cover
Contact Name
Putri Asilestari
Contact Email
putriasilestari89@gmail.com
Phone
+6282316807980
Journal Mail Official
joecyup@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia Pos Code 28411 Telp. 0762 21677
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Innovative and Creativity
ISSN : 2962570X     EISSN : 2776771X     DOI : https://doi.org/10.31004/joecy
Core Subject : Education, Social,
Journal of Innovative and Creatifity (JOECY) publishes research articles in the field of education which report empirical research on topics that are significant across educational contexts, in terms of design and findings. The topic could be in curriculum, teaching learning, evaluation, quality education, management, and education technology. Papers which contain in-depth critical literature reviews of research on specific educational topics are also welcomed.
Articles 6,488 Documents
Peran Terapi Otot Progresif dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Sekolah Lansia Kota Malang Nurul Aisyiyah Puspitarini; Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3678

Abstract

Lansia merupakan kelompok rentan yang mengalami penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial sehingga memengaruhi kualitas hidup, sehingga diperlukan intervensi nonfarmakologis yang efektif, salah satunya terapi otot progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran terapi otot progresif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Sekolah Lansia Kota Malang. Metode yang digunakan adalah quasi experimental dengan pendekatan one group pre-test and post-test, dilaksanakan pada 23 November–7 Desember 2024 di Sekolah Lansia Kota Malang Kecamatan Blimbing dengan jumlah sampel 45 lansia yang dipilih secara purposive sampling. Intervensi berupa terapi otot progresif diberikan selama 2 minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu, dan kualitas hidup diukur menggunakan kuesioner WHOQOL-BREF. Analisis data menggunakan uji paired t-test menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas hidup lansia meningkat dari 57,2 sebelum intervensi menjadi 71,5 setelah diberikan terapi otot progresif, dengan nilai p = 0,000 (<0,05) yang berarti terdapat perbedaan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terapi otot progresif efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, sehingga diharapkan metode ini dapat diterapkan secara rutin di Sekolah Lansia untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.
ANALISIS LINGKUNGAN KERJA, KETERSEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD), MOTIVASI KERJA, DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PENGGUNAAN APD DI PT. HERFINTA Farm & Plantation Tanjung Medan Ramayani Ramayani; Mulkan Ritonga; Zufrie Zufrie
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3679

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lingkungan kerja, ketersediaan alat pelindung diri (APD), motivasi kerja, dan pengawasan terhadap kepatuhan dalam penggunaan APD di PT. Herfinta Farm & Plantation Tanjung Medan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei kuesioner yang disebarkan secara online menggunakan Google Form. Sampel penelitian terdiri dari 99 karyawan dari total populasi sebanyak 130 orang. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, motivasi kerja (X3) dan pengawasan (X4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penggunaan APD (Y), sementara lingkungan kerja (X1) memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan. Ketersediaan APD (X2) justru menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kepatuhan penggunaan APD (Y). Secara simultan, keempat variabel tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penggunaan APD (Y) dengan kontribusi sebesar 39,1%. Kesimpulannya, motivasi dan pengawasan merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan, sehingga disarankan agar perusahaan meningkatkan pelatihan, memperbarui APD, serta memperkuat motivasi dan pengawasan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif
Tren dan Tantangan Partisipasi Ibu Hamil ke Posyandu di Indonesia: Tinjauan Literatur 2019–2025 Elfira Buamona; Nasrullah; Nini Sahrianti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3680

Abstract

Partisipasi ibu hamil ke posyandu merupakan indikator penting dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan neonatal di Indonesia. Namun, hingga kini, capaian kehadiran ibu hamil ke posyandu masih fluktuatif dan belum merata di seluruh wilayah. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur terhadap 12 jurnal nasional dan internasional terbitan 2019–2025 yang membahas tren, pendorong, dan tantangan partisipasi ibu hamil ke posyandu. Hasil review menunjukkan bahwa faktor pengetahuan ibu, dukungan keluarga, peran aktif kader, serta kemudahan akses merupakan pendorong utama partisipasi. Di sisi lain, hambatan budaya, ekonomi, geografis, serta stigma sosial masih menjadi kendala besar, terutama di wilayah terpencil dan komunitas adat. Pandemi COVID-19 juga berdampak negatif terhadap angka kehadiran ibu hamil ke posyandu, meski mendorong beberapa inovasi layanan seperti edukasi daring dan home visit. Implikasi hasil review menggarisbawahi perlunya penguatan edukasi, pelatihan dan insentif kader, serta transformasi digital yang inklusif agar partisipasi ibu hamil dapat terus ditingkatkan. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis kearifan lokal direkomendasikan untuk memastikan intervensi berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang inovasi layanan serta pemetaan tren partisipasi di tingkat mikro sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan masyarakat.
Pengaruh Konseling Terhadap Pemahaman Pengobatan Pasien Tuberkulosis Di Puskesmas Pringsewu Yurike Elanda; Iga Mayola Pisacha; Wina Safutri; Nanggroe Logawan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3681

Abstract

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Kepatuhan dan pemahaman pasien terhadap pengobatan memegang peranan penting dalam keberhasilan terapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konseling terhadap pemahaman pengobatan pasien tuberkulosis di Puskesmas Pringsewu. Desain penelitian menggunakan pra-eksperimental dengan rancangan one group pre–post test design. Sampel penelitian berjumlah 51 pasien TB yang memenuhi kriteria inklusi, diambil dengan teknik total sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dan sesudah pemberian konseling. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon karena data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor pemahaman sebelum konseling adalah 5,59 (SD = 1,682) dan meningkat menjadi 6,91 (SD = 0,920) setelah konseling, dengan selisih mean 1,32. Uji Wilcoxon menghasilkan nilai p = 0,000 (< 0,05), yang berarti terdapat pengaruh signifikan konseling terhadap peningkatan pemahaman pengobatan pasien TB. Kesimpulannya, pemberian konseling efektif meningkatkan pemahaman pasien mengenai pengobatan TB di Puskesmas Pringsewu. Disarankan tenaga kesehatan rutin memberikan konseling yang komprehensif guna mendukung keberhasilan terapi.
Efektivitas Pemanfaatan Media Pembelajaran Digital Flipbook Terhadap Peningkatan Karakter Siswa Pada Materi Aku Berperilaku Pancasila Di UPTD SD Negeri 122345 Junita Hutagalung; Asister Fernando Siagian; Debby Yuliana Sinaga
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Flipbook terhadap Peningkatan Karakter Pada Materi Aku Berperilaku Pancasila Siswa Kelas II di UPTD SD Negeri 122345. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Populasi di dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar Kelas II di UPTD SD Negeri 122345 Kota Pematangsiantar yang berjumlah 32 orang siswa. Sampel pada penelitian ini merupakan total populasi yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni lembar obervasi dan wawancara yang diuji melalui validator. Teknik analisis data menggunakan skala likert kemudian diinterpretassi menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa media pembelajaran digital berupa flipbook terbukti memberikan dampak positif terhadap perubahan karakter peserta didik di sekolah dasar. Flipbook tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan lima aspek karakter utama. Aspek religius berkembang melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dalam konten dan kegiatan refleksi spiritual. Nasionalisme tumbuh melalui penguatan materi yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karakter mandiri terasah saat siswa mengelola proses belajarnya secara aktif dan bertanggung jawab. Nilai gotong royong muncul melalui aktivitas kolaboratif yang dapat diintegrasikan dalam tugas berbasis digital. Sementara itu, integritas terlihat dalam peningkatan sikap jujur dan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Terakhir, aspek tanggung jawab juga berkembang karena siswa dilatih untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
Juridical Analysis Of The Role Of The Wage Board In Determining The Minimum Wage In Batam City Hendri Hendri; Fadlan Fadlan; Lagat Parroha Patar Siadari; Erniyanti Erniyanti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3683

Abstract

The determination of minimum wage is one of the instruments of state policy to realise social justice for workers, especially in guaranteeing a decent income and protecting weak economic groups. The Wage Council, as a tripartite institution consisting of elements of government, employers, and labour unions, has a strategic role in formulating minimum wage recommendations to regional heads. This research is motivated by the reality that although legal arrangements on the role of the Wage Council have been regulated in various regulations, the implementation in the field, especially in Batam City, has not fully reflected the principles of social justice as referred to in Articles 27 and 28D of the 1945 Constitution. This research aims to juridically analyze the role and function of Wage Council in the process of determining minimum wage for workers in Batam City, assess the obstacles faced, and provide solutions based on the theoretical approach of justice, legal system, and legal certainty. The research methods used are normative juridical and empirical juridical, with primary data obtained through interviews with government elements, trade unions, and employers, as well as secondary data in the form of legislation and legal literature. The results show that normatively the role of the Wage Board has a clear legal basis, but in its implementation there are still obstacles such as imbalance in bargaining position, political intervention, and weak supervision of the application of wage structures and scales. Solutions offered include strengthening regulations based on legal certainty, increasing the technical capacity of Council members, and participatory strategies that involve workers more actively. The research recommends institutional reform and strengthening transparency to ensure a fairer and more sustainable wage system.
Juridical Analysis Of The Effectiveness And Security Of Autogate In The Enforcement Of Immigration Law In Indonesia (A Research Study In Batam City) Tresya Millerezki Zebua; Ramlan Ramlan; Darwis Anatami
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3684

Abstract

Implementing the Autogate system at the Batam Centre Immigration Checkpoint (TPI) is part of the modernisation of the immigration service system that aims to improve efficiency and security in monitoring the entry and exit of people in border areas. However, the effectiveness and reliability of this system still leave legal and technical issues, such as biometric data verification gaps, the absence of specific technical regulations, and limited human resources and infrastructure. This study aims to analyse the legal arrangements and implementation of the Autogate system in supporting the immigration inspection process, evaluate its security in preventing immigration law violations, and examine the obstacles and implications for law enforcement and protection of state sovereignty in border areas, especially in Batam City. The methods used are normative juridical and empirical juridical approaches, with data collection techniques through literature studies and direct interviews with immigration officers at TPI Batam Centre. The analysis was conducted using the framework of justice theory (John Rawls), legal system theory (Lawrence M. Friedman), and legal certainty theory (Sudikno Mertokusumo). The result shows that normatively, the Autogate system has a legal basis in Law No. 6 of 2011 and Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2024. However, there is still a lack of technical operational regulation. Empirically, the system has been proven to improve inspection efficiency, but faces security challenges such as the risk of identity forgery and technical glitches. The research recommends regulatory harmonization, technology strengthening, and officer capacity building so that Autogate truly becomes an effective and legitimate instrument in supporting immigration law enforcement and maintaining state sovereignty.
Juridical Analysis Of The Effectiveness Of The Golden Visa Policy In Improving The Level Of Compliance With Immigration Regulations From The Perspective Of Immigration Law And Administration (A Research Study In Batam City) Alcer Sanny Maruli Paima Tua; Darwis Anatami; Bachtiar Simatupang; Erniyanti Erniyanti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3685

Abstract

The Golden Visa policy is one of the strategic instruments within Indonesia’s immigration system, aimed at attracting foreign investors by granting long-term residency rights based on a particular investment value. Its implementation is regulated by Law No. 6 of 2011 on Immigration, Government Regulation No. 40 of 2023, Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2023, and Ministry of Immigration Regulation No. 3 of 2025. This research is motivated by the importance of examining the effectiveness of the policy in increasing compliance with immigration regulations, especially in Batam City, a strategic border area with high foreign investor mobility. This research aims to analyze the Golden Visa policy's legal regulations, assess the effectiveness of its implementation in improving compliance with immigration regulations from a legal and administrative perspective, identify obstacles, and formulate relevant solutions. The methods used are normative and empirical juridical approaches, supported by primary data from interviews and observations at the Batam Immigration Office and secondary data from legal literature and relevant regulations. The research results indicate that although the legal framework for the Golden Visa has been systematically established, there are still weaknesses in the synchronization of norms and the technical guidelines for its implementation. On the implementation side, this policy has contributed to improved administrative compliance by foreign investors; however, challenges remain in the form of structural obstacles, legal culture, and supervisory capacity. Therefore, regulatory improvements, enhanced legal literacy for visa holders, administrative service reforms, and synergy among relevant agencies are needed to ensure that the effectiveness of this policy operates optimally within the corridors of justice, certainty, and legal benefit.
Juridical Analysis Of The Effectiveness Of The Implementation Of Military Police Duties In Maintaining Order And Discipline Of Military Members. Discipline Of Military Members (Research Study On Military Police Detachment I/6 Batam) Stevanus Purba; Soerya Respationo; Lagat Parroha Patar Siadari
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3686

Abstract

The Military Police serve as the internal law enforcement within the Indonesian National Armed Forces (TNI), strategically maintaining order and discipline among soldiers as part of the military justice system. The increasing issue of disciplinary violations within the military environment, especially in strategic areas such as Batam, presents a real challenge for the Military Police Detachment I/6 Batam in carrying out its duties. This study aims to analyse, from a legal perspective, the legal regulations, the effectiveness of task implementation, and the obstacles and solutions that can be applied to enforce military discipline. This research employs normative and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through direct interviews with PM officers, field observations, and internal document studies, while secondary data were sourced from legislative regulations such as Law No. 34 of 2004, Law No. 25 of 2014, and the Military Criminal Code. The analysis used supervisory theory, legal system theory, and the theory of legal certainty as analytical tools. The research results show that, normatively, the legal basis for the role of the Military Police is already quite strong; however, in practice, the effectiveness of task implementation still faces internal obstacles such as limited personnel, operational facilities, and training, as well as external obstacles in the form of the influence of social dynamics, civil-military interactions, and weak inter-agency coordination. Enhancement efforts are being made through strengthening technology-based supervision systems, technical training, reinforcing military ethical values through daily orders from the Commander of the Indonesian National Armed Forces (TNI), and cross-agency synergy. It is recommended that the TNI institution and the government provide greater support in the form of policies, budgeting, and structured training to improve the effectiveness of the Military Police as disciplined law enforcers within a professional and dignified military body.
Juridical Analysis Of The Authority Of Immigration Officers At Immigration Checkpoints In Granting Exit Permits For Indonesian Citizens As An Effort To Prevent Human Trafficking (A Research Study At The Batam Center Immigration Checkpoint) Julyanty Dinauli Marisi Silitonga; Soerya Respationo; Siti Nurkhotijah; Erniyanti Erniyanti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3687

Abstract

This study aims to analyse, from a legal perspective, the authority of immigration officers at Immigration Checkpoints (TPI) in granting exit permits to Indonesian citizens (WNI) to prevent the crime of human trafficking (TPPO). The focus of this research is on the implementation of the authority of immigration officers at Batam Centre TPI, one of Indonesia's main exit points and a region vulnerable to human trafficking. The research method used is a qualitative approach with field studies in the form of observation, interviews, and analysis of relevant legislative documents. The research results show that immigration officials' authority is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 44 of 2015. Immigration officials have the right to postpone or deny exit permits if there are indications of human trafficking risks. This authority has been implemented through document checks, interviews, and the Immigration Management Information System (SIMKIM). However, there are still obstacles such as limited human resources, suboptimal information technology integration, and limited inter-agency coordination. This study recommends enhancing human resource capacity, developing and integrating better information technology systems, and strengthening coordination among relevant agencies to reinforce TIP prevention by issuing exit permits at TPI Batam Centre. Thus, it is hoped that immigration officials' authority can be effectively implemented to protect Indonesian citizens from the risks of human trafficking.

Page 86 of 649 | Total Record : 6488