JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin Ilmu diantaranya yaitu: Ilmu Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, Agama, Teologi, Keperawatan, Kebidanan, Pengabdian, EBisnis, Komputer Akuntansi, Bahasa, Sastra, Seni, Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis. Ekonomi: Ekonomi Publik, Ekonomi Internasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Keuangan. Manajemen bisnis dan perbankan: Manajemen keuangan dan kekayaan, Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategis, Operasi, Kewirausahaan, Etika Perbankan, Operasi dan Manajemen Perbankan. Akuntansi: Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Auditing, dan Sistem Informasi Akuntansi Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Articles
768 Documents
<![CDATA[Analisis Distribusi Received Power pada Fiber Access Terminal (FAT) Jaringan Fiber to the Home (FTTH) Berbasis Gigabit Passive Optical Network (GPON) Menggunakan Optical Power Meter (OPM) ]]>
<![CDATA[Dani Adzmi]]>;
<![CDATA[Aprinal Adila Asril]]>;
<![CDATA[Deri Latika Herda]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3011
<![CDATA[Jaringan Fiber to the Home (FTTH) berbasis Gigabit Passive Optical Network (GPON) memerlukan kualitas daya optik yang sesuai standar untuk menjamin keandalan layanan kepada pelanggan. Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi received power pada Fiber Access Terminal (FAT) FCRE07D03 menggunakan Optical Power Meter (OPM). Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengukuran langsung pada 24 port FAT pada panjang gelombang 1310 nm. Data hasil pengukuran dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang meliputi nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), range, dan standar deviasi, kemudian dibandingkan dengan standar operasional jaringan GPON. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai received power berada pada rentang −15,32 dBm hingga −17,78 dBm dengan nilai rata-rata −16,77 dBm dan standar deviasi 0,63 dB. Seluruh port masih memenuhi rentang operasional GPON sehingga distribusi daya optik pada FAT dinilai baik dan layak mendukung kualitas layanan jaringan FTTH.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 544/PID.SUS/2011/PN.KPJ DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Melinda Riyanti Tanjung]]>;
<![CDATA[Sarman Sarman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3012
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhamad Mansyur Bahtiar karena menelantarkan istri dan anak kandungnya dalam lingkup rumah tangga sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, sementara dimensi penelantaran terhadap anak di dalamnya tidak dikualifikasikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai batas antara pembiaran yang disengaja dengan ketidakmampuan orang tua yang berada di luar kendalinya, serta mengenai pilihan kualifikasi delik oleh penuntut umum dan majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis penelantaran anak dalam putusan tersebut ditinjau dari unsur “membiarkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana penelantaran anak secara kumulatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dianalisis secara preskriptif-analitis dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “membiarkan” harus ditafsirkan secara teleologis sebagai pembiaran yang disertai kesadaran dan kehendak aktif untuk tidak memenuhi kewajiban hukum, bukan sekadar kondisi di mana hak anak tidak terpenuhi. Berdasarkan fakta bahwa terdakwa tetap berkemampuan membina dan menghidupi rumah tangga keduanya melalui kawin siri, namun sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya, unsur kesengajaan (mens rea) terbukti secara meyakinkan dan dalil keadaan memaksa (overmacht) tidak dapat diterima, sehingga perbuatan tersebut secara normatif juga memenuhi kualifikasi Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak dan pidana bersyarat yang dijatuhkan belum proporsional dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencabulan Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr ]]>
<![CDATA[Siti Nur Azahro]]>;
<![CDATA[Anisa Hermawati]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3014
<![CDATA[Dalam realitas sosial, kerentanan anak tidak hanya menempatkan mereka sebagai korban kekerasan seksual, melainkan juga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Kondisi ini memicu kompleksitas hukum akibat kewajiban ganda negara dalam melindungi korban sekaligus menjamin hak pelaku. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis regulasi dan implementasi perlindungan hukum anak melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Sumber penelitian mencakup regulasi terkait, Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr, literatur ilmiah, dan kamus hukum. Secara normatif, proteksi ini berakar pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan dikhususkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan diversi serta memposisikan penahanan sebagai ultima ratio. Kendati demikian, penelitian menemukenali kesenjangan operasional akibat hambatan struktural, yakni kekakuan batas diversi, minimnya infrastruktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di daerah, dan melemahnya kontrol keluarga. Dampaknya, pemulihan korban terabaikan dan keadilan restoratif belum berjalan optimal. Solusi yang direkomendasikan mencakup amendemen syarat diversi UU SPPA, percepatan pembangunan LPKA, dan penguatan program preventif komunitas.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA REGULASI EMOSI TERHADAP AGRESIVITAS PADA REMAJA DENGAN PEER PRESSURE SEBAGAI MODERATOR ]]>
<![CDATA[Adella Iliyin Octaviona]]>;
<![CDATA[Amanda Pasca Rini]]>;
<![CDATA[Nindia Pratitis]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3015
<![CDATA[Agresivitas merupakan salah satu bentuk perilaku yang sering muncul pada masa remaja dan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Regulasi emosi sebagai faktor internal berperan dalam mengendalikan perilaku agresif, sedangkan peer pressure sebagai faktor eksternal diduga dapat memengaruhi hubungan antara regulasi emosi dan agresivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara regulasi emosi dengan agresivitas pada remaja serta menguji peran peer pressure sebagai variabel moderator dalam hubungan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Partisipan penelitian berjumlah 355 remaja berusia 15–19 tahun yang berdomisili di Pasuruan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner menggunakan skala regulasi emosi berdasarkan teori Gross (2014), skala agresivitas berdasarkan Buss dan Perry (1992), serta skala peer pressure berdasarkan Clasen dan Brown (1986). Analisis data dilakukan menggunakan Regresi Linier Sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi emosi memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan agresivitas pada remaja, sehingga semakin tinggi kemampuan regulasi emosi maka semakin rendah tingkat agresivitas. Sebaliknya, peer pressure memiliki hubungan positif dengan agresivitas, yang berarti semakin tinggi tekanan teman sebaya maka semakin tinggi kecenderungan perilaku agresif. Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa peer pressure berperan sebagai variabel moderator yang memperlemah pengaruh regulasi emosi dalam menurunkan agresivitas. Dengan demikian, pada kondisi tekanan teman sebaya yang tinggi, kemampuan regulasi emosi menjadi kurang efektif dalam mengendalikan perilaku agresif. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial, khususnya tekanan teman sebaya, merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan perilaku agresif pada remaja.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Cindy Gracella Hutabarat]]>;
<![CDATA[Sifa Mulya Nurani]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3018
<![CDATA[Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri masih menjadi persoalan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia karena adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan pencatatan perkawinan, status hukum pasangan, anak, serta hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia serta pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang. Penelitian menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan kepastian penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri masih menimbulkan multitafsir akibat disharmoni antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 semakin mempersempit peluang pencatatan perkawinan beda agama, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.]]>
<![CDATA[PERAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi) ]]>
<![CDATA[Rizqy Rahmansyah]]>;
<![CDATA[Ickbal Hofifi Bairuroh]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3020
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri masih cenderung ditangani melalui pemidanaan, meskipun rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Kondisi tersebut menempatkan Jaksa pada posisi strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara berdasarkan kewenangannya sebagai dominus litis. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi peran Jaksa sebagai dominus litis dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melalui rehabilitasi, hambatan pelaksanaannya, serta penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa telah terlaksana melalui tahapan prapenuntutan dan penuntutan, meliputi penelitian dan penilaian perkara, pemenuhan persyaratan rehabilitasi, penyusunan nota pendapat, hingga ekspose dan persetujuan. Penerapannya masih relatif terbatas dan selektif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan rehabilitasi. Hambatan utama terdapat pada aspek struktur hukum berupa keterbatasan kelembagaan serta sarana dan prasarana rehabilitasi, sedangkan substansi hukum relatif dapat diminimalkan melalui pedoman pelaksanaan dan budaya hukum masih menghadapi stigma masyarakat. Rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk mengatasi ketergantungan, tetapi juga mendukung pemulihan dan pengembalian fungsi sosial penyalahguna, sehingga penerapannya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN BEKASI) ]]>
<![CDATA[Rizki Fahlevi Azhar]]>;
<![CDATA[Husein Manalu]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3021
<![CDATA[Meningkatnya penggunaan sepeda listrik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait penggunaannya di jalan raya. Meskipun sepeda listrik dipandang sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan dan ekonomis, pengaturan hukumnya masih belum memberikan kepastian mengenai status maupun mekanisme penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penggunaan sepeda listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, sekaligus mengkaji implementasi penegakan hukumnya di Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum mengatur secara khusus mengenai sepeda listrik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 hanya mengatur penggunaan sepeda listrik pada jalur dan kawasan tertentu tanpa mengatur sanksi bagi pelanggar. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif disertai peningkatan koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan dinas perhubungan guna mewujudkan kepastian hukum, keselamatan, serta ketertiban berlalu lintas.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASET KRIPTO DALAM PERJANJIAN KREDIT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Teguh Kardiansyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Luthfi Radian]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3022
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan aset kripto tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga dalam berbagai hubungan hukum keperdataan, termasuk perjanjian kredit. Penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum aset kripto, penggunaannya sebagai objek atau jaminan perjanjian, serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan pengawasan penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit di Indonesia serta perlindungan hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memiliki nilai ekonomi dan telah memperoleh pengakuan hukum sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, aset kripto dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud sehingga pada prinsipnya dapat menjadi objek suatu perjanjian. Namun, hukum Indonesia belum mengatur secara khusus aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit, terutama terkait pembuktian kepemilikan, penilaian, penguasaan, pendaftaran, dan eksekusi. Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur masih bertumpu pada ketentuan umum KUHPerdata dan kesepakatan kontraktual para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang dalam penggunaan aset kripto pada perjanjian kredit.]]>
<![CDATA[Analisis Bentuk dan Tujuan Tasybih dalam Surah Al-Fil dan Surah Al-Qari'ah Perspektif Ilmu Bayan ]]>
<![CDATA[Vika Zahrotun Nisa’]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3024
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tujuan penggunaan tasybih dalam Surat Al Fil ayat 5 dan Surat Al Qari’ah ayat 4 dan 5 berdasarkan pandangan ilmu bayan.Tasybih ialah salah satu gaya bahasa di kajian balaghah digunakan untuk menyerupakan suatu hal dengan suatau hal lainnya yang memiliki kesamaan tertentu sehingga makna yang disampaikan dapat menjadi jelas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research).Data yang diperoleh dari ayat-ayat Al Qur’an,buku balaghah, dan artikel atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tasybih.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Al Fil ayat 5 dan Al Qari’ah ayat 4 dan 5 mengandung tasybih mursal mujmal.Tujuan penggunaan tasybih pada kedua surat tersebut untuk memperjelas makna, memberikan gambaran yang mudah dipahami kepada pembaca,serta memperkuat pesan yang ingin disampaikan dalam kitab suci Al Qur’an.Surat Al Fil menggambarkan kebinasaan pasukan Abrahah sebagai bukti kekuasaan Allah Swt.,sedangkan di surat Al Qari’ah menggambarkan keadaan manusia dan alam pada hari kiamat.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Renata Ayu Oktavia]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3027
<![CDATA[Penggunaan pekerja harian lepas semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dunia usaha terhadap hubungan kerja yang fleksibel. Namun, status hukum pekerja harian lepas masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika pekerja dipekerjakan secara terus-menerus untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pekerja harian lepas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta mengkaji akibat hukum yang timbul apabila penggunaan pekerja harian lepas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum pekerja harian lepas harus ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja serta ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, penggunaan pekerja harian lepas untuk pekerjaan yang bersifat tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum serta kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi pekerja maupun pengusaha.]]>
