cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 18   19   20   21   22 
TATA CARA DAN PERIZINAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) NO. 22 TAHUN 2009 Mukhrimatur Rakhamawati; Adi kurniawan; Samsul Samsul
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.265

Abstract

Laporan magang ini membahas pelaksanaan magang di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan fokus pada pengaturan hukum serta tata cara pemasangan rambu lalu lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaksanaan magang adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pemasangan rambu lalu lintas, memahami prosedur perizinan dan pelaksanaannya oleh Dinas Perhubungan, serta memperoleh pengalaman praktis dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan normatif dan observatif, yaitu melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, observasi langsung terhadap kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, serta pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan pegawai terkait. Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa pemasangan rambu lalu lintas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Proses pemasangan diawali dengan identifikasi kebutuhan di lapangan, survei lokasi, analisis kondisi lalu lintas, penentuan jenis dan lokasi rambu, hingga pemasangan oleh instansi yang berwenang. Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pemasangan rambu dilakukan sesuai standar teknis dan ketentuan hukum guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
PERAN BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN DALAM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU Wijaya Tri Marta; Merdian Engge Doku Bani; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) perguruan tinggi, khususnya BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, dalam memberikan akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat kurang mampu secara pro bono. Melalui metode pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari refleksi laporan magang penanganan kasus nyata, ditemukan adanya kesenjangan antara teori hukum normatif (das sollen) dan implementasi sosiologis di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKBH berperan efektif sebagai jembatan keadilan melalui dua jalur utama: non-litigasi (Alternative Dispute Resolution/ADR seperti negosiasi dan mediasi) serta pendampingan litigasi dari hulu ke hilir. Selain berkontribusi pada perlindungan hak-hak pencari keadilan yang termarginalisasi, keberadaan BKBH terbukti menjadi laboratorium klinis hukum yang vital dalam mentransformasi mahasiswa hukum menjadi praktisi yang memiliki kompetensi problem solving, kemahiran litigasi, dan integritas moral.
ANALISIS TAHAPAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL-BELI Kannadhir Izzi; Mikdad Ulil Absor; Ronny Winarno
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.267

Abstract

Program magang merupakan bagian dari kurikulum perguruan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Program ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa S-1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pasuruan yang dilaksanakan pada 3 Februari–3 Maret 2025. Metode pelaksanaan magang dilakukan secara partisipatif pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) melalui kegiatan administrasi pertanahan, meliputi penataan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur, penginputan data ke sistem ATR/BPN, pencetakan sertifikat elektronik, serta penertiban dokumen pertanahan. Kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan magang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala di lingkungan kerja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai proses administrasi pertanahan, mekanisme pendaftaran tanah, serta penerapan hukum agraria dalam praktik. Selain itu, magang ini meningkatkan kemampuan teknis, ketelitian, dan kedisiplinan mahasiswa dalam bekerja. Kesimpulannya, program magang di ATR/BPN Kota Pasuruan mampu memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik hukum agraria serta berkontribusi dalam peningkatan kompetensi mahasiswa sekaligus mendukung kelancaran layanan administrasi pertanahan.
URGENSI KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHP KADA: STUDI KASUS DI JAWA TIMUR Ainul Yaqin; Muhammad Iqbal
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.269

Abstract

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam proses ini, terutama dalam memberikan keterangan sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Studi ini berfokus pada urgensi keterangan Bawaslu dalam perkara PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menyoroti pengalaman dan tantangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil magang di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi dokumen dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan Bawaslu memiliki pengaruh signifikan dalam pertimbangan hakim MK, terutama dalam membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, tantangan dalam keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kualitas data pengawasan masih menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan efektivitas peran Bawaslu, diperlukan penguatan sistem informasi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap independensi Bawaslu dalam memberikan keterangan di persidangan.
PERAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PASURUAN (RUPBASAN) DALAM PENEGAKAN HUKUM Saihul Saihul; Ikrimatul karimah; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.270

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelaah kontribusi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Pasuruan dalam menunjang penegakan hukum pidana. Pengelolaan barang bukti merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap benda yang disita dalam proses peradilan pidana pada umumnya harus ditempatkan Gudang Negara (Rupbasan). Jawatan tersebut merupakan unit pelaksana di bawah naungan KEMENKUMHAM yang tanggung jawab utama atas keamanan dan mengelola barang sitaan negara dengan aman. Rupbasan bertanggung jawab atas pengelolaan Basan dan Baran guna menjaga integritas barang bukti sepanjang proses peradilan. Temuan menunjukkan bahwa jawatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan kualitas barang bukti yang disita melalui prosedur penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pengeluaran yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian, keterbatasan wewenang Rupbasan menjadi hambatan terhadap pengelolaan barang bukti yang lebih efisien. Oleh karena itu, RUPBASAN memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat penegakan hukum, walaupun perlu adanya penguatan pada struktur kelembagaan untuk meningkatkan efektivitasnya. Melalui pengamatan yang dilakukan selama satu bulan antara Juli dan Agustus 2025, terungkap bahwa RUPBASAN mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui langkah-langkah penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran barang bukti.
PENTING NYA ADVOKASI BAGI PEKERJA ATAU BURUH MELALUI PERAN SERIKAT PEKERJA Yessy Shevielian Madaniar; Salsabila Rizky Putri; Ahmad Yani
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.271

Abstract

Advokasi bagi pekerja melalui serikat pekerja merupakan instrumen penting dalam menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang. Pekerja sering menghadapi posisi yang lemah dibandingkan pengusaha, baik secara ekonomi, sosial, maupun kekuasaan dalam pengambilan keputusan di tempat kerja. Serikat pekerja berperan sebagai mediator antara pekerja dan pengusaha, melindungi hak-hak normatif, serta mendorong terciptanya kesejahteraan pekerja. Selain itu, serikat pekerja aktif dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan advokasi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk upaya penghapusan sistem outsourcing yang merugikan pekerja. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi anggota, tekanan perusahaan, keterbatasan sumber daya, serta implementasi hukum yang belum optimal. Perspektif konseptual menunjukkan bahwa serikat pekerja juga memiliki dimensi sosial-politik yang berperan dalam redistribusi kekuasaan dan keadilan. Oleh karena itu, advokasi serikat pekerja sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hak pekerja dan keadilan sosial dalam hubungan industrial di Indonesia
OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM Diana Rizki Agustin; Ade Fuad Wahyu Sasmito; Akh. Khoirul Anfali
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.272

Abstract

seseorang yang diputus pekerjaannya di perusahaan adalah sesuatu yang tidak diinginkan bagi semua pekerja. Pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Dalam dunia ketenagakerjaan tidak sedikit terjadi adanya perselisihan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha. Dan juga perselisihan yang lain adanya melanggar ketentuan hukum. ketentuan hukum bagi pekerja dan pengusaha tertulis dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Atas perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi pekerja maupun pengusaha secara sah dan menjadi layaknya undang-undang. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dan pengusaha atas perselisihan kepentingan maupun adanya melanggar ketentuan hukum dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu non litigasi dan litigasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di luar pengadilan dapat dilakukan melalui bipartit dan tripartit dengan melalui mekanisme perundingan atau mediasi sedangkan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di pengadilan dilakukan di pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian ini harus mengajukan gugatan dengan dilampiri risalah mediasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak dilakukan tindakan sewenang-wenangnya oleh pengusaha.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA ANGKUT ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM NON-TRAYEK M. Fiqih Saputra Saputra; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkut orang dengan kendaraan bermotor umum non-trayek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini mengkaji dan membedah bentuk serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada penyedia jasa angkut atas risiko kerugian material maupun immaterial yang dialami penumpang dengan mengintegrasikan telaah literatur dari artikel-artikel penelitian terdahulu. Perkembangan pesat moda transportasi non-trayek, terutama yang bertransformasi ke arah digital melalui fasilitas perusahaan aplikator, memicu kompleksitas hubungan hukum keperdataan yang asimetris. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yuridis dengan memanfaatkan pendekatan rugulasi dan pendekatan konseptual. Data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum secara preventif bagi penumpang belum diimplementasikan secara maksimal, disebabkan oleh banyaknya penggunaan klausul eksonerasi sepihak dalam kontrak standar elektronik yang merugikan hak konsumen dalam hal kompensasi. Dalam konteks represif, tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan angkutan non-trayek didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang menganggap bersalah hingga terbukti tidak bersalah serta tanggung jawab tanpa syarat.. Namun, dalam tataran implementasi, posisi tawar konsumen yang lemah serta ambiguitas status hukum perusahaan aplikator sebagai penyedia teknologi telemastika sering kali menghambat pemenuhan hak restitusi penumpang saat terjadi kerugian atau kecelakaan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAJELIS KOMISIONER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI Cahyani Intan Dwi Lestari; Kristina Sulatri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.275

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis kedudukan Majelis Komisioner dalam sistem penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk membedah kekuatan hukum dari putusan yang dihasilkan oleh Majelis Komisioner guna menjamin kepastian hukum bagi pemohon informasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas eksekutorial dan risiko pembatalan putusan Komisi Informasi di pengadilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti UU KIP serta bahan sekunder berupa jurnal dan literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan bersifat deduktif kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan doktrin guna menjawab permasalahan kedudukan serta implikasi hukum putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisioner berkedudukan sebagai organ fungsional quasi-judicial dari lembaga negara penunjang (state auxiliary organs). Kekuatan hukum putusannya bersifat variatif; putusan mediasi bersifat final and binding, sedangkan putusan ajudikasi dapat diajukan keberatan ke PTUN atau PN. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan kekuatan eksekutorial mandiri, sehingga eksekusi harus dimohonkan melalui pengadilan formal. Kondisi ini menciptakan disonansi antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN Dara Agustina; Eka Pranoto; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.277

Abstract

Penelitian ini membahas proses pembuatan legalitas badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta tersebut diperlukan bagi entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer (CV). Prosesnya meliputi pengajuan kepada notaris, penyusunan akta, hingga memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum melalui sistem elektronik sampai diterbitkannya Surat Keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan fokus pada prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta dalam praktik kenotariatan.

Page 21 of 22 | Total Record : 211

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol. 1 No. 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue