cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 18   19   20   21   22 
ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PADA BANK Salamatul Mulidiyah; Shevya Anggraini Putri; Siti Chikmatul Mufidah; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.257

Abstract

Pemberian kredit dengan jaminan oleh bank merupakan kegiatan yang memiliki risiko hukum tinggi apabila tidak didukung oleh dokumen yang sah dan mengikat. Notaris sangat penting dalam memastikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama kreditur dan debitur. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan pada bank dan kontribusi mereka terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggabungkan kerangka perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari magang di Kantor Notaris-PPAT Ny. Widjanarti, S.H. Temuan penelitian menunjukkan bahwa notaris memegang peran penting di seluruh tahapan pemberian kredit, meliputi pembuatan akta perjanjian kredit, pengikatan jaminan melalui akta otentik, pengesahan tanda tangan, dan pendaftaran jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta yang otentik yang dibuat oleh notaris menawarkan otoritas pembuktian yang konklusif dan mencegah terjadinya konflik hukum dikemudian hari. Lebih lanjut, notaris berfungsi sebagai entitas yang tidak memihak yang menjamin keseimbangan hak dan tanggung jawab antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan pada bank.
ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA SECARA E-COURT DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PASURUAN Alifatul Islamiyah; Marisa Maziah Rahmania; Mariyatul Qibtiyah; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.258

Abstract

Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meinganalisis impleimeintasi administrasi peindaftaran peirkara seicara Ei-Couirt di Kantor Peingadilan Agama Kota Pasuiruian, seirta meinilai eifeiktivitasnya dalam meimpeirceipat proseis peiradilan, meiningkatkan eifisieinsi biaya, dan meimpeirluias akseis masyarakat teirhadap keiadilan. Meitodei peineilitian yang diguinakan adalah deiskriptif deingan peindeikatan kuialitatif meilaluii obseirvasi langsuing teirhadap aktivitas administrasi, partisipasi dalam layanan Ei-Couirt dan SIPP, seirta wawancara informal deingan hakim pamong. Hasil peineilitian meinuinjuikkan bahwa peineirapan Ei-Couirt meimbeirikan dampak positif beiruipa eifisieinsi waktui dan biaya, transparansi proseiduir, seirta keimuidahan akseis informasi peirkara. Sisteim ini mampui meimpeirceipat proseis peindaftaran, peimbayaran, hingga peirsidangan daring meilaluii fituir ei-filing, ei-paymeint, ei-suimmons, dan ei-litigasi. Namuin, peilaksanaan masih meinghadapi keindala, seipeirti keiteirbatasan akseis teiknologi, reindahnya liteirasi digital masyarakat, seirta gangguian teiknis pada sisteim.
ANALISIS PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 99/PID.SUS/2025/PN PSR DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN) Fransisca Ruth Agustin; Galuh Widya Candra
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.259

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penanganan perkara ITE memerlukan pemahaman mengenai prosedur hukum acara pidana serta mekanisme administrasi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan perkara tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Pasuruan melalui studi kasus perkara Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Psr. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan observasi langsung selama kegiatan magang, wawancara, serta studi dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan perkara pidana ITE di Pengadilan Negeri Pasuruan telah berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana, dimulai dari tahap penerimaan berkas, penjadwalan sidang, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan hakim. Sistem administrasi perkara seperti SIPP dan layanan PTSP berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan peradilan.
PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN NOMOR PERKARA 89/Pid.B/2025/PN Psr DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN 2025 Restu Tri Febriana; Tassya Putri Anggraini; Nur Aviva; Ronny Winarno
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.260

Abstract

Peinanganan peirkara tindak pidana peinganiayaan meiruipakan salah satui beintuik konkreit peilaksanaan huikuim pidana di Indoneisia yang seiring dijuimpai dalam praktik peiradilan. Tingginya angka peirkara peinganiayaan meinuinjuikkan bahwa keijahatan teirhadap tuibuih masih meinjadi peirsoalan seiriuis dalam keihiduipan beirmasyarakat, seihingga dipeirluikan meikanismei peineigakan huikuim yang eifeiktif, transparan, dan beirkeiadilan. Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meinganalisis proseis peinanganan peirkara tindak pidana peinganiayaan deingan Nomor Peirkara 89/Pid.B/2025/PN Psr di Peingadilan Neigeiri Pasuiruian, ditinjaui dari peirspeiktif huikuim acara pidana dan praktik peiradilan. Meitodei peineilitian yang diguinakan adalah meitodei gabuingan normatif dan eimpiris. Peindeikatan normatif dilakuikan deingan meineilaah peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirkaitan deingan tindak pidana peinganiayaan, khuisuisnya Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) dan Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP). Seimeintara itui, peindeikatan eimpiris dilakuikan meilaluii obseirvasi langsuing seilama keigiatan magang di Peingadilan Neigeiri Pasuiruian, khuisuisnya dalam meingikuiti dan meingamati proseis peirsidangan seirta administrasi peirkara pidana peinganiayaan. Hasil peineilitian meinuinjuikkan bahwa proseis peinanganan peirkara peinganiayaan di Peingadilan Neigeiri Pasuiruian teilah dilaksanakan seisuiai deingan keiteintuian huikuim acara pidana yang beirlakui, muilai dari tahap peindaftaran peirkara, peimeiriksaan peirsidangan, hingga peimbacaan puituisan. Namuin deimikian, masih diteimuikan beibeirapa keindala dalam praktik, seipeirti keiteirbatasan suimbeir daya manuisia dan dominannya proseis administrasi manuial yang beirpoteinsi meimpeirlambat peinyeileisaian peirkara. Oleih kareina itui, dipeirluikan peinguiatan sisteim administrasi peiradilan beirbasis teiknologi seirta peiningkatan kapasitas aparatuir peiradilan guina meiwuijuidkan peiradilan pidana yang eifeiktif dan beirkeiadilan.
STUDI KASUS PENANGANAN LAPORAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES PASURUAN KOTA Nurjannah Rahmadina W; Ratih Anindhita; Firdaus Nur Ramadhan; Muhammad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan laporan kejahatan di wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan mengambil Polres Pasuruan Kota sebagai studi kasus. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan magang mahasiswa yang berfokus pada praktik kerja di lapangan dan penelitian. Metode yang digunakan adalah literature review dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan internet, dengan kriteria sumber literatur yang diambil adalah 5 tahun terakhir (2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan laporan kejahatan melibatkan dua tahap utama, antara lain penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah langkah awal yang dilakukan untuk mencari serta memperoleh fakta mengenai suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan adalah tahap lanjutan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka. Dengan hal ini, seorang penyidik memperoleh kewenangan yang diatur dalam KUHAP, antara lain melaksanakan penggeledahan, penangkapan, penytaan, dan penahanan. Setiap prosedur tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satreskrim memegang peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan adanya regulasi guna menghadapi perkembangan tindak kejahatan yang semakin rumit.
Prosedur dan Pelaksanaan Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum oleh Notaris dalam Praktik Kenotariatan Dara Agustina; Eka Aji Pranoto; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.262

Abstract

Penelitian ini membahas proses pembuatan legalitas badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta tersebut diperlukan bagi entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer (CV). Prosesnya meliputi pengajuan kepada notaris, penyusunan akta, hingga memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum melalui sistem elektronik sampai diterbitkannya Surat Keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan fokus pada prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta dalam praktik kenotariatan.
ANALISIS YURIDIS KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Alfan Amirullah; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.179

Abstract

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan yang pada akhirnya akan menetapkan spesifikasi. Saat menetapkan spesifikasi dalam siklus pengadaan, aspek tambahan seperti sumber daya, inventaris, proses pembuatan kontrak, analisis harga, dan biaya harus dipertimbangkan. Perangkapan jabatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen bukanlah hal yang tepat. Selain menimbulkan konflik kepentingan, hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa serta untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan beberapa Peraturan Presiden yang membahas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi pengguna anggaran yang merangkap jabatan menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa yakni akibat hukum perangkapan jabatan Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen tercantum dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Studi Di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Danang Priyombodo; Istijab Istijab; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.185

Abstract

Tanah Timbul (aanslibbing) merupakan sumber daya alam baru yang memiliki potensi ekonomi untuk pertanian dan budidaya perairan, serta kegiatan industri yang terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan lahan baru. Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan peraturan dasar, yang secara garis besar hanya mengatur pokok-pokok atau persoalan-persoalan pokok saja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam pokok-pokok pertanian, Undang-undang 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan hukum seperti putusan pengadilan dan teori-teorinya. Keadaan kepastian hukum kepemilikan tanah memerlukan pendaftaran tanah dan memperoleh izin langsung dari pejabat pemerintah khususnya kepala kantor pertanahan setempat untuk memberikan tanda batas yang jelas tanpa campur tangan pihak manapun dan membayar kompensasi pendapatan. Meminta kepada kantor bendahara desa untuk mengeluarkan bukti tertulis dari perangkat desa setempat mengenai pengelolaan tanah tersebut. Berikutnya adalah upaya memperoleh perlimdungan terhadap tanah dan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang memberikan kemudahan bagi pemegang hak atas tanah untuk menunjukan haknya atas tanah yang dikelolanya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Nurul Hidayah; Dwi Budiarti; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.186

Abstract

Setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi terkait kesehatannya. Akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik yakni berupa pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 UU No 29 Tahun 2004 berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal 50 juta rupiah. Namun bilamana penyebaran data pasien itu dilakukan dengan melibatkan media sosial atau media elektronik lainnya maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sedangkan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya bilamana terjadi kebocoran data pasien adalah melakukan upaya penuntutan pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan ketentuan pidana penjara paling lama 9 dan denda 9000 rupiah atau dengan menggunakan dasar tuntutan Pasal 58 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa tuntutan ganti rugi.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Achmad Rofiq; Ronny Winarno; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.264

Abstract

Perkembangan internet saat ini membuat akses perdagangan menjadi serba mudah karena tidak perlu datang ke penjual cukup lewat smartphone maupun komputer, e-commerce, yang sekarang dikenal sebagai bisnis secara daring. Tidak hanya lewat aplikasi E-commerce, media sosial instagram marak digunakan sebagai tempat jualan yang dikenal dengan istilah social commerce. Pada fakta hukum dilapangan sering kali muncul permasalahan hukum terkait berbelanja online ini, Contohnya seperti barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang rusak atau cacat, hingga keterlambatan pengiriman. Tentu hal ini harus ada perangkat hukum yang mengatur permasalahan ini. Merujuk pada Pasal 38 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yang intinya setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak yang mengelola sistem elektronik atau teknologi informasi berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan. Mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan pasti membutuhkan proses dan biaya besar sehingga perlu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Oleh karena itu penelitian ini, akan memberikan pemahaman mendalam tentang unsur-unsur Pasal 38 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 serta penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Page 20 of 22 | Total Record : 211

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL Vol. 1 No. 1 (2017): APRIL More Issue