cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281320798295
Journal Mail Official
santoso.tri.rahajo@unpad.ac.id
Editorial Address
Departemen Kesejahteraan Sosial Gedung B Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang Telepon/Fax (022) 7796974, 7796416
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 27751910     EISSN : 27751929     DOI : https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (JPPM) adalah publikasi ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan mengenai bidang praktik pekerjaan sosial, keilmuan kesejahteraan sosial, metode pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, manajemen pelayanan sosial, nilai-nilai dan etika pekerjaan sosial, kebijakan kesejahteraan sosial, serta bidang-bidang lainnya yang menyangkut kemaslahatan masyarakat luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 126 Documents
 9   10   11   12   13 
KETIDAKADILAN HUKUM STRUKTURAL: KAJIAN SISTEMATIS LITERATUR PADA KASUS PIDANA MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA Risanti, Auditri Aura; Mulyadi, Cece
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 1 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i1.72220

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap dirasakan berat sebelah, sebab masyarakat kecil lebih mudah diproses secara hukum dibandingkan pelaku kejahatan kelas atas seperti koruptor. Fenomena ini terlihat dari data pemantauan Indonesia Corruption Watch sepanjang tahun 2023 yang mencatat rata-rata vonis penjara bagi pelaku korupsi hanya tiga tahun empat bulan, sementara dari 1.718 terdakwa korupsi hanya 33 orang yang dituntut hukuman di atas sepuluh tahun. Kondisi ini kontras dengan penanganan kasus pidana ringan yang menimpa masyarakat kecil, seperti kasus Nenek Minah pada tahun 2009 di Purwokerto dan Nenek Asyani pada tahun 2015 di Situbondo yang tetap diproses secara hukum meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan sangat kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis untuk menganalisis secara sosiologis berbagai kasus pidana yang menimpa masyarakat miskin di Indonesia, dengan memanfaatkan konsep modal dari Pierre Bourdieu sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap modal ekonomi, sosial, dan budaya menjadi penyebab utama masyarakat miskin lebih rentan mengalami ketidakadilan prosedural dibandingkan dengan kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan keadilan restoratif serta peningkatan sensitivitas sosiologis di kalangan aparat penegak hukum sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 
Peran Media Sosial dalam Respons Penegakan Hukum atas Fenomena “No Viral, No Justice” Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Seke, Kesha Widya Atsyanti; Mulyadi, Cece
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 2 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i2.72126

Abstract

Fenomena No Viral No Justice tengah menjadi sorotan berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia seiring dengan perkembangan media sosial sebagai ruang publik. Fenomena tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terkait percepatan respons penegak hukum terhadap suatu perkara setelah mendapat sorotan publik dan viral di media sosial. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran media sosial berkaitan dengan respons penegakan hukum terutama berkaitan dengan fenomena No Viral No Justice menggunakan landasan teori Network Society milik Manuel Castells. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review berdasarkan jurnal ilmiah yang relevan untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dalam perkembangannya mampu menciptakan jaringan-jaringan yang membentuk opini publik, kontrol sosial hingga tekanan terhadap penegak hukum. Literatur yang dikaji menunjukkan adanya kecenderungan bahwa viralitas dapat berkaitan dengan percepatan respons penegak hukum. Kontribusi penelitian ini adalah berupaya mengembangkan pemahaman mengenai relasi masyarakat dan penegak hukum di ruang digital secara komprehensif. 
ANATOMI KORUPSI BERLAPIS: ANALISIS TEORI KOLUSI DAN TEORI PENGAWASAN GAGAL PADA KASUS SUAP AUDIT BUPATI MUARA ENIM Aminnita, Febyana Sri; Santoso, Meilanny Budiarti
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 1 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i1.72193

Abstract

Desentralisasi pasca-Reformasi 1998 menciptakan konsentrasi kekuasaan baru di tingkat pemerintah daerah tanpa diimbangi dengan penguatan pengawasan, sehingga memunculkan pola korupsi yang lebih kompleks. Artikel ini mengkaji kasus Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Muara Enim pada Juni 2026 yang mengungkap rantai korupsi berlapis: kolusi pengadaan proyek Smart Board dan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara sosiologis mengungkap bagaimana relasi kekuasaan, jaringan aktor, dan pranata pengawasan formal dapat saling terkooptasi dalam satu sistem korupsi yang terkonsolidasi. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kolusi kolektif antaraktor terbentuk dan mengapa mekanisme pengawasan eksternal BPK gagal berfungsi serta dapat dikooptasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur pada studi kasus tunggal, memadukan sintesis 28 artikel peer-reviewed dengan data empirik dari dokumen resmi KPK dan pemberitaan media nasional, dianalisis melalui teori korupsi kolusif (collusive corruption) dan teori pengawasan gagal (regulatory capture). Hasil kajian menemukan bahwa lapis pertama menghasilkan rente ilegal melalui fee 5% dari nilai kontrak yang disalurkan secara hierarkis dan disamarkan lewat rekening penampung, sementara lapis kedua berupa suap Rp1,6 miliar kepada oknum auditor BPK melalui rantai perantara berlapis yang melindungi rente tersebut dengan menetralisir temuan audit. Kedua lapis saling menopang dalam siklus tertutup yang memenuhi empat dimensi corruption consolidation, didukung oleh faktor sosiologis seperti budaya kepatuhan hierarkis dan normalisasi negosiasi audit. Simpulannya, korupsi berlapis merupakan produk konfigurasi struktural, institusional, dan sosiokultural sistemik, sehingga reformasi antikorupsi perlu menyasar penguatan independensi auditor, reformasi hulu pengadaan, dan pembongkaran jaringan perantara secara simultan. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi untuk memperkaya teori korupsi kolusif dan teori pengawasan gagal melalui elaborasi mekanisme keterkaitan antarlapis korupsi sebagai satu kesatuan siklus corruption consolidation.
Sextortion sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online yang Terabaikan: Kekosongan Kategorisasi Hukum dan Bias Gender Korban dalam Sistem Hukum Indonesia Tamam, Irfan; Amanatin, Elsa Lutmilarita
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 1 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i1.72114

Abstract

Perkembangan teknologi digital memicu lonjakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya sextortion. Penelitian ini bertujuan menganalisis konseptualisasi sextortion, akomodasi hukum pidana Indonesia terhadap karakteristik khasnya, serta alasan ketidakterlihatan korban laki-laki. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa sextortion secara distingtif melibatkan ancaman, materi intim, dan koersi pemerasan, berbeda dari revenge porn. Secara sosiologi hukum, terdapat kesenjangan antara hukum di atas kertas (law on the books) dan praktik di lapangan (law in action); aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE daripada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS yang lebih progresif. Melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault, sextortion beroperasi sebagai bentuk panoptisisme digital yang mengeksploitasi régime of truth (rezim kebenaran) masyarakat terkait tabu seksualitas untuk memaksa ketundukan korban. Rezim pengetahuan ini pula yang melestarikan bias gender institusional, menciptakan titik buta (blind spot) dalam sistem hukum yang mengabaikan korban laki-laki. Akibat norma maskulinitas budaya yang menstigmatisasi viktimisasi seksual, korban laki-laki menghadapi hambatan psikososial berlapis sehingga enggan mencari bantuan dan terisolasi sebagai invisible victims. Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia memerlukan pembaruan yang mampu mengenali relasi kuasa digital dan inklusivitas gender tanpa bias institusional demi mewujudkan keadilan substantif.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PARIWISATA MELALUI PENYUSUNAN RIPPDES DI DESA WARNASARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Ismanto, Slamet Usman; Sugandi, Yogi Suprayogi; Santoso, Meilanny Budiarti
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 1 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i1.68873

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Desa (RIPPDES) di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Desa Warnasari memiliki potensi wisata yang melimpah, meliputi wisata alam, budaya, dan agrowisata yang berpeluang besar dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Metode partisipatif dalam pengabdian pada masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi untuk memastikan program yang digagas relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Adapun pendekatan dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata, terutama dalam pengelolaan bank sampah, promosi kuliner berbasis media digital, dan pembuatan peta wisata. Penyusunan draft RIPPDES menghasilkan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pengembangan pariwisata desa secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Desa Warnasari diharapkan menjadi model desa wisata yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata berbasis potensi lokal.
Ketimpangan Akses Keadilan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online: Analisis Teori Living Law dan Perspektif Interseksionalitas Syarifah, Najwa Maulida; Mulyadi, Cece
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 2 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i2.72200

Abstract

Artikel ini menelaah kekerasan berbasis gender online sebagai persoalan sosiologi hukum, bukan sekadar pelanggaran norma pidana. Fokus kajian terletak pada jarak antara hukum tertulis dan pengalaman sosial korban ketika tubuh, reputasi, data pribadi, serta relasi intimnya dijadikan alat kontrol di ruang digital. Metode yang digunakan ialah kajian pustaka sosiolegal dengan penelusuran jurnal, buku, laporan lembaga, dan berita kredibel terbitan 2020 sampai 2026. Artikel ini menemukan bahwa aturan hukum telah memberi basis perlindungan melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan perlindungan data pribadi, tetapi bekerjanya hukum masih dipengaruhi budaya menyalahkan korban, ketimpangan relasi kuasa, literasi digital yang timpang, dan prosedur pembuktian yang belum sepenuhnya ramah korban. Analisis menunjukkan bahwa teori living law, rekayasa sosial, sistem hukum, kesadaran hukum, feminisme sosiolegal, interseksionalitas, dan akses keadilan perlu dibaca bersama agar hukum tidak berhenti sebagai teks. Paper ini menegaskan perlunya model perlindungan yang berpusat pada korban, mengakui dampak sosial KBGO, serta memperkuat pemulihan digital sebagai bagian dari keadilan.

Page 13 of 13 | Total Record : 126

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 1 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 5, No 3 (2024): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 5, No 1 (2024): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 4, No 3 (2023): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 3, No 3 (2022): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 2, No 3 (2021): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 2, No 2 (2021): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) More Issue