cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 5   6   7   8   9 
Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Kartikasari, Dwi Wahyu; Apriono, Djoko; Syahrial, Mario Fahmi; Zaki, Ammar
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2106

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami terkait upaya perguruan tinggi khususnya Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ronggolawe dalam menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa maupun dosen, dan karyawan terkait hak mereka dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Hal ini dilatar belakangi karena semakin maraknya kasus kekerasan seksual dilingkungan pendidikan yang dilakukan atas dasar relasi kuasa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berupaya mencari data melalui wawancara mendalam dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan pemangku kepentingan untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas PGRI Ronggolawe. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah adanya upaya melalui pembentukan Satgas dan pemilihan anggota Satgas dari kalangan dosen dan mahasiaswa, sosialisasi kepada dosen dan ketua prodi, dan seluruh jajaran pengurus perguruan tinggi. Selanjutnya, sosialisasi dilakukan oleh Satgas kepada mahasiswa melalui perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam anggota Satgas. Muatan terkait pencegahan kekerasan seksual juga wajib ada di dalam Rencana Pambelajaran Semester.
Kesadaran Hukum Isebagai Instrumen Pengendali Pelaksanaan Hukum di Kabupaten Berau Kalimantan Timur Nur, Al Fajr
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2159

Abstract

Filsafat ihukum imempunyai ifungsi iyang istrategis idalam ipembentukan masyarakat iyang isadar ihukum idan itaat ihukum idi iIndonesia. iHukum dalam patokan iilmu iuntuk imanusia, iatau isosial iilmu, merupakan bagian integral dan ipenting idalam ikomponen imasyarakat idan ibudaya. Dengan demikian hukum imerupakan ibentuk ibudaya iuntuk kendali idan iregulasi perilaku manusia, ibaik iindividual iatau ikolektif dalam penerapannya. iAtas dasar itulah mengapa iartikel iini idibuat. iMengingat ihukum imerupakan ialat utama iuntuk kontrol isosial pada imasyarakat imodern iserta idalam masyarakat iprimitif, maka pembentukan imasyarakat isadar ihukum idan itaat akan ihukum merupakan cita-cita idari iadanya inorma-norma iyang menginginkan masyarakat iyang berkeadilan isehingga isendi-sendi idari budaya imasyarakat akan berkembang imenuju iterciptanya isuatu isistem masyarakat iyang menghargai satu isama ilainnya ikhususnya ipada iwilayah Kabupaten iBerau. Keadaan idan ikesadaran iyang idimiliki ikhususnya masyarakat isendiri imasih sangat ikurang karenaikurangnya iedukasi ibaik dari masyarakat iitu sendiri ataupun ipemerintah iyang ikurang imemberikan penyuluhan itentang ihukum kepada imasyarakat ikhususnya imasyarakat Kabupaten iBerau.
Kepatuhan Hukum Masyarakat di Kampung Linggang Melapeh Kalimantan Timur Tethun, Aprialdo Bang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2160

Abstract

Kesadaran hukum adalah kepatuhan dari subyek hukum untuk melaksanakan hukum. Penulis ingin meyakinkan apakah kepatuhan hukum itu berlangsung dengan semestinya di Kampung Linggang Melapeh atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif naratif dengan metode pendekatan fenomenologis. Tujuan penelitian untuk membantu menyadari setiap hukum yang berlaku di sekitar penulis dan tujuan bagi pembaca diantaranya agar menambah wawasan tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kepatuhan hukum. Hasil dari artikel saya saat ini adalah hukum yang berlangsung di tengah masyarakat Kampung Linggang Melapeh serta penerapan dalam kepatuhan hukum tersebut. Kesimpulan, hukum yang berlangsung di Kampung Linggang Melapeh secara nyata telah menjalankan fungsinya, serta masyarakat dapat mengimplementasikan hukum tersebut dalam hidup bermasyarakat, namun masih ada juga yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Implikasi praktis artikel ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menyadari hukum yang berlaku serta mengetahui permasalahan oleh masyarakat dalam kepatuhan hukum.
Analisis Kesadaran Hukum tentang Pengolahan Sampah pada Masyarakat Kampung Pelayaran Kota Balikpapan Erwan, Mazaya Maulida Nur
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2162

Abstract

Kesadaran hukum adalah kepatuhan dari subyek hukum untuk melaksanakan hukum. Penulis ingin meyakinkan apakah kepatuhan hukum itu berlangsung dengan semestinya di Kampung Linggang Melapeh atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif naratif dengan metode pendekatan fenomenologis. Tujuan penelitian untuk membantu menyadari setiap hukum yang berlaku di sekitar penulis dan tujuan bagi pembaca diantaranya agar menambah wawasan tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kepatuhan hukum. Hasil dari artikel saya saat ini adalah hukum yang berlangsung di tengah masyarakat Kampung Linggang Melapeh serta penerapan dalam kepatuhan hukum tersebut. Kesimpulan, hukum yang berlangsung di Kampung Linggang Melapeh secara nyata telah menjalankan fungsinya, serta masyarakat dapat mengimplementasikan hukum tersebut dalam hidup bermasyarakat, namun masih ada juga yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Implikasi praktis artikel ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menyadari hukum yang berlaku serta mengetahui permasalahan oleh masyarakat dalam kepatuhan hukum.
Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi Gumilar, Agung Tesa
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2287

Abstract

Artikel ini mengkaji peran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik Pancasila dan Konstitusi) dalam membina kesadaran berkonstitusi di kalangan warga negara Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan kebangsaan yang berlandaskan pada konstitusionalisme. Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi juga berupaya meningkatkan pendidikan konstitusi melalui pendirian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Namun, kesadaran berkonstitusi masyarakat Indonesia masih rendah, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan konstitusi yang diselenggarakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pendidikan ini disampaikan melalui berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh kurikulum dan tenaga pengajar yang kompeten, sehingga mampu membangun budaya sadar berkonstitusi di kalangan masyarakat.
Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan Maharani, Citra Ayu Deswina; Rahma, Intan Hudzaifah Nur
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2288

Abstract

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) seringkali mencoreng nama baik seorang Hakim yang merupakan pejabat yang diberikan wewenang untuk mengadili, memutuskan perkara-perkara serta memimpin jalannya persidangan. Seringkalinya perbuatan PMKH ini dilakukan, tetapi masih jarang laporan diterima oleh Komisi Yudisial (KY). Hal ini dapat dilihat dari informasi yang termuat bahwa selama 8 tahun hanya terdapat 118 kasus PMKH yang terlapor atau telah populer pada kalangan masyarakat yang telah ditangani. Dalam hal ini ketika mendapatkan perbuatan PMKH, Hakim cenderung tidak ingin melaporkan lalu hanya memaafkan pelaku sehingga bisa fokus pada pekerjaannya saja. Minimnya laporan yang berasal dari Hakim sendiri inilah yang menyebabkan penegakkan dari aturan PMKH belum bisa dilakukan secara maksimal. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji bagaimana implementasi regulasi terkait penegakan hukum PMKH di kalangan hakim saat ini serta bagaimana upaya penegakan hukum PMKH sebagai wujud jaminan keamanan hakim dan pengadilan.
Menjaga Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha di Samarinda Maharani, Citra Ayu Deswina; Budhaeri, Lida Khalisa
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2290

Abstract

Dalam kegiatan perdagangan di Indonesia penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produknya melalui terbitnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Sertifikasi halal di sini berperan sangat penting dalam memastikan kehalalan produk karena sertifikasi Halal merupakan adalah legalitas atau izin beredarnya sebuah produk yang sudah diakui kehalalannya dengan pembuktian berupa sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga kepercayaan konsumen akan produk yang di perdagangkan oleh pelaku usaha dan mengetahui mengenai faktor yang dapat menghambat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal serta bentuk solusi dalam mengatasi faktor – faktor yang menghambat dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan konsumen. Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan lima Pelaku usaha guna mengetahui apakah kelima pelaku usaha telah memiliki bentuk kesadaran dan telah melakukan permohonan sertifikasi halal yang dimana sertifikasi halal digunakkan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.
Pengaturan Reklamasi Tambang Batubara Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup di Samarinda Maharani, Citra Ayu Deswina; Lidya, Mai; Suardianti, Ni Kadek Dwita; Faudzil, Muhammad Yasri; Ramadhan, Revan Rachmad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2291

Abstract

Provinsi Kalimantan Timur, terutama Kota Samarinda adalah pusat kegiatan pertambangan batubara di Indonesia. Meskipun aktivitas ini memberikan dampak positif pada sosial dan ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri. Namun, dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas sektor pertambangan antara lain menurunkan produktivitas lahan, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya pergeseran tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu, praktik reklamasi tambang menjadi sarana yang krusial untuk memitigasi dampak tersebut. Reklamasi pertambangan sendiri adalah kegiatan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya Dalam tulisan ini, penulis mempertanyakan bagaimana pengaturan reklamasi tambang batubara dalam menjaga lingkungan hidup dan ingin mengetahui apakah sudah terimplementasi pengaturan reklamasi tambang batubara tersebut di kota Samarinda.
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Budhaeri, Lida Khalisa
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2292

Abstract

Bentuk jaminan fidusia mewujud sebagai hak atas properti, yang dapat berupa barang bergerak yang konkret maupun yang tidak terlihat. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa adanya sepengetahuan dan sepersetujuan dari kreditur secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum terhadap kreditur yang dirugikan serta akibat hukum yang diapat oleh para pelaku debitur dimana telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengam menganalisis Undang – Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian mendapati bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 27 yang dimana kreditur memiliki hak kedahuluan, bentuk akibat hukum bagi debitur dapat dilakukan penuntutan atas wanprestasi dan penggelapan yang dimana termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi tindak pidana pada Pasal 36 UUJF sebagaimana dimaksud pasa Pasal 23 ayat (2) UUJF mengenai larangan bagi debitur dalam melakukan bentuk upaya pengalihan objek jaminan fidusia.
Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Anjelina, Fatrecya Mutiara
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2371

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi dalam kasus kepailitan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi. Namun, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, dan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Penelitian ini menyoroti kompleksitas pembuktian kesalahan atau kelalaian direksi dalam menyebabkan kepailitan dan pentingnya prinsip fiduciary duty serta business judgment rule dalam menjalankan tugas direksi. Implikasi dari tanggung jawab hukum ini sangat penting bagi tata kelola dan manajemen risiko dalam Perseroan Terbatas.

Page 7 of 18 | Total Record : 174

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue