cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 196 Documents
 16   17   18   19   20 
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Widyaningtyas, Nanda Ayu; Winarno, Ronny; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.242

Abstract

Tanggung jawab perdata direktur utama perseroan terbatas merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan, khususnya ketika perilaku manajemen menunjukkan karakteristik yang melanggar hukum. Studi ini menganalisis penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman sebagai dasar hukum untuk menilai tanggung jawab direktur utama ketika manajemen perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip uji tuntas dan itikad baik. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada dan konsekuensi hukum dari tanggung jawab direktur utama ketika terjadi kerugian finansial bagi pemegang saham dan investor akibat pelanggaran kewajiban. Analisis menyimpulkan bahwa manipulasi laporan keuangan oleh direktur utama memenuhi syarat sebagai perilaku yang melanggar hukum, karena melanggar kewajiban hukum, melibatkan tindakan lalai, menyebabkan kerugian nyata, dan menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Lebih lanjut, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan klaim perdata terhadap direktur utama. Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan yang konsisten terhadap tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas direktur pelaksana sangat penting untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan, serta untuk perlindungan hukum dan membangun kepercayaan di antara pemegang saham dan investor.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI BATAS MUATAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan) Muhammad Tegar Bomatara; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.241

Abstract

Melebihi batas muatan yang diizinkan untuk kendaraan barang merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, truk dimodifikasi secara tidak tepat sehingga dimensinya melebihi batas yang diizinkan, atau dimuat dengan kargo yang melebihi berat yang diizinkan. Meskipun praktik ini sering dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transportasi per unit dalam jangka pendek, hal ini menyebabkan kerusakan konsekuensial yang signifikan dan kompleks yang memengaruhi kepentingan pemerintah dan kepentingan umum. Pelanggaran tersebut secara kolektif disebut sebagai kelebihan muatan (Over Loading) dan kelebihan dimensi (Over Dimension). Studi menunjukkan bahwa penegakan peraturan yang konsisten oleh pengemudi truk memainkan peran penting dalam keselamatan jalan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Untuk mencapai dampak yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan terkoordinasi, termasuk inspeksi rutin, sistem pemantauan teknologi, sanksi yang efektif, dan program informasi dan kesadaran yang menyertainya. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya sanksi yang diatur dalam Pasal 277, 307, dan 315. Di wilayah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, penegakan peraturan terhadap kelebihan muatan dan ukuran muatan (ODOL) terhambat oleh kurangnya kontrol dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dengan tanggung jawab yang berbeda. Menerapkan pendekatan tata kelola kolaboratif menawarkan solusi strategis untuk mendamaikan kepentingan yang berbeda melalui dialog terstruktur, definisi peran yang jelas, dan pertukaran data yang relevan secara terbuka. Kolaborasi kelembagaan ini memperkuat tanggung jawab pelaku ekonomi terhadap praktik transportasi yang aman dan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan nol-ODOL dalam kerangka reformasi nasional struktur logistik.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN SOUND HOREG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM Firdaus Nur Ramadhan; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.248

Abstract

Penggunaan sound horeg dalam kegiatan karnaval dan hiburan keramaian di ruang publik sering menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketidaknyamanan masyarakat, serta potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Intensitas suara yang berlebihan tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan keluhan masyarakat, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang tegas dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan penggunaan sound horeg dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap norma hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan keramaian di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan sound horeg bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan melindungi hak masyarakat atas ketenangan, kesehatan, dan lingkungan yang layak; memberikan kemanfaatan melalui terciptanya ketertiban dan kenyamanan umum dalam pelaksanaan kegiatan karnaval; serta menjamin kepastian hukum melalui pengaturan perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut mengandung prinsip kepentingan umum, proporsionalitas, serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban sosial. Dengan demikian, larangan penggunaan sound horeg merupakan instrumen hukum yang relevan dalam mewujudkan keteraturan sosial yang adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP DARURAT Akhmad Nur Salam; Dwi Budiarti; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.249

Abstract

Kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas dan keadaan darurat di jalan, seperti kecelakaan teknis maupun kebakaran kendaraan. Oleh karena itu, pemenuhan aspek keselamatan lalu lintas menjadi kebutuhan mendasar yang harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap persyaratan teknis kendaraan, salah satunya dengan penyediaan fasilitas tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai jenis dan golongan peralatan tanggap darurat sebagai bagian dari fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor serta implikasi hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat merupakan norma hukum administratif yang bersifat mengikat dan menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas serta kelaikan kendaraan bermotor. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun pidana pelanggaran. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
TINJAUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SENGKETA TANAH (Studi Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Bil jo Putusan Banding Nomor: 508/Pdt/G/2023/PT. SBY jo Putusan kasasi Nomor 2869 K/Pdt/2024) Sigit Tri Buwono; Istijab Istijab; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.250

Abstract

Sengketa tanah sering menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bil, Putusan Banding Nomor 508/Pdt.G/2023/PT.SBY, dan Putusan Kasasi Nomor 2869 K/Pdt/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menekankan pentingnya bukti kepemilikan tanah yang sah dan itikad baik dalam memperoleh hak atas tanah. Putusan ini memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak atas tanah, mendorong tertib administrasi pertanahan, dan berpotensi mencegah sengketa serupa di masa depan. Temuan ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan tanah yang sah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA Alan Yoga Pratama; Ronny Winarno; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.251

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ambiguitas penafsiran hak imunitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sering berbenturan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kriteria hukum penggunaan hak imunitas berdasarkan Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta apa saja tujuan hukum yang hendak dicapai dari penggunaan hak imunitas bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang hasilnya menunjukkan bahwa hak imunitas bukanlah kekebalan hukum personal, melainkan merupakan hak fungsional bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang mana masih tetap dibatasi oleh beberapa kriteria, seperti kriteria materiil, kriteria ruang, dan kriteria perlindungan fisik. Hak ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan politik, menjamin independensi legislatif dan melindungi kedaulatan rakyat dari kriminalisasi politik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga kedaulatan rakyat dapat tetap terjaga dalam melakukan pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah tanpa adanya bayang-bayang kriminalisasi politik. Meskipun demikian, hak ini tetap memiliki batasan pada tindak pidana khusus, pelanggaran rahasia negara, dan pelanggaran kode etik.
ANALISA PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/ 2024/PN NIAGA JKT.PST MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Sela Permatasari; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.252

Abstract

Perkembangan industri musik dan teknologi digital membawa dampak positif terhadap penyebaran karya cipta, namun juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini masih sering terjadi di Indonesia akibat rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta anggapan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan umum tidak memerlukan izin khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu tanpa izin serta mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sah atas lagu “Bilang Saja”, serta menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Pertimbangan hakim didasarkan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1, Pasal 9, Pasal 99, dan Pasal 113. Putusan mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 dan menolak tuntutan ganti rugi hak moral karena tidak terbukti adanya kerugian terhadap reputasi pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak cipta di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta atas penggunaan ciptaannya secara komersial.
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN DALAM MENETAPKAN KAWASAN AGLOMERASI PABRIK HASIL TEMBAKAU Wiwin Ariesta; Mochammad Machfudz
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.254

Abstract

Kebijakan pengurangan nilai dana transfer pusat menuntut kemandirian fiskal daerah. Pemerintah Kota Pasuruan berupaya mengoptimalkan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor strategis daerah, namun terbentur oleh standarisasi regulasi pusat mengenai batas luas minimal pabrik mandiri sebesar 200 m2 yang memberatkan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta memicu peredaran rokok ilegal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 membuka jalan melalui konsep Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT), yang kemudian direspons oleh DPRD Kota Pasuruan melalui gagasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif. Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) ini bertujuan mengkaji batasan kewenangan otonom Pemerintah Daerah dalam perspektif hukum penataan ruang serta merumuskan persyaratan yuridis-administratif pendirian APHT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki kewenangan atribusi murni dalam pembinaan industri kecil-menengah (UU No. 23/2014) dan pengaturan tata ruang (UU No. 26/2007), serta mengemban kewenangan delegasi dari regulasi pusat (PMK No. 22/2023) dalam hal penetapan lokasi hulu. Untuk mengoperasikan APHT, draf Raperda wajib mengintegrasikan aspek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui Feasibility Study, kelembagaan badan pengelola, serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) guna menyusun sarana fisik terpadu (termasuk IPAL komunal kolektif).
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN KOREKSI ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN Anwar Sadad; Kristina Sulatri; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.255

Abstract

Itsbat nikah merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai mekanisme koreksi administratif terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, khususnya perkawinan siri, guna menjamin kepastian status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan. Tanpa putusan itsbat nikah, status perkawinan dan dokumen kependudukan anak tidak memiliki kepastian hukum, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak keperdataan, akses pendidikan, dan jaminan sosial. Analisis terhadap kedudukan itsbat nikah penting untuk memahami peran putusan pengadilan dalam memulihkan tertib administrasi pencatatan perkawinan serta memastikan perlindungan hak warga negara dalam bentuk koreksi administrasi. Kedudukan itsbat nikah di Indonesia bersifat yudisial-administratif, yakni sebagai instrumen legalisasi perkawinan tidak tercatat melalui putusan pengadilan. Landasan normatifnya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan, serta UU Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur administrasi kependudukan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI menegaskan bahwa itsbat nikah dilakukan melalui putusan pengadilan. Putusan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi administrasi negara untuk melakukan pencatatan perkawinan dan menerbitkan dokumen kependudukan yang relevan. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya mengesahkan status hukum perkawinan, tetapi juga memastikan terwujudnya tertib administrasi dan perlindungan hak warga negara secara konstitusional.
PERAN KOMISI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI PEMERINTAH Cahyani Intan Dwi Lestari; Lailatul Amaliata Chusna; M. Genta Bayu Julianza; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.256

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip dasar pemerintahan demokratis yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan akses informasi dan sengketa antara publik dengan badan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Komisi Informasi Jawa Timur dalam meningkatkan akses publik serta mengidentifikasi kendala implementasi keterbukaan informasi. Menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi langsung selama 30 hari di Komisi Informasi Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi memiliki peran vital dalam penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan standar layanan. Meskipun demikian, kendala seperti rendahnya literasi publik dan ketidaksiapan administrasi badan publik masih menjadi tantangan utama. Kesimpulannya, penguatan peran Komisi Informasi melalui edukasi publik dan optimalisasi sistem teknologi sangat diperlukan.

Page 19 of 20 | Total Record : 196

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol. 1 No. 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue