JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin Ilmu diantaranya yaitu: Ilmu Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, Agama, Teologi, Keperawatan, Kebidanan, Pengabdian, EBisnis, Komputer Akuntansi, Bahasa, Sastra, Seni, Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis. Ekonomi: Ekonomi Publik, Ekonomi Internasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Keuangan. Manajemen bisnis dan perbankan: Manajemen keuangan dan kekayaan, Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategis, Operasi, Kewirausahaan, Etika Perbankan, Operasi dan Manajemen Perbankan. Akuntansi: Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Auditing, dan Sistem Informasi Akuntansi Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Articles
768 Documents
<![CDATA[Nilai Dalam Legenda Mamuli Pada Masyarakat Kampung Praijing, Desa Tebara, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ]]>
<![CDATA[Renia Linda Bulu]]>;
<![CDATA[Sanhedri Boimau]]>;
<![CDATA[Richard Oematan]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3028
<![CDATA[The issue raised in this study is what values are contained in the legend of Mamuli among the people of Praijing Village, Waikabubak City, West Sumba Regency. The benefits of this study are: contributing to the development of studies in the anthropology of oral literature and cultural studies, particularly regarding values and legends in Sumbanese society; adding academic references on the values contained in the Mamuli legend; and serving as a foundation for subsequent researchers. The aim of the study is to describe the values contained in the Mamuli among the people of Praijing Village, Tebara Subdistrict, Waikabubak City, West Sumba Regency. The theory used in this study is the theory of Literary Anthropology. The method used in this study is the qualitative descriptive method. The results of the study show that the values of Mamuli among the people of Praijing Village, Tebara Subdistrict, Waikabubak City, West Sumba Regency are (1) Historical Value; in the Mamuli among the people of Praijing Village, Tebara Subdistrict, Waikabubak City, West Sumba Regency, this is reflected in the existence of Mamuli as a cultural heritage of the ancestors that has existed since ancient times and has been passed down from generation to generation. (2) Religious Value; in the Mamuli among the people of Praijing Village, Tebara Subdistrict, Waikabubak City, West Sumba Regency, this is evident from the community's belief that Mamuli holds values related to life, fertility, and respect for ancestors. (3) Cultural Value; in the Mamuli, this reflects the identity of the Sumbanese people as a community that upholds customs, beliefs (marapu), as well as the relationship between humans, ancestors, and nature. (4) Social Value in the form of respect for women; the Mamuli is a symbol that affirms the high regard of Sumbanese society for women. Keywords: Value; Legend; Mamuli.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Perdana Iqbal Damhudi]]>;
<![CDATA[Septiayu Restu Wulandari]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3031
<![CDATA[Hak waris anak yang lahir di luar perkawinan masih menjadi persoalan hukum karena adanya perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Perbedaan tersebut berdampak pada kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia serta membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam hanya mengakui hubungan kewarisan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu dan keluarga ibunya berdasarkan konsep nasab sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, hukum nasional mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidaksamaan dalam penentuan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[RANCANG BANGUN APLIKASI EVENT ORGANIZER MENGGUNAKAN PENDEKATAN USER CENTERED DESIGN DENGAN EVALUASI HEURISTIK ]]>
<![CDATA[Thomas Dalton Greg Daud]]>;
<![CDATA[Ryan Putranda Kristianto]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3038
<![CDATA[Industri event organizer di Indonesia masih menghadapi kendala operasional dalam pemesanan layanan, pengelolaan data vendor, dan penyediaan informasi yang belum terintegrasi, sehingga proses perencanaan acara menjadi kurang efisien. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi event organizer berbasis web yang berfokus pada kebutuhan pengguna dengan pendekatan User Centered Design (UCD) serta evaluasi heuristik sebagai metode pengujian antarmuka. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Evaluasi heuristik dilakukan oleh dua orang expert terhadap 10 aspek heuristik Nielsen menggunakan instrumen skala Likert empat poin tanpa opsi netral. Hasil evaluasi menunjukkan total skor 224 dari skor maksimal 240 dengan indeks persentase 93,33%, sehingga sistem yang dikembangkan berada pada kategori "Sangat Layak" dan dinyatakan layak digunakan untuk membantu proses perencanaan dan pemesanan vendor acara.]]>
<![CDATA[PERANCANGAN DAN ANALISIS JARINGAN FTTH DENGAN TEKNOLOGI GPON PADA NAGARI KOTO DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENGGUNAKAN OPTISYSTEM ]]>
<![CDATA[Alfhadila Fhadil]]>;
<![CDATA[Aprinal Adila Asril]]>;
<![CDATA[Uzma Septima]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 4 (2026): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i4.3039
<![CDATA[Ketersediaan infrastruktur broadband berbasis serat optik di Nagari Koto Dalam, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman masih terbatas, khususnya pada Korong Padang Kabau dan Korong Durian Ambalau yang belum terlayani jaringan Fiber To The Home (FTTH). Penelitian ini bertujuan merancang dan menganalisis jaringan FTTH berbasis Gigabit Passive Optical Network (GPON) untuk mendukung penyediaan akses internet yang stabil dan berkapasitas tinggi. Metode penelitian menggunakan Network Development Life Cycle (NDLC) yang meliputi tahap analysis, design, dan simulation prototype. Pemetaan wilayah dilakukan menggunakan Google Earth Pro, desain teknis jaringan menggunakan AutoCAD, sedangkan simulasi performansi dilakukan menggunakan OptiSystem pada arah downlink dengan panjang gelombang 1490 nm. Rancangan jaringan menggunakan topologi tree passive network yang terdiri dari satu mini OLT, 5 splitter 1:4 pada ODC, 17 ODP dengan splitter 1:8, dan 58 tiang untuk melayani 133 homepass. Jalur feeder dari STO Telkom Sicincin menuju mini OLT memiliki panjang 13,195 km, sedangkan feeder dari mini OLT menuju ODC sepanjang 696 meter. Analisis performansi pada hasil simulasi meliputi Link Power Budget (LPB), Bit Error Rate (BER), dan Q-Factor pada ODP terdekat, tengah, dan terjauh. Hasil simulasi menunjukkan nilai LPB berkisar antara -16,515 hingga -16,603 dBm, BER sebesar 1,68087 × 10⁻⁵¹ hingga 1,69273 × 10⁻⁵⁷, dan Q-Factor sebesar 15,0516 hingga 15,939. Seluruh parameter tersebut memenuhi standar kelayakan GPON, sehingga rancangan jaringan dinyatakan layak untuk diterapkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan jaringan FTTH berbasis GPON di Nagari Koto Dalam untuk mendukung peningkatan kualitas layanan akses internet broadband bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja PKWT Berdasarkan Pasal 17 Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Pasal 62 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Sadikin Sadikin]]>;
<![CDATA[Dian Utari]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3040
<![CDATA[Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) banyak digunakan dalam dunia usaha, namun sering menimbulkan permasalahan terkait pemberian kompensasi serta kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja saat masa kerja berakhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja PKWT berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 35 Tahun 2021, serta mengkaji perbedaan pengaturan kompensasi dengan Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 35/2021 mengatur kompensasi berdasarkan masa kerja yang telah dilaksanakan, sedangkan UU 13/2003 mendasarkan pada sisa waktu kontrak yang belum dijalankan. Meskipun secara hierarki hukum UU memiliki kedudukan lebih tinggi, perbedaan dasar perhitungan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih penafsiran, dan berpotensi mengurangi ruang lingkup perlindungan hak pekerja. Kata kunci: Kompensasi, PKWT, Perlindungan Hukum, Pasal 62 UU 13/2003, Pasal 17 PP 35/2021]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN. Tng) ]]>
<![CDATA[Riki Fernando]]>;
<![CDATA[Ickbal Hofifi Bairuroh]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3041
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikis, seksual, serta sosial terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia serta menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketiga peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan berupa perlindungan fisik, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pemulihan hak-hak korban. Dalam Putusan Nomor: 964/Pid.Sus/2024/PN.Tng, majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaku KDRT, namun implementasi perlindungan terhadap korban masih memerlukan penguatan, khususnya terkait pemulihan korban dan optimalisasi peran pemerintah serta lembaga perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi ]]>
<![CDATA[Cinta Cantika Darminto Putri]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3044
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi serta penerapan yang dapat dilakukan tenaga kerja perempuan untuk memperoleh hak-hak dasarnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh kajian jurnal mengenai PT Alpen Food Industry (AICE) Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan hukum yang memadai dalam melindungi hak pekerja perempuan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan perusahaan, belum maksimalnya pengawasan ketenagakerjaan, serta kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak yang dimilikinya. Pekerja perempuan dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pemahaman terhadap hak-haknya, penyelesaian perselisihan secara bipartit, pendampingan serikat pekerja, pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan, dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[KESALAHAN BERBAHASA PADA SURAT KELUAR DI SMP ASISI JAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Larasati Widya Kartikasari]]>;
<![CDATA[Endang Wiyanti]]>;
<![CDATA[Maman Paturahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3046
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan jenis kesalahan berbahasa yang terdapat pada surat keluar di SMP Asisi Jakarta serta implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis dokumen. Sumber data penelitian berupa 56 surat keluar yang diterbitkan SMP Asisi Jakarta selama periode Januari hingga April 2026. Analisis kesalahan berbahasa mengacu pada Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) Edisi V, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan surat-surat keluar masih mengandung berbagai kesalahan berbahasa yang meliputi kesalahan ejaan, morfologi, sintaksis, diksi, dan kalimat efektif. Kesalahan ejaan merupakan jenis kesalahan yang paling dominan ditemukan, terutama pada penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata serapan. Kesalahan kalimat efektif juga signifikan terjadi berupa pemborosan kata, kalimat ambigu, dan kalimat tidak logis. Faktor penyebab kesalahan berbahasa pada surat keluar di SMP Asisi bersifat kompleks, meliputi faktor intralingual, ekstralingual, dan performansi. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas kebahasaan dalam komunikasi tertulis resmi di lingkungan sekolah masih perlu ditingkatkan. Implikasi terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia adalah kesalahan berbahasa yang ditemukan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar kontekstual yang autentik, sehingga siswa dapat memahami pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi formal.]]>
<![CDATA[Pengaruh Program MBG terhadap Perubahan IMT/U (Indeks Massa Tubuh Menurut Umur) pada Siswa SMP Swasta Nahdlatul Ulama(NU) Medan ]]>
<![CDATA[Adelia Safitri]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3047
<![CDATA[The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government initiative designed to support students’ nutritional needs and improve their nutritional status. This study aimed to analyze changes in Body Mass Index-for-Age (BMI-for-Age) among students at Nahdlatul Ulama (NU) Junior High School Medan during the implementation of the MBG Program. This quantitative study employed an analytical observational design with a prospective cohort approach. The study population consisted of 56 eighth- and ninth-grade students, all of whom were selected using total sampling. Data were collected through measurements of body weight and height before and after the implementation of the MBG Program. BMI-for-Age was determined using Z-scores based on age and sex. Data were analyzed using univariate analysis, the Shapiro-Wilk normality test, and a paired sample t-test. The results showed that most students had normal nutritional status both before and after the program, accounting for 85.7%. The mean BMI-for-Age decreased from 1.154 to 1.096. However, the paired sample t-test showed a significance value of 0.765 (>0.05), indicating no statistically significant difference in BMI-for-Age before and after the MBG Program. Continuous evaluation of the program is needed, particularly regarding menu quality, food consumption, and implementation duration.]]>
<![CDATA[Distingsi Yuridis Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan Pasal 609 KUHP Nasional Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Ulrikus Kelvintus]]>;
<![CDATA[Ickbal Hofifi Bairuroh]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3049
<![CDATA[Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kerap sulit dibedakan penerapannya dalam praktik, padahal ancaman pidana pada keduanya jauh berbeda. Kekeliruan mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai penguasaan atau peredaran dapat berujung pada disparitas pemidanaan, terlebih pada perkara yang faktanya berlapis seperti Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr, yang juga bersinggungan dengan Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan teori penafsiran hukum Utrecht, teori pembuktian M. Yahya Harahap, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeda Pasal 112 dan Pasal 114 terletak pada empat syarat kumulatif yang menjadikan seseorang dapat dikategorikan sebagai pengedar, yaitu adanya objek narkotika, adanya aktivitas perpindahan barang, adanya hubungan dengan pihak lain, dan perbuatan dilakukan tanpa hak. Pasal 609 KUHP Nasional berkedudukan sebagai lex generalis yang mengalah pada Undang-Undang Narkotika selaku lex specialis. Penelusuran terhadap Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) terbukti, sehingga dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) tidak pernah dipertimbangkan, dan Pasal 609 tidak pernah disebut sama sekali. Secara substansi, kesimpulan hakim bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika sudah tepat, tetapi argumentasinya belum menguraikan secara eksplisit mengapa Pasal 112 tidak relevan diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan agar putusan-putusan sejenis ke depan disusun dengan argumentasi yang lebih terbuka dan mudah ditelusuri, serta agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan pedoman indikatif untuk membantu konsistensi kualifikasi perkara narkotika berlapis.]]>
