cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 98 Documents
 5   6   7   8   9 
POLIGAMI SEBAGAI JAWABAN ATAS PERMASALAHAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN Fuadi, Ahmad; Anggreni, Devi; Fitriyani, Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.67

Abstract

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa azas pernikahan di Indonesia adalah monogami, poligami hanya dibolehkan dengan sarat yang sangat ketat serta dalam keadaan tertentu/kondisi darurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga didapati pasal yang membolehkan pernikahan poligami, ini tertuang pada Pasal 55 dan 56, kebolehan tersebut hanya berlaku pada kondisi khusus serta telah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah di atur. Kendati demikian banyaknya aturan yang mengatur tenteng poligami dari landasan hukum serta dasar-dasar teologis dan sosiologisnya, tampaknya praktik poligami selalu mengandung masalah tersendiri bagi beberapa kalangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa poligami tidak dapat diwujudkan oleh semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan. Mereka yang berpoligami harus berdasarkan situasi bukan berdasar kepada syarat-syarat tertentu.
WANPRESTASI DALAM PRAKTIK SEWA KENDARAAN RODA EMPAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Johari, Elman; Surepi, Lenda
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.68

Abstract

Sistem sewa-menyewa pada kendaraan sudah hal biasa gunakan apalagi menggunakan kendaraan roda empat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad dalam praktik sewa-menyewa mobil dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mobil sewaan yang hilang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama melalui penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan tetap dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (ijārah) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Sedangkan mengenai tanggung-jawab kehilangan objek ijārah sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan (ma’jur) karena kelalaian penyewa (musta’jir) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila ma’jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pemberi sewa (muajjir) wajib menggantinya, serta apabila dalam akad ijārah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ma’jur maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.
PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KRIMINALISASI GURU DALAM MENDISIPLINKAN SISWA DI SEKOLAH Putri, Windy Rizky
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.206

Abstract

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perbedaan dua sisi pengaturan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Guru dan dosen, dalam menilai hukuman disiplin dan kekerasan sering sekali membuat seorang guru dikriminalisasi, sehingga restorative justice dapat menjadi penyelesaian ketika adanya sebuah peristiwa hukum antara guru dan siswa di sekolah dalam rangka pendisiplinan. Metode penelitian yakni jenis penelitian dalam penelitian ini. Sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan tipe sinkronisasi hukum. teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Mekanisme penyelesaian pidana terhadap guru dapat terlebih dahulu melalui organisasi profesi guru oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) untuk menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran etik atau tindak pidana. Jika melanggar etik dapat dikenakan sanksi etik dan jika merupakan tindak pidana maka dapat menjadi rekomendasi bagi kepolisian. Selanjutnya aparat kepolisian dapat menerapkan konsep restorative justice dalam penyelesaian kriminalisasi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah. Kata Kunci:
KONSEP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYAR Nasution, Abdul Saman
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.207

Abstract

Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah atau macet juga akan berimbas pada perekonomian dan sistem moneter di negara yaitu dengan munculnya pembiayaan bermasalah, dana yang seharusnya dikembalikan debitur kepada lembaga keuangan syariah tidak bisa berputar sehingga menyebabkan peranan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara tidak berfungsi. Hal ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk menurunkan tingkat pembiayaan macet. Kajian penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research) ialah penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah: Rescheduling atau penjadwalan kembali, Reconditioning atau persyaratan kembali, Restructuring atau penataan kembali, Eksekusi, bantuan hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa jika konsumen tidak mencapai kesepakatan dengan layanan Pengaduan Perusahaan Jasa Keuangan (PUJK), konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Hal tersebut sebagaimana juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terkait penyelesaian sengketa oleh lembaga atau badan penyelesaian sengketa pra peradilan yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan, yang dalam hal ini adalah LAPS SJK.
KONSEPSI ADAT BASANDI SYARAK SYARAK BASANDI KITABULLAH SEBAGAI BENTUK EKSISTENSI NILAI-NILAI DAN FALSAFAH HUKUM ADAT MELAYU RIAU DALAMKEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT Husin, M. Sadam; Putri, Windy Rizky
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.208

Abstract

Budaya melayu merupakan budaya warisan dunia yang besar di bumi nusantara. Wilayahnya mencakup hampir secara menyeluruh daerah masyarakat yang berbahasa rumpun melayu di Asia tenggara. Terutama di wilayah kawasan kepulauan-kepulauan yang kini menjadi bagian dari geopolitiknya seperti: Indonesia, Malaysia, Brunei, Tumasik (sekarang Singapura) Filipina, Thailand, sebagian Vietnam, Kamboja dan Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Zainal Kling dari Universitas Malaya, Malaysia saat seminar nasional. Konsepsi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Sebagai bentuk Eksistensi Nilai-Nilai dan Falsafah Hukun Adat Melayu Riau dalam Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarat. Masyarakat Melayu Riau Orang Melayu memandang Islam tidak hanya sebagai sebuah agama pilihan yang diridoi Allah SWT, tetapi mereka juga memandang Islam sebagai identitas. Pandangan seperti ini tercermin dalam kehidupan orang Melayu sehingga timbul ungkapan bahwa orang Melayu mesti beragama Islam, bila ia tidak Islam berarti ia tidak Melayu. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menggambarkan Konsepsi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Sebagai Bentuk Eksistensi Nilai-Nilai Dan Falsafah Hukun Adat Melayu Riau Dalam Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat memandang Islam tidak hanya sebagai sebuah agama pilihan yang diridhoi Allah SWT, tetapi mereka juga memandang Islam sebagai identitas.
INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA Atika, Biyes Nurul; Santriana, Santriana
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i2.212

Abstract

Intervensi kemanusiaan merupakan salah satu konsep kontroversial dalam hukum internasional, terutama ketika dihadapkan pada konflik bersenjata. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, legitimasi, serta implementasi intervensi kemanusiaan dalam konteks hukum internasional. Melalui metode penelitian normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, non-intervensi, dan tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect/R2P). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun intervensi kemanusiaan sering kali didasarkan pada alasan moral dan kemanusiaan, pelaksanaannya sering kali memicu perdebatan terkait pelanggaran kedaulatan, bias politik, dan kepentingan strategis negara-negara pelaku intervensi. Studi ini menyimpulkan bahwa intervensi kemanusiaan harus dilakukan berdasarkan kerangka hukum internasional yang tegas dan melalui mekanisme kolektif seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghindari penyalahgunaan. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika antara hukum internasional dan realitas politik dalam mengatasi krisis kemanusiaan global.
PERNIKAHAN SIRI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA FITRIYANI, FITRIYANI; Fuadi, Ahmad; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i2.213

Abstract

Pernikahan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai akad yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan memuaskan naluri seksual secara halal, memperbanyak keturunan, serta membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai ketentuan syariat Islam. Pernikahan siri dalam hukum Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat syariat Islam, tetapi tidak didaftarkan secara resmi di lembaga pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun sah menurut syariat Islam, pernikahan siri tidak tercatat sebagai pernikahan resmi dan tidak memberikan hak-hak hukum dan sosial bagi para pihak yang terlibat. Pernikahan siri merupakan fenomena yang sering menjadi bahan perdebatan dalam konteks hukum dan sosial. Walaupun secara agama pernikahan ini dianggap sah, ketidaktercatatan dalam administrasi negara menyebabkan kurangnya pengakuan hukum formal. Pernikahan siri sering dilakukan karena berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, sosial, atau budaya. Namun, jenis pernikahan ini menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait hak-hak wanita dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Mereka tidak memiliki hak-hak yang diakui secara hukum negara, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak-hak lainnya yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan yang diakui secara resmi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji literatur hukum Islam dan potensi dampak negatif dari nikah siri dalam pandangan hukum negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Kata kunci ;
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASURANSI PENDIDIKAN BAGI ANAK ASN: URGENSI REFORMULASI REGULASI NEGARA Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.241

Abstract

Legal protection in the form of education insurance for children of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia still faces various problems in regulation and implementation. This study aims to analyze the urgency of regulatory clarity related to educatio n insurance for ASN children, as well as compare it with similar schemes in developed countries such as Japan and Australia. The research method uses a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that the legal provisions governing educational scholarships for ASN children in Indonesia have not met the principles of justice and maximum protection. Existing policies, such as scholarship assistance in Government Regulation Number 70 of 2015 and Government Regulation Number 102 of 2015, are still limited, not comprehensive, and do not cover all the educational needs of ASN children on an ongoing basis. In comparison, the Mutual Aid Association system in Japan and the Commonwealth Superannuation Sc heme in Australia show a more mature and sustainable model of education protection with the support of government contributions. Special regulations and active participation of the state are needed to present an education insurance program that guarantees the future of ASN children's education as a whole
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS ENDORSEMENT PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI SOSIAL MEDIA Amini, Fitria
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.242

Abstract

Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena baru dalam praktik pemasaran, yaitu penggunaan influencer sebagai alat promosi yang efektif. Namun, di balik efektivitas tersebut, muncul permasalahan hukum ketika influencer mempromosikan produk ilegal yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata influencer dalam mempromosikan produk ilegal serta mekanisme perlindungan hukum represif yang dapat diakses oleh konsumen. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan influencer yang mempromosikan produk ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata karena melanggar asas kehati-hatian dan dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan meliputi ganti kerugian atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata. Mekanisme perlindungan hukum represif seperti gugatan perdata melalui pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen menjadi langkah konkret dalam memberikan keadilan bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi regulasi yang lebih ketat terhadap praktik endorsement serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI INFORMASI DATA PRIBADI KONSUMEN JASA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE Fitriyani, Fitriyani; Amini, Fitria
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.243

Abstract

The development of information technology in the digital era has given birth to various application-based services, including online transportation such as Gojek and Grab. These services offer various conveniences for consumers, such as easy access, affordable rates, and 24-hour service. However, behind these conveniences, there are serious problems related to the protection of users' personal data. This study aims to examine the legal protection of the privacy of personal data of consumers of online transportation services in Indonesia. The research method used is normative with a legislative approach. Data were obtained through literature studies covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the analysis show that although there are regulations such as the ITE Law and other regulations, protection of consumers' personal data is still weak. This is evidenced by the rampant misuse of data by third parties without user consent. Collective awareness is needed, both from the government, business actors, and the community, to strengthen legal protection of personal data, as well as the formation of special regulations that regulate data protection as a whole.

Page 7 of 10 | Total Record : 98

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025 Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 More Issue