cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 20   21   22   23   24 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Bedasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik: (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2023/PN.SBG) Lalu Putra Kurniawan; Fathur Rauzi; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi dalam Putusan nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi a.Berdasarkan Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP Selain itu juga terdapat dalam Undang- Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Kedua, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan fakta- fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti, baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.
Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Saepul Rahman; Sri Karyati; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi  Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta hambatan dalam implementasinya di Masyarakat. Peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum diterapkan secara maksimal meskipun telah disahkannya peraturan pelaksana di Tingkat desa yakni peraturan desa Sakra Selatan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sakra selatan berupaya untuk meminimalir pernikahan usia anak dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative dari perkawinan usia anak. Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati ABSTRACTThis study aims to find out the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency? And what are the obstacles in the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and How to Overcome These Obstacles? This type of research is empirical legal research that uses qualitative methods. The data sources used are primary and secondary data, as well as data, and the internet related to research in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency. Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the results of the research on the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency have accommodated in the form of a Perdes concerning the Prevention of Child Marriage. However, in terms of the implementation of Perdes, it is still in the socialization stage, and until now the government of South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency based on the results of research shows that Perdes has not been maximally socialized in the community. Obstacles in the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and Solutions to overcome these obstacles. The main cause is because of the lack of understanding of the community about the regulation itself and because in South Sakra village which is mostly ordinary people so that the community only adheres to customary law and religious law that regulates it. and lack of socialization from government agencies related to the impact caused. Then efforts were made by the South Sakra Village Government, Sakra District, East Lombok Regency to minimize child marriage, by collaborating and synergizing with related parties, namely in collaboration with the Office of Religious Affairs, the National Family Planning Population Board (BKKBN), schools, the PKK Mobilization Team to conduct counseling and socialization to the community by involving parents and adolescents with the aim of providing understanding to the Participants in reducing the divorce rate due to early marriage, while emphasizing to participants to prioritize education for children.
Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal: (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram) Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana; M. Ikhsan Kamil; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengutamakan sumber data lapangan dalam penelitiannya khususnya di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram mempunyai tugas dan kewenangan  untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal melalui Upaya  preventif dan represif dan pada prakteknya masih mengahadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akibat dari penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Mataram. Sehingga menurut peneliti perlu Upaya yang lebih massif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna mengurangi dampak negatifnya serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Disposable Evidence Pada Hasil Penyidikan (Studi Putusan Nomor 8/PID.PRA/2023/PN MTR) Lalu Hendra Gunawan; B. Farhana Kurnia Lestari; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence” pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yakni analisis teori - teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr merupakan suatu penemuan hukum hakim yang bertentangan dengan  peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan Bukti, Pembuktian dan Penetapan Tersangka yang bersumber dari KUHAP untuk hukum acara pra-peradilan sehingga pembaharuan  dan reformasi hukum acara praperadilan menjadi hukum yang dapat memberi keseimbangan absolutisme hakim dalam mengadili perkara praperadilan.
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah I Putu Andika Vidyartha; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu 1) Adapun bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah secara umum telah mengimplementasikan konsep pemasyarakatan yang humanis dan terbuka, fokus pada pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian narapidana. Meski memiliki prasarana yang memadai, tetapi  terdapat kekurangan dalam ketersediaan alat medis darurat dan tenaga kesehatan sehingga memerlukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan. 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah teridentifikasi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kesadaran kesehatan narapidana, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, keterbatasan ruang isolasi untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan, sementara kendala eksternal adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi yang berpengaruh pada pemenuhan hak kesehatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran kesehatan, perbaikan fasilitas, penyediaan ruang isolasi khusus, peningkatan alokasi tenaga kesehatan, dan memperbaiki komunikasi antar instansi.
Perlindungan Petani Bsf (Black Soldier Fly) Dalam Produksi Dan Pemasaran Dengan PT. Berkah Bumiku Lestari Di Tinjau Dari UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani Irsan, Ahmad Irsan; Haerani, Haerani; Sumarni, Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan petani BSF (Black Soldier Fly) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari di tinjau dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya Petani BSF (Black Soldier Fly) di Desa Beleke kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat terhadap implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Jenis penelitian menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Perlindungan petani BSF (Black Soldier Fly) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari di tinjau dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan kerjasama antara petani Black Soldier Fly (BSF) dengan PT Berkah Bumiku Lestari dalam pendampingan produksi dan pemasaran di Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai atau efektif, karena dalam kerjasama kedua belah pihak disiplin terhadap poin-poin yang tertuang dalam akta kerjasama tepat sasaran dan sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013.
Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Darwin Witarsa; Sri Karyati; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan menganalisis kendala dalam implementasi Perda serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum optimal. Tidak semua pengelola akomodasi (hotel) mengimplementasikan Perda Pariwisata halal karena beberapa kendala yaitu tidak ada political will yang dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya, sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industry masih banyak yang awam, kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan perda pariwisata halal. Upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan stakeholder pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel).Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan workshop tentang pariwisata halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Analisis Hukum Asas Cabotage Pada Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Di Indonesia Hidayat Dermawan; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Asas Cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pelayaran di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Penelitan ini adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan asas cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Pelayaran di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dimana pemberlakuan asas Cabotage di pertegas dengan ketentuan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan Pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sangatlah penting bagi sektor pelayaran Indonesia. Hal ini disebabkan transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan sangat strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.
Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Husein; Hafizatul Ulum; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tugas pokok PPNS Syahbandar Lembar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimanakah peran PPNS Syahbandar Lembar terkait kecelakaan kapal di laut?Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang sifatnya kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.Pelaksanaan tugas pokok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 283 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas menerima BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) kecelakaan kapal dan apabila hasil resume dari BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tersebut ditemukan adanya tindak pidana pelayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai dari pasal 284 sampai dengan pasal 340 tentang ketentuan tindak pidana pelayaran dan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada tersangka.
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Lalu Muhamad Isnaeni; Sukarno; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah penyelesaian sengketa Pilkada sebelum di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 tentang Pilkada dan bagaimana kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa PilkadaPenelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Wewenang penyelesaian sengketa Pilkada diberikan kepada MK sebagaimana diatu dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12/2018 yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang tidak memberikan lagi wewenang kepada PTUN untuk mengadili sengketa yang timbul dalam Pilkada, akan tetapi wewenang tersebut telah dengan tegas diberikan kepada Bawaslu. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 maka PTUN tidak lagi memiliki wewenang mengadili sengketa pelaksanaan Pilkada. Perlu dilakukan revisi atau dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Memaksimalkan lembaga-lembaga yang nyata-nyata diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada setiap tahap mulai dari sengketa administrasi sampai dengan sengketa hasil.

Page 22 of 29 | Total Record : 290

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue