Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Articles
178 Documents
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Samarinda ]]>
<![CDATA[Asmara, Hidayah Nur]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i3.1612
<![CDATA[Samarinda merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur, saat ini Samarinda sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat karena kemajuan teknilogi serta kemajuan Sumber Daya Manusianya, akan tetapi masalah bencana alam terutama banjir di kota ini belum ada titik terang sampai sekarang. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana khususnya bencana alam banjir terkhusus di kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam mini riset ini yaitu metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pengendalian banjir di kota Samarinda meliputi tiga aspek yaitu pengendalian yaitu perencanaan dan pengendalian dari Badan Penanggulangan Bencana kota Samarinda, aparatur pemerintah serta kesadaran masyarakat Samarinda. Serta pengimplementasian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 di kota Samarinda sudah lumayan baik. Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi daru Undang- Undang Nomor 24 Tagun 2007 sudah bisa dikatakan baik.]]>
<![CDATA[Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat ]]>
<![CDATA[Amanda, Adistira Meidita]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i3.1613
<![CDATA[Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknnya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknnya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah.diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam meneggakan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah. Penegakan hukum dengan demikian adalah bentuk penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepsi ‘court of law’ dalam arti pengadilan hukum dan ‘court of justice’ atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula.]]>
<![CDATA[Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum ]]>
<![CDATA[Andraini, Ridha]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i3.1614
<![CDATA[Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukumdan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian, kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Adapun cara untuk meningkatkan kesadarran hukum yaitu dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian pendidikan berarti berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik.]]>
<![CDATA[Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas ]]>
<![CDATA[Luiza, Siti Nur]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i4.1617
<![CDATA[Upaya Melihat kesadaran hukum ialah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Seiring berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Tujuan: (1) Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dijalan. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dijalan ataupun di ruas jalan tol. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dijalan kota. Metode: Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai beberapa narasumber dan melakukan mini risert terkait judul yang di angkat dalam penelitian tersebut. Hasil: Dengan Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman untuk penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti terkait kesadaran hukum berlalu lintas di jalan. Kesimpulan: Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di jalan sudah ada berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.]]>
<![CDATA[Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[Fahriza, Ria]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i4.1618
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah berdasarkan oleh hukum. Penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal1ayat(3) UUD 1945. Di bentuk nya hukum memiliki tujuan. Dan salah satu tujuan dibentuknnya hukum adalah memperoleh kepastian hukum. Hukum di Negara Indonesia ternyata belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknnya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah dapat diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam meneggakan hukum di Negara Indonesia serta kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang -orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. kita sebagai warga negara harus mempunyai suatu kesadaran hukum.]]>
<![CDATA[Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[To’o, Herlina Felisita]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i4.1619
<![CDATA[Negara Republik Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau kelakuan di dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Tujuannya untuk lebih menyadari dan mentati peraturan-peratuan yang ada dan selalu menanggapi hukum dengan cermat. Membangun kesadaran hukum masyarakat merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, karena tidak tidak semua orang memiliki kesadaran hukum. Hukum, dengan demikian tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.]]>
<![CDATA[Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045 ]]>
<![CDATA[Permatasari, Mitra]]>;
<![CDATA[Hubi, Zindan Baynal]]>;
<![CDATA[Mulyani, Heny]]>;
<![CDATA[Insani, Nisrina Nurul]]>;
<![CDATA[Bribin, Maria Lufransiya]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2099
<![CDATA[Era globalisasi saat ini menunjukkan segala sesuatu mengalami dinamika dan perkembangan kearah digital, termasuk kewarganegaran digital yang eksis di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini membangun karakter warga negara digital dan pendidikan hukum global yang berkualitas menuju masa depan Indonesia Emas 2045. Jenis penelitian menggunakan penelitian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan membangun karakter warga negara digital dan pendidikan hukum global sangat penting melalui digital literasi. Digital literasi sebagai realitas untuk dapat mengimbangi kemajuan zaman sesuai dengan kondisi global menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Kewarganegaraan digital merupakan media yang sangat sentral dalam mempersiapkan generasi emas terutama karakternya. UNESCO menetapkan visi pendidikan kewarganegaraan global di seluruh dunia yang berfokus pada pentingnya membangun warga negara digital yang sadar literasi. Kewarganegaraan digital dalam agenda global mencerminkan komitmen terhadap pengembangan kualitas pendidikan untuk pemahaman internasional. Pendidikan kewarganegaraan digital dan pendidikan hukum global sangat penting memberikan kesempatan kepada generasi emas untuk mengeksplorasi wawasan dalam konteks yang lebih luas dengan kualitas yang berkemajuan.]]>
<![CDATA[Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Thorik, Achmad]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Aprili Naufal]]>;
<![CDATA[Hubi, Zindan Baynal]]>;
<![CDATA[Darmawan, Aldi]]>;
<![CDATA[Kismala, Tria Putri]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2100
<![CDATA[Konsep keadilan restoratif atau sering kali dikenal sebagai restorative justice adalah suatu pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan ataupun mengembalikan penyelesaian perkara kepada keluarga dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berujung kepada sanksi pidana penjara. Konsep keadilan restoratif saat ini banyak dibicarakan dalam bidang hukum pidana Indonesia, tetapi jauh sebelum itu, hukum Islam sudah mengatur serta menerapkan konsep tersebut dengan cara al-islah atau perdamaian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan sebagai pendeskripsian persamaan dan perbedaan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam yaitu tergantung jenis perkara, pengganti kerugian dan terkait umur. dan menarik kesimpulan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia lebih sesuai digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan berbagai macam suku, budaya, karakter dan agama. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif untuk mengetahui perbandingan dari kedua konsep keadilan tersebut.]]>
<![CDATA[Dilema Law-Related Education dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Sadar Hukum Bandung ]]>
<![CDATA[Baeihaqi, Baeihaqi]]>;
<![CDATA[Komalasari, Kokom]]>;
<![CDATA[Insai, Nisrina Nurul]]>;
<![CDATA[Hubi, Zindan Baynal]]>;
<![CDATA[Muthaqin, Dwi Iman]]>;
<![CDATA[Sopianingsih, Pitria]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2101
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dilema pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis Law-Related Education (LRE) di sekolah sadar hukum di Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus dengan instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang banyak mengalami tantangan seperti dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dihadapkan pada berbagai kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, terbatasnya perangkat media pembelajaran jarak jauh untuk siswa seperti handphone atau laptop, interaksi dalam proses pembelajaran yang tidak bisa seinteraktif pembelajaran langsung, pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok sehingga guru tidak bisa memonitoring satu persatu siswa, berkurangnya waktu pembelajaran dan tuntutan untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum pendidikan serta harus tetap bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada siswa agar tidak stres.]]>
<![CDATA[Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan ]]>
<![CDATA[Rusyanti, Ismi]]>;
<![CDATA[Syamsul, Syamsul]]>;
<![CDATA[Pangestu, Ilham Aji]]>;
<![CDATA[Hubi, Zindan Baynal]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2102
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika kebijakan masa jabatan kepala desa dalam tinjauan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepusatakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, serta referensi – referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitin in meliputi pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi terjadinya penyempitan ruang demokratisasi dan prinsip konstitualisme. Kedua, membuka potensi ruang kejenuhan di dalam lingkungan desa dan membuka berbagai macam problematika di desa. Ketiga, kebijakan tersebut sebagai salah satu tindakan mempersempit ruang demokrasi dan memperluas kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitualisme. Peneliti menyarankan, pertama, adanya reformulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kedua, memperkuat pengawasan dalam alokasi dana desa. Ketiga, optimalisasi peran penegakkan hukum terpadu terhadap penegakkan dan pengawasan pemerintahan di Desa.]]>
