cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 7   8   9   10   11 
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Rahman, Luthfi Ahmadani; Reswanto, Arnianti Jastin Prameswari; Ibrahim, Ferdian; Alifah, Dinda Mayang; Aripkah, Nur
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2511

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (UU PMKH) di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, studi ini menganalisis kebutuhan akan regulasi khusus untuk melindungi institusi peradilan dari PMKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait PMKH masih lemah, terlihat dari absennya RUU PMKH dalam Prolegnas 2024 dan terbatasnya regulasi yang ada. Penelitian ini mengusulkan sembilan pokok materi muatan yang perlu diatur dalam UU PMKH, meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan tujuan, larangan PMKH, hak dan perlindungan korban, ketertiban persidangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pembentukan UU PMKH dianggap krusial untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi hakim dan institusi peradilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU PMKH perlu segera dibentuk untuk menghadapi tantangan era digital dan memperkuat sistem peradilan Indonesia.
Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Indonesia Dharmawan, Muhammad Arry; Faziya, Aji Devy; Salsabillah, Sakhiro Khoirunnisa’; Sadrianoor, Sadrianoor; Apriyani, Rini
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2512

Abstract

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH) dan Contempt of Court (CoC) merupakan dua konsep hukum yang seringkali disamakan namun memiliki perbedaan mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara PMKH dan CoC dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan penelitian diperoleh melalui studi dokumen, yaitu dengan menganalisis isi putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PMKH lebih fokus pada perlindungan terhadap martabat dan integritas individu hakim, sedangkan CoC ditujukan untuk menjaga kewibawaan pengadilan dan kelancaran proses peradilan. Perbedaan ini terlihat jelas dari unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum, dan sanksi yang diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tepat mengenai perbedaan PMKH dan CoC sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan.
Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Paran, Fransiskus; Yahya, Nur Azizah; Alfarizi, Widya Putri Maharani; Sanata, Kalen
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Komisi Yudisial (KY) yang memiliki peran sentral dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim di Indonesia melalui pengawasan perilaku dan etika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari analisis berbagai dokumen resmi KY, seperti laporan tahunan dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian terkait peran KY dan sistem peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif. KY menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk hubungan kerja dengan Mahkamah Agung (MA), menjaga independensi hakim dari tekanan eksternal, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran etika. Tantangan lainnya adalah hubungan kerja dengan Mahkamah Agung, masalah sumber daya manusia dan fasilitas di pengadilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan. Keberadaan KY tetap esensial dalam menjamin integritas peradilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.
Promblematika Yuridis Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Al’anam, Muklis; Fahlebvy, Muhammad; Pangiestu , Adjie; Prayogo, Sandi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2526

Abstract

Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan moral. Meskipun sistem zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, ketentuan ini tidak dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang justru memberikan otonomi kepada sekolah melalui prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengandalkan data sekunder serta bahan hukum primer berupa Permen PPDB dan UU Sisdiknas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang menganalisis kedua regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Permen PPDB dan UU Sisdiknas, yang menyebabkan berbagai masalah sosial dan moral bagi calon peserta didik serta orang tua. Ketidaksinkronan kebijakan ini mendorong sebagian masyarakat bertindak melawan hukum dan norma sosial karena perbedaan persepsi terhadap sistem zonasi.
Legalitas Tanda Tangan Digital Dalam Konteks Perjanjian Sukma, Sabrena
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.2705

Abstract

Tanda tangan merupakan suatu cara untuk memberikan pengesahan dan berguna sebagai tanda identitas terhadap suatu perjanjian. Dalam pembuatan perjanjian elektronik tersebut proses penanda tanganannya juga harus dilakukan secara elektronik menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik dapat memberikan solusi praktis dan cepat dalam membuat perjanjian. tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum, sehingga Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual mengandalkan data sekunder serta bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tanda tangan digital merupakan bukti sah dan memiliki kedudukan legalitas yang sama dengan tanda tangan tertulis.
Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata Rijam, Rijam Syahfutra; Kurniawati, Kurniawati; Indrawan, Syah
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v3i3.1014

Abstract

Anak angkat adalah anak yang bukan merupakan keturunan dari seorang laki-laki dan perempuan yang telah kawin, tetapi anak angkat tersebut diterima dan dirawat serta diperlakukan sama seperti anak kandungnya. Pengangkatan anak secara perdata adalah perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung baik dari segi pemeliharaan maupun hak warisnya. Berkenaan dengan harta warisan terhadap anak angkat bahwa Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa anak angkat mempunyai yurisdiksi atas orang tua angkatnya. Dalam hal untuk mewarisi biasanya anak angkat dapat diberikan semacam warisan dalam bentuk wasiat tetapi tidak boleh melebihi atau ligitime portie yang diatur dalam 913-929 KUH perdata. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut KUH perdata dan mengetahui kendala apa saja dalam pembagian harta warisan anak angkat dan akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap harta warisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teknik pengumpulan data Hukum melalui studi dokumen (studi pustaka), seperti buku-buku, makalah, jurnal dan karya para ahli.
Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Satria, I Gde Sandy
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2723

Abstract

Konsep gig economy merevolusi dinamika hubungan kerja, sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini mengupas secara kritis kekosongan regulasi yang mengakibatkan jutaan pekerja digital dari pengemudi ojek online hingga kurir logistic berada di zona abu-abu perlindungan hukum. Maka penelitian ini menganalisis bagaimana hukum ketenagakerjaan dapat beradaptasi memberikan perlindungan bagi pekerja gig economy. Melalui pendekatan Konseptual dan Pendekatan perbandingan, penelitian ini dirancang untuk menjamin hak dasar pekerja sekaligus mempertahankan fleksibilitas bisnis platform. penelitian ini menggali kewajiban negara dalam mengatur dan menjamin hak pekerja digital, termasuk hak atas upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya regulasi, sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk melindungi pekerja digital secara memadai. oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika gig economy. Simpulan dari penelitian ini menekankan urgensi pembaruan kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja digital mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja konvensional.
Kebijakan Lahan Pasca Tambang sebagai Investment of Ecotourism Mewujudkan Sustainable Development Goals Suryaningsi, Suryaningsi; Rosmini, Rosmini; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2884

Abstract

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi penghasil tambang terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait dengan dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. pengumpulan data dengan wawancara dengan melakukan analisis SWOT. Temuan menunjukkan bahwa Lahan pasca tambang yang terdegradasi membutuhkan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah pemanfaatan lahan pasca tambang untuk ekoturisme. Ekoturisme menawarkan peluang untuk mengonservasi alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan lahan pasca tambang untuk ekoturisme di Kalimantan Timur, termasuk rehabilitasi lahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengawasan yang ketat. Implementasi kebijakan ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperkuat sektor pariwisata di wilayah tersebut. Namun, tantangan terkait pendanaan, pengelolaan yang tepat, dan pengawasan tetap perlu dihadapi untuk mewujudkan potensi besar ekoturisme di Kalimantan Timur.
Studi Yuridis tentang Kriminalisasi Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di Masyarakat Modern Zakaria, Fahmi Arif; Ambarsari, Ririen Indria Dian; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2951

Abstract

Kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun mental, masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan, bentuk, serta upaya penanganan kekerasan orang tua terhadap anak berdasarkan data primer dari wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang, penyebaran angket kepada masyarakat, serta telaah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dialami anak, diikuti oleh kekerasan verbal. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya kasih sayang, ketidaksabaran orang tua, serta tekanan ekonomi. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi pendekatan keadilan restoratif, pendampingan psikologis, serta kerja sama lintas sektor antara kepolisian, Kementerian PPA, dan instansi terkait. Meskipun telah ada regulasi yang melindungi hak-hak anak, angka kekerasan masih tinggi dan memerlukan intervensi preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam menciptakan suasana yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak.
Legal Justice Analysis in the Court Decision on the Urban Light vs. Love Light Artwork Copyright Dispute Disemadi, Hari Sutra; Agustianto, Agustianto; Sofia, Sofia
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2970

Abstract

This study aims to analyze the principles of legal justice embodied in Decision Number 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., concerning the copyright dispute between the artwork “Urban Light” by Chris Burden and the “Love Light” installation at Rabbit Town. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case approaches to examine the relevance of Law Number 28 of 2014 on Copyright and its application in the court’s judgment. The data used are secondary, comprising legislation, court decisions, and related legal literature, analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that the panel of judges has duly considered distributive, commutative, and procedural justice by providing comprehensive protection of the moral and economic rights of the creator. The decision affirms that unauthorized reproduction and adaptation of copyrighted works constitute infringement, ensuring a balanced consideration of the rights of creators and users. Furthermore, this ruling is expected to serve as a significant precedent for copyright protection in Indonesia and to enhance public legal awareness regarding the importance of respecting intellectual property rights.

Page 9 of 18 | Total Record : 174

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue