti, sehingga membuka peluang terjadinya tekanan atau pemberian janji keringanan hukuman dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat menghasilkan kesaksian bias dan mengancam asas fair trial yang menuntut proses peradilan imparsial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melalui penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara hati-hati, dibatasi, dan didukung alat bukti lain sesuai Pasal 183 KUHAP. Kasus Marsinah menunjukkan bagaimana penyalahgunaan mekanisme ini dapat melahirkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum acara pidana, terutama revisi KUHAP untuk mempertegas kedudukan dan batasan saksi mahkota.
STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Muhamad Divva Wahyu Wijaya; Nuzulia Nurul Firdaus
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3a69ep11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Prinsip Good Governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Bagian Hukum sebagai perangkat daerah memiliki peran vital dalam memastikan setiap kebijakan dan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris, melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di lingkungan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang diterapkan meliputi digitalisasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penguatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi antarperangkat daerah, serta pelibatan publik dalam penyusunan peraturan daerah. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika regulasi nasional, Bagian Hukum berhasil menampilkan peran signifikan dalam memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
ANALISIS FLEXING DI MASA KINI MENURUT HADIS Latifatul ulfa
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/724yqx52

Abstract

Fenomena flekxing atau perilaku pamer kekayaan menjadi tren sosial yang marak di berbagai media, terutama media digital. Perilaku ini mencerminkan kecenderungan manusia untuk menonjolkan status sosial dan materi yang dimiliki. Dalam perspektif hadis, Tindakan semacam ini perlu dikaji secara secara mendalam karena berkaitan dengan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan larangan terhadap sikap sombong (takabbur) maupun riya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hadis mengenai perilaku flekxing serta implikasinya terhadap moral dan akhlak seorang muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan library research, melalui analisis tematik terhadap hadis-hadis yang membahas kesombongan, pamer, dan etika dalam menampakkan nikmat Allah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flekxing yang dilakukan dengan niat untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain termasuk dalam perilaku tercela yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana termasuk dalam hadis-hadis tentang larangan riya dan tabdzir. Namun jika menampakkan harta bertujuan untuk mensyukuri nikmat dan memberi teladan kebaikan, hal itu dapat dibenarkan dalam batas etika syar’i . dengan demikian, pandangan hadis menekankan pentingnya keseimbangan antara menampakkan nikamat alloh dan menjaga keikhlasan serta kerendahan dalam kehidupan sosial.
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Abel Fitriyaningrum; M.Firman Ardiansyah; Rusdun Kamil; Hawa Gazani; Muhammad Ersya Faraby
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/wr36b296

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan industri halal di Indonesia melalui integrasi fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dengan menghimpun data dari jurnal ilmiah, laporan resmi, serta publikasi lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal global, namun capaian aktual belum optimal akibat berbagai tantangan struktural, seperti ketidaksinkronan regulasi, besarnya biaya sertifikasi halal bagi UMKM, rendahnya literasi digital dan literasi halal, serta minimnya kolaborasi riset antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri. Integrasi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, maslahah, dan keberlanjutan dalam setiap tahapan POAC dinilai mampu memperkuat tata kelola industri halal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai produksi, serta mendorong inovasi berbasis riset dan teknologi. Dengan penguatan digitalisasi melalui e-certification dan sistem pelacakan halal, serta peningkatan sinergi lintas sektor, Indonesia berpeluang besar meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya dalam rantai nilai halal global. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan industri halal yang berkelanjutan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sebagai prinsip dasar ekonomi Islam.
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) DI INDONESIA: STUDI LITERATUR 2020-2025 Rodliatan Mardliah; Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/k3dfvx19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi literatur sistematik. Kajian ini menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang membahas pemahaman, implementasi, hambatan dan dampak penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun SAK EMKM telah disosialisasikan sejak 2018, tingkat penerapannya masih relative rendah terutama pada pelaku usaha mikro, Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementaasi meliputi tingkat Pendidikan, literasi keuangan, dukungtan pemerintah, serta pelatihan akuntansi berkelanjutan. Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman standar, rendahnya adopsi teknologi akuntansi digital, dan kurangnya sosialisasi di daerah. Secara keseluruhan, penerapan SAK EMKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, transparansi usaha dan akses pembiayaan perbankan. Penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan untuk memperluas adopsi SAK EMKM melalui strategi edukatif dan teknologi digitalisasi laporan keuangan.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Sahala Fransiskus Marbun; Cristyan Adma Jaya; Pradita Amelia Putri; Shadai Vrentina Sitio; Timbul Raja Halomoan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3nj4w963

Abstract

Kepadatan penduduk merupakan isu penting dalam studi geografi dan perencanaan wilayah, terutama di area perkotaan dan peri-urban yang mengalami perubahan spasial akibat urbanisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kepadatan penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat pertumbuhan tersebut. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi di lima desa dengan tingkat kepadatan tertinggi pada periode Oktober-November 2025.Hasil penelitian mengidentifikasi faktor utama penyebab kepadatan penduduk, yakni faktor ekonomi, migrasi, kedekatan dengan Kota Medan, serta aspek sosial seperti keluarga dan akses pendidikan. Pertumbuhan permukiman yang tidak terencana memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan komersial, menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. Dampak yang muncul mencakup kemacetan lalu lintas, peningkatan limbah, penurunan kualitas lingkungan, tekanan fasilitas publik, serta kenaikan harga properti.Pengetatan kebijakan pengendalian tata ruang, penegakan zonasi, peningkatan infrastruktur sosial dan lingkungan, serta pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar perumusan strategi pengelolaan wilayah yang adaptif terhadap realitas urbanisasi.
PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST Grace Paladan; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gs1ta931

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah penafsiran hakim terhadap kata pengguna dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat serta mengkaji implikasi multitafsir terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta. Permasalahan muncul karena UUHC tidak memberikan batasan tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai pengguna dalam konteks penggunaan secara komersial sehingga menimbulkan multitafsir. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis kasus (case approach) untuk menelaah ketentuan UUHC, PP No. 56 Tahun 2021, hingga ke tataran Permenkum No. 27 Tahun 2025 sebagai bentuk perkembangan regulasi berkenaan dengan tata kelola royalti untuk komposisi musik dan lagu. Hasil kajian menunjukan bahwa makna pengguna secara komersial dalam kasus ini menimbulkan multitafsir sehingga berisiko disalahgunakan dalam menafsirkan kasus-kasus sejenis dan menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten di masa depan. Melalui Permenkum No. 27 Tahun 2025, pemerintah kemudian menegaskan kewajiban membayar royalti atas penggunaan karya musik maupun lagu pada fasilitas umum yang bertujuan komersial merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara atau pemilik lokasi usaha, sehingga diharapkan dapat mengembalikan prinsip kepastian hukum dan melindungi hak ekonomi pencipta.