Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Articles
174 Documents
<![CDATA[Upaya Hukum Developer dalam Pemberian Somasi Kepada Konsumen Terkait Dengan Pembatalan Pemesanan Properti ]]>
<![CDATA[Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa]]>;
<![CDATA[Purwanto, I Wayan Novy]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2383
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami somasi dapat sebagai upaya hukum bagi developer dalam pembatalan pemesanan properti dan mengatahui serta memahami upaya hukum developer untuk meneyelesaikan pembatalan pemesanan properti di Kabupaten Badung. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primernya didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan perundang-undangan literatur, jurnal dan internet. Teknik pengunmpulan data memakai studi dokumen dan pengolahan datanya dilakukan dengan deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yakni somasi dapat dijadikan sebagai upaya hukum oleh developer kepada konsumen dalam pembatalannya memesan properti. Sedangkan Upaya hukum yang dapat di tempuh pihak developer atau penjual properti untuk menyelesaikan pembatalan pemesanan properti adalah dengan cara memberikan peringatan dalam bentuk somasi secara resmi dari perusahaan dan dalam memberikan somasi kedua tersebut dilakukan tindakan negosiasi antara developer dengan pemesan untuk mencegah terjadinya pembatalan perjanjian pemesanan. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh developer yaitu memberikan penawaran solusi yang terbaik untuk kepentingan developer dan kepentingan calon pembeli.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Trader Terhadap Sengketa dalam Transaksi Aset Digital ]]>
<![CDATA[Premana, I Nyoman Jati]]>;
<![CDATA[Apryani, Ni Wayan Ella]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2384
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya hukum yang dilakukan oleh trader apabila terjadi sengketa dalam transaksi aset digital dan juga bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang didapatkan oleh trader jika terjadi sengketa dalam investasi aset digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menelaah aturan-aturan, norma, doktrin yang terkait dengan topik permasalahan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum preventif, melalui Pengawas Berjangka Komoditi didasari oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/Mpp/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1112, serta dalam upaya hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh trader jika bermaksud untuk mendapatkan haknya kembali (ganti kerugian) dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUHPerdata serta dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata ke pengadilan negeri yang kedudukannya berada di daerah trader tinggal atau dengan penyelesaian non-litigasi sebagai alternatif yang bisa ditempuh oleh trader.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Pada Peternak Ayam Broiler ]]>
<![CDATA[Baskoro, Windu]]>;
<![CDATA[Muhamad, Muhamad]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2401
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran transaksi kerjasama antara PT Trisula Bintang dengan peternak ayam broiler yang berada di Kapanewon Lendah Kulon Progo Yogyakarta. Kemudian peneliti juga meninjau dari segi pandangan hukum syariah suatu transaksi perjanjian tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kwalitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi penelitian ini sebanyak tiga peternak dari tujuh peternak di kapanewon Lendah yang bekerja sama dengan PT Trisula Bintang Utama. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan obsevasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif , yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan tidak berdasarkan hukum syariah.Transaksi pada peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama di Kapanewon Lendah yaitu pihak PT Trisula Bintang Utama memberikan berupa sarana produksi bibit, pakan, obat, kimia, dan pendampingan dalam budidaya kemudian peternak mitra membudidayakan ayam broiler sampai panen. Pandangan hukum syariah terhadap pelaksanaan transaksi antara peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama yaitu memenuhi empat rukun ijaroh sehingga transaksi tersebut sah.]]>
<![CDATA[Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Devi, I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara]]>;
<![CDATA[Priyanto, I Made Dedy]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2402
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi diri pribadi maupun ke dalam kehidupan masyarakat melalui penelitian terhadap adanya konflik norma dalam pengaturan minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas. Keberadaan PT di Indonesia memberikan peran yang penting terhadap perkembangan perekonomian bangsa Indonesia karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan memberikan peningkatan pendapatan negara dan juga dapat menjamin kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dalam pembuatan perusahaan modal merupakan salah satu bagian paling terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan termasuk juga di dalam pembuatan suatu PT. Dengan modal, sebuah PT dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas–aktivitas bisnis lainnya, serta usaha PT dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan penambahan jumlah modalnya. Hasil studi menunjukkan bahwa besaran modal dasar pendirian PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah paling sedikit Rp 50.000.000,00, menjadi diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri PT dengan kesepakatan para pendiri PT. Akibat hukum PT yang memiliki besaran modal dasar kurang dari ketentuan dalam UUPT. PT tidak memiliki status badan hukum karena setelah akta pendirian atau Anggaran Dasar PT selesai dibuat maka untuk memperoleh status badan hukum haruslah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan. Penyusunan jurnal ini mempergunakan tipe penelitian hukum Normatif, jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach).]]>
<![CDATA[Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Program Malang Soegab ]]>
<![CDATA[Harvian, Hendra Wahyu]]>;
<![CDATA[Zakaria, Fahmi Arif]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2417
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kepolisian Resort Malang dalam mewujudkan pelayanan prima melalui Program Malang Soegab. Pelayanan prima dalam konteks kepolisian adalah pelayanan yang humanis dan memudahkan masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan penerbitan Surat Ijin Mengemudi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, serta pengaduan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program Malang Soegab telah berupaya meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi ketidakpastian informasi yang masuk, keterbatasan personil dan fasilitas, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kondisi geografis dan keterbatasan dalam penggunaan aplikasi oleh masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Temuan ini memberikan wawasan penting terkait peran dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Resort Malang dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Program Malang Soegab.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu ]]>
<![CDATA[Natalia, Yemima Lusia]]>;
<![CDATA[Bidasari, Anindya]]>;
<![CDATA[Zakaria, Fahmi Arif]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i4.2418
<![CDATA[Penipuan merupakan tindakan merusak kepercayaan seseorang. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan pada putusan nomor. 38/Pid.B/ 2021/ PN Kkn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu sesuai dengan putusan nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn. Tujuan penelitian untuk menganalisis pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan pada putusan nomor. 38/Pid.B/2021/PN Kkn serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terd. Manfaat penelitian, teoritis, aplikatif, masyarakat dan penegak hukum. Jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertanggung jawaban pelaku dalam putusan nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara satu tahun, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku sesuai ketentuan pasal 378 KUHP dan menggunakan dua alat bukti yang sah. Dari alat bukti, keterangan saksi, serta fakta di persidangan menguatkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Indonesian Escorting Ambulance yang melanggar UU No. 22 Tahun 2009 ]]>
<![CDATA[Wicaksana, Alva Rhadytya]]>;
<![CDATA[Ambarsari, Rr Ririn Dian]]>;
<![CDATA[Zakaria, Fahmi Arif]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v3i4.2425
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Indonesian Escorting Ambulance (IEA) serta untuk mengevaluasi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terkait penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kegiatan IEA. IEA adalah organisasi sipil yang bekerja secara sukarela dalam mengawal ambulans dan membuka jalan untuk memastikan ambulans mencapai rumah sakit tujuan dengan cepat. Dalam melaksanakan tugasnya, IEA sering meminta pengguna jalan untuk menepi dan terkadang melanggar rambu lalu lintas demi kelancaran perjalanan ambulans. Namun, IEA tidak termasuk dalam kategori kendaraan yang diprioritaskan berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini, yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan perwakilan IEA dan Kepala Satuan Penegakan Hukum Satlantas Polresta Malang, merupakan contoh dari penelitian hukum empiris yang mengeksplorasi aspek hukum dan praktik lapangan terkait kegiatan pengawalan ambulans oleh organisasi non-pemerintah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Film yang Dibajak Sebagai Cuplikan di Bioskop ]]>
<![CDATA[Singandana, Gede Denna]]>;
<![CDATA[Purwanto, I Wayan Novy]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan dan penyiaran langsung karya cipta film di bioskop tanpa izin pemegang hak cipta, serta mengevaluasi perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan dan penyiaran langsung film di bioskop dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam penegakan hukum. Tindakan ini berdampak pada kerugian materiil dan immateriil bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Perlindungan hukum terhadap karya sinematografi dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Namun, jika terjadi sengketa antara pencipta dan pembajak, diperlukan upaya penyelesaian sengketa yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta karya sinematografi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan penyadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Dinamika dan Dampak Likuidasi Yayasan ]]>
<![CDATA[Kadir, La Ode Ibrah Haikal Rachman]]>;
<![CDATA[Patolla, Andreas Kevin]]>;
<![CDATA[Saputri, Ilut]]>;
<![CDATA[Winarti, Opi]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2453
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan dampak dari likuidasi yayasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Kajian hukum dalam perspektif empiris adalah kajian tentang hukum dalam yayasan. Data primer yang dikumpulkan di lapangan diperlukan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka, dengan pedoman hukumnya dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Temuan penelitian Likuidasi terjadi ketika yayasan tidak lagi mampu menjalankan kegiatan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukum dan keuangan, serta mendistribusikan aset yang tersisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembubaran yayasan yakni: jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun proses likuidasi dan implikasi hukum dalam pembubaran Yayasan ditentukan secara tersurat dalam Bab X Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 UU Yayasan.]]>
<![CDATA[Hukum Membakar Sampah Sembarangan dan Paham Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ]]>
<![CDATA[Fazira, Aina]]>;
<![CDATA[Rosmalinda, Rosmalinda]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2509
<![CDATA[Pengelolaan sampah dan pembakaran sampah yang sembarangan seringkali menimbulkan konflik sosial di masyarakat, masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pencemaran lingkungan tempat tinggalnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap dampak kelalaian pengelolaan dan pembakaran sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Live Case Study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya pengelolaan dan pembakaran sampah yang baik menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih sangat terbatas. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penanganan sampah yag benar. Oleh karena itu, masyarakat cenderung suka membakar sampah sembarangan sehingga menimbulkan polusi udara. Mekanisme tepat yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencampurkan sampah dengan bahan kimia, tidak membakar sampah sembarangan, dan menjadikan sampah menjadi benda berharga yang dapat digunakan kembali.]]>
