cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,569 Documents
 336   337   338   339   340 
Penguatan Manajemen Arus Kas untuk Meningkatkan Stabilitas dan Keberlanjutan UMKM di Neroktog Kota Tangerang Ismail Ismail; Isnaeni Rizkita Putri; Aisya Mauliadiana; Nanda Syifa Kamilah; Nurmala Dewi; Fenny Setyawati; Triana Zuhrotun Aulia
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam pengelolaan arus kas, seperti tidak adanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, tercampurnya keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta minimnya perencanaan penggunaan dana. Kondisi ini menghambat pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan mengancam stabilitas serta keberlanjutan usaha. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM di Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dalam mengelola arus kas usaha. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan (survei kebutuhan, penyusunan modul, dan instrumen evaluasi), pelaksanaan pelatihan berupa penyampaian materi konsep dasar arus kas, praktik pencatatan keuangan sederhana, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta simulasi perencanaan arus kas, dan tahap evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, dengan rata-rata skor meningkat dari 52,6 (pre-test) menjadi 86,6 (post-test), atau meningkat sebesar 64,60%, dengan peningkatan tertinggi pada aspek pemisahan keuangan pribadi dan usaha (81%). Kegiatan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap literasi keuangan pelaku UMKM dan diharapkan dapat mendukung stabilitas serta keberlanjutan usaha mereka di masa mendatang.
Kepastian Hukum Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perlindungan Hak Kreditor Pasca Wanprestasi Debitor Parulian Siregar; Gatut Hendrotriwidodo; Ahmad Muliadi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum pelaksanaan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perlindungan hak kreditor pasca wanprestasi debitor. Homologasi dalam PKPU merupakan pengesahan pengadilan terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui oleh debitor dan kreditor, sehingga perjanjian perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan homologasi dalam PKPU dan bagaimana kepastian hukum bagi kreditor apabila debitor wanprestasi terhadap perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan homologasi dalam PKPU dilakukan melalui tahapan pengajuan rencana perdamaian, verifikasi tagihan, rapat kreditor, pemungutan suara, dan pengesahan oleh Pengadilan Niaga. Putusan homologasi memberikan kekuatan mengikat terhadap perdamaian yang telah disetujui dan menjadi dasar hukum bagi debitor untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditor. Apabila debitor wanprestasi terhadap isi perdamaian yang telah dihomologasi, kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Jika pembatalan dikabulkan, debitor harus dinyatakan pailit sehingga penyelesaian utang dilanjutkan melalui mekanisme kepailitan.
Pengaruh Right Issue terhadap Kinerja Keuangan dan Harga Saham: Analisis Kasus Corporate Action pada Perusahaan Terbuka di Indonesia Muammar Khaddafi; Fera Fera; Humaira Humaira; Khaira Amelia
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Right issue merupakan salah satu bentuk corporate action yang dilakukan perusahaan terbuka untuk memperoleh tambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, membiayai ekspansi usaha, melunasi utang, atau memenuhi kebutuhan modal kerja. Namun, pelaksanaan right issue juga dapat memengaruhi persepsi investor, harga saham, dan kinerja keuangan perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh right issue terhadap kinerja keuangan dan harga saham perusahaan terbuka di Indonesia melalui pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan, publikasi Bursa Efek Indonesia, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah pelaksanaan right issue serta mengkaji respons pasar terhadap kebijakan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa right issue dapat memberikan dampak positif apabila dana yang diperoleh digunakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, apabila dana tidak dikelola secara optimal, right issue berpotensi menimbulkan penurunan harga saham akibat dilusi kepemilikan dan berkurangnya kepercayaan investor. Oleh karena itu, keberhasilan right issue sangat bergantung pada tujuan penggunaan dana, kondisi fundamental perusahaan, dan respons pasar modal
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan pada Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby) Imron Bagus Pujianto; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maupun daerah. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang mengadili Drs. Moh. Kamil, M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan penyertaan modal kepada PT Aman tanpa didasarkan pada perencanaan bisnis yang sah, tanpa memperoleh persetujuan organ pengawas maupun mekanisme yang diwajibkan dalam pengelolaan BUMD, sehingga penyertaan modal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam proses penyertaan modal PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman, menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kewenangannya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan untuk merealisasikan penyertaan modal kepada PT Aman tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan. Penyertaan modal tersebut tidak tercantum dalam rencana kerja perusahaan, tidak memperoleh persetujuan Dewan Pengawas maupun mekanisme korporasi yang seharusnya, serta dilakukan melalui pengeluaran dana perusahaan yang kemudian tidak kembali ke kas PD Sumber Daya. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.450.000.000,00. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.
Manajemen Krisis dan Prosedur Pelaporan: Langkah Tanggap bagi Korban Penipuan Digital untuk Meminimalkan Kerugian Dwinanda Marsya Tealova; Ceyzha Putri Tarita; Destia Riyanti; Jamaludin Jamaludin
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang begitu pesat telah membawa dampak ganda bagi masyarakat. Di satu sisi memudahkan aktivitas sehari-hari, namun di sisi lain membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi penipuan digital yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Auladina di Jl. Masjid Daruttaqwa, Gg. Perin, Depok merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap ancaman ini. Meski sudah terbiasa menggunakan layanan keuangan digital dalam keseharian mereka, sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara mengenali modus penipuan digital berbasis AI, mengambil langkah tanggap darurat yang tepat, maupun prosedur pelaporan resmi kepada pihak berwenang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penyuluhan dan pelatihan praktis kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Auladina terkait manajemen krisis dan prosedur pelaporan bagi korban penipuan digital. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, simulasi kasus nyata, serta sesi tanya jawab yang komunikatif dan mudah dipahami. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap berbagai modus penipuan digital berbasis AI, kesiapan dalam mengambil tindakan darurat ketika menghadapi indikasi penipuan, serta pemahaman tentang jalur pelaporan resmi yang dapat diakses. Dengan meningkatnya literasi keuangan digital para peserta, diharapkan stabilitas ekonomi keluarga dapat lebih terlindungi dari ancaman kejahatan siber yang semakin marak
Analisis Peran Dokter Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lia Lestiani; deva wira pramudya; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak multidimensional terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam proses penegakan hukum, pembuktian menjadi tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penyidikan hingga persidangan. Salah satu bentuk alat bukti ilmiah yang memiliki kedudukan penting ialah hasil pemeriksaan dokter forensik berupa Visum et Repertum serta keterangan ahli di persidangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dokter forensik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia serta implementasi pelayanan forensik yang dipaparkan dalam kegiatan pembelajaran Kedokteran Forensik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta materi seminar kedokteran forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter forensik memiliki fungsi strategis sebagai tenaga ahli yang menghasilkan alat bukti ilmiah berupa Visum et Repertum dan memberikan keterangan ahli guna membantu penyidik memperoleh kebenaran materiil. Pelaksanaan pelayanan forensik meliputi pemeriksaan korban hidup, korban meninggal, autopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, radiologi, histopatologi, dan toksikologi. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan jumlah dokter forensik, belum meratanya fasilitas pelayanan forensik, keterlambatan pelaporan korban, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi tenaga forensik, pemerataan fasilitas, serta optimalisasi kerja sama lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.
Waspada Manipulasi Identitas Digital: Mengenali Konten Deepfake Untuk Melindungi Keamanan Transaksi Finansial Immanuel Tetealu; Ary Rahmat Fauzi; Dafa Azzamy Syauqi; Jamaludin Jamaludin
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memalsukan wajah, suara, maupun video seseorang dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Kemudahan akses terhadap teknologi ini di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi identitas digital guna melancarkan penipuan yang mengincar keamanan transaksi finansial masyarakat. Ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Auladina di Jl. Masjid Daruttaqwa, Gg. Perin, Depok merupakan salah satu kelompok masyarakat yang aktif menggunakan layanan keuangan digital dalam keseharian, namun sebagian besar belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai apa itu deepfake, bagaimana modus penipuan yang memanfaatkan teknologi tersebut, serta bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari ancamannya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penyuluhan mengenai pengenalan konten deepfake dan strategi perlindungan transaksi finansial kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Auladina. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi secara komunikatif, pemberian contoh kasus nyata, serta sesi tanya jawab interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap ciri-ciri konten deepfake, kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan anggota keluarga maupun pihak bank, serta kemampuan dasar dalam melakukan verifikasi identitas sebelum melakukan transaksi keuangan. Dengan bertambahnya bekal pengetahuan ini, diharapkan keamanan transaksi finansial keluarga ibu-ibu Majelis Ta'lim Auladina dapat lebih terjaga dari ancaman manipulasi identitas digital yang terus berkembang
Proteksi Data Pribadi sebagai Aset Strategis: Upaya Mencegah Penyadapan dan Penipuan di Era AI Mu’tashimbillah Adhan; Amanda Apriani; Muhamad Bustomi; Jamaludin Jamaludin
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi, bertransaksi, dan berbagi informasi secara digital. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini turut melahirkan ancaman baru berupa penyadapan data, pencurian identitas, dan penipuan berbasis AI yang semakin canggih dan sulit dideteksi oleh masyarakat awam. Kondisi ini menjadikan literasi perlindungan data pribadi sebagai kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas berbasis keagamaan seperti Majlis Ta'lim. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota Majlis Ta'lim Auladina mengenai pentingnya proteksi data pribadi sebagai aset strategis di era digital. Secara khusus, kegiatan ini dirancang untuk: memberikan edukasi mengenai jenis-jenis data pribadi yang rentan disalahgunakan, mengenalkan modus-modus penyadapan dan penipuan yang memanfaatkan teknologi AI, membekali peserta dengan langkah-langkah praktis dalam menjaga keamanan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata yang relevan dengan pengalaman peserta. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk komunitas yang melek digital, waspada terhadap ancaman siber, dan mampu menjadi agen perubahan dalam lingkungan sosial masing-masing. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas anggota Majlis Ta'lim Auladina dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan ancaman digital, sehingga tercipta ekosistem masyarakat yang lebih aman dan berdaya di tengah derasnya arus transformasi teknologi berbasis AI.
Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ratnawati Ratnawati; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik adalah Visum et Repertum, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban untuk kepentingan proses peradilan. Dalam tindak pidana penganiayaan, Visum et Repertum tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan adanya luka yang dialami korban, tetapi juga menjadi alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian mengenai akibat dari perbuatan pelaku. Oleh karena itu, keberadaan Visum et Repertum mempunyai posisi yang penting dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana penganiayaan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan Visum et Repertum pada Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng, Visum et Repertum menjadi salah satu alat bukti penting yang digunakan hakim untuk membuktikan adanya luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka memar pada dahi kiri dan kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul, yang kemudian diperkuat oleh keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa helm yang digunakan dalam melakukan penganiayaan. Keselarasan antara Visum et Repertum dengan alat bukti lainnya memberikan keyakinan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara penganiayaan, terutama apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah dan dinilai secara objektif oleh hakim. Penggunaan Visum et Repertum tidak hanya membantu mengungkap fakta medis mengenai luka yang dialami korban, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan proses pembuktian yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Analisis Risiko Kejahatan Digital: Mengenali Modus Penipuan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dan Dampaknya terhadap Keamanan Finansial Keluarga Aditia Jofani; Ii Pajri; Muhammad Novryandi R; Jamaludin Jamaludin
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal transaksi keuangan digital. Di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius berupa kejahatan digital berbasis AI yang terus berkembang dengan modus yang semakin canggih dan sulit dikenali oleh masyarakat awam. Ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Majlis Ta'lim Auladina, Jl. Masjid Darruttaqwa, Gg. Perin, Depok, merupakan kelompok yang aktif menggunakan smartphone dan aplikasi keuangan digital dalam keseharian, namun memiliki keterbatasan pemahaman terhadap ancaman kejahatan digital berbasis AI. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan literasi keuangan digital yang berfokus pada pengenalan modus penipuan berbasis AI seperti deepfake, voice cloning, phishing otomatis, serta penipuan di marketplace online, beserta dampaknya terhadap keamanan finansial keluarga. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2026 di aula pemukiman warga Jl. Masjid Darruttaqwa, Gg. Perin, Depok, dengan metode penyuluhan interaktif menggunakan media presentasi PowerPoint. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kewaspadaan peserta terhadap ancaman kejahatan digital, serta terbentuknya kesadaran kolektif untuk melindungi keamanan finansial keluarga dari ancaman penipuan berbasis teknologi AI yang terus berkembang

Page 338 of 357 | Total Record : 3569

 336   337   338   339   340 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026 Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026 Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026 Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026 Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue