Law Journal
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Articles
78 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG) ]]>
<![CDATA[Saputra, Jimmi Angga]]>;
<![CDATA[Oktarina, Sindi]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v2i2.190
<![CDATA[Menangani kasus korupsi merupakan tugas yang luar biasa sulit karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih dan tersembunyi serta terorganisir dalam jaringan yang rapat. Untuk mengungkap pelakunya, diperlukan strategi khusus seperti meminta kesaksian dari pelaku yang bekerja sama dengan keadilan, yang merupakan salah satu alat dalam upaya anti-korupsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis berbagai literatur hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan seorang terdakwa yang berstatus sebagai pelaku yang bekerja sama dengan keadilan sangat penting. Mereka dapat membantu mengungkap kejahatan dan memberikan bukti untuk menangkap pelaku utama dan tersangka lainnya. Sebagai penghargaan atas kerjasamanya, terdakwa yang bekerja sama dengan keadilan dapat diberikan remisi (pengurangan hukuman). Dalam konteks hukum pidana Islam, pandangan terhadap kerjasama dengan keadilan diperbolehkan selama informasi yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya baik secara personal maupun sebagai keterangan.]]>
<![CDATA[UPAYA YANG TEPAT DALAM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU ]]>
<![CDATA[Putranto, Rian]]>;
<![CDATA[Mahardika, Slamet]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v5i1.191
<![CDATA[Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penerapan pemidanaan di Pengadilan Negeri Bengkulu masih berfokus pada pemidanaan sanksi pidana, dan penjatuhan sanksi alternatif demi kebutuhan anak oleh pengadilan masih belum optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan di dukung dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa kualitatif, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada pada lapangan disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang tepat dalam pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya mengedepankan sanksi tindakan dengan mekanisme diversi berdasarkan keadilan restoratif dan seharusnya sanksi pidana hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM PERIKATAN PERDATA ]]>
<![CDATA[Turnip, Anju Chornelus]]>;
<![CDATA[Talubun, Richardus F]]>;
<![CDATA[Koloba, Kevin]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v5i1.192
<![CDATA[Perjanjian adalah adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi dalam kehidupan. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Akan tetapi suatu perjanjian akan mengingat apa bila telah memenuhi unsur-unsur syarat sah sebuah perjanjian, yang mana sala satu syarat tersebut adalah sepakat. Pada umumnya sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dituangkan kedalam sebuah akta atau sebuah perjanjian tertulis. Memahami konsep perjanjian, pada dasarnya sebuah perjanjian tidak hanya dapat dibuat dengan bentuk tertulis saja, akan tetapi dapat juga dibuat secara lisan. Perjanjian secara lisan dapat dikatakan sebagai aktivitas yang menjadi rutinitas dalam masyarakat. Jika dilihat dari peraturan-perundang perjanjian lisan dan tertulis sama sama diakui oleh hukum. Akan tetapi meskipun diakui secara hukum, perjanjian lisan memiliki sebuah kelemahan yang tentunya dapat merugikan para pihak. Kelemahan yang di maksud adalah kekuatan hukum dari perjanjian lisan tersebut. Tentunya hal ini dapat menimbulkan sebuah permasalahan ketika sala satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam sebuah perjanjian sebuah bukti adanya perikatan adalah hal yang penting, hal ini didasarkan oleh mekanisme dalam hal penyelesaian sengketa akibat sala satu pihak melakukan wanprestasi.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN INTEGRITAS DAN TRANSPARASI TERHADAP KODE ETIK NOTARIS DALAM PENETAPAN PELAKSANAAN HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Irhamdessetya, Hani]]>;
<![CDATA[Yuliawan, Indra]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v5i1.193
<![CDATA[Kode Etik Notaris merupakan salah satu ketentuan yang mengatur sikap atau perilaku seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 36 UUJN besarnya honorarium juga berdasarkan atas penetapan perkumpulan (Ikatan Notaris indonesia), sebagaimana dalam Kode Etik Notaris pada pasal 3 angka (13) Kode Etik, notaris diwajibkan melaksanakan dan mematuhi ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Upaya meningkatkan integritas dan transparansi notaris dalam menetapkan honorarium, notaris dalam menjalankan kewenangannya sangat perlu dilakukan pengawasan sebagai bentuk wujud menjalankan tugas kewenangannya sesuai dengan aturan agar kepentingan hukum masyarakat terjaga dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sistem pengawasan terhadap Notaris mengarah terhadap penegakan aturan-aturan hukum yang dapat membatasi ruang lingkup pada jabatan Notaris. Pentingnya pengawasan pada Notaris agar para Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang serta kode etik Notaris guna kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Maka, perlunya tanggung jawab dan etika profesi serta adanya integritas dan moral yang baik sebagai syarat penting yang dimiliki oleh setiap Notaris.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Saputra, Jemmi Angga]]>;
<![CDATA[Oktarina, Sindi]]>;
<![CDATA[Anggreni, Devi]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v5i1.194
<![CDATA[Peirkara tindak pidana korupsi meirupakan komponein dari tindak pidana yang luar biasa ini teintunya sulit untuk meingungkapkan peilakunya, kareina para peilaku teirseibut teintunya meimakai peiralatan-peiralatan yang sudah kompleiks dan maju yang dilakukan oleih banyak orang dalam keiadaan teirtutup, meimiliki sisteim teiratur untuk meimbeintuk suatu jaringan atau keilompok. Dalam hal ini dipeirlukan suatu cara khusus pula untuk meingeitahui peilaku keijahatan teirseibut. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meimutus mata rantai dari tindak keijahatan korupsi itu seindiri. Dalam hal ini dapat meilakukannya deingan meiminta keisaksian dari peilaku tindak pidana. Seipeirti halnya Justicei collaborator meirupakan salah satu strateigi piranti dalam anti korupsiRumusan masalah : Bagaimana Terjadinya Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.Plg, dan Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.plg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Quran dan Hadist, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI), sekunder (sumber lain yang terkait dengan objek penelitian kasus korupsi lelang jabatan yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara), dan tersier (KBBI,Kamus Istilah Fiqih, Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia). Hasil dari kajian penelitian ini adalah penerapan saksi Justice Collaborator itu sangat penting karena seorang terdakwa yang berstatus Justice Collaborator memiliki peran yang sangat signifikan dalam meimbongkar suatu keijahatan dan teintunya dapat meinyeidiakan bukti guna meinyeireit peilaku utama dan teirsangka lainnya yang keimudian dibeirikan kepada terdakwa yang berstatus Justice Collaborator berupa remisi (peingurangan hukuman) seibagai beintuk peinghargaan teirhadap keijujurannya. Dalam konteiks hukum pidana Islam, pandangan teirhadap justicei collaborator dipeirboleihkan seilama keibeinaran informasi yang disampaikan, baik itu keibeinaran peirsonal atau keiteirangan yang dibeirikan, dapat dibuktikan.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS), (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 445/PID. SUS/2011/PN.KAG). ]]>
<![CDATA[Anggraini, Devi]]>;
<![CDATA[Muthahir, Ardi]]>;
<![CDATA[Kristiani, Rheza Dwi]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i1.9
<![CDATA[Abstract Concursus is criminal burden.This contradicts the concept of child protection which is currently an interesting issue in Indonesia. On the one hand, burdensome crime means giving special suffering to the perpetrator of a criminal act and on the other hand protection of children provides something that educates naughty children, not giving suffering to children. Talking about criminal acts, of course, cannot be separated from criminal sanctions. Criminal action correlates with criminal sanctions inherent in criminal acts. The problem of determining criminal sanctions is always related to views on the purpose of punishment. This study discusses the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions for children of concurrent criminal offenders in the case verdict number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG and the suitability of the imposition of criminal sanctions in the case of decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG with the aim of punishment. This research was conducted with a focus related to the problems in this study. This research was conducted by studying the data obtained from the results of the literature review, namely the decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG, books, and legislation related to the problems in this thesis. This research is a normative legal research. In this study it can be argued that a child commits a crime due to environmental influences, both internal and external. Prison punishment is not the main effort to convict children. Prison sentences are not effective in improving children's behavior or preventing naughty children from doing their actions again.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Fuadi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Sy, Devi Anggreni]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i1.61
<![CDATA[Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah yang dibebankan kepada laki-laki, bahwa mereka wajib memberikan nafkah tersebut kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hak dan kewajiban suami istri sudah di atur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 30,31,32,33,dan 34. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini lebih rinci. Ketentuannya di mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kendatipun suami besetatus sebagai narapidana, kewajiban suami memberikan nafkah tersebut tetap ada karena akibat setatus perkawainannya. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang kewajiban suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga prespektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah dilokasi penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana di Lapas Muara Beliti adalah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum]]>
<![CDATA[PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Samosir, Agustinus]]>;
<![CDATA[Rahim, Abdul Jabar]]>;
<![CDATA[Muthahir, Ardi]]>;
<![CDATA[Fitriyani, Aidil]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i1.63
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Agustian, Tomi]]>;
<![CDATA[Heryansyah, Despan]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i1.64
<![CDATA[Tegaknya keadilan dengan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana cita-cita UUD 1945. Khususnya Pasal 24 1945, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Prinsip ini kemudian dilegalformalkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan Tetapi pada prinsipnya didalam Undang-Undang MA yang memuat ketentuan bahwa pengangkatan Hakim Agung oleh Presiden atas usul DPR dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota MA juga dilakukan oleh Presiden atas usul MA, ternyata disitu Presiden mempunyai celah yang nantinya dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis guna mencari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena dalam Islam (baik nas al-Qur’an atau hadis) tidak memuat secara eksplisit tentang adanya kekuasaan kehakiman. Penyusun menyimpulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim oleh Presiden tentu saja tidaklah tepat karena dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat keputusan dan hal ini dapat mengaburkan makna Pasal 24 UUD 1945 dan menunjukkan kurang independennya kekuasaan kehakiman.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Fransisco, Wawan]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i1.65
<![CDATA[Abstrak Sekumpulan manusia mempunyai kesan yang setara dalam bergerombol, tinggal dalam satu lingkungan diakibatkan keturunan atau faktor ilmu bumi merupakan MHA. aturan tentang kebebasan dan keharusan pada benda material dan immateril sudah dimiliki di dalam hukum adat mereka sendiri. metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal serta makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumnetasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) juga dalam Pasal 18 B (2) Undang Undang Dasar 1945 dan sangat perlu peraturan operasional agar tata hukum Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Permasalahan ini dikarenakan perubahan Undang Undang Dasar 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan pengusa waktu itu. Disisi lain, negara juga membenarkan dan menilai kebebasan masyarakat adat, begitu juga disamping itu mereka mensyaratkan sedemikian rupa dalam memenuhi persyaratan untuk mewujudkan hak-hak mereka.]]>
