cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Sumangelipu
Contact Email
anzhoel@gmail.com
Phone
+6281210274777
Journal Mail Official
legal@lamaddukelleng.ac.id
Editorial Address
Jl. Bosowa Utara No. 1 Palaguna, Sengkang,Kab.Wajo,Sulawesi Selatan
Location
Kab. wajo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legal: Journal of Law
Published by Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
ISSN : -     EISSN : 28296672     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Adalah Jurnal yang menyajikan penelitian-penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan Andi Bau Mallarangeng; Mustari; Hasriani
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hokum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa terkait kasus pemerkosaan menurut hukum pidana secara umum diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Begitu pula dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa terkait kasus pemerkosaan secara umum diatur dalam al-Quran dan Hadis. Persamaan pembelaan terpaksa adalah konsep hukum yang diakui dalam hukum pidana positif dan hukum Islam yang membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagai respon atas serangan atau ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda. Sementara perbedaan, dalam hukum pidana positif, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP dimana tindakan pembelaan dilakukan ketika ancaman dan paksaan sedang berlangsung oleh diri sendiri dan orang lain yang menyaksikan tindak pidana tersebut terjadi. Sementara dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, dan prinsip hukum Islam didasarkan pada syariat Allah yang berlaku bagi umat Muslim yang taat pada ajaran agama tersebut.
Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Andi Dadi Mashuri Makmur; Amrullah; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kepolisian Resor Wajo. Metode Pengumpulan yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dah berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak semua kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara restorative justice melalui diversi, batas waktu penahanan untuk penyidikan yang sangat singkat, dan pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi serta adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu (1) Tidak adanya ruang tahanan khusus anak-anak; (2) Kurangnya petugas khusus penyidik anak; (3) Biaya visum yang terbilang mahal; (4) Kestabilan emosi anak dan identitas anak; (5) Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum; serta (6) Sulitnya Anak mengakui perbuatannya
Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang Dewi Wahyuni Mustafa; Aprilia; Winda
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Pengadilan Agama Sengkang tentang Efektifitas Pelaksanaan Panggilan Gaib yang Dilakukan Melalui Media Massa dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengkang untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan gaib agar sampai kepada pihak yang berperkara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sengkang dengan menggunakan jenis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis dan data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, data tersebut disebut sebagai data primer. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dengan cara studi dokumentasi pada sejumlah literatur buku, media online, Undang-Undang dan kemudian disebut sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Relaas Panggilan Gaib di Pengadilan Agama Sengkang melalui Mass Media dalam hal ini Radio suara As’adiyah Sengkang yang sudah sejak lama bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sengkang dalam hal mengumumkan surat panggilan terhadap Tergugat atau Termohon. Dan hasilnya efektif karena selalu diumumkan selama empat bulan berturut-turut dan sudah banyak panggilan yang diumumkan sampai kepada Tergugat atau lawan. Dengan diumumkannya surat panggilan tersebut meskipun bukan Tergugat atau Pemohon sendiri yang mendengarkan langsung panggilannya akan tetapi ada keluarga atau tetangga Tergugat yang mendengar pengumuman panggilan tersebut, maka pengumuman panggilan tersebut disampaikan kepada Tergugat atau Termohon mengenai surat panggilan tersebut. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengkang untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan gaib agar sampai kepada pihak yang berperkara adalah dengan terus mengumumkan panggilan tersebut selama 4 bulan berturut-turut dengan selalu berkoordinasi dengan pihak mass media yaitu Radio Suara As’adiyah Sengkang.
Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail Ali; Junardi; Andi Sulfiati
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana kekuatan pembuktian visum et repertum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana dan kendala yang dihadapi dalam pembuktian visum et repertum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif di mana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita di lapangan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan berperan sebagai alat bukti permulaan dan selanjutnya akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan namun bukan satu-satunya alat bukti. Adapun kendala-kendala penyidik dalam memperoleh visum et repertum pada korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi banyaknya kasus setiap tahun yang masuk ke penyidik sedangkan personil penyidik di Unit Pidum Polres Wajo terbatas. Kendala eksternal meliputi korban terlambat untuk melapor, belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan visum et repertum, Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah visum et repertum, lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah visum et repertum.
Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman Muharawati; Nur Fadhillah Aldama; Ella Ayu Lestari
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus kemiripan merek pada suatu produk makanan dan minuman menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peneltian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian wawancara, observasi, studi dokumen, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dianalisis berkualitas dan komprehensif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kemiripan merek tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam memangani kasus kemiripan merek melainkan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang merek makanan dan minuman, yang dimana bahwa jika merek sudah didaftarkan oleh pemilik merek dan memiliki sertifikat artinya merek tersebut sudah memiliki perlindungan hukum, dan hanya bisa digunakan jika memiliki izin dari pemilik merek yang sah untuk digunakan.
Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara di jalan Raya) Martono; Nastiar Hidayat; Muhammad Hidayat
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum di Kota Makassar, dan hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan kejahataan begal yang ada di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar, Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara korban dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil survei, berita online, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adapun upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum di Kota Makassar adalah tersedianya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang pelayanannya terbuka 1x24 jam dalam memfasilitasi laporan yang masuk, melakukan upaya konseling serta pemulihan psikis melalui pendekatan diri terhadap korban, serta melakukan upaya pendampingan hukum sehingga korban mendapatkan bantuan hukum dan akses keadilan. Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan kejahataan begal adalah jumlah penyidik dan penyelidik yang tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh, pengetahuan Sumber daya manusia kepolisiannya dalam menangani suatu kasus, tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV, serta tidak koperatifnya korban terhadap laporannya.
Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Sulaeman Sagoni; Rahmi; Sitti Hijrah
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dan peran mediator pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Kelurahan Cina. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data diperoleh dianalisis berkualitas dan komprehensif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang sering dilakukan di Kelurahan Cina melibatkan para pihak yang bersengketa, saksi-saksi kedua belah pihak, lurah dan perangkat kelurahan. Di Kantor Kelurahan Cina telah banyak membantu dan berhasil menyelesaikan konflik atau sengketa dalam masyarakat. Di mana dalam proses mediasi itu sendiri dihadirkan pembina keamanan dalam hal ini Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) agar dapat memantau dan membantu proses mediasi dapat berjalan dengan baik, tertib, kondusif dan aman. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling efektif, dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Selain itu, masyarakat lebih enggan menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum formil melalui Pengadilan, karenanya masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat yang ditengahi oleh lurah dan perangkat Kelurahan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang merupakan perwujudan musyawarah untuk mufakat telah efektif membantu masyarakat Kelurahan Cina dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Mediator telah memiliki peran yang krusial dalam proses mediasi. Sehingga, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi mediator perlu menguasai berbagai keterampilan guna menyelesaikan sengketa dengan baik.
Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen Yustiana; Muhammad Yunus; Sarmila Sanjaya
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui implikasi pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan terhadap kondisi over capacity di Rutan Kelas IIB Sengkang (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak warga binaan dalam hal pembinaan dan asimilasi khususnya narapidana dengan kasus narkotika di Rutan Kelas II B Sengkang. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah berdampak pada penurunan jumlah penghuni akibat penyederhanaan syarat dalam memperoleh remisi maupun integrasi bagi warga binaan serta terpenuhinya hak warga binaan baik dalam hal pembinaan maupun asimilasi dikarenakan menurunnya potensi resiko keamanan dan ketertiban Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada pelaksanaannya dalam hal pemenuhan hak warga binaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dalam hal ini kondisi over capacity sebagai permasalahan utama yang menyebabkan keterbatasan ruang pembinaan, pelayanan Kesehatan yang tidak maksimal, pertimbangan keamanan serta fasilitas sarana dan prasarana. Faktor eksternal diantaranya penambahan tahanan baru dari pihak kejaksaan dan kepolisian dalam jumlah besar, transfer narapidana dari lapas atau rutan lain, keputusan hakim yang cenderung tinggi kepada terdakwa kasus narkotika serta pengaruh masalah rumah tangga WBP.
Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi’i Dengan Pasal 199 KUHPerdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud Andi Bau Mallarangeng; Ismail Ali; Martono; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi’i, seorang istri yang suaminya dalam kondisi mafqud, boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan menunggu kedatangan suami dengan durasi waktu 4 tahun ditambah masa iddah. Demikian yang disampaikan dalam Qaul Qadim Imam Syafi’i. Sementara mafqud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah afwezigheid atau ketidakhadiran seseorang. Menurut hukum perdata, istri dari suami yang tidak hadir atau afwezigheid, dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain, setelah lewat masa 10 tahun dan 9 bulan (masa panggilan).
Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Andi Bau Mallarangeng; Mustari; Firman; Ismail Ali
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan atau penuntut umum: (1) pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur mens rea. Dan (2) Untuk mengungkap bagaimanakah niat jahat (mens rea) dalam tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diselidiki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendeketan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan memlalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian (1) Pembuktian mens rea dalam tindak pidana korupsi mens rea pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (intention), sembrono (recklesness), motif jahat (malice), penuh sadar (willful), mengetahui (knowledge), dan lalai (negligence). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “mens rea” diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dengan sengaja”. Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan. (2) Niat jahat (mens rea) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Page 3 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 3 No 2 (2024): Edisi: November 2024 Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024 Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023 Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023 Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November Vol 1 No 1 (2022): Edisi: Mei