cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,569 Documents
 338   339   340   341   342 
Penguatan Penegakan Hukum Pembuktian Pidana dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Penguatan Penegakan Hukum Pembuktian Pidana dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Ajeng Pratiwi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Idealnya, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi penerapan hukum, lemahnya profesionalitas aparat, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan penegakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil dan berimbang dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang berorientasi pada nilai keadilan, peningkatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan demikian, harmonisasi antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci utama dalam membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip negara hukum.
Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi Adzim Munawali; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, serta stabilitas ekonomi negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengantar hukum tindak pidana korupsi, meliputi pengertian korupsi, dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta penegakan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemberantasan korupsi juga melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya integritas aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian, dan adanya pengaruh kekuasaan.
Efektivitas Proses Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Armila Sari; Zainal Abidin; Ridwan Malik
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan tingginya angka perceraian serta belum optimalnya keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi serta menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang Tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator dan panitera serta didukung oleh data perkara perceraian, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Namun, keberhasilan mediasi belum optimal karena dipengaruhi oleh keinginan para pihak yang telah bulat untuk bercerai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, kurangnya iktikad baik para pihak, serta keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi. Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan manfaat dalam membuka ruang komunikasi antara suami dan istri serta berhasil mewujudkan perdamaian dalam beberapa perkara perceraian.
Analisis Kesulitan dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Arab pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 12 Perumnas Kota Makassar Nadia Safira Bau; Muhammad Ali Bakri; Nasruni Nasruni
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa kelas VII dalam penguasaan kosakata bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 12 Perumnas Kota Makassar serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data guru bahasa Arab dan siswa kelas VII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan menghafal kosakata baru, melafalkan beberapa huruf Arab dengan benar, memahami makna kosakata, serta menggunakan kosakata dalam kalimat dan percakapan. Selain itu, sebagian siswa juga mengalami kesulitan membedakan jenis kata, seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Siswa cenderung cepat melupakan kosakata yang telah dipelajari karena kurangnya pengulangan dan latihan.Faktor penyebab kesulitan terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya motivasi belajar, kurangnya minat terhadap bahasa Arab, serta perbedaan kemampuan menghafal dan memahami materi. Faktor eksternal meliputi keterbatasan sarana pembelajaran, kurangnya variasi metode mengajar, dan belum terciptanya lingkungan berbahasa yang mendukung di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, guru disarankan menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif, menyediakan media pembelajaran yang menarik, memperbanyak latihan bahasa, serta mendorong siswa mengulang kosakata secara rutin agar penguasaan kosakata bahasa Arab meningkat.
Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk Cabang Mall Living World Alam Sutera Kota Tangerang Selatan Ayub Sulaiman; Kenny Astria
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT Ace Hardware Indonesia Tbk Cabang mall Living World Alam Sutera Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling (sensus) dengan jumlah 60 responden. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi kelasik, analisis regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis.hasil penelitian ini adalah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan sebesar 75,1% dan uji hipotesis di peroleh thitung >ttabel atau (13,238 > 1,671). Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan nilai koefisien determinasi sebesar 78,7%  dan uji hipotesis diperoleh thitung>ttabel atau (14,649 > 1,671). pelatihan dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi Y = 6,832 + 0,443X1 + 0,623X2. Nilai koefisien determinasi sebesar 78,7% sedangkan sisanya 21,3% dipengaruhi faktor lain. Uji hipotesis diperoleh nilai fhitung>ftabel atau (154,460 >  3,159).
Pengaruh Adopsi Perbankan Digital, Manajemen Risiko, dan Balanced Scorecard terhadap Kinerja Perbankan Indonesia Rizka Kinanti Nur Aghnia; Arif Hidayat
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tiga variabel bebas, yakni penerapan perbankan digital, pengelolaan risiko, serta penerapan balanced scorecard, terhadap kinerja lembaga perbankan sebagai variabel terikat. Artikel yang bersifat konseptual ini menyoroti secara khusus peran balanced scorecard dalam sektor perbankan, yang dipandang sebagai variabel mediasi yang krusial mengingat industri ini sangat terdampak oleh perkembangan digital dan teknologi. Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas faktor-faktor penentu kinerja bank, namun tulisan ini menawarkan model kinerja yang mengintegrasikan ketiga faktor tersebut bagi bank dan lembaga keuangan. Perbincangan utama di kalangan akademisi dan praktisi berpusat pada bagaimana bank dapat mengoptimalkan kapasitas mereka secara maksimal, dan penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis, yaitu adopsi perbankan digital, manajemen risiko, dan penerapan balanced scorecard sebagai kerangka kinerja. Balanced scorecard sendiri diakui dalam literatur sebagai instrumen manajemen yang bermanfaat, berfungsi sebagai sarana perencanaan strategis sekaligus pengelolaan kinerja yang memanfaatkan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk menilai efektivitas administratif, manajerial, dan operasional organisasi. Penelitian ini memperkaya wawasan mengenai kinerja perbankan, khususnya dalam konteks adopsi teknologi digital yang semakin dominan secara global, dan secara praktis menawarkan model yang relevan bagi pelaku industri untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan masing-masing. Selain itu, makalah ini juga mengemukakan bahwa balanced scorecard berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara implementasi perbankan digital dan kinerja bank, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting balanced scorecard dalam industri perbankan
Pinsip dan Model Pengembangan Kurikulum Sandi Sandi; Nur Aida; Sultan Haerun; Sumiati Sumiati
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan kurikulum merupakan proses sistematis yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat pengembangan kurikulum, menguraikan prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan dalam penyusunannya, serta menganalisis berbagai model pengembangan kurikulum yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Pembahasan dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berupa buku dan jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum harus berpedoman pada lima prinsip utama, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas agar kurikulum mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman. Selain itu, terdapat beberapa model pengembangan kurikulum yang memiliki karakteristik berbeda, di antaranya model administratif, model grass roots, model Beauchamp, model Taba, model Tyler, dan model hubungan interpersonal. Masing-masing model memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik lembaga pendidikan. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, prinsip dan model pengembangan kurikulum perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman sehingga tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, pengembangan kurikulum menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pendidikan yang adaptif, berkualitas, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.
Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Sistem dan Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana Esti Sulastri; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia, mengkaji alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, serta menelaah peranan hakim dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah mendorong pengakuan alat bukti elektronik sebagai sarana pembuktian yang penting dalam penanganan tindak pidana modern. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan proses peradilan pidana yang efektif, adil, dan berkepastian hukum.
Paradoks Pembuktian Hukum Pidana di Era Transisi: Manipulasi Bukti Digital Berbasis Deepfake dalam Sistem Pembuktian Terbuka KUHAP Baru Rosy Aditya; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah memicu munculnya modus operandi kejahatan siber baru berupa rekayasa media sintetis atau deepfake. Teknologi ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mendalam untuk memanipulasi konten visual dan audio dengan tingkat realisme yang sangat tinggi, yang berpotensi digunakan sebagai alat manipulasi bukti digital dalam persidangan pidana. Di tengah transisi hukum pidana Indonesia pasca-disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru serta pergeseran menuju sistem pembuktian terbuka (open list system) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru, rekonstruksi hukum acara pidana menjadi kebutuhan yang mendesak. Penelitian hukum normatif ini menganalisis keabsahan alat bukti digital hasil rekayasa deepfake serta mengkaji kesiapan hukum acara pidana dalam menghadapi tantangan keotentikan bukti ilmiah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi prosedural yang spesifik mengenai audit digital forensik dan ketimpangan kapasitas teknis aparat penegak hukum berisiko melumpuhkan pencarian kebenaran materiil serta mencederai hak-hak terdakwa maupun korban.
Perspektif Hukum Islam terhadap Anak Luar Nikah Menjadi Wali Nikah untuk Saudarinya Lutfia Arif; Mukhlish Bakri; St. Risnawati Basri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam, khususnya terkait kewenangannya sebagai wali nikah bagi saudarinya. Isu ini menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat dan praktisi hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) perspektif hukum Islam terhadap hubungan nasab anak luar nikah dengan saudarinya; dan (2) perspektif hukum Islam terhadap kebolehan anak luar nikah menjadi wali nikah bagi saudarinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, serta secara praktis menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menyelesaikan persoalan perwalian nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer berasal dari kitab-kitab fikih klasik, yaitu Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Fiqh Sunnah, Al-Mabsut, Al-Mughni, Shahih al-Bukhari, dan Sunan Ibnu Majah. Data sekunder meliputi kitab tafsir, syarah hadis, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pandangan empat mazhab fikih serta ketentuan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sehingga hubungannya dengan saudarinya diakui sebagai saudara seibu, bukan saudara sekandung, dan ketentuan tersebut tidak berubah oleh Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012. Selain itu, anak luar nikah tidak sah menjadi wali nikah bagi saudarinya karena tidak memenuhi syarat nasab. Apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat, perwalian beralih kepada wali hakim melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Page 340 of 357 | Total Record : 3569

 338   339   340   341   342 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026 Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026 Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026 Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026 Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue