cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Sumangelipu
Contact Email
anzhoel@gmail.com
Phone
+6281210274777
Journal Mail Official
legal@lamaddukelleng.ac.id
Editorial Address
Jl. Bosowa Utara No. 1 Palaguna, Sengkang,Kab.Wajo,Sulawesi Selatan
Location
Kab. wajo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legal: Journal of Law
Published by Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
ISSN : -     EISSN : 28296672     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Adalah Jurnal yang menyajikan penelitian-penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Digital Id Berbasis Aplikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Ismail Ali; Besse Muqita Dewi; Andi Wahyuddin Nur; Andi Wira Saputra
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui tinjauan sosiologis terhadap penerapan sistem digital ID berbasis aplikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo adalah belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum ada aturan yang memerintahkan untuk menghilangkan KTP elektronik berbentuk fisik karena kebijakan terkait administrasi kependudukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Begitupun secara sosiologis belum diterapkan secara maksimal karena masih mengalami beberapa kendala di lapangan.
Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak Makmur, Andi Dadi Mashuri; Yustiana; Andi Wira Saputra; Besse Muqita Dewi
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hokum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang Memorandum of Understanding (MoU). Namun berlakunya MoU di Indonesia berpijak pada kesesuaian antara MoU dengan asas-asas perjanjian yang dimuat dalam KUH Perdata. Seperti asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar yang mengakui hak otonomi pihak-pihak dalam bertransaksi dan mengikatkan mereka pada perjanjian yang dibuat secara sukarela, asalkan perjanjian tersebut sah menurut hukum. Sementara kekuatan MoU bisa dianggap setara dengan kekuatan hokum perjanjian. Sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka dapat dipersamakan pemberlakuannya dengan konsep perjanjian yang telah digariskan dalam KUH Perdata. Sehingga MoU yang dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak yang membuatnya.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Dewi Wahyuni Mustafa; Sulaeman Sagoni; Martono; Besse Muqita Dewi
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia dan (2) untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Sulawesi-Selatan. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian bahwa (1) Tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan suatu produk kosmetik tanpa ada ijin edar serta produk yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan dan keamanan yang telah ditentukan maka orang tersebut dijerat dengan Pasal 196 menyangkut dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Merujuk pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan apabila pelaku usaha melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku; dan (2) Efektivitas Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal oleh penyidik Polda Sul-Sel merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi masih saja penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Makassar.
Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo Firman; Mustari; Ismail Ali; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi preventif dan strategi represif yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini informan terdapat sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 anggota kepolisian Satlantas Polres Wajo dan 1 anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Wajo yang terdiri dari dua macam yaitu: 1 (a) Strategi preventif yaitu Sosialisasi, kepada kalangan pelajar yang disertai dengan pelatihan (safety riding) dan sosialisasi kepada masayarakat yang disertai dengan pembagian brosur. (b) Strategi represif yaitu melakukan kegiatan operasi dengan menindaki pelanggar berupa tilang serta penyitaan. 2. faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. (a) faktor penghambat, yaitu pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang serta kurangnya personel kepolisian Satlantas. (b) faktor pendukung, yaitu adanya kerjasama pihak kepolisian, dan buku tilang yang dimiliki setiap kopolisian untuk dapat menindaki pelanggar.
Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis Ismail Ali; Makmur, Andi Dadi Mashuri; Sulaeman Sagoni; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Islam, serta untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Pidana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, implikasi hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian dapat beragam, tergantung pada interpretasi dan mazhab hukum yang diikuti. Beberapa ulama menganggap tindakan homoseksual sebagai dosa besar yang dapat dihukum dengan tegas, seperti hukuman mati. Sementara yang lain berpendapat untuk memberlakukan hukuman ta’zir yang lebih fleksibel, berupa hukuman penjara, cambuk, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Sementara menurut hukum pidana positif, hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian telah diatur secara spesifik dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menetapkan hukuman pidana penjara selama lima tahun bagi orang dewasa yang melakukan hubungan seskual sesama jenis kelamin dengan orang yang belum dewasa. Artinya, jika hubungan sesama jenis yang dilakukan antara dua orang dewasa bersifat konsensual dan tanpa adanya unsur pemaksaan, maka hukuman pidana tidak diberlakukan berdasarkan Pasal 292 KUHP.
Tinjauan Kriminologi Tentang Peningkatan Pencurian Di Kabupaten Wajo Selama Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 Martono; Dewi Wahyuni Mustafa; Makmur, Andi Dadi Mashuri; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif tentang peningkatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa dan pasca pandemi covid-19 dan mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Wajo dalam menanggulangi terjadinya pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo pada umumnya dan di Satuan Reskrim Polres Wajo pada khususnya, dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian demi mencari data terkait objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka pencurian di Kabupaten Wajo selama masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan yang lumayan drastis pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh aparat yang berkewajiban mencakup tiga hal yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pembinaan (rehabilitas). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa pandemi covid-19 adalah faktor (1) banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK sepihak oleh instansi atau perusahaan, (2) kurangnya lapangan pekerjaan, (3) Kebutuhan yang meningkat, serta (3) langkanya bahan-bahan pokok yang ada, dan faktor (4) penjatuhan sanksi pidana yang ringan tehadap pelaku kejahatan pencurian.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian Dewi Wahyuni Mustafa; Mustari; Besse Muqita Dewi; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen ataupun kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010, serta buku panduan sidang bimbingan pranikah terbitan Biro Watpress SSDM POLRI pada Oktober 2017. Sidang bimbingan pranikah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan calon mempelai memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif sebelum melangsungkan pernikahan. Proses sidang melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan sidang, pelaksanaan sidang dengan pembinaan oleh berbagai pihak, dan tahap akhir berupa pemrosesan Surat Izin Kawin. Faktor Pendukung terdiri dari, (1) Dukungan institusi; (2) Fasilitas dan sarana yang memadai: (3) Dukungan atasan dan rekan kerja; (4) Dukungan keluarga. Sementara Faktor Penghambat terdiri dari, (1) Jadwal yang padat; (2) Persyaratan administratif yang rumit; (3) Ketidakpastian tugas dinas: (4) Ketidakpastian tugas dinas yang mendesak dapat menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan sidang pranikah yang terjadwal.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe Sulaeman Sagoni; Muharawati; Andi Wira Saputra; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan cara pengajuan sertifikat tanah di wilayah pesisir Danau Tempe kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo di pesisir Danau Tempe. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan masyarakat yang memiliki sertifikat di wilayah pesisir Danau Tempe dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada umumnya, mekanisme pendaftaran tanah dapat dilalui melalui mekanisme proses pendaftaran secara umum, namun karena sifat unsur komponen tanah termasuk kepada bagian sempadan danau sebagaimana yang dimaksud sebagai sempadan danau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, maka daripada itu si pendaftar harus memperoleh dokumen tambahan berupa Surat Rekomendasi dari dinas PUPR sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menetapkan wilayah pesisir yang dapat disertifikatkan. Sedangkan kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo terhadap tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe adalah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini didasari dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa: “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana Andi Bau Mallarangeng; Dewi Wahyuni Mustafa; Martono; Ismail Ali
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pammana terhadap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legisatif di Kecamatan Pammana, dan untuk mengetahui Kendala-kendala Panwascam Kecamatan pammana Kabupaten Wajo. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Panwaslu Kecamatan Pammana sudah berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pammana diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. (2) Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye, diketahui panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan Panwaslu Kecamatan dan kendala-kendala yang dihadapi Panwascam Pammana Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo di antaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Martono; Muharawati; Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman Sagoni
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dan peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dan daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dengan cara melalui kajian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dianggap masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang dengan sadar tidak membuang sampahnya ke TPS (tempat pembuangan sampah) malah membuang sampahnya ke sungai dan drainase. Adapun peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu dengan mengadakan suatu program yaitu bosara (bola sampah sehat dan sejahtera), dan proklim (program kampung iklim) yang diharapkan dapat menjadi kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Page 4 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 3 No 2 (2024): Edisi: November 2024 Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024 Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023 Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023 Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November Vol 1 No 1 (2022): Edisi: Mei